<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/IMG-20260108-WA0002-605226381.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) meresmikan kantor baru partai di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) meresmikan kantor baru partai di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) meresmikan kantor baru partai di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Peresmian ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Hanura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO mengatakan, HUT Hanura tahun ini digelar secara sederhana. Kebijakan ini diambil mengingat bencana besar belum lama ini melanda Pulau Sumatera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tak seperti biasanya di gedung besar. Sekarang digelar sederhana sekaligus syukuran kantor baru. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi saudara-saudara kita dan kepedulian kita terhadap bencana," ujar OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peresmian kantor baru ditandai dengan pemotongan tumpeng. Potongan itu diberikan kepada dewan pakar, penasihat, dewan kehormatan, serta jajaran fungsionaris partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017046165/persib-bandung-pertajam-cakar-dan-taring-pertarungan-macan-terkuat-di-gbla">Persib Bandung Pertajam Cakar dan Taring, Pertarungan Macan Terkuat di GBLA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari di HUT Hanura ini, semua kader berdoa untuk saudara kita yang terkena musibah, diampuni dosanya, ditolong bersama-sama," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua DPD RI ini juga enggan merayakan peresmian gedung secara besar-besaran. Dia berharap gedung ini bisa menunjang target partai pada Pemilu 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan gedung baru, harapannya, daerah juga kantor-kantor DPD semakin kuat. Struktural kepartaian semakin jalan. Kerja, kerja, kerja," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanura, kata OSO, juga punya logo dan mars baru. Panitia telah menyeleksi dan akan segera launching. "Ini juga jadi semangat baru untuk kita," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, OSO meminta kader Hanura memegang teguh tagline partai, yakni Daerah Berjaya, Indonesia Sejahtera. "Karena tak ada Indonesia makmur, jika daerah belum makmur," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, dia juga mengimbau kader Hanura membantu korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pihaknya sudah memerintahkan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), utamanya DPD terdampak. Dia mengingatkan agar para kader tidak mencari popularitas dalam memberikan bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bantu tanpa mencari popularitas. Tulus dan ikhlas dengan semangat hati nurani. Kami sudah perintahkan Ibu Lili Pantauli Siregar menggerakkan bantuan dengan tak gembar-gembor. Sekecil apapun, pasti besar nilainya untuk saudara kita yang tertimpa bencana," pungkasnya.</div>

HUT Hanura tahun ini digelar secara sederhana. Kebijakan ini diambil mengingat bencana besar belum lama ini melanda Pulau Sumatera.

HUT ke-19 Hanura Tak Ada Perayaan Besar, OSO Pilih Resmikan Kantor Partai Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/WhatsApp-Image-2025-03-31-at-70329-PM-494743983.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menaruh perhatian besar terhadap para korban banjir&nbsp;dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dia berharap mengawali tahun 2026 menjadi titik balik untuk kebangkitan wilayah terdampak.</p> <p>OSO meminta kepada kepala daerah di wilayah terdampak untuk berkomitmen membantu para korban secara berkelanjutan. Selain itu, dia menilai pentingnya dilakukan upaya mitigasi menekan potensi bahaya saat bencana alam terjadi.</p> <p>"Saya mengucapkan duka, tahun yang akan datang bantuan-bantuan terus datang dan sampai kepada masyarakat. Kejadian tahun 2025, merupakan tanda-tanda yang harus diperbiaki di tahun 2026 ini," ujar OSO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/1).</p> <p>OSO menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang merayakan tahun baru 2026 di&nbsp;lokasi bencana Tapunuli Selatan (Tapsel), Sumut merupakan dukungan moril untuk para korban. Langkah ini menunjukan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya.</p> <p>"Presiden berada di tempat musibah itu adalah sesuatu sikap yang baik. Sesuatu yang mengingatkan kita semua untuk berada di tempat dan di saat yang tepat. Tidak semua presiden yang akan lakukan seperti itu," imbuhnya.</p> <p>Mantan Ketua DPD RI ini berharap, masyarakat di tiga provinsi itu dapat segera pulih. Pemerintah pusat dan daerah harus bersatu dalam memberikan bantuan.</p> <p>"Seluruh pemimpin daerah di tiga provinsi itu harus ada di sekitar masyarakat terdampak bencana. Ringankan beban masyarakat, apalagi bencana itu banyak menghilangkan nyawa anak bangsa," tandas OSO.</p>

OSO menaruh perhatian besar terhadap para korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Cegah Banjir Sumatera Terulang, OSO Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/IMG-20251204-WA0018-1950795660.jpg" alt="Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta (OSO) saat membuka Rakernas I dan Bimtek di Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta (OSO) saat membuka Rakernas I dan Bimtek di Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung, Jawa Barat pada 4-6 Desember 2025. Dalam kegiatan ini, Hanura melakukan konsolidasi politik dan membahas terjadinya bencana alam di Sumatera dan Aceh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta (OSO) meminta kepada seluruh kader partai agar turun membantu para korban banjir. Semua pihak harus terlibat dalam penanggulangan bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO mengatakan, pihaknya berharap banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat segera dijadikan sebagai bencana nasional. Meski begitu, dia menegaskan dukungan kepada pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa tidak jadi status Bencana Nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negera segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," kata OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua DPD RI ini bersama para kader partai juga membuka donasi.&nbsp; Sejauh ini dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 1,8 miliar. Bantuan tersebut segera disalurkan kepada para korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016916897/sedih-dengar-komentar-kepala-bnpb-soal-bencana-sumatera-saldi-isra-pertanyakan-proses-seleksi">Sedih Dengar Komentar Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Saldi Isra Pertanyakan Proses Seleksi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perwakilan DPP Partai Hanura telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diingatkan OSO, seluruh pihak harus fokus dan bersatu dalam membantu para korban. Dia meminta publik tidak menilai peristiwa bencana ini secara parsial, karena Pemerintah tidak mudah untuk mengambil keputusan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tunggu saja, jangan ikut goyang-goyang, bikin pro dan kontra. Lagi ada bencana, tapi kok ramai bikin pro dan kontra. Kita serahkan kepada Pemerintah. Kalau Pemerintahnya berani, pasti berani ambil keputusan. Kita tunggu saja," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, OSO menegaskan, Rakernas dan Bimtek memiliki tujuan yang sama dengan tema, yakni memperkuat konsolidasi Hanura untuk mewujudkan daerah berdaya dan Indonesia sejahtera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bahagia yang sangat mendalam. Sahabat partai besar hingga kecil datang ke acara Hanura. Percayalah, hati nurani kita sama," kata OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Mahfud MD, Akbar Faisal, serta sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jabar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut OSO, Indonesia perlu partai untuk berkotribusi melalui sistem politik. Sebab, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak kendala baik internal maupun khususnya eksternal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan partai non parlemen, 9 partai, menghimpun kekuatan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Hanura punya tagline, berpihak kepada daerah, daerah makmur, Indonesia makmur. Mari sama-sama dengan partai lain bekerja sama bikin daerah makmur," tandasnya.</div>

Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta (OSO) meminta kepada seluruh kader partai agar turun membantu para korban banjir. 

Soal Banjir Sumatera-Aceh, OSO Sebut Tidak Gampang Statusnya Diubah Jadi Bencana Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/IMG-20250802-WA0003-1144359594.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto sudah tepat. Menurutnya, langkah ini patut didukung untuk perbaikan hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua rakyat sudah tahu bahwa perlakuan hukum ini kurang tepat. Tapi kita buat apa menyalahkan? Presiden sudah mengambil keputusan yang tegak dan meletakan dasar hukum yang benar," kata OSO di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO optimis penegakan hukum di Indonesia bisa lebih baik. Sebab, Prabowo sudah menunjukan sikap keberpihakannya untuk rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah terlihat sesuatu bukti bahwa ada indikasi perbaikan-perbaikan penegakan hukum yang membela rakyat kecil," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016381105/thalia-disebut-bukan-anak-ruben-onsu-dokter-arie-a-polim-ungkap-kesaksian">Thalia Disebut Bukan Anak Ruben Onsu, Dokter Arie A. Polim Ungkap Kesaksian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tempat sama, Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani menambahkan, partainya menilai Prabowo memiliki niat baik dalam pemberian abolisi dan amnesti ini. Terutama untuk melindungi hak warga negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan ini adalah sikap kenegarawanan seorang Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari restorasi konstitusional untuk mengembalikan marwah hukum kepada tujuan sejatinya, melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi politik," kata Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Hanura menyakini, keputusan Prabowo&nbsp; bukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, melainkan mekanisme korektif konstitusional yang sah dan dijamin oleh UUD 1945. Sebab, Abolisi dan amnesti adalah hak dari seorang presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Hanura berharap keputusan ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menyelesaikan perbaikan sistem penegakan hukum nasional. Dengan begitu bisa menciptakan stabilitas politik, rekonsiliasi dan persatuan nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara tidak boleh membiarkan hukum digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan berpendapat, perbedaan politik, dan kelompok-kelompok pembela terhadap demokrasi," pungkas Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto&nbsp;mengusulkan pemberian abolisi atau pengampunan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong&nbsp;alias&nbsp;Tom Lembong. Sementara, amnesti diusulkan kepada tedakwa kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP&nbsp;Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam. "Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong," kata Dasco saat menggelar konferensi pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Dasco mengungkapkan Prabowo turut memberikan amnesti kepada 1.116 orang, salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor 42 Tangal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk sadara Hasto Kristiyanto," ujar Dasco.</div>

Prabowo dinilai memiliki niat baik dalam pemberian abolisi dan amnesti ini. Terutama untuk melindungi hak warga negaranya.

Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Hanura Nilai Prabowo Ambil Keputusan Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/CiBKPY44ALiOvKHa8Wak7AJ3wr0ryG7WnJaAGkfq-725719886.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ham dan Advokasi Rakyat Partai Hanura, Adil Saputra Akbar, menyebut Partai Hanura akan memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Raya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ham dan Advokasi Rakyat Partai Hanura, Adil Saputra Akbar, menyebut Partai Hanura akan memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Raya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah, Bambang Raya, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pornografi yang terjadi di tempat hiburan malam Mansion Executive Karaoke Semarang. Sebab, diduga tempat hiburan malam itu menampilkan tarian striptis dan prostitusi.</p> <p>Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ham dan Advokasi Rakyat DPP Partai Hanura, Adil Saputra Akbar, menyatakan akan memberikan tim hukum untuk membela Bambang Raya. Jeratan hukum itu setelah Polda Jawa Tengah menetapkan Bambang Raya sebagai tersangka.</p> <p>&ldquo;Tim hukum DPP Partai Hanura segera dipersiapkan untuk membela Pak Bambang,&rdquo; kata Adil Supatra Akbar kepada wartawan, Minggu (8/6).</p> <p>Adil memastikan, Partai Hanura berpegang pada norma agama, sosial, dan budaya, yang ada di tengah masyarakat. Namun, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Tengah.</p> <p>"Kami berharap, semua pihak berpegang pada azas 'Presumtion of Innocence', azas praduga tak bersalah. Kami menghormati proses hukum atas Pak Bambang, dan kami akan mencermati proses yang saat ini sedang berlangsung," tuturnya.</p> <p>Sementara, Bambang Raya merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia menegaskan, apa yang disangkakan Polda Jawa Tengah merupakam fitnah, karena dirinya tak tahu menahu soal praktik striptis itu.</p> <p>Bambang menyebut, dirinya hanya sebagai pemilik gedung dan izin. Ia menegaskan,&nbsp;pihak kedua berganggungjawab atas semua kegiatan operasional di dalam gedung yang dimilikinya.</p> <p>"Saya memang pemilik gedung dan izin karaoke, sebagai pihak ke-1. Sesuai surat perjanjian, operasional menjadi tanggung jawab pihak ke-2. Kalau ada kegiatan pornografi dalam operasional, dan polisi bilang ini kasus fornografi, ya cari siapa yang melakukan," jelasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Tengah menjerat Bambang Raya dengan Pasal 30 jo Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 296 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan.</p> <p>Kasus ini bermula dari penggerebekan tempat hiburan Mansion Executive karaoke di Kota Semarang, yang diduga milik Bambang Raya oleh tim Ditreskrimum Polda Jateng, pada akhir Februari 2025 lalu.</p>

Bambang Raya, Ketua DPD Partai Hanura Jateng, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di Semarang, DPP Hanura beri pembelaan.

Bambang Raya jadi Tersangka Kasus Dugaan Tari Striptis dan Prostitusi, DPP Partai Hanura Akan Berikan Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/ecYe2krAmklBiDAJ9WKQEW34DVvHQUvmDVhBmIkj-823602832.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta para kadernya yang terpilih menjadi anggota dewan untuk bisa membuat program-program yang berpihak kepada rakyat. Pernyataan itu disampaikan OSO saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4).</p> <p>"Kepada anggota-anggota DPRD yang terpilih, karena mereka dipilih oleh rakyat, waktu mereka memilih kan mereka menjual, menjual info-info, menjual program-program dan itu harus dipenuhi. Nah itu salah satu bagian daripada moto yang telah dilakukan oleh Partai Hanura," kata OSO.</p> <p>Ia tak memungkiri, saat ini kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja. OSO menginstruksikan ratusan kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu membela kepentingan rakyat daerah.</p> <p>"Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," tegas OSO.</p> <p>Dalam Bimtek yang mengangkat tema, Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera ini, diharapkan 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah.</p> <p>"Ikuti Bimtek ini dengan baik. Pelajari semua demi kepentingan rakyat daerah," imbaunya.</p> <p>Karena itun, OSO mengimbau para kader Partai Hanura untuk tidak ragu membangun dan memakmurkan daerah. Sebab, ratusan kadernya bisa terpilih menjadi Anggota DPRD berkat suara rakyat.</p> <p>"Jangan takut bicara kepentingan daerah. Hanura jelas berpihak kepada daerah. Yang milih saudara adalah rakyat daerah. Berpihaklah kepada mereka," ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, OSO meyakini melalui kekompakan, soliditas, dan meningkatnya kapasitas kader lewat Bimtek, Hanura akan bangkit dan menjadi partai besar yang semakin bermanfaat bagi daerah.</p> <p>"Kita mulai kebangkitan Partai Hanura. Peran terbesar adalah kader di daerah. Bangun dan suarakan terus nurani dan filosofi Hanura," pungkasnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siswadi Tarigan menyatakan, Bimtek Partai Hanura digelar untuk meningkatkan kompetensi, fungsi, dan tugas wewenang anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Pemerintahan Daerah.</p> <p>Bimtek yang juga dihadiri Perwakilan BPSDM Kemendagri ini merupakan rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2024-2029. Acara pengukuhan akan berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/4) besok.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

OSO mengajak kader Hanura untuk menyusun program yang berpihak pada rakyat dalam Bimtek di Jakarta..

OSO Minta 528 Kader Hanura yang Terpilih Menjadi Anggota DPRD Mampu Hadirkan Program Kerakyatan di Daerahnya

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal Calon Gubernur Papua Tengah, Willem Wandik mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Di sana dia mengaku mendapat dukungan penuh untuk maju sebagai calon gubernur Papua Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kata Pak Airlangga, Partai Golkar akan mendukung penuh saya sebagai Calon Gubernur Papua Tengah," ujar Willem, Kamis (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Willem, dukungan diberikan kepada dirinya lantaran dinilai memiliki pengalaman dan koneksi yang dapat digunakan untuk membangun Papua Tengah. Willem ditargetkan untuk memenangkan Pilkada 2024 nanti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014900893/polisi-temukan-peredaran-sabu-dalam-boneka">Polisi Temukan Peredaran Sabu Dalam Boneka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014900608/rezeki-anak-berikut-8-weton-yang-dipercaya-bawa-keberuntungan-sejak-lahir-bagi-keluarga-menurut-primbon-jawa">Rezeki Anak, Berikut 8 Weton yang Dipercaya Bawa Keberuntungan Sejak Lahir Bagi Keluarga Menurut Primbon Jawa</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengalaman dan koneksi dapat diterapkan saat mendapatkan kepercayaan rakyat memimpin Papua Tengah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Willem menyatakan akan menggunakan dukungan ini sebaik mungkin. Terutama untuk membangun Papua Tengah bila nanti memenangkan kompetisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya senang sekaligus bangga karena mendapat dukungan langsung dari Pak Airlangga. Dukungan yang diberikan sangat memotivasi saya untuk membantu masyarakat Papua Tengah," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) periode 2019&ndash;2022 ini meyakini bahwa pengalamannya menjadi anggota DPR RI dapat diterapkan dalam membangun Papua. Selain pengalaman, jaringan atau koneksi menjadi faktor penting dalam membangun Papua Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya memiliki pengalaman dan koneksi yang dapat digunakan untuk membangun Papua Tengah," kata Willem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, tekad dirinya membangun Papua Tengah bukan isapan jempol. "Itu janji yang harus diwujudkan. Saya minta masyarakat Papua Tengah membantu untuk mewujudkan tekad tersebut," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mendapat dukungan Partai Golkar, Willem juga telah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Willem Wandik mengaku mendapat dukungan penuh untuk maju sebagai calon gubernur Papua Tengah dalam Pilkada 2024.

Susul PKB dan Hanura, Golkar Dukung Willem Wandik Untuk Pilgub Papua Tengah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/Sekjen-Hanura-Benny-197152195.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani saat menyampaikan keterangan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Selasa (11/6)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani saat menyampaikan keterangan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Selasa (11/6).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Partai Hanura sudah mengeluarkan rekomendasi untuk 73 bakal calon (balon) gubernur, dan balon wakil gubernur. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani menjelaskan, dari jumlah tersebut, 57 di antaranya balon gubernur.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Sebanyak 13 bakal calon wakil gubernur. Lalu 3 bakal calon mendaftar dalam 2 posisi, yakni gubernur atau wakil gubernur," kata Benny dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Selasa (11/6).</p> <p>Hanura membuka pendaftaran calon kepala daerah sejak April lalu. Selain puluhan balon gubernur dan wakil gubernur, Hanura juga telah mengeluarkan 837 balon kepala daerah tingkat dua.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Rinciannya 504 balon bupati, 148 balon wakil bupati. Lalu 143 balon wali kota dan 42 balon wakil wali kota," ujar Benny.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Namun, belum semua bakal calon kepala daerah tingkat dua sudah mengantongi rekomendasi. "Dari 837 bakal calon tersebut, telah menerima rekomendasi 631 orang," ucapnya.</p> <p>Benny menjelaskan, balon yang telah menerima rekomendasi, selanjutnya diberi kesempatan selama sebulan, untuk menggenapi syarat minimal dukungan. Dukungan dimaksud dari parpol atau gabungan, 20 persen kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau suara 25 persen.</p> <p>Meski demikian, lanjutnya, Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan Pasangan (TPPP) Pusat, DPD, dan DPC ikut membantu. Mereka secara proaktif melakukan koordinasi, pendampingan, dan monitoring agar balon mendapatkan koalisi minimal kursi atau suara.</p> <p>"Balon yang mendapatkan pasangan dan dukungan minimal kursi 20 persen dari parpol atau gabungan selanjutnya akan diverifikasi, divalidasi. Diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat untuk diterbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK oleh DPP Hanura," katanya.</p> <p>Ia menambahkan, DPP bersama dengan DPD, dan DPC Partai Hanura selanjutnya akan membentuk Tim Pemenangan Pilkada Serentak 2024. "Untuk membantu memenangkan pasangan bakal calon yang telah menerima Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK," ujarnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

"Rinciannya 504 balon bupati, 148 balon wakil bupati. Lalu 143 balon wali kota dan 42 balon wakil wali kota," ujar Benny.

Jelang Pilkada Serentak 2024, Hanura Beri Rekomendasi untuk Puluhan Bakal Calon Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/20240423_142745-3572742839.jpg" alt="Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Selasa (23/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) secara resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada Serentak 2024. OSO menginstruksikan kepada para anggotanya di daerah untuk menyeleksi orang-orang yang berintegritas untuk bisa memimpin daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan teman-teman semua ini sudah memutuskan menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur untuk seluruh Indonesia, dibuka hari ini," kata OSO di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO menjelaskan, pihaknya akan menyelesi setiap pihak yang mendaftarkan diri untuk menjadi kepala daerah pada tingkat bupati, wali kota dan gubernur. Ia mengharapkan, kader internal Partai Hanura ikut berkontribusi membangun daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014569093/presiden-pks-beri-kode-tak-usung-anies-di-pilkada-jakarta-jangan-didegradasi-ke-daerah">Presiden PKS Beri Kode Tak Usung Anies di Pilkada Jakarta, Jangan Didegradasi ke Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah saya instruksikan tadi ke DPD dan DPC Hanura seluruh Indonesia, harapannya itu akan menseleksi dengan benar. Terutama, kader-kader kita yang tampil itu tentu akan kita, bukan orang mendaftar terus menjadi kader langsung kita akomodir, itu tidak," ucap OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO mengutarakan, menyerahkan kepada Partai Hanura di daerah terkait kerja sama politik dalam menjaring kepala daerah. Namun, ia menekankan DPP Partai Hanura juga bisa mengambil mandat untuk menentukan arah koalisi di setiap daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal koalisi di daerah kan beda dengan koalisi di pusat. Tapi di pusat juga bisa mengatur kepada daerah untuk berkoalisi kepada partai-partai lain, itu sah-sah saja," ungkap OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Partai Hanura tidak berjalan sendirian untuk momentum Pilkada serentak 2024. Dia pun akan menjalin komunikasi dengan semua bakal calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik di daerah, dalam memenuhi syarat memperoleh suara untuk mendaftarkan ke KPU.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;DPP berharap DPD dan DPC partai melalui tim penyeleksi provinsi dan kabupaten/kota bisa menjalin komunikasi agar pelaksanaan rencana berjalan baik seperti yang telah disusun oleh DPP pusat,&rdquo; pungkas OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembukaan acara itu juga turut dihadiri jajaran DPP Partai Hanura. Mereka di anaranya Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani dan Ketua TPPP Partai Hanura Safrizal Ahiar.</div> </div> </div>

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) secara resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak.

Partai Hanura Resmi Buka Pendaftaran Seleksi Cakada pada Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/IMG-20230927-WA0047_1-2379299213.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Hanura Benny Rhamdani usai rapat rutin dengan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar di Gedung High End, Jakarta, Rabu (27/9/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Hanura Benny Rhamdani usai rapat rutin dengan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar di Gedung High End, Jakarta, Rabu (27/9/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Elite Politikus Partai Hanura Benny Rhamdani mendesak Panglima TNI, Jenderal Agus Subyanto untuk turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong></p> <p>Pasalnya, menurut Benny yang merupakan Ketua Umum Barikade 98 itu, kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud tersebut membahayakan integritas Pemilu, bahkan mengancam masa depan pemilu yang aman dan damai.</p> <p>"Ini sangat membahayakan bagi demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai tercoreng oleh oknum serdadu TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/1).</p> <p>Ditegaskan Benny, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit itu merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dibiarkan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dibenarkan dalam Undangan-Undang (UU).</p> <p>&ldquo;Kami mengutuk, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.</p> <p>Benny juga berharap, pengusutan kasus penganiyaan itu tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta, motif perbuatan itu diungkapkan secara terang benderang kepada publik.</p> <p>"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim otoriter bernama Soeharto, untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," ucapnya.</p> <p>Karenanya, sambung dia, aparat kepolisian, TNI beserta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas), harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika kasus dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum serdadu.</p> <p>"Kami berharap, aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, kejahatan kemanusiaan ini yang membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan daran, bahkan nyawa," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Benny menegaskan, jika kasus penganiyaan relawan Ganjar-Mahfud itu tak mampu diusut tuntas oleh Panglima TNI, lebih baik mundur dari jabatan. Sebab, hal tersebut akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat TNI.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Jika kepercayaan rakyat sudah hilang kepada kekuasaan dalam hal ini TNI, akan terjadi pemberontakan perlawanan sipil, dan kita tidak berharap seperti itu. Karenanya, tuntutan kami jelas, Dandim, KSAD TNI, dan Panglima TNI, seret mereka dan buat para oknum itu bertanggung jawab, menujukkan sikap kesatria, dan sikap patriotik," imbuhnya.</p> <p>Namun begitu, Benny tak mengamini tindakan represif terhadap relawan Ganjar-Mahfud itu ada muatan politis. Namun, jika Panglima TNI tidak mengusut tuntas kasus tersebut, publik akan mencuriga penganiayaan itu bermuatan politis, karena terjadi di tahun politik.</p> <p>"Justru itu tidak hanya proses hukum, tindakan kekerasannya, hak asasi manusianya, penganiayaannya, motif yang melatarbelakangi kekerasan kejahatan ini harus dikejar. Kami berharap, Komnas HAM dan Panglima TNI netral dalam mengusut kasus ini," ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">Benny menambahkan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bantuan hukum untuk relawan mereka yang jadi korban penganiayaan prajurit TNI. Bantuan hukum itu akan dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.</p> <p>"Kalau yang kita dengar TPN telah menyiapkan bantuan hukum, dipimpin langsung oleh Bang Todung Mulya Lubis," tandasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Benny mendesak Panglima TNI, Jenderal Agus Subyanto untuk turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hanura

Berita Terkini