<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-2JPG-3998736172.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini mencuat di industri sawit. Gelombang PHK ini terjadi di tengah harga crude palm oil (CPO) yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Salah satu caranya dengan dugaan praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diduga terjadi di&nbsp;perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Isu itu mengemuka setelah dua pengurus inti serikat pekerja di PT SJAL, bagian dari GG, mengalami PHK. Kepala Biro Humas DDP TBBR Moses Thomas&nbsp;menilai peristiwa ini sebagai ujian nyata terhadap komitmen kebebasan berserikat di industri sawit. &ldquo;Di tengah kampanye keberlanjutan industri sawit, sertifikasi global, dan komitmen hak asasi manusia, justru muncul ironi. Dua pengurus serikat pekerja yang sah dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja berakhir dengan PHK setelah menjalankan fungsi advokasi,&rdquo; ujar Moses Thomas dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Pontianak Post, Senin (2/3). Dua pengurus serikat, berinisial YYO dan IBD, telah bekerja hampir dua dekade dan sekitar 11 tahun. Keduanya aktif menyuarakan persoalan ketenagakerjaan, mulai dari fasilitas ambulans dan klinik, pengangkatan pekerja tetap, hingga kepesertaan BPJS dan keselamatan anak buruh yang diangkut dengan truk terbuka. Menurut Moses yang juga aktivis masyarakat adat&nbsp;itu&nbsp;pada 26 November 2025 laporan soal kondisi ketenagakerjaan sudah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Tidak lama setelahnya, perusahaan menerbitkan surat mutasi ke entitas badan hukum berbeda sekitar 200 kilometer dari lokasi kerja awal. Saat penolakan mutasi disampaikan secara tertulis dan proses bipartit berlangsung, perusahaan mengirim panggilan administratif yang berujung PHK dengan alasan mangkir. &ldquo;Rangkaian ini membentuk pola yang patut dipertanyakan publik. Apakah ini penegakan disiplin, atau bentuk pembungkaman?&rdquo; kata pemerhati buruh itu. Moses menegaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh melarang tindakan anti-serikat. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi ILO 87 dan 98 yang menjamin hak kebebasan berserikat dan berunding bersama. Ia juga menyinggung standar keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang mengharuskan perlindungan kebebasan berserikat dalam prinsip industri sawit berkelanjutan. &ldquo;Perusahaan boleh bicara tentang ESG dan sustainability. Tetapi keberlanjutan tanpa kebebasan berserikat adalah ilusi,&rdquo; tegasnya. Moses mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Sanggau, agar tidak pasif. Pengawas ketenagakerjaan harus periksa langsung di lapangan, bukan hanya klarifikasi administratif. Ia mendorong audit menyeluruh praktik hubungan industrial di perusahaan itu, termasuk pengujian legalitas mutasi lintas badan hukum dan evaluasi prosedur PHK di tengah sengketa. Audit juga harus telusuri dugaan pola sistematis terhadap pengurus serikat dan cegah intimidasi terhadap pekerja lain. &ldquo;Jika tidak ada pelanggaran, biarlah hasil pemeriksaan membuktikan. Tapi jika ada pelanggaran, sanksi harus ditegakkan tanpa kompromi,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, perkara ini bukan hanya soal dua individu tapi masa depan kebebasan berserikat di sektor sawit dan citra penegakan hukum daerah. &ldquo;Buruh kebun adalah rakyat Kabupaten Sanggau. Bila hak mereka terancam, pemerintah wajib berdiri paling depan. Dalam masalah keadilan, diam bukan pilihan netral,&rdquo; pungkas Moses. &nbsp;

PHK pengurus serikat di industri sawit Sanggau menimbulkan dugaan union busting meski harga CPO stabil. Pemerintah diminta tindak tegas.

PHK Pengurus Serikat Sawit di Tengah Harga CPO Stabil Gegerkan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Pietro-Paganini-111171483.jpg" alt="Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prospek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tampak menunjukan penguatan pada kuartal I tahun depan. Adapun harganya berkisar antara USD 1.050 hingga 1.125 per ton. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) M. Fadhil Hasan di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). &ldquo;Soal harga, kami memperkirakan harga minyak sawit dalam jangka pendek hingga kuartal pertama tahun 2026 akan tetap tinggi. Setelah itu, harganya akan berada di kisaran USD 1.050 hingga 1.125 dolar per ton,&rdquo; kata Fadhil. Di sisi lain, GAPKI mengungkap selama periode Januari-Agustus 2025 produksi minyak sawit meningkat dibanding periode yang sama pada 2024. Begitu pula dengan konsumsi domestik yang mengalami peningkatan sekitar 5 persen selama periode yang sama dibandingkan 2024.&nbsp; &ldquo;Jadi kami prediksi bahwa pada tahun 2025, konsumsi akan mencapai atau meningkat sebesar 4,5 persen. Dan pada ekspor juga, setelah mengalami penurunan ekspor selama tiga tahun, ekspor tahun ini pulih,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pada periode Januari-Agustus 2025 pula ekspor meningkat sebesar 15 persen. Hal ini sejalan dengan permintaan ekspor ke sejumlah negara tujuan utama yang meningkat, kecuali ke Uni Eropa dan India. &ldquo;Jadi semuanya ke Rusia 19 persen, Malaysia, bahkan hampir 80 persen dan Bangladesh dan seterusnya,&rdquo; tukas dia. Berbeda pula, produksi CPO dan PKO tumbuh sebesar 13 persen pada Januari - Agustus 2025 dibandingkan dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2024.&nbsp; &ldquo;Jadi, kami memperkirakan produksi akan meningkat 3 hingga 7 persen pada tahun 2025. Kemudian, pada tahun 2026, kami memprediksi produksi akan tumbuh sekitar 3 hingga 4 persen,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Prospek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tampak menunjukan penguatan pada kuartal I tahun depan.

Prospek Harga CPO Diprediksi Menguat pada Kuartal I 2026, Berkisar USD 1.050 hingga USD 1.125 per Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/CPO.jpg" alt="Petani sawit menerima berkah naiknya harga CPO dunia" width="100%">
<figcaption>Petani sawit menerima berkah naiknya harga CPO dunia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi telah menaikan harga referensi komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) per November 2025 sebesar USD 963,75/MT. Harga tersebut tercatat naik USD 0,14 atau 0,01 persen dari sebelumnya, pada Oktober 2025 sebesar USD 963,61/MT. Harga tersebut berlaku untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE). Sebagaimana tertuang dalam Kepmendag Nomor 2139 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan BK dan tarif layanan Badan Layanan Umum. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menyampaikan adapun kenaikan harga CPO per November 2025 terjadi, salah satunya karena adanya peningkatan permintaan terutama dari Malaysia. &ldquo;Harga referensi CPO November 2025 meningkat dibanding periode Oktober 2025 dikarenakan adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia, rencana penerapan B50, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai,&rdquo; kata Tommy, Minggu (2/11). Tommy juga membeberkan, sumber penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 September &mdash;19 Oktober 2025 pada Bursa CPO di Indonesia yang sebesar USD 887,73/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 1.039,76/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar USD 1.247,67/MT. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD 40, perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median. &ldquo;Sehingga, HR CPO bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, telah ditetapkan HR CPO sebesar USD 963,75/MT,&rdquo; beber Tommy. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah mengenakan Bea Keluar (BK) CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode 1&mdash;30 November 2025 yaitu sebesar USD 96,3748/MT untuk periode November 2025. Nilai BK CPO merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo.PMK Nomor 68 Tahun 2025. Sementara itu, nilai PE CPO periode November 2025 yang sebesar USD 96,3748/MT merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025. Selain itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan netto &le; 25 kg dikenakan BK USD 31/MT. "Penetapan tersebut sebagaimana tercantum dalam Kepmendag Nomor 2140 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized(RBD) Palm Oleindalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto &le; 25 Kg," ujar Tommy. Tak hanya menetapkan Harga Referensi CPO, Kemendag juga mengumumkan bahwa harga referensi biji kakao periode November 2025 ditetapkan sebesar USD 6.374,80/MT, turun sebesar USD 1.084,03 atau 14,53 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada November 2025 menjadi USD 5.990/MT, turun USD 1.057atau 15persen dari periode sebelumnya. &ldquo;Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi peningkatan suplai biji kakao seiring dengan peningkatan produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gadingkarena membaiknya curah hujan,&rdquo; tutur Tommy. &ldquo;Untuk komoditas lainnya, yakni HPE produk kulit, kayu, dan getah pinus periode November 2025 tidak berubah dari bulan sebelumnya,&rdquo; tukasnya.

Kemendag menaikkan harga referensi CPO November 2025, dampak dari permintaan Malaysia dan rencana penerapan B50.

Harga Referensi CPO Naik Tipis Per November 2025 menjadi USD 963,75/MT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/gapki-3326943573.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit disambut baik oleh kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis kebijakan itu akan bisa memberikan dorongan pada industri sawit domestik yang saat ini tertekan. Penurunan pungutan tarif ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen disebut Eddy cukup ideal. Kendati begitu, dia berharap akan ada penurunan tarif lebih lanjut. "Memang terus terang kita berharap bisa turun lagi (tarifnya), tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR). Kalau minta turun lagi, maka (dikhawatirkan justru) akan ada problem lagi," ujarnya pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Upaya PSR menjadi krusial dalam industri sawit dalam negeri. Sebab, PSR dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan. PSR membantu petani memperbaharui perkebunan dengan benih kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak perlu ditingkatkan dengan membuka lahan baru. "Bagaimana mau PSR kalau nanti dananya berkurang? Jadi, kita bersyukur sudah ada penurunan tarif pungutan ekspor di angka yang sekarang ini," katanya. Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.

"Memang terus terang kita berharap (tarif) bisa turun lagi. Tetapi kan, kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk PSR."

GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sawit.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) periode 1-15 Februari 2023 ditetapkan sebesar USD 879,31 per metric ton (MT). Nilai ini turun sebesar USD 41,26 atau 4,48 persen dari periode 16—31 Januari 2023, yaitu sebesar USD 920,57/MT.  Harga referensi tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  "Harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE)periode 1–15 Februari 2023 adalah USD 879,31/MT," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso dalam keterangan resmi di Jakarta, ditulis Selasa (2/1).  Selain itu, minyak goreng atau Refined, Bleached, and Deodorized/RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25kg dikenakan BK USD 0/MT.  Budi mengatakan, penetapan merek produk tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Neto ≤ 25 KG.  “Saat ini harga referensi CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesarUSD 680/MT. Untuk merujuk pada PMK yang berlaku saat ini maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 52/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 90/MT untuk periode 1—15Februari 2023,” ujar Budi.  Sementara itu, Bea keluar CPO periode 1—15 Februari 2023 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 52/MT. Adapun pungutan ekspor CPO periode 1—15 Februari 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022sebesar USD 90/MT.  Budi juga membeberkan, penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, penurunan permintaan dari India dan Tiongkok. "Penguatan kurs ringgit terhadap USD, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya karena penurunan produksi di Amerika," beber Budi.  Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan guna menangani lemahnya permintaan CPO dari luar negeri. Mulai 1 Februari 2023 pemerintah menggunakan stok CPO untuk menerapkan penggunaan biodiesel B35.  “Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu,” kata Airlangga kepada awak media di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  &nbsp;

Harga Referensi CPO Turun Jadi USD 879,31 per MT Pada Februari 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Mira Riyanti Kurniasih menyampaikan, dalam rangka meringankan beban masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2022. Pemerintah memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini disebabkan tingginya harga minyak goreng di pasar domestik.  “Sudah dimulai dari April (2022) kami realisasikan BLT untuk migor,” kata Mira Riyanti Kurniasih saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (18/10).  Mira menjelaskan, anggaran untuk BLT diambil dari pos anggaran bansos secara umum yang memang sudah dialokasikan dalam APBN sejak November 2021, sebelum adanya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.  “Sebenarnya itu diambil dari anggaran kami. Kami kan punya angggaran bansos, sejak November 2021. Dianggarkan untuk program reguler. Kami ini, sebelum ada BLT migor, sesuai tugas dan fungsi kemensos memang punya program BPNT dan program keluarga harapan," ucap Mira.  Karena itu, Mira memastikan, tidak anggaran khusus yang secara mendadak dialosikan untuk BLT migor. “Jadi saat itu kami gunakan anggaran yang ada dulu untuk menindaklanjuti arahan presiden,” ungkap Mira.  Mira mengungkapkan, nilai BLT yang diberikan sebesar Rp 300 ribu dalam rentan waktu tiga bulan, atau Rp 100 ribu perbulan per penerima manfaat. Menurutnya, BLT tersebut tidak khusus ditujukan hanya untuk membeli migor, tapi juga kebutuhan pokok yang lain karena terimbas inflasi pangan dari migor.  “Sebelumnya mereka sudah mendapatkan program BPNT (bantuan pangan non tunai), tetapi dirasakan kurang, maka itu ditambahkan. Terkait program tadi, istilahnya BLT Migor,” pungkasnya.

Kemensos Sebut BLT Migor untuk Masyarakat Imbas Lonjakan Harga CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/produsen_minyak.jpg" alt="PANTAU LANGSUNG: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kiri) dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman beserta rombongan mengecek harga minyak goreng di Pasar Al-Mahirah Banda Aceh, Banda Aceh, kemarin. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PANTAU LANGSUNG: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kiri) dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman beserta rombongan mengecek harga minyak goreng di Pasar Al-Mahirah Banda Aceh, Banda Aceh, kemarin. (ANTARA)</figcaption>
</figure>Ombudsman: Pemerintah Harus Pastikan Harga Pasokan CPO  JawaPos.com – Intervensi pemerintah dalam mencukupi ketersediaan minyak goreng (migor) sesuai harga eceran tertinggi (HET) dinilai belum maksimal. Itu seiring implikasi peraturan menteri perdagangan (permendag) tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang belum bisa " mengawinkan" produsen migor dengan produsen minyak mentah (crude palm oil).  Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, tidak semua produsen migor bisa mendapatkan harga baku sesuai domestic price obligation (DPO) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi itu membuat produsen migor kelimpungan dengan kebijakan HET. "Pemerintah harus ’mengawinkan’ semua produsen minyak goreng ini dengan semua produsen CPO yang punya kewajiban menyisihkan 20 persen volume ekspor," ucap Yeka kemarin (26/2).  ORI meminta pemerintah memastikan produsen migor mendapatkan pasokan CPO sesuai harga DPO. Terutama yang akan diolah untuk migor jenis curah yang banyak dibutuhkan usaha kecil dan mikro serta rumah tangga berpendapatan rendah. "Jenis migor itu perlu dipastikan ketersediaannya," ujarnya.  Untuk solusi jangka pendek, Yeka mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis agar kelangkaan migor di tengah masyarakat bisa teratasi. Terlebih, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. "Ombudsman juga akan terus melakukan pemantauan harga minyak goreng hingga stabil sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah," imbuhnya.  Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan, volume ekspor CPO mengalami penurunan pada Januari dan Februari 2022. "Volume ekspor CPO Januari hingga 24 Februari ini hanya 4,04 juta metrik ton dengan pendapatan Rp 6,22 triliun," sebutnya.  Terkait kelangkaan migor sesuai HET, lanjut Eddy, itu terjadi lantaran masa penyesuaian pasar terhadap kebijakan intervensi pemerintah saat ini. "Saat ini sedang masa transisi di mana produsen mencari bahan baku yang sesuai DPO untuk memproduksi minyak goreng HET,” jelasnya.  Sependapat dengan Yeka, Eddy mengatakan, pemerintah perlu mempertemukan produsen migor dengan produsen CPO sesuai harga DPO. Pun, diperlukan penyiapan rantai pasok migor HET. Misalnya, dengan melibatkan Perum Bulog dalam hal distribusi migor HET hingga masyarakat bawah.

Produsen Minyak Goreng Dipusingkan Kebijakan HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengaruh-global-bikin-harga-cpo-dan-biji-kakao-turun-di-januari-2019_m_.jpg" alt="Kelapa sawit" width="100%">
<figcaption>Kelapa sawit</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Januari 2019 turun.&nbsp;Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi menjadi USD 503,30 per MT atau melemah USD 46,07 atau 8,39 persen dari periode Desember 2018 yang sebesar USD 549,37 per MT. &ldquo;Saat ini harga referensi CPO kembali melemah dan berada pada level di bawah USD 750 per MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0 per MT untuk periode Januari 2019,&rdquo; kata&nbsp;Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk Januari 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017&nbsp;sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk&nbsp;periode Desember 2018 sebesar USD 0/MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Januari 2019 mengalami penurunan sebesar USD 73,70 atau 3,27 persen, yaitu dari USD 2.250,58 per MT menjadi USD 2.176,88 per MT. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang turun USD 72 atau 3,66 persen dari USD 1.969/MT pada&nbsp;periode bulan sebelumnya menjadi USD 1.897/MT pada Januari 2019. Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan melemahnya harga internasional. Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum&nbsp;pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. Untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Pengaruh Global Bikin Harga CPO dan Biji Kakao Turun di Januari 2019

harga cpo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga cpo

Berita Terkini