<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure><h3>Pengusaha Angkutan Mengeluh, Khawatir Harga Semua Barang Ikut Naik</h3> JawaPos.com – Harga pertamax segera naik. Namun, besaran kenaikannya belum bisa dipastikan hingga kemarin. Begitu juga waktu pelaksanaannya. Meski demikian, beredar kabar bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-baru-bbm/">harga baru BBM</a> jenis RON 92 itu berlaku mulai besok (1/4).  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting yang dikonfirmasi Jawa Pos enggan berkomentar banyak. Alasannya, Pertamina masih melakukan kajian dan evaluasi seiring dinamika harga minyak saat ini.  ”Masih kami kaji dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyesuaian <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertamax/">harga pertamax</a>,” ujarnya kemarin (30/3). Irto juga belum bisa memastikan kapan kepastian harga baru itu. ”Kami masih review,” imbuhnya.  Sebagaimana diketahui, saat ini harga minyak dunia terus melambung di atas USD 100 per barel. Itu sejalan dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP).  Tren kenaikan ICP terjadi sejak akhir 2021. Hingga puncaknya pada Maret 2022, ICP tercatat USD 114,55 per barel. Kenaikan itu makin menjadi-jadi ketika militer Rusia menyerang Ukraina.  Tingginya <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-minyak-dunia/">harga minyak dunia</a> tentu berpengaruh pada harga BBM di Indonesia. Sebab, harga wajar BBM RON 92 sebenarnya sekitar Rp 16 ribu per liter. Namun, Pertamina masih mempertahankan harga pertamax di kisaran Rp 9 ribu per liter. Sebagai pembanding, Shell menjual BBM RON 92 di kisaran Rp 12.990 per liter. Sementara itu, BP-AKR menjualnya di kisaran Rp 12.500 per liter.  Karena menjual BBM RON 92 di bawah harga keekonomian, kondisi keuangan Pertamina babak belur. Sebab, mereka harus menanggung selisih harga tersebut. Apalagi, pertamax bukan BBM subsidi. Peruntukannya pun bagi masyarakat menengah ke atas.  Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menuturkan, batas atas harga jual BBM umum RON 92 untuk Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter. Angka tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasar formula harga dasar dalam penghitungan harga jual eceran. Penghitungan harga keekonomian atau batas atas Maret tersebut mengacu pada harga bulan sebelumnya, yaitu Februari. Padahal, pada Februari 2022 harga minyak belum setinggi Maret 2022.  ”Dengan mempertimbangkan harga minyak Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 April 2022 akan lebih tinggi dari Rp 14.526 per liter. Bisa jadi sekitar Rp 16 ribu per liter,” ujarnya.  Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/erick-thohir/">Erick Thohir</a> mengatakan bahwa keputusan soal penyesuaian harga pertamax disebabkan melonjaknya harga minyak dunia. ”Pemerintah sudah memutuskan pertalite dijadikan subsidi, pertamax tidak. Jadi, kalau pertamax naik, mohon maaf,” ujar Erick.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa kenaikan harga pertamax diperlukan karena harganya sudah jauh dari harga keekonomian. ”Disparitas yang sangat tinggi. Kita tahu harga pertamax sekarang Rp 9 ribu. Kalau harga keekonomiannya saat ini sampai Rp 16 ribu yang harga sebenarnya segitu di dunia, memang sangat jauh,” ujarnya.  Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyayangkan polemik BBM muncul saat pengusaha bersiap menyambut peak season Ramadan. ”Menurut saya nggak tepat momennya. Kita mau masuk Ramadan di mana kita akan masuk ke peak season. Dampaknya nanti ke harga barang dan komoditas yang diterima konsumen. Kasihan, hajat orang banyak,” papar Mahendra kepada Jawa Pos.  Mahendra menegaskan, komponen harga BBM mengambil porsi 50–60 persen pada pengoperasian jasa angkutan transportasi. Karena itu, jika biaya transportasi naik, harga komoditas atau produk yang akan diterima konsumen juga ikut naik. ”Padahal, kita sedang bertumpu pada optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen tahun ini,” bebernya.  Mahendra berharap BBM jenis biosolar dan pertalite tidak ikut harga keekonomian. Sebab, dua jenis BBM tersebut sangat vital untuk kebutuhan angkutan transportasi. ”Kita pengusaha di momen ini tidak hanya sedang mempersiapkan gaji bulanan, tapi juga THR. Jadi, hal ini sangat sensitif,” ungkapnya.  Sebelumnya, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, harga pertamax harus dinaikkan. Itu bertujuan untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina. ”Hari ini BBM pertamax belum mengikuti mekanisme pasar. Jadi, dukungan kepada (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kenaikan-harga/">kenaikan harga</a>) itu perlu,” ujar Nicke Senin (28/3).  Pertalite Jadi BBM Penugasan  Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan pertalite (RON 90) menjadi BBM khusus penugasan (JBKP) untuk menggantikan premium (RON 88).  Dengan peralihan status menjadi JBKP atau BBM penugasan, BBM tersebut didistribusikan di wilayah penugasan. Berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI.  Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengapresiasi kebijakan extraordinary atau darurat pemerintah yang sifatnya sementara dengan menetapkan pertalite sebagai JBKP.  Kebijakan itu membuat Pertamina tidak perlu menaikkan harga jual BBM RON 90 tersebut. Sebab, ada kompensasi atas selisih antara harga jual formula (HJF) dan harga jual eceran (HJE) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Abra menilai, APBN masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan tambahan kompensasi. Sebab, dalam simulasi sensitivitas APBN 2022 pada nota keuangan 2022, setiap kenaikan harga ICP USD 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Lalu, di sisi belanja negara ada tambahan Rp 2,6 triliun. Namun, secara net masih ada potensi surplus Rp 400 miliar.  Dengan skenario ICP USD 100 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara Rp 111 triliun dan tambahan belanja Rp 96,2 triliun. Dengan begitu, secara net terdapat surplus Rp 14,8 triliun. Bahkan, dengan ICP Maret yang sudah mencapai USD 114,6 per barel dan harga minyak mentah dunia yang menembus USD 120 per barel, potensi windfall profit tax dari sektor migas juga semakin besar.  ”Dengan skenario rata-rata ICP 2022 sebesar USD 120 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara Rp 171 triliun dan tambahan belanja Rp 148,2 triliun. Sehingga secara net ada potensi surplus Rp 22,8 triliun,” jelas lulusan Universitas Diponegoro tersebut saat dihubungi Jawa Pos.  Dari legislatif, anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebutkan, penetapan pertalite sebagai BBM dalam penugasan memang penting. Dengan begitu, masyarakat tidak khawatir terjadi kenaikan harga. Seiring kenaikan harga migas dunia yang dipicu perang Rusia-Ukraina.  Selain itu, Pertamina akan tenang. Sebab, dengan status pertalite sebagai BBM dalam penugasan, berarti ada jaminan pemerintah atas kompensasi selisih harga keekonomian dengan harga jual. ”Penetapan ini sejalan dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM tertanggal 31 Desember 2021 yang mengompensasi 50 persen BBM pertalite,” terang Mulyanto.  Politikus PKS tersebut juga mendesak pemerintah segera mendistribusikan pertalite ke seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai timbul kelangkaan.  Terkait dengan APBN, kenaikan harga migas dunia diikuti meningkatnya penerimaan ekspor negara. Terutama dari kenaikan harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO), tembaga, dan nikel. ”Ini soal bagaimana mengelola isi kantong kiri dan kantong kanan,” kata Mulyanto.  Meski begitu, pihaknya tidak setuju atas kenaikan harga pertamax. Menurut dia, Komisi VII DPR tidak pernah membahas soal kenaikan harga pertamax. ”Dalam FGD, Pertamina pernah mengangkat masalah itu, tapi secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir,” terangnya.  Mulyanto meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait dengan harga BBM dalam negeri. Sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih karena diterpa pandemi Covid-19.  Menurut dia, konsistensi sangat penting agar kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya, terkait dengan harga pertamax. ”Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga pertamax,” ungkapnya.  Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikkan harga pertamax. ”Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” terangnya. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, BBM khusus penugasan, dan BBM bersubsidi. Sebab, semua harga BBM diatur pemerintah.  Ke depan, kata dia, pemerintah harus konsisten mengenai kebijakan BBM jenis umum yang harganya bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Biarlah pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara Pertamina dan swasta sehingga terbentuk harga yang fair.  Selain itu, kenaikan pertamax secara langsung akan menekan pertalite karena dapat diperkirakan pengguna pertamax beralih ke pertalite. Sebab, selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.  Seharusnya pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak Rp 100 triliun. ”Ini cara yang elegan untuk menyehatkan Pertamina,” tandas Mulyanto.

Erick Thohir: Mohon Maaf kalau Pertamax Naik

harga baru bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga baru bbm

Berita Terkini

Erick Thohir: Mohon Maaf kalau Pertamax Naik

Download Aplikasi JawaPos.com