<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/FotoJet-13-198166454.jpg" alt="Ilustrasi seseorang sedang berselancar dalam marketplace (Dok. Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang sedang berselancar dalam marketplace (Dok. Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bayangkan kamu sedang&nbsp;scrolling marketplace&nbsp;dan menemukan tas unik buatan lokal dari penjual yang berlokasi di Jawa. Harganya terjangkau, cuma Rp 50 000. Tanpa pikir panjang, kamu masukkan ke keranjang belanja. Tapi saat tiba di halaman checkout, ada hal yang bikin kening berkerut: ongkirnya mencapai Rp 150 000, alias tiga kali lipat dari harga barang yang kamu beli. Kejadian ini bukan mitos, tapi realita yang sering dialami konsumen di luar pulau Jawa, misalnya Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Barangnya kecil, ringan, dan murah, tapi biaya kirim seolah tidak masuk akal. Alhasil, banyak orang memilih batal belanja karena merasa tidak sepadan membayar ongkos kirim yang lebih mahal dari produk itu sendiri. Jika harga barang terlihat murah tapi ongkir justru selangit, itu tandanya ada faktor besar yang mempengaruhi rantai pengiriman. Jika ditelusuri lebih dalam, ada banyak elemen yang bekerja di balik layar, mulai dari moda transportasi, bahan bakar, hingga infrastruktur di daerah tujuan. Serangkaian faktor yang saling berkaitan ini justru sering kali tak kita sadari saat belanja online yang membuat ongkir kadang lebih tinggi dari harga barang itu sendiri.&nbsp; Dilansir dari laman Maersk.com, berikut sejumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nominal ongkir sewaktu berbelanja: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016564134/dompet-selalu-kering-ini-7-tips-ampuh-biar-kamu-konsisten-menabung-dan-cepat-kaya">Dompet Selalu Kering? Ini 7 Tips Ampuh Biar Kamu Konsisten Menabung dan Cepat Kaya!</a> 1. Jarak dan Zona Distribusi Mengirim barang dari Jawa ke Kalimantan berarti melewati zona laut atau udara, bisa melibatkan kapal laut, kapal feri, atau penerbangan dan darat. Komponen jarak ini sendiri sudah menambah biaya bahan bakar, penanganan logistik, dan waktu tempuh yang jauh lebih lama daripada pengiriman antar kota di Pulau Jawa. 2. Biaya Bahan Bakar (Fuel) Transportasi laut, darat, atau udara sangat tergantung pada harga bahan bakar. Saat harga bahan bakar naik, semua biaya logistik ikut terdongkrak dari kapal hingga truk pengantar yang pada akhirnya dibebankan ke ongkir. Maersk bahkan menegaskan fluktuasi harga bahan bakar sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya pengiriman global. 3. Handling dan Penanganan Tambahan (Accessorial Services) Ongkir tidak hanya mencakup "naik truk" dan "antar ke pintu rumah". Ada banyak aktivitas tambahan: bongkar muat, penyimpanan sementara, handling barang di pelabuhan, lifting pallet, atau bahkan biaya pengiriman ke lokasi terpencil. Layanan tambahan ini seringkali tidak terlihat secara langsung tapi menambah total biaya yang harus ditanggung pengirim atau pembeli. 4. Biaya Minimum / Tarif Dasar Pengiriman Banyak penyedia jasa ekspedisi menetapkan minimum charge atau ongkos dasar untuk setiap paket, terlepas dari berat atau nilai barang. Artinya, walau barang itu ringan dan murah sekali pun, kamu tetap dikenakan biaya minimal agar penyedia jasa pengiriman bisa menutup biaya operasionalnya. 5. Economies of Scale (Skala Pengiriman) Jika hanya satu barang kecil yang dikirim sendirian dari Jawa ke Kalimantan, maka biaya per unitnya menjadi besar. Sebaliknya, jika pengiriman berisi banyak barang atau berat total yang besar, biaya per item bisa ditekan lebih efisien. Pengiriman "kecil satuan" sering kali lebih mahal karena biaya tetap (mencakup handling dan transportasi) tidak terbagi ke banyak barang. 6. Kondisi Geografis dan Infrastruktur Daerah terpencil, lokasi sulit dijangkau, pelabuhan atau bandara yang minim infrastruktur, atau akses jalan yang tidak memadai bisa memperlambat pengiriman dan menambah biaya. Kurir mungkin harus menempuh rute ekstra atau menggunakan moda transportasi alternatif (feri kecil, kapal cepat, jasa antar darat di pulau), yang semuanya bisa menaikkan ongkir. 7. Fluktuasi Permintaan dan Kapasitas Pengiriman Pada masa-masa tertentu (misalnya hari raya, promo tanggal kembar e-commerce, atau musim liburan), permintaan pengiriman melonjak tajam. Jika kapasitas armada pengiriman tidak cukup atau rute tertentu dipadati, tarifnya bisa naik. Nah, agar kamu tidak merasa "ketipu ongkir", berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar belanja jarak jauh tetap efisien: <ul> <li dir="ltr">Gabungkan beberapa barang dalam satu pengiriman: lebih baik beli beberapa barang sekaligus dengan satu ongkir, daripada dikirim satu per satu.</li> <li dir="ltr">Cari penjual lokal atau dari lokasi yang lebih dekat denganmu (misalnya satu pulau atau satu provinsi), agar jarak tempuh jadi lebih pendek dan biaya logistik turun.</li> <li dir="ltr">Perhatikan promo gratis ongkir atau diskon ongkir dari marketplace atau seller yang seringkali bisa mengeliminasi beban ongkir sama sekali.</li> <li dir="ltr">Pilih opsi pengiriman ekonomi, meski butuh waktu lebih lama cara ini bisa menghemat banyak biaya.</li> <li dir="ltr">Hitung total biaya (barang + ongkir) sebelum checkout. Jangan hanya fokus pada harga barang karena ongkir bisa mendistorsi harga sebenarnya.</li> </ul> Jadi, ongkir yang lebih mahal dari harga barang itu bukanlah "kesalahan sistem" atau trik nakal penjual, melainkan hasil akumulasi sejumlah biaya logistik yang sebenarnya cukup kompleks. Dari mulai bahan bakar, penanganan, hingga pengiriman ke kawasan terpencil.&nbsp; Ongkir bukan musuh belanja online, melainkan bagian dari biaya distribusi yang wajar. Yang penting, kita tahu cara menyiasatinya: gabungkan belanja, pilih toko terdekat, atau manfaatkan promo ongkir. Dengan begitu, pengalaman belanja tetap menyenangkan tanpa bikin kantong bolong. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016545425/bukan-cuma-niat-ini-6-strategi-ampuh-agar-konsisten-menabung-sampai-tujuan-tercapai">Bukan Cuma Niat, Ini 6 Strategi Ampuh agar Konsisten Menabung Sampai Tujuan Tercapai</a>

Banyak orang memilih batal belanja karena merasa tidak sepadan membayar ongkos kirim yang lebih mahal dari produk itu sendiri.

Kenapa Ongkir Lebih Mahal dari Harga Barang? Ini 7 Alasan di Balik Biaya Kirim yang Bikin Kening Berkerut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/dpAaj0QgOylwG0sme1uk4LRs3eoWKQhNkP6Jx1N6-2404882522.jpg" alt="Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa pemungutan pajak terhadap pedagang online di e-commerce tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang. Pasalnya, pajak yang akan dikenakan tersebut bukanlah jenis pajak baru.&nbsp; "Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga," kata Bimo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).&nbsp; Bimo membeberkan, para pedagang online di e-commerce sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang. Apalagi,&nbsp;perbedaannya hanya dari sisi mekanisme pemungutan dan pelaporan pajaknya saja yang dalam hal ini dilakukan oleh e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada cs.&nbsp; Selain itu, Bimo juga memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah berprinsip pada keadilan sesuai dengan yang selama ini telah diimplementasikan pemerintah.&nbsp; "Policy itu sudah sangat fair sesuai dengan apa yang selama ini sebenernya diimplementasikan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi meluncurkan aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya, tepat pada Hari Pajak yang jatuh hari ini, Selasa (14/7). &nbsp; Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. &nbsp; Besaran pajak yang akan dikenakan bagi pedagang online adalah sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjualan. Adapun kebijakan ini direncanakan hanya akan diterapkan bagi para pedagang dengan omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta.&nbsp; "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 0,5 persen dari Peredaran Bruto (omzet) yang diterima atau diperoleh pedagang dalam begeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi Pasal 8 aturan tersebut. &nbsp; Meski begitu, dalam aturan yang sama disebutkan bagi para pedagang online dengan nilai omzet setara atau di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak e-commerce ini. &nbsp;&nbsp; Selain itu, aturan ini juga tidak berlaku bagi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.&nbsp; Kemudian, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/ atau pemungutan pajak penghasilan, seperti penjualan pulsa dan kartu perdana. &nbsp; Lalu, penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan.&nbsp;

Pajak e-commerce tidak akan menaikkan harga barang, Bimo Wijayanto pastikan keadilan dalam kebijakan pemerintah.

Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Barang Imbas Kebijakan Pedagang Online Kena Pungut Pajak E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/6cQ4GHqjU9b692DY1RmZ6qDYOweSuWARXsJ9g9Ig-1-1275742688.jpg" alt="Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keputusan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini sudah gerah dengan praktik parkir liar. "Dari awal, kami hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," ucap perwakilan APRINDO Kota Surabaya, Romadhoni di ruang sidang wali kota, Rabu (18/6). Ada tujuh minimarket di Surabaya yang tergabung dalam APRINDO yang memutuskan untuk menyediakan parkir gratis. Di antaranya Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, Circle K, K-Mart, dan Family Mart. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menilai aturan parkir di Surabaya dapat memberikan dampak buruk alias merugikan pihak pengusaha. Sebab selain menggratiskan biaya parkir, minimarket tetap diwajibkan untuk menyediakan petugas parkir resmi, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam regulasi tersebut, setiap tempat usaha di Surabaya wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi dengan tanda pengenal perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Secara umum ini dampaknya secara ekonomi itu ada biaya tambahan bagi minimarket. Yang sebelumnya hanya membayar pajak, kemudian kini perlu menggaji juru parkir resmi," terang Rossanto kepada awak media, Kamis (19/6). Beban besar yang harus ditanggung pengelola minimarket ini akan memaksa mereka untuk mencari cara agar omzet yang didapat mencukupi. Termasuk untuk menggaji juru parkir resmi. Hal ini tidaklah mudah "Kalau saya lihat pihak minimarket ini yang paling banyak menerima beban, sehingga otomatis harga yang jual ke masyarakat akan meningkat. Ini tidak mudah," imbuh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini. Rossanto menekankan bahwa keberadaan minimarket telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Mereka dikenal sebagai toko modern yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. "Konsekuensinya harga mahal ya kemungkinan permintaan masyarakat untuk ke minimarket juga akan berkurang. Untungnya, aturan ini hanya ada di Surabaya. Kalau kemudian berlaku nasional, dampaknya akan ke inflasi," ucapnya. Rossanto berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih tegas dalam membuat kebijakan perparkiran di minimarket. Tidak kalah penting, kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

APRINDO memutuskan untuk menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, namun ada dampak bagi pengusaha.

Aturan Parkir Minimarket di Surabaya Berpotensi Rugikan Pengusaha Akibat Biaya Tambahan, Pakar Ekonomi Unair: Harga Barang Bisa Naik

<div id="m#msg-f:1819196012350119696" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/Screenshot_2024-12-23-09-27-57-004_comgoogleandroidgm-edit-1681255771.jpg" alt="Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819196012350119696-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan menaikkan harga barang dan jasa sebesar 0,9 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015450581/7-shio-ini-diramalkan-akan-banjir-duit-transferan-pada-pengujung-2024-anda-termasuk">7 Shio Ini Diramalkan akan Banjir Duit Transferan pada Pengujung 2024, Anda Termasuk?</a> "Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12). Lebih lanjut, Dwi memberikan ilustrasi hitungan jika seseorang ingin membeli barang seharga Rp5 juta dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11 persen, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp 550 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5.550.000. Bila kemudian PPN naik menjadi 12 persen, maka kata Dwi, PPN yang perlu dibayar untuk harga barang Rp 5 juta adalah sebesar Rp600 ribu, sehingga total harga menjadi Rp 5,6 juta. Dengan begitu, kata Dwi kenaikan beban harga pada konsumen, dengan contoh selisih harga dari Rp5,550 juta ke Rp5,6 juta adalah sebesar 0,9 persen. "Jadi kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen," ungkapnya. Selain itu, Dwi mengatakan berdasarkan hitungan pemerintah, dampak kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen terhadap inflasi adalah 0,2 persen. Itu sebabnya, Dwi mengklaim inflasi akan tetap terjaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5 persen-3,5 persen, sehingga akan berdampak minim pada daya beli masyarakat. "Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan," ujar dia lebih lanjut. Di sisi lain, berdasarkan pengalaman kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2022, Dwi mengklaim hal itu tidak menyebabkan lonjakan harga barang atau jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat. "Di tahun 2022 tingkat inflasinya adalah 5,51 persen, namun terutama disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi covid-19. Sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08 persen," ungkap dia. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen

Ditjen Pajak Kemenkeu Klaim Kenaikan PPN 12 Persen Hanya Akan Tambah Harga 0,9 Persen

harga barang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga barang

Berita Terkini

Kenapa Ongkir Lebih Mahal dari Harga Barang? Ini 7 Alasan di Balik Biaya Kirim yang Bikin Kening Berkerut

Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Barang Imbas Kebijakan Pedagang Online Kena Pungut Pajak E-Commerce

Aturan Parkir Minimarket di Surabaya Berpotensi Rugikan Pengusaha Akibat Biaya Tambahan, Pakar Ekonomi Unair: Harga Barang Bisa Naik

Ditjen Pajak Kemenkeu Klaim Kenaikan PPN 12 Persen Hanya Akan Tambah Harga 0,9 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com