<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/JKT-1-SUBSIDI-TEPAT-PERTALITE-FED-1JPG-4204540073.jpg" alt="Masyarakat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Kawasan, Senen, Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Kawasan, Senen, Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta kompak turun per 1 Oktober 2024. Penurunan harga BBM ini berlaku di SPBU milik swasta seperti SPBU Shell, SPBU Vivo, dan SPBU British Petroleum (BP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir laman resmi BP, harga BBM yang turun per 1 Oktober 2024 ini salah satunya ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pendinginan harga minyak mentah dunia," bunyi informasi dalam laman resmi SPBU BP, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harga BBM jenis BP 92 kini dibanderol Rp 12.290 per liter dari Rp 13.450 per liter atau turun Rp 1.160 per liter. Kemudian BP Ultimate sebelumnya Rp 14.280 per liter kini dijual Rp 13.070 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara BP Ultimate Diesel dibanderol Rp13.250 per liter yang sebelumnya Rp14.660 atau turun Rp 1.410 per liter. Tak hanya BP, BBM di SPBU Shell juga mengalami penyesuaian harga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti Shell Super yang awalnya dijual Rp 13.450 per liter kini menjadi Rp 12.290 per liter. Lalu, Shell V-Power menjadi Rp 13.070 per liter dari sebelumnya Rp 14.280 per liter, serta Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp 13.260 per liter dari sebelumnya Rp 14.480 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk BBM di SPBU Vivo juga turun, terpantau BBM jenis Revvo 92 dan Revvo 95 yang awalnya dijual Rp 13.250 serta Rp 14.050 per liter kini menjadi Rp 12.190 dan Rp 12.950 per liter. Khusus untuk Revvo 90 justru naik tipis sebesar Rp 45 dari sebelumnya Rp 11.950 menjadi Rp 11.995 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU swasta, meliputi Shell, Vivo dan BP per 1 Oktober 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shell</div> <div dir="auto">Shell Super: Rp 12.290 per liter</div> <div dir="auto">Shell V-Power: Rp 13.070 per liter</div> <div dir="auto">Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter</div> <div dir="auto">Shell Diesel Extra: Rp 12.840 per liter</div> <div dir="auto">Shell V-Power Nitro+: Rp 13.260 per liter</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BP</div> <div dir="auto">BP 92: Rp 12.290 per liter</div> <div dir="auto">BP Ultimate: Rp 13.070 per liter</div> <div dir="auto">BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter</div> <div dir="auto">BP Diesel: Rp 12.840 per liter</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vivo</div> <div dir="auto">Revvo 90: Rp 11.995 per liter</div> <div dir="auto">Revvo 92: Rp 12.190 per liter</div> <div dir="auto">Revvo 95: Rp 12.950 per liter</div>

Harga BBM jenis BP 92 kini dibanderol Rp 12.290 per liter dari Rp 13.450 per liter atau turun Rp 1.160 per liter.

Harga BBM Shell, BP, dan Vivo Kompak Turun, Berikut Daftar Terbaru Mulai 1 Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendapat respons positif oleh masyarakat. Kini disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi tidak terlalu jauh. Hal itu berpotensi membuat masyarakat pelan-pelan memilih BBM dengan RON 92 ke atas.  Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM Agung Satrio Nugroho mengatakan, penurunan harga BBM nonsubsidi memberikan dampak yang positif ke Negara. Disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi semakin kecil. Diprediksi masyarakat pelan-pelan akan pindah mengonsumsi Pertamax atau meninggalkan Pertalite.  "Perpindahan itu mirip ketika Pertamina menaikkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bbm-nonsubsidi/">harga BBM nonsubsidi</a>. Akibat disparitas harga Pertamax yang semakin besar, membuat masyarakat beralih mengkonsumsi Pertalite. Jumlah perpindahan konsumsi tersebut mencapai 5 persen," ujar Agung Satrio Nugroho kepada wartawan, Rabu (4/1).  Sebagaimana diketahui mulai Januari 2023 <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertamax-turun/">harga Pertamax turun</a> Rp 12.800 per liter. Sebelumnya Rp 13.900 per liter. Begitu juga untuk jenis Pertamax Turbo yang semula per liternya Rp 15.200, kini Rp 14.050.  Produk lainnya yang mengalami penurunan harga yaitu Dexlite yang dibanderol Rp 16.150. Padahal sebelumnya Rp 18.300. Harga Pertamina Dex juga dipangkas dari Rp 18.800 menjadi Rp 16.750.  Menurut Agung Satrio Nugroho, dengan berkurangnya konsumsi Pertalite membuat beban Negara untuk mensubsidi BBM semakin kecil. Dampak perpindahan konsumsi itu baru bisa terlihat tiga bulan ke depan. "Kami terus berharap disparitas harga antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/bbm-subsidi/">BBM subsidi</a> dan nonsubsidi semakin kecil," kata Agung.  Dengan semakin sempitnya disparitas harga, Agung optimistis konsumsi BBM nonsubsidi terus meningkat. Harapannya, subsidi BBM yang dialokasikan Negara dapat dimanfaatkan untuk kebijakan strategis Nasional lainnya. Seperti penggembangan energi baru terbarukan.  Dengan turunnya harga BBM nonsubsidi membuat potensi volume konsumsi Pertalite dan Bio Solar berkurang. Hal itu bisa berdampak berkurangnya beban Pertamina menanggung BBM subsidi. Berkurangnya beban Pertamina terhadap BBM subsidi membuat mereka menjadi world class energy company.  "Selama ini Pertamina yang menanggung risiko bisnis akibat penyaluran BBM subsidi. Berkurangnya beban penyaluran BBM subsidi ini merupakan strategi yang sangat bagus untuk resiliensi Pertamina di 2023," ujar Agung.  Agung mendukung rencana Menteri Erick yang menyiapkan langkah untuk mengevaluasi harga BBM nonsubsidi setiap pekan. Tujuannya, harga BBM nonsubsidi dapat langsung menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.  "Saya mendukung rencana Menteri Erick untuk perintahkan Pertamina meninjau ulang harga BBM non subsidi setiap pekan sehingga disparitas dengan BBM subsidi semakin kecil. Evaluasi harga BBM non subsidi setiap pekan juga membuat iklim usaha distribusi BBM di Indonesia semakin sehat," ungkap Agung.  Meski harga minyak mentah dunia cenderung turun akibat ancaman resesi ekonomi global, Agung meminta agar pemerintah tak gegabah menurunkan harga BBM subsidi. Belum selesainya kondisi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, masih membuat potensi harga minyak dunia melambung kembali.  Jika Pemerintah menurunkan harga BBM subsidi, tapi tiba-tiba harga minyak dunia kembali naik, maka hal itu akan membuat posisi Pemerintah menjadi sulit. Sebab, penetapan harga BBM melibatkan proses politik yang sangat panjang. "Lebih baik alokasi lebih dari berkurangnya konsumsi BBM subsidi dipergunakan untuk penggembangan energi baru terbarukan. Sehingga penggunaan subsidi BBM menjadi tepat sasaran," papar Agung.  Sementara itu, Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM Sarjiya menambahkan, penurunan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina merupakan imbas dari turunnya harga minyak mentah dunia.

Harga BBM Nonsubsidi Turun, Masyarakat Berpotensi Tinggalkan Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bph-migas-imbau-shell-dan-total-sediakan-bbm-di-tol-saat-arus-mudik_m_215525.jpeg" alt="Pompa pengisian BBM Shell" width="100%">
<figcaption>Pompa pengisian BBM Shell</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya untuk mengendalikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Subsidi hanya diberikan pada BBM jenis pertalite atau oktan 90. Sementara untuk oktan 92 ke atas mengikuti harga pasar dan berpotensi terus berubah.  Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai harga BBM di dalam negeri jauh tidak rasional dibandingkan harga BBM di negara tetangga, Malaysia.  Dia mencontohkan harga BBM di Kinabalu, Malaysia. Kota itu berbatasan dengan ujung utara Pulau Kalimantan. Di sana BBM sangat berlimpah. Umumnya disediakan oleh Petronas, Shell, dan Petron. Dia menemukan BBM oktan 95 dijual dengan harga MYR 2,05 atau setara Rp 6.700. Harga itu sudah disubsidi pemerintah setempat.  "Harga ini jauh lebih murah dibanding Pertalite oktan 90 yang disubsidi di Indonesia yaitu sebesar Rp 10.000 saat ini. BBM subsidi di wilayah pedalaman Malaysia tersebut pun sangat mudah didapatkan oleh masyarakat setempat," kata ungkap pria yang biasa disapa BHS itu dalam keterangannya, Rabu (12/10).  Dia juga mengungkap BBM jenis diesel atau solar untuk angkutan logistik di Malaysia. Di sana untuk Shell Fuelsave Diesel dijual seharga MYR 2,15 atau setara dengan Rp 7.095. "Jenis itu tersedia di semua pom bensin yang ada di wilayah tersebut," sebutnya.  Harga itu menurut dia sangat kontras dibanding di Indonesia. Di Indonesia, Shell Fuelsave Diesel dijual seharga Rp 18.140 per liter. Di Indonesia solar subsidi campuran minyak sawit 30 persen atau diesel kualitas rendah dijual Rp 6.800 per liter. Di Wilayah pedalaman Kalimantan solar sering habis.  "Kondisi ini diperburuk dengan rakyat yang harus membeli dengan harga dua kali lipat dari harga yang sebenarnya. Fakta ini terjadi di wilayah pedalaman Kaltim, Kalbar, dan Kalteng," tandasnya.  Mantan wakil sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga membandingkan jumlah total subsidi yang disediakan pemerintah Malaysia pada 2022. Berdasar data yang diperolehnya, anggaran subsidi BBM di Malaysia MYR 30 miliar atau setara Rp 99 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (Istimewa)  "Jumlah tersebut untuk mensubsidi kebutuhan 15,5 juta mobil dan 17,5 juta motor dengan konsumsi BBM Oktan 95. Diesel juga disubsidi untuk angkutan logistik dan publik tanpa batasan kuota," ujarnya.  Di Indonesia, Pemerintah menyubsidi BBM pertalite (Oktan 90) dan biodiesel berkualitas rendah untuk angkutan publik dan logistik massal sebesar Rp 650 triliun untuk tahun 2022. Angka subsidi itu disediakan untuk 15,6 juta mobil dan 112 juta sepeda motor. "Pembelian BBM subsidi di Indonesia dengan aturan batasan kuota. Beberapa daerah sulit untuk mendapatkan BBM subsidi," terangnya.  Ketua Harian MTI Jawa Timur itu menilai total anggaran nilai subsidi BBM di Indonesia berikut dengan layanannya, jauh dibandingkan Malaysia. "Tidak masuk akal dan sudah sepatutnya Pertamina harus diaudit oleh lembaga independen," desaknya.

Pengamat Bandingkan Harga BBM Subsidi di Malaysia dan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>Ekonom: Waspadai Stagflasi dan Orang Miskin Baru  JawaPos.com – Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemarin (3/9). Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah opsi terakhir yang diambil sebagai solusi subsidi BBM dari APBN yang terus membengkak, tapi tidak tepat sasaran.  Kenaikan harga BBM bersubsidi bervariasi. Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Kemudian, pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  Kenaikan harga tersebut diumumkan pukul 13.30 dan berlaku satu jam setelahnya. Itu merupakan kali pertama mekanisme penetapan harga berlaku sejak satu jam setelah diumumkan. Biasanya harga baru BBM berlaku per pukul 00.00 WIB.  Menurut Jokowi, pemerintah telah berupaya untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. ”Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” tuturnya.  Dia menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat. Semula dianggarkan Rp 152,5 triliun, melonjak menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah itu diprediksi tetap merangkak naik. Penyebabnya, subsidi tidak tepat sasaran. Justru lebih banyak masyarakat mampu yang menggunakan pertalite. ”Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” ujarnya.  Presiden melanjutkan, subsidi untuk BBM akan dialokasikan sebagai bantuan sosial lain. Cara itu diharapkan akan lebih tepat sasaran. ”Bantuan langsung tunai (BLT) BBM Rp 12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai dicairkan pada September selama empat bulan,” ungkapnya. Bantuan lain yang disiapkan adalah untuk pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Jumlahnya 16 juta pekerja.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah daerah menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek online, serta nelayan. Total dana yang ada sebesar Rp 2,17 triliun. ”Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.  Kenaikan harga BBM tersebut memicu banyak pertanyaan dari masyarakat karena dilakukan saat harga minyak dunia turun. ”Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.  Dia memastikan, pihaknya akan terus menghitung sesuai dinamika yang terjadi. Dengan hitungan Indonesian crude price (ICP) yang turun ke USD 90 sekalipun, subsidi masih tetap tinggi. Sebelumnya, rerata harga minyak dunia sejak awal tahun masih ada di level USD 97 per barel. ”Dengan perhitungan ini, angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp 502 triliun tetap akan naik. Tidak menjadi Rp 698 triliun, tapi Rp 653 triliun,’’ jelasnya.  Apabila rata-rata harga minyak USD 85 per barel, tambahan subsidi akan menjadi Rp 640 triliun. ”Perkembangan ICP harus dan akan kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat,” jelasnya.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, di antara 20,65 juta keluarga penerima manfaat, sejauh ini data yang sudah fix dan diserahkan ke PT Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 penerima manfaat BLT BBM. Sisanya perlu didata lagi. ”Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri,” katanya.  Risma menuturkan, Kemensos memiliki situs Usulsanggah yang merupakan wadah bagi warga yang merasa memerlukan bantuan sosial, tapi tidak terdaftar. Setelah masyarakat usul, tim Kemensos akan memverifikasi.  Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah menaikkan harga BBM dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk pertalite. ”Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Dampaknya, Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ujarnya.  Dampak kenaikan harga BBM, kata dia, tidak hanya berkorelasi pada biaya transportasi pribadi yang naik. Tapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor. Misalnya, harga pengiriman bahan pangan akan naik, pada saat bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluhkan biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk.  Di sisi lain, bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan tidak akan cukup untuk mengompensasi efek kenaikan harga BBM. Misalnya, ada kelas menengah rentan yang sebelumnya sanggup membeli pertalite. Dengan kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, mereka berpotensi turun kelas ke kategori orang miskin. ”Data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak ter-cover dalam BLT BBM karena ada penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat,’’ tuturnya.

Harga BBM Naik, Subsidi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-7.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>Stok Nasional Aman, Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying  JawaPos.com – Per 1 September 2022 santer disebutkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik. Namun, yang terjadi di lapangan justru perubahan harga untuk BBM nonsubsidi. PT Pertamina menurunkan harga untuk produk pertamax turbo (RON 98), dexlite (CN 51), dan Pertamina dex (CN 53).  ”Harga jenis BBM umum (JBU) bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan tren minyak dunia. Di antaranya, acuan harga rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/argus),” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos kemarin (1/9).  Irto melanjutkan, penyesuaian harga itu juga merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Penyesuaian harga BBM pertamax turbo dan dex series merupakan komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. ”Sekaligus sebagai upaya kami mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang berkualitas dengan nilai angka oktan dan cetane yang tinggi serta lebih ramah lingkungan,” papar Irto.  Untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen, produk jenis bensin (gasoline) pertamax turbo disesuaikan menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter. Sedangkan untuk produk jenis solar (gasoil), yakni dexlite, disesuaikan menjadi Rp 17.100 per liter dari sebelumnya Rp 17.800 per liter. Serta, Pertamina dex menjadi Rp 17.400 per liter dari yang sebelumnya Rp 18.900 per liter.  ”Harga baru BBM per 1 September 2022 yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda karena dipengaruhi perbedaan besaran PBBKB di masing-masing daerah,” jelas Irto.  Penyesuaian harga, imbuh dia, merupakan upaya Pertamina untuk terus menyediakan BBM berkualitas dengan harga yang masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk SPBU lain dengan kualitas setara.  Bagaimana dengan BBM bersubsidi? Irto menyebutkan, belum ada arahan apa pun dari pemerintah terkait berapa besaran harga dan kapan kenaikan harga itu dilakukan. Hingga saat ini, harga BBM subsidi (pertalite dan biosolar) masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.  Masyarakat juga diimbau tidak panic buying dan tetap bijaksana dalam konsumsi BBM bersubsidi. ”Untuk BBM subsidi, kami pastikan stok nasional aman. Kami turut mengimbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” tambah Irto.  Sejauh ini, pemerintah memang belum secara tegas mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah sudah memulai pembagian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan subsidi BBM untuk 20,6 juta masyarakat tidak mampu pada 31 Agustus 2022.  Kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa belum ada ketok palu soal harga anyar BBM bersubsidi. ”Semuanya masih pada proses dihitung,” ungkapnya.  Pemerintah, lanjut dia, tidak ingin gegabah. Perlu kalkulasi yang tepat. ”Dengan penuh kehati-hatian ya,” sambungnya.  Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau kepada pemerintah agar menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan. ”Bahkan, penurunan ini diprediksi masih berlanjut. Penurunan harga minyak mentah atau crude oil ini bisa berpengaruh terhadap beban subsidi yang berkurang,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Bhima mengimbau pemerintah bisa lebih tegas dalam bersikap. Terutama jika ingin melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Aturan, mekanisme, maupun kriteria kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi harus jelas.  Sebaliknya, jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Bhima, bansos yang disiapkan juga harus mumpuni. ”Karena ada ketidakjelasan, pemerintah ini seperti pingpong, ke sana kemari. Akibatnya, terjadi antrean yang justru mempercepat BBM habis. Ini karena komunikasi pemerintah yang tidak klir terkait harga BBM,” katanya.  Sebelum ada isu kenaikan harga BBM bersubsidi, beban hidup masyarakat sudah sangat berat. Terutama jika dikaitkan dengan inflasi karena kenaikan harga bahan pangan. Di saat yang sama, dinamika inflasi inti (core inflation) masih minim dan hal itu menjadi cerminan permintaan yang masih kecil. Sehingga, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan makin menambah beban hidup masyarakat.  Bhima juga menyoroti alokasi bansos Rp 24 triliun yang disebutnya terbilang kecil. Jumlah itu tentu tidak cukup mengompensasi beban yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. ”Harus ada ketegasan juga, jangan semua menteri berbicara. Harusnya cukup menteri ESDM atau Ibu Menkeu saja. Selain itu, lebih baik jangan,” tegasnya.  Banyaknya menteri yang ikut berbicara justru berdampak tidak baik. ”Akibatnya malah bisa dimanfaatkan oleh bisnis penimbunan di tengah antrean yang terjadi. Ini yang memberatkan Pertamina dan APBN karena pingpong kebijakan yang tidak klir,” ucapnya.  Di bagian lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada lonjakan inflasi. Dia meminta pemerintah belajar dari kebijakan kenaikan BBM pada 2005 di era pemerintahan SBY. Saat itu inflasi pernah melonjak hingga 17 persen karena pemerintahan menaikkan harga bensin 32,6 persen dan solar 27,3 persen pada Maret. Kebijakan itu berlanjut pada Oktober di tahun yang sama. Harga bensin naik lagi 87,5 persen dan solar 104,8 persen. ”Akibat kenaikan harga BBM digunakan untuk konsumsi, maka inflasi kita itu (2005) di 17,11 persen,” jelasnya kemarin.  Meroketnya inflasi tersebut membuat konsumsi rumah tangga tertekan. Konsumsi rumah tangga yang notabene menjadi penopang pertumbuhan justru turun dari 4 persen menjadi 3,2 persen. ”Pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya agar tidak memberikan impact ke inflasi,’’ tutur Margo.  Sementara itu, Pemprov Jatim dan instansi terkait menggelar rakor di Gedung Negara Grahadi kemarin. Seluruh pihak sepakat untuk bersinergi mengamankan distribusi BBM dan elpiji.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa stok BBM maupun elpiji 3 kg di Jatim dalam kondisi cukup dan aman. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan (panic buying).  Pihak Pertamina melalui Pertamina Niaga Jatimbalinus telah menjamin bahwa stok BBM di wilayah Jatim dalam posisi cukup. Rata-rata berada di posisi dari 10 sampai sekitar 30–40 hari. Artinya, semisal ada gangguan, stok BBM masih bisa bertahan sampai 30 hari ke depan. ”Proses distribusi akan dijaga keamanannya,” kata Khofifah.  Dia meminta kepada bupati/wali kota di Jatim untuk ikut mengawal agar distribusi BBM di daerah aman. Terutama stok BBM untuk para nelayan ataupun alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani. Untuk itu, nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar petani (NTP) di Jatim harus dijaga dengan baik.  GM Pertamina Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi mengungkapkan, pihaknya melakukan sejumlah langkah menghadapi rencana kenaikan harga BBM. Termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pertamina juga telah menginstruksikan kepada SPBU untuk melakukan penyaluran secara normal. ”Kami juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin bersama tim dari pemda,” ucapnya.  Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menyatakan, pihaknya mengikuti perkembangan isu terkait BBM. Pihaknya juga memperhatikan kerawanan secara umum seperti antrean pembelian BBM di SPBU, potensi terjadinya unjuk rasa, hingga upaya penimbunan BBM. ”Kami juga melaksanakan deteksi dini dan aksi untuk mengantisipasi kerawanan yang akan timbul,” jelasnya.

Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dihitung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>Soal Harga Baru BBM, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah  JawaPos.com – Bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengucur lebih cepat daripada kenaikan harga BBM. Kemarin (31/8) Presiden Joko Widodo mengawali pembagian bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Jayapura, Papua.  Penyerahan BLT BBM pertama dilakukan di Kantor Pos Sentani. ”Hari ini (kemarin, Red) kita telah memulai pembagian BLT BBM,” kata Jokowi.  Bantuan diberikan selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan. Namun, pencairannya setiap dua bulan dengan jumlah Rp 300 ribu.  Presiden menjelaskan, BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. ”Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.  Selain BLT, akan diberikan pula bantuan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan subsidi upah (BSU). Nilai bantuannya sama, yakni Rp 150.000, dan diberikan untuk empat bulan.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT Rp 600 ribu tersebut merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Pengalihan itu dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan orang yang sejatinya bukan sasaran penerima subsidi. ”Karena semua disubsidi rata sehingga subsidi yang besar ini diberikan ke warga miskin,” ujarnya.  Namun, pencairan BLT belum diikuti dengan BSU yang juga menjadi bantalan kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU. Di antaranya, peraturan Menaker sebagai payung hukum pencairan BSU serta konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan penerima bansos lain.  ”Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, Red), dan penerima program kartu prakerja,” ujar Ida saat ditemui seusai peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta kemarin.  Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank Himbara, Kemenaker berencana menggandeng PT Pos Indonesia yang memiliki pengalaman memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat. ”Ditambah PT Pos yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran. Karena seperti instruksi Pak Presiden, cepat dan tepat,” ungkapnya.  Soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi ialah batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran maksimal Rp 3,5 juta per bulan.  Data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, jumlah pekerja dengan kriteria upah di bawah Rp 3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara itu, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, data 16 juta itu belum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. ”Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH,” ungkapnya.  Lantas, apakah cairnya BLT yang akan disusul dengan BSU menjadi pertanda BBM subsidi memiliki harga baru memasuki September ini? Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan bahwa pada prinsipnya Pertamina mengikuti seluruh arahan dari pemerintah. Namun, hingga tadi malam belum ada arahan apa pun terkait harga baru BBM bersubsidi.  Berbagai informasi dan beredarnya flyer tentang harga baru BBM bersubsidi per 1 September disebutnya tidak benar. ”Belum ada arahan dari pemerintah. Ini (info harga baru) tidak benar,” tuturnya kepada Jawa Pos tadi malam.  Meski begitu, tadi malam terlihat antrean panjang di sejumlah SPBU di beberapa kota. Misalnya, Jakarta, Tangsel, dan Surabaya. Tidak hanya kendaraan roda dua, mobil-mobil juga ikut mengantre.  Di bagian lain, pengamat politik ekonomi Kapitra Ampera memandang, masyarakat tidak perlu panik jika harga BBM bersubsidi naik. Menurut dia, penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara. Sebab, fakta di lapangan, 80 persen subsidi justru dinikmati orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan.  Jika hal itu terus dipaksakan tanpa ada penyesuaian harga, akan timbul turbulensi ekonomi. ”Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka karena semua sektor produksi pasti ditutup,” jelasnya.  Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas pada sektor lain. Dalam hal ini, bantalan sosial untuk mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara signifikan.  Kemudian, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Dengan begitu, BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati orang-orang kaya dan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.  Pada kesempatan yang berbeda, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, kelebihan beban subsidi memang sudah terjadi. Menurut dia, prognosis yang dimiliki lembaganya terkait konsumsi BBM bersubsidi tahun ini sudah lebih dari kuota yang ditetapkan. Misalnya, proyeksi konsumsi biosolar yang diperkirakan mencapai 16,8 juta–17,3 juta kiloliter (kl). ’’Perlu diketahui bahwa kuota biosolar tahun ini 15,1 juta kl. Saat ini prognosisnya sudah kami kirim ke pemerintah,’’ jelasnya.  Kelebihan konsumsi tersebut bahkan lebih jelas untuk pertalite. Prognosis dari komite BPH mencapai 30 juta kiloliter. Padahal, kuota pertalite nasional 23,5 juta kl. Karena itulah, pihaknya mengirimkan usulan mengenai perbaikan ketentuan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

BLT Mulai Dicairkan, BSU Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah sudah menyiapkan anggaran tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, itu tidak cukup meredam gelombang penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi yang kabarnya diumumkan hari ini (31/8).  Dalam rapat paripurna DPR kemarin (30/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan bahwa alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun terancam jebol jika harga BBM atau listrik tidak naik. Bahkan bisa berpotensi membebani anggaran 2023.  Habisnya anggaran itu sejalan dengan terus menipisnya kuota BBM yang dialokasikan pemerintah untuk tahun ini. ”Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan habis dan bahkan terlampaui,” paparnya.  Dengan kondisi itu, diperlukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 195,6 triliun jika harga BBM tidak naik. Jika dikalkulasikan, angka total subsidi dan kompensasi energi itu hampir mencapai Rp 700 triliun.  Namun, para penolak kenaikan harga BBM menilai, pemerintah lebih baik mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi. Tujuannya, distribusinya tepat sasaran. ”Risiko ekonomi dan sosialnya lebih ringan bagi masyarakat ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap anggota Komisi VII DPR Mulyanto.  Politikus Fraksi PKS itu menambahkan, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua, kendaraan umum, serta kendaraan pengangkut sembako, hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen. ”Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi tahun 2023 karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” katanya.  Dari kelompok buruh, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir kenaikan harga BBM bakal semakin menyengsarakan pekerja atau buruh. Sebab, sudah tiga tahun terakhir buruh tidak mengalami kenaikan upah akibat perhitungan upah minimum yang berubah dengan menggunakan PP 36/2021.  Kondisi tersebut, kata dia, telah membuat daya beli pekerja turun hingga 30 persen. ”Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, daya beli buruh dari perhitungan litbang KSPI akan turun hingga 50 persen,” ungkapnya.  Di sisi lain, bayang-bayang inflasi mencapai 6–8 persen terus menghantui seiring dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Said menilai, bansos yang tengah disiapkan pemerintah tak akan bisa menambal daya beli pekerja. Apalagi, tak semua pekerja bakal menerima bantuan tersebut.  Bantuan subsidi upah (BSU), misalnya, hanya diberikan kepada pekerja yang menerima gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Menurut dia, kategori tersebut hanya akan menyasar pekerja informal. Kalaupun ada pekerja formal dengan ketentuan upah tersebut, posisinya berada di daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada industri berkembang di sana.  Yang paling terdampak kenaikan harga BBM subsidi ialah pekerja yang berada di kawasan industri atau kota. Mereka yang bakal mengalami kenaikan biaya transportasi sampai 40 persen, kenaikan biaya sewa rumah, hingga kenaikan biaya makan. Karena itu, organisasi pekerja/buruh akan menggelar aksi serempak di 34 provinsi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 6 September 2022 tersebut, isu kenaikan upah buruh juga digaungkan bersama penolakan pengesahan UU Ciptaker.  Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Namun, program bantuan sosial sangat dibutuhkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.  Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat mendongkrak daya beli masyarakat. ”Bantuan sosial ini sangat dibutuhkan dengan kondisi di mana kita harus meningkatkan daya beli,” kata Shinta.  Dia menegaskan, pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan. Salah satunya bisa dalam bentuk insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.  Di sisi lain, Ombudsman RI (ORI) juga menyarankan pemerintah untuk memilih opsi kebijakan pembatasan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota ORI Hery Susanto menjelaskan, opsi pembatasan distribusi BBM bersubsidi bisa dilakukan dengan cara mengatur peruntukannya. Misalnya, jenis pertalite hanya diperuntukkan sepeda motor dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi roda empat diarahkan untuk menggunakan BBM jenis lain seperti pertamax.

Kalau Harga BBM Subsidi Naik, Daya Beli Buruh Bisa Turun 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>Harga Baru Pertalite Jangan di Atas Rp 10 Ribu Per Liter  JawaPos.com – Besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga kini belum final. Pemerintah mendapat berbagai masukan agar kebijakan yang akan diambil tidak memberatkan masyarakat dan memicu inflasi yang tinggi.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, apabila pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, besarannya jangan sampai di atas Rp 10 ribu per liter. ”Sebab, kalau sudah di atas Rp 10 ribu per liter, lonjakan inflasinya pasti lebih tinggi dari perhitungan,’’ ujarnya.  Harga solar subsidi, lanjut dia, idealnya sekitar Rp 7 ribu per liter. Hitungan harga ideal Rp 10 ribu per liter untuk pertalite dan Rp 7 ribu per liter untuk solar itu bukan tanpa sebab. Mamit menyebutkan, ada komponen inflasi yang tentu akan menyertai kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan kisaran harga tersebut, kenaikan inflasi diproyeksikan mencapai 2 persen.  Menurut dia, inflasi saat ini mencapai 4–5 persen. Jika ada sumbangan inflasi 2 persen, inflasi total bisa mencapai 6–7 persen. ”Kalau lebih dari Rp 10 ribu per liter, tentu sangat besar juga inflasinya. Apalagi kalau solar lebih dari Rp 7 ribu per liter akan sangat memberatkan karena terkait transportasi darat dan sarana distribusi,’’ urai Mamit.  Dia juga berharap rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tetap dilakukan. Sebab, sudah bukan rahasia lagi bahwa mayoritas pengguna BBM bersubsidi justru masyarakat kelas menengah atas.  Adanya revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang saat ini masih dalam finalisasi diharapkan dapat memuat pembatasan tersebut. Dalam beleid yang baru itu, ada acuan detail tentang kriteria kendaraan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi. ”Hampir seluruh penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat menengah ke atas. Dengan adanya pembatasan, saya kira pemberian subsidi bisa lebih klir dan tepat sasaran,” tutur Mamit.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan terpisah membeberkan, harga BBM subsidi yang saat ini dijual masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Solar, misalnya, masih dijual Rp 5.150 per liter. Jika menggunakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP USD 105 per barel dan kurs rupiah Rp 14.700 per dolar AS, solar seharusnya berada pada harga Rp 13.950 per liter. ”Jadi, harga yang dijual kepada masyarakat itu hanya 37 persennya. Artinya, masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63 persen dari harga keekonomiannya atau harga riilnya. Itu Rp 8.800 per liter,” tutur dia.  Sementara itu, untuk pertalite yang saat ini berada pada harga Rp 7.650 per liter, dengan ICP USD 105 per barel dan kurs nilai tukar Rp 14.700 per dolar AS, harga keekonomiannya seharusnya Rp 14.450. Artinya, harga pertalite sekarang ini hanya 53 persen dari yang seharusnya.  BBM jenis pertamax dengan harga Rp 12.500 per liter juga seharusnya memiliki harga Rp 17.300 per liter. ”Jadi, bahkan pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, yang berarti pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi Rp 4.800,” katanya.  Begitu pula LPG 3 kg. Saat ini harga jual per kg adalah Rp 4.250. Namun, jika mengikuti harga riil, seharusnya Rp 18.500 per kg. Dengan demikian, untuk setiap kg LPG, konsumen mendapatkan subsidi Rp 14.250. ”Jadi, kalau setiap kali beli LPG 3 kg, kita bayangkan mereka mendapatkan Rp 42.000 lebih," jelasnya.

Tetap Harus Ada Pembatasan meski BBM Bersubsidi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>Tambah Subsidi Energi, Pemerintah Bisa Realokasi Anggaran Infrastruktur  JawaPos.com – Kabar kenaikan harga BBM bersubsidi membuat resah masyarakat. Meski hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah, isu yang berkembang bisa memengaruhi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.  Anggota DPR Guspardi Gaus mengatakan, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70 persen pasti akan menyulut inflasi. Kenaikan harga BBM akan mempunyai efek ganda.  Yaitu, meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.  Kenaikan tersebut akan berdampak langsung bagi rakyat seperti buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. ”Ini ada efek domino. Biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik,” ungkapnya.  Hal itu, lanjut anggota Baleg DPR tersebut, tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. ”Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil agar tidak sampai membebani masyarakat,” ujar Guspardi.  Anggota Fraksi PAN itu meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat keterpurukan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Optimisme masyarakat yang mulai tumbuh jangan sampai terdegradasi dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.  Guspardi menilai, pemerintah sebaiknya berfokus membatasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasar data PT Pertamina Patra Niaga, 60 persen golongan masyarakat mampu ternyata menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. Artinya, BBM bersubsidi justru banyak dinikmati golongan menengah ke atas. ”Belum lagi dugaan penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur yang diduga masih terjadi dan perlu dibenahi,” ungkapnya.  Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak menambah kisruh suasana dengan menyampaikan data keekonomian BBM yang berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah harus jujur menyebutkan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat. ”Terkait harga keekonomian BBM, pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung,” kata Mulyanto.  Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, masih tingginya ketidakpastian global membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bengkak. Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi. ”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia Jumat (26/8) malam.  Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri. Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.  Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya sampai renegosiasi bunga utang kepada para kreditur melalui skema debt service suspension initiative (DSSI). ”Tanpa diperbaiki alokasinya, sulit bisa mencapai 3 persen defisit di 2023,” katanya.  Lulusan University of Bradford itu mengatakan, kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi inti. Kemudian, bakal merembet terhadap peningkatan inflasi secara keseluruhan. Jika inflasi naik hingga 7 persen, upah minimum sebagai jaring pengaman sosial harus disesuaikan.

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bakal Berefek Domino

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P" width="100%">
<figcaption>Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P</figcaption>
</figure>Skema Bansos Kenaikan Harga BBM Subsidi Terus Dimatangkan  JawaPos.com – Penetapan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum mencapai kata final. Tarik-ulur terjadi terkait dengan bansos yang akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM.  ”Kita tunggu saja. Bansosnya diminta untuk diperdalam. Anggarannya dari mana, programnya seperti apa. Ini sedang diperdalam,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, kemarin (25/8).  Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, berbagai indikator pembentuk subsidi terus melonjak. Indikator itu meliputi volume konsumsi BBM yang melonjak, harga minyak mentah dunia yang melambung, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah.  Suharso mengingatkan, volume konsumsi BBM terus melonjak sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat dan konsumsi yang meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi nasional. Puncak kenaikan konsumsi itu pun belum bisa diperkirakan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa volume konsumsi BBM memang terus meningkat. Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat menganggarkan subsidi untuk energi, termasuk untuk pertalite, solar, LPG, dan listrik, mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi Rp 349,9 triliun.  Namun, subsidi Rp 502 triliun tersebut berdasar perhitungan untuk perkiraan volume konsumsi pertalite mencapai 23 juta kiloliter (kl) sepanjang tahun ini. Kenyataan di lapangan, konsumsi masyarakat yang melonjak terhadap BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar, membuat kuota itu terancam habis pada Oktober 2022.  Merujuk data konsumsi BBM bersubsidi per Juli 2022, kuota pertalite sebesar 23 juta kl sudah dikonsumsi 16,8 juta kl. Artinya, konsumsi setiap bulan sekitar 2,4 juta kl. ”Kalau diikuti, ini akhir September subsidinya habis untuk pertalite,” jelas Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komite IV DPD kemarin.  Demikian pula solar subsidi. Dari kuota 14,91 juta kl sudah dikonsumsi 9,9 juta kl. Dengan begitu, sisa kuota hanya 5,01 juta kl. ”Lha kalau ngikuti tren (konsumsi BBM) ini, Oktober habis kuotanya itu. Jadi, subsidinya bukan dicabut, tetapi subsidi yang Rp 502 triliun itu habis,” paparnya.  Dengan kondisi itu, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi. Justru anggaran subsidi itu terancam habis dalam waktu dekat jika konsumsi BBM bersubsidi tidak mampu dikendalikan.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, juga menyinggung aspek keadilan sosial dalam pemberian subsidi. Ironisnya, BBM bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin justru dikonsumsi mayoritas golongan orang kaya.  Dia memerinci, dari subsidi Rp 502 triliun, yang menikmati solar paling banyak adalah empat rumah tangga tertinggi. ”Jadi, nomor satu terkaya, nomor dua terkaya, nomor tiga terkaya, nomor empat terkaya juga. Jadi, 40 persen top tertinggi,” tegasnya. Sama halnya dengan pertalite. Sebanyak 86 persen dari total pertalite subsidi juga dikonsumsi 30 persen golongan terkaya.  Kondisi itulah yang menurut Ani perlu dipikirkan dengan baik. Pemberian subsidi dengan mekanisme terbuka seperti itu memang akan terus mengalami persoalan. ”Nambah ratusan triliun berarti nambah lebih banyak untuk yang (golongan) mampu,” ujar dia.

Konsumsi Melonjak, Pertalite-Solar Terancam Habis Oktober

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga bbm subsidi

Berita Terkini