<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/1000162314-4207618160.jpg" alt="Wilayah Kenjeran masuk dalam proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wilayah Kenjeran masuk dalam proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PSN Surabaya Waterfront Land atau lebih dikenal dengan proyek reklamasi kenjeran, akan dikaji secara komprehensif oleh Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Kabar ini disampaikan oleh perwakilan HAPPI Jawa Timur, Prof Daniel Muhammad Rosyid. "Kami percaya bahwa pembangunan ini memang ada dampaknya. Saya kira banyak kekhawatiran yang memang valid," ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji proyek tersebut dari beberapa bidang. Mulai dari bidang hukum, lingkungan, sosial, hingga bidang ekonomi akan ditempuh untuk melihat dampaknya bagi masyarakat sekitar. "Namun, kalau nantinya berdasarkan hasil kajian memang clear and clean, kita bisa maju. Namun, kalau unclear dan unclean, kita harus reject (tolak, Red)," imbuhnya dengan tegas. Sebagai organisasi profesi, HAPPI tidak bisa tinggal diam, apalagi tutup mata terhadap rencana pembangunan reklamasi, yang selama ini dicap merugikan masyarakat pesisir timur Kota Surabaya. "Selama ini, kami mendengarkan berita yang simpang siur terkait PSN ini. Padahal, ini merupakan bagian dari bidang yang seharusnya dikaji oleh kami, organisasi profesi HAPPI," tukasnya. Sebelumnya, proyek reklamasi Kenjeran hingga kini masih menjadi kontroversi di masyarakat. Para nelayan pun lantang menyuarakan penolakannya terhadap proyek pulau buatan ini. Pembangunan reklamasi bertajuk "Surabaya Waterfront Land", diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PT Granting Jaya ditunjuk sebagai pengelola proyek strategis yang digadang-gadang akan menghabiskan anggaran Rp 72 Triliun. Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 1.184 hektare. Dengan rincian, 100 hektare lahan eksistensi, dan 1.084 hektare sisanya berupa pulau reklamasi. Lahan tersebut nantinya disulap menjadi kawasan terpadu yang terbagi dalam empat blok.&nbsp; Mulai dari kawasan pariwisata, kawasan ekonomi kreatif, kawasan industri perikanan, kawasan pendidikan, hunian, hingga area konservasi mangrove. &nbsp;

"Kami percaya bahwa pembangunan ini memang ada dampaknya. Saya kira banyak kekhawatiran yang memang valid," ujarnya.

HAPPI Jatim Sebut Reklamasi Kenjeran Bisa Dilanjutkan Jika Clear and Clean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/THP-KENJERAN2-483214583.jpg" alt="Kenjeran Surabaya masuk dalam kawasan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kenjeran Surabaya masuk dalam kawasan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proyek strategis nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land atau lebih dikenal dengan reklamasi Kenjeran, masih menuai pro kontra. Para nelayan bahkan lantang menyuarakan penolakan proyek pulau buatan itu. Tak hanya kelompok nelayan, proyek reklamasi kenjeran juga menarik perhatian kalangan akademisi. Mereka menyoroti dampak lingkungan yang akan terjadi bila reklamasi tetap dijalankan. Tak terkecuali Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI). Sebagai insinyur dan akademisi, Prof Daniel Muhammad Rosyid memberikan pandangan terkait proyek reklamasi Kenjeran. Dia mengatakan HAPPI tidak bisa tinggal diam, apalagi tutup mata terhadap rencana pembangunan reklamasi, yang selama ini dinilai merugikan masyarakat pesisir timur Kota Surabaya. HAPPI berkomitmen melakukan kajian mendalam terkait proyek tersebut. Dia mengatakan, dalam waktu dekat, akan membentuk tim dan terjun ke lapangan untuk menyerap aspirasi nelayan dan masyarakat pesisir. &rdquo;Selama ini, kami mendengarkan berita yang simpang siur terkait PSN ini. Padahal, ini merupakan bagian dari bidang yang seharusnya dikaji oleh kami, organisasi profesi HAPPI,&rdquo; ujar Prof Daniel, Minggu (1/12). Menurut dia, setiap proyek pembangunan memberikan dampak. Tidak terkecuali proyek reklamasi Kenjeran. &rdquo;Secara umum, PSN SWL bisa dibilang agak suram, ya suram. Namun, ini bergantung pada preposisi kita,&rdquo; imbuh Prof Daniel. Mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kota Surabaya itu beranggapan, dampak kerusakan lingkungan akibat proyek reklamasi, bisa diatasi dengan adanya inovasi teknologi. Sebagai seorang insinyur, Prof Daniel dilatih untuk membuat rekayasa teknologi. Dia menyadari bahwa ide yang digagas mungkin lebih bersifat antroposentrisme, ketimbang ekosentris (berpusat pada aspek lingkungan). &rdquo;Tetapi kami katakan bahwa pembangunan adalah proses sintesis lingkungan. Bukan sekadar dari proyek kemudian dampaknya bagaimana,&rdquo; tukas Prof Daniel. Hasil kajian yang dilakukan HAPPI akan diserahkan kepada PT Granting Jaya selaku operator proyek reklamasi kenjeran. Sebelumnya, proyek ini rencananya dibangun di atas lahan seluas 1.184 hektare. Dengan rincian, 100 hektare lahan eksistensi dan 1.084 hektare sisanya berupa pulau reklamasi. Lahan tersebut nantinya disulap menjadi kawasan terpadu yang terbagi dalam empat blok. Berbagai sektor akan dibangun di sana. Mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, industri perikanan, pendidikan, hunian, hingga area konservasi mangrove.

HAPPI akan bentuk tim dan terjun ke lapangan serap aspirasi nelayan dan masyarakat pesisir terkait PSN Surabaya Waterfront Land di Kenjeran

Kontroversi Reklamasi Kenjeran Surabaya Berlanjut, Apa Kata Ahli Pengelolaan Pesisir?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/WhatsApp-Image-2024-08-30-at-083519-3744736299.jpg" alt="BEM FISIP Unair dan Ikohi gelar peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (HAPPI) di FISIP Unair, 29-31 Agustus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BEM FISIP Unair dan Ikohi gelar peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (HAPPI) di FISIP Unair, 29-31 Agustus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menggelar peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (HAPPI) di FISIP Unair, 29-31 Agustus. Mereka berharap peringatan HAPPI akan terus mengingatkan orang, khususnya warga Kampus Unair, terhadap kasus kejahatan HAM penghilangan paksa yang menimpa dua mahasiswa Unair, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah. &rdquo;Harapannya orang akan terus mengingat tragedi kemanusiaan tersebut. Khususnya warga Kampus Unair, baik itu dosen maupun mahasiswa, terutama mahasiswa seperti saya yang mengenal sosok dua mahasiswa Unair korban penghilangan paksa hanya dari berita dan literasi,&rdquo; kata Presiden BEM FISIP Unair Tuffahati Ullayyah di Surabaya, Jumat (30/8). Herman Hendrawan adalah mahasiswa program studi Ilmu Politik FISIP angkatan 1990. Sedangkan Petrus Bima Anugerah merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi di fakultas yang sama, angkatan 1993. Pada Maret 1998, bersama beberapa orang, mereka menjadi korban penculikan tentara. Sampai saat ini nasib mereka tidak diketahui. Peringatan HAPPI 2024 mengangkat tema Abadi dalam Memori, Menjaga Bara Api Reformasi. Selama tiga hari, peringatan diisi dengan pameran lukisan bertema kejahatan HAM karya seniman dan aktivis demokrasi Yayak Yatmaka dan pemutaran film Yang Tak Pernah Hilang. Puncak peringatan berupa mimbar demokrasi yang menampilkan orasi kemanusiaan sejumlah dosen Unair seperti Hotman Siahaan, Airlangga Pribadi, dan Pinky Saptandari. Mimbar demokrasi juga dihangatkan lagu-lagu bertema kritik sosial yang ditampilkan kelompok musik Suar Marabahaya dan Lontar Band. &rdquo;Perupa Indonesia yang mendunia, Dolorosa Sinaga dan aktivis HAM Usman Hamid dari Amnesty Indonesia juga akan tampil, berorasi dan menyanyikan lagu-lagu bertema HAM,&rdquo; jelas Tuffahati. Sementara itu, Ketua Panitia HAPPI 2024 Andre Siswanto menjelaskan mengenai tema Abadi dalam Memori, Menjaga Bara Api Reformasi. Ada perjuangan yang belum selesai dalam konteks memorialisasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. &rdquo;Salah satunya kasus penghilangan paksa terhadap Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah yang menjadi korban operasi penculikan oleh militer yang dipimpin seorang jenderal yang dalam Pemilu lalu terpilih sebagai presiden,&rdquo; papar Andre. Karena itu, peringatan HAPPI 2024 di Surabaya, membawa pesan penting untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap kasus penghilangan paksa. Sebagai memorialisasi untuk melawan lupa atas kejahatan kemanusiaan di masa lalu dan agar tragedi serupa tidak berulang kembali. Menurut Andre, gerakan memoralisasi dapat membangun pengetahuan atau pembelajaran masa lalu. Kemudian menjadi jembatan untuk membangun peradaban yang lebih baik pada masa depan, dalam konteks penghormatan hak asasi manusia. Memorialisasi bisa berupa monumen, museum, penetapan hari besar peringatan peristiwa pelanggaran HAM, buku, film dan berbagai ekspresi kebudayaan. &rdquo;Saat ini kami sedang berjuang untuk bisa mendirikan monumen demokrasi di Unair, sebagai peringatan terhadap peristiwa pelanggaran HAM dan penghormatan atas martabat korban,&rdquo; ungkap Andre Siswanto, aktivis yang akrab dipanggil Abeng itu. Monumen yang dimaksud Andre adalah patung sepasang orang tua yang sedang memeluk bingkai foto, tetapi kosong tak ada fotonya. Patung karya Dolorosa Sinaga ini menggambarkan penderitaan dan kerinduan mendalam atas hilangnya anak atau anggota keluarga mereka. Selain kerja bareng Ikohi dan BEM FISIP Unair, peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2024 juga diinisiasi beberapa lembaga. Antara lain Yayasan Kurawal, Yayasan Tifa, Yayasan Citakita, Perguruan Rakyat Merdeka, Komunitas Kawan Herman-Bimo, dan LPM Berdikari.

BEM FISIP Unair dan Ikatan Keluarga Orang Hilang gelar peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional di FISIP Unair, 29-31 Agustus

Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2024 di Unair, Sarat Pesan Memorialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/WhatsApp-Image-2023-11-28-at-074547-500198998.jpg" alt="Kongres Nasional HAPPI IV 2023 memilih Rasman Manafi secara aklamasi sebagai ketua umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028." width="100%">
<figcaption>Kongres Nasional HAPPI IV 2023 memilih Rasman Manafi secara aklamasi sebagai ketua umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028. Rasman Manafi terpilih melalui Kongres Nasional HAPPI IV 2023 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (27/11). Rasman Manafi yang juga sebagai Pj Wali Kota Bau Bau terpilih secara aklamasi setelah tidak ada calon lain yang mendaftar hingga batas akhir. Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal. Kongres Nasional HAPPI IV yang didukung PT Batulicin Enam Sembilan, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pupuk Kaltim, berlangsung lancar. Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, Rasman mengungkapkan program kerja yang harus segera dikerjakan. Pertama menurut dia, HAPPI harus berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. Terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan. &rdquo;Kedua, kita ingin menggelorakan lagi semangat membangun bangsa ini yang berbasis kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dengan konsep ekonomi biru,&rdquo; kata Rasman Manafi. Rasman mengatakan, dalam Kongres HAPPI, pihaknya memiliki tiga target. Pertama ingin merevitalisasi bahkan memperkuat kembali peran HAPPI dalam pembangunan nasional. &rdquo;Karena dalam 5 atau 10 tahun ke depan mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang peran sangat ditunggu di sini,&rdquo; terang Rasman Manafi. Kedua lanjut dia, anggota dan pengurus HAPPI saat ini baru terbentuk di 11 provinsi. Beberapa provinsi lain belum terbentuk secara penuh. &rdquo;Kami ingin mengangkat kembali supaya organisasi HAPPI ini bisa mulai bergerak bersama-sama. Tagline kita adalah, Bekerja Bersama Buat Indonesia,&rdquo; ujar Rasman Manafi. Rasman Manafi juga ingin mengorganisir semua potensi yang dimiliki HAPPI. Sebab, berbagai kebijakan saat ini sebenarnya sudah dikelola bahkan ditelaah oleh ahli-ahli pesisir di seluruh provinsi. &rdquo;Nah saya kira ini harus diorganisir jadi HAPPI akan melangkah untuk tiga poin utama itu,&rdquo; papar Rasman Manafi. Sekjen HAPPI Iwan Taruna menambahkan, peran HAPPI salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat menata ruang laut di mana perizinan pemanfaatan ruang laut ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. &rdquo;Peran HAPPI sangat penting memberikan masukan terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang ramah lingkungan. Artinya ruang laut yang baik adalah yang tidak merusak lingkungan, sehingga penataan ruang laut ini ke depan bisa menghitung terkait dengan pemanfaatannya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan, sehingga peran HAPPI menjadi sangat penting,&rdquo; ujar Iwan yang juga Kepala BPSPL Pontianak. Sementara itu, Demisioner Sekjen HAPPI Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. menyatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut menjadi bagian terbesar, berperan penting untuk bisa menjadi penggerak ekonomi kelautan yang saat ini menuju ekonomi biru. &rdquo;Dengan itu pembangunan ekonomi Indonesia harus mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan jasa, bukan hanya untuk sesaat tapi juga berkelanjutan, sehingga basis yang dikuatkan adalah laut dan pulau-pulau kecil menjadi jangkar,&rdquo; tutur Dietriech G. Bengen. Dia berharap, pulau-pulau harus menjadi penggerak sehingga semakin dikuatkan dan diimplementasikan. &rdquo;Sehingga perlu adanya pendampingan dan partisipasi khususnya dari teman-teman HAPPI. Supaya jalan yang sudah dirintis betul-betul mencapai tujuan secara kuat sehingga yang kita cita-citakan bisa terwujud,&rdquo; ucap Dietriech G. Bengen.

Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028

Rasman Manafi Terpilih Aklamasi Ketua HAPPI Periode 2023-2028, Perkuat Pengelolaan Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-103736-1804610231.jpg" alt="Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI." width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) 2023, akan digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (27/11). Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI. mengatakan, Kongres Nasional HAPPI 2023 adalah momen penting dalam upaya menjadikan pembangunan kelautan dan maritim di Indonesia sebagai arus utama. &rdquo;Kita harapkan pembangunan kelautan ini akan menjadi&nbsp; arus utama, bahkan menjadi visi Indonesia 20 tahun ke depan,&rdquo; kata Rasman Manafi dalam keterangan tertulis. Agenda Kongres salah satunya adalah pemilihan ketua umum. Rasman berharap, berkumpulnya para ahli dari semua Cabang HAPPI se-Indonesia, menjadi penggerak utama dalam kebijakan-kebijakan kelautan nasional di Indonesia. &rdquo;Mari kita sama-sama berkumpul, sama-sama bekerja dengan Tagline: Bekerja Bersama untuk Pembangunan Pesisir Laut Indonesia yang Menjadi Keniscayaan bagi HAPPI,&rdquo; ungkap Rasman Manafi. Lebih lanjut Rasman menyampaikan tiga poin penting dari Kongres Nasional HAPPI 2023. Pertama HAPPI merupakan suatu himpunan atau media interaksi para ahli pesisir Indonesia yang diharapkan akan menjadi penggerak utama dalam kebijakan-kebijakan kelautan nasional ke depan. &rdquo;Saat ini peran HAPPI sangat dibutuhkan untuk memastikan pengarusutamaan pembangunan nasional, sesuai dengan norma akademik, norma ilmiah, dan normal kebijakan kelautan, yang telah dipahami bersama,&rdquo; ujar Rasman Manafi. Kedua, menurut dia, HAPPI juga berperan dan memiliki posisi strategis memastikan sumber daya manusia di bidang kelautan, khususnya pesisir laut. Apalagi, untuk bidang ilmu, keahlian, atau kemampuan sumber daya manusia, sudah pernah digagas. &rdquo;Saya kira HAPPI sudah saatnya harus menjadi ujung tombak memastikan supaya sumber daya manusia berkualifikasi, untuk mendukung pembangunan kelautan,&rdquo; terang Rasman Manafi. Ketiga, lanjut dia, HAPPI yang sudah lama berkiprah, saatnya kini mewujudkan ide-ide besar untuk diimplementasikan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. &rdquo;Khususnya wilayah-wilayah yang mengandalkan sumber daya pesisiran, pulau-pulau kecil atau sumber daya perairan laut, untuk dapat maju berkembang dan modern seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia,&rdquo; ucap Rasman Manafi.

Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) 2023, akan digelar di Kota Pontianak, pada Senin (27/11)

Kongres Nasional HAPPI 2023 Digelar di Pontianak, Jadikan Pembangunan Kelautan sebagai Arus Utama

HAPPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HAPPI

Berita Terkini

HAPPI Jatim Sebut Reklamasi Kenjeran Bisa Dilanjutkan Jika Clear and Clean

Kontroversi Reklamasi Kenjeran Surabaya Berlanjut, Apa Kata Ahli Pengelolaan Pesisir?

Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2024 di Unair, Sarat Pesan Memorialisasi

Rasman Manafi Terpilih Aklamasi Ketua HAPPI Periode 2023-2028, Perkuat Pengelolaan Pesisir

Kongres Nasional HAPPI 2023 Digelar di Pontianak, Jadikan Pembangunan Kelautan sebagai Arus Utama

Download Aplikasi JawaPos.com