<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/hanif-faisol-12-feb-405850041.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane." width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencemaran serius kini menghantui Sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bakal menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan pestisida yang mencemari aliran sungai sepanjang 22,5 kilometer tersebut. Bukan sekadar sanksi administratif, Hanif menegaskan bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana karena dampak ekologisnya yang luar biasa besar. "Cisadane besok saya akan ke sana. Sepertinya ini akan masuk ranah pidana karena sudah ada pencemaran yang cukup serius," ujar Menteri Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Diketahui, pencemaran Cisadane bermula dari kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang Selatan. Insiden tersebut menyebabkan sekitar 20 ton pestisida jenis sipermetrin dan profenofos mencemari air sungai. "Besok, setelah kerja bakti di Kota Tangerang, saya akan langsung ke Cisadane di Tangerang Selatan untuk melihat langsung case ini. Jadi memang tidak boleh tidak, dia harus bertanggung jawab ya. Cukup besar itu dampaknya buat lingkungan," tegas Hanif. Menteri Hanif menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk lepas tangan, meski kejadian tersebut dipicu oleh kebakaran. Menurutnya, dampak lingkungan dari cemaran ini sangatlah besar. "Kemarin yang di Cilegon terkait asap kuning juga kita pidanain sama perdata karena menimbulkan langsung kepada masyarakat. Itu melanggar Pasal 98 dan Pasal 104, jadi kepadanya kena pidana yang untuk Vopak. Karena memang tidak boleh sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan kecemaran lingkungan," tambahnya. Dampak Mengerikan: Ikan Mati Massal hingga 22,5 KM Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan kerusakan lingkungan yang masif. Biota akuatik seperti ikan mas, baung, patin, nila, hingga ikan sapu-sapu ditemukan mati massal. Pencemaran ini meluas melintasi tiga wilayah, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang. Hanif mengingatkan bahwa memulihkan ekosistem sungai bukanlah perkara mudah dan murah. "Apalagi inikan sungai itukan badan instrumen ekologis yang paling penting. kalau dicemarkan, memulihkannya lama banget. Ini kalau kita hitung kerusakan lingkungannya bayarnya banyak banget. jadi kami akan kesana," jelasnya. Audit Perizinan dan Pengambilan Sampel Saat ini, tim dari Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH sudah tiga hari berada di lapangan untuk melakukan pendalaman. Fokus utamanya adalah memeriksa kelayakan teknologi penyimpanan serta izin penyimpanan pestisida dalam jumlah besar. "Kami serius menegakkan aturan ini, saya akan lihat apakah dia memang proper terkait oerizinannya. karena banyak ya di indonesia, apakah dia punya kewenangan menyimpan izin pestisida sebanyak itu, bagaimana teknologi penyimpanan dan seterusnya," jelasnya.

Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane.

20 Ton Pestisida Racuni Sungai Cisadane, Menteri LH Hanif: Ini Masuk Ranah Pidana!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menangani persoalan sampah kini dibayang-bayangi proses hukum. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah mengingatkan wali kota Tangsel dan jajaran berkaitan dengan potensi jerat hukum dalam krisis pengelolaan sampah tersebut. Namun ancaman proses pidana dengan ancaman 4 tahun penjara itu dinilai masih prematur. Pengamat hukum Fajar Trio menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus melalui mekanisme yang kompleks. Untuk menjerat kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh menteri lingkungan hidup butuh pembuktian yang sangat ketat. Salah satunya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. "Oleh karena itu, penilaian hukum harus melihat konteks waktu, pola kebijakan, dan sejauh mana respons pemerintah terhadap krisis tersebut. Jadi, potensi terjadinya pidana masih prematur," kata Fajar dalam keterangan yang diterima oleh awak media pada Selasa (30/12). Fajar menyatakan bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bisa menurunkan risiko pidana. Khususnya Pasal 99 Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ikhtiar yang dimaksud adalah pengalihan sampah ke luar daerah dan perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah. Menurut Fajar, langkah-langkah tersebut dapat melemahkan tuduhan kelalaian pasif atau pembiaran total. Namun demikian, dia tetap memberikan catatan kritis. Menurut dia, tindakan yang diambil di tengah krisis tidak serta-merta menghapus rekam jejak kebijakan sebelumnya. Dalam arti tindakan itu tidak langsung menihilkan kelalaian yang pernah terjadi. "Langkah korektif yang terlambat tidak selalu menghapus kelalaian yang telah terjadi sebelumnya. Jika dapat dibuktikan bahwa kondisi over capacity (dalam pengelolaan sampah) sudah diprediksi bertahun-tahun, namun peringatan teknis diabaikan, maka unsur kelalaian struktural historis masih dapat diperdebatkan secara hukum,&rdquo; terang dia. Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa dalam diskursus hukum lingkungan, pidana diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Dia menilai, upaya Pemkot Tangsel sudah dilakukan secara konsisten, transparan, dan terdokumentasi. Karena itu, penyelesaian melalui sanksi administratif dan koreksi kebijakan jauh lebih tepat dibandingkan langkah hukum. "Pidana tetap relevan apabila ditemukan manipulasi dokumen lingkungan, pembiaran yang disengaja pada periode sebelumnya atau kegagalan serius dalam menjalankan standar minimum TPA yang mengakibatkan dampak kesehatan berat bagi warga," jelas dia. Berkaitan dengan potensi jerat pidana personal untuk Benyamin, Fajar mengungkapkan bahwa posisi kepala daerah memiliki batasan tanggung jawab yang jelas. Secara doktrinal, dia menyatakan, seorang wali kota tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana atas kegagalan teknis dalam pengelolaan sampah di lapangan. &rdquo;Harus dibuktikan adanya pengetahuan langsung, kebijakan atau non-kebijakan yang keliru, serta pengabaian kewajiban hukum secara sadar,&rdquo; imbuhnya. Selama kepala daerah mampu membuktikan telah dilakukan tindakan yang patut dan upaya perbaikan, Fajar menyatakan bahwa jerat pidana cenderung lemah secara hukum. Dalam kondisi itu, dia berpandangan, risiko pidana justru lebih kuat membayangi level teknis dan operasional. Menurut dia, polemik pengelolaan TPA Cipeucang lebih tepat dipandang sebagai kegagalan tata kelola lingkungan sistemik. "Posisi hukum paling kuat saat ini adalah penegakan administratif. Namun, hukum pidana akan tetap menjadi bayangan yang relevan apabila proses perbaikan yang dilakukan pemkot saat ini berhenti atau hanya bersifat simbolik di tengah kerusakan lingkungan yang terus berlanjut," terang dia. Sebelumnya, Benyamin sebagai kepala daerah sudah menyampaikan bahwa persoalan sampah di Tangsel tidak dibiarkan. Sejumlah langkah penanganan dilakukan. Termasuk dengan menyiapkan solusi jangka panjang melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek tersebut sudah melalui tahap lelang yang ketat dan kini berada pada fase krusial sebelum konstruksi dimulai. "PSEL nantinya akan memiliki kapasitas olah yang sangat masif, mencapai 1.000 ton hingga 1.100 ton sampah per hari. Angka itu setara dengan seluruh timbulan sampah yang dihasilkan warga Tangsel setiap harinya," ungkap Benyamin.

Ancaman pidana lingkungan terhadap Wali Kota Tangsel masih prematur. Ada upaya perbaikan pengelolaan sampah yang tengah berjalan.

Ancaman Pidana Lingkungan terhadap Wali Kota Tangsel Dinilai Masih Prematur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Aoj2kuz87wqVJOGyefiRQmeYEunOS0xhkpH8VnpK-4244909516.jpg" alt="Proses pencarian korban terdampak bencana di Batang Toru, Sumut, menggunakan anjing pelcakan K9 milik Polri. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses pencarian korban terdampak bencana di Batang Toru, Sumut, menggunakan anjing pelcakan K9 milik Polri. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peninjauan udara dan darat yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut), mendapati temuan mengejutkan. Ada bukaan lahan yang dilakukan secara masif untuk berbagai kegiatan tambang, sawit, PLTA, dan tanaman industri. Untuk itu, Faisol meminta evaluasi menyeluruh.&nbsp; Perintah tersebut ditegaskan oleh Hanif pasca terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumut beberapa waktu lalu. Bencana alam yang berlangsung bersamaan dengan banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) itu turut menghanyutkan sejumlah kayu gelondongan. Karena itu, muncul dugaan terjadi aktivitas ilegal.&nbsp; &rdquo;Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,&rdquo; kata Hanif.&nbsp; Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Dia menegaskan bahwa, proses penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana. &rdquo;Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,&rdquo; imbuhnya. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan, verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis.&nbsp; Langkah tegas sudah diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mulai hari ini (6/12), seluruh perusahaan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut harus stop operasi. Keputusan itu diambil setelah Hanif dan jajarannya melakukan inspeksi udara dan inspeksi darat di daerah hulu DAS Batang Toru dan Garoga.&nbsp;

Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat

Temukan Bukaan Lahan Secara Masif di Hulu DAS Batang Toru Sumut, Menteri Lingkungan Hidup Perintahkan Evaluasi Seluruh Kegiatan Usaha

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/IMG-20251205-WA0086-1-2407900919.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (kanan) mengawasi pemasangan tanda peringatan dari KLH/BPLH dalam peninjauan ke lokasi perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (5/12). (ANTARA/HO-KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (kanan) mengawasi pemasangan tanda peringatan dari KLH/BPLH dalam peninjauan ke lokasi perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (5/12). (ANTARA/HO-KLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah tegas diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mulai hari ini (6/12), seluruh perusahaan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut) harus stop operasi. Keputusan itu diambil setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara dan darat, di daerah hulu DAS Batang Toru dan Garoga.&nbsp; Menteri Hanif melakukan itu untuk memastikan penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumut yang menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Dia memverifikasi informasi yang menyebut salah satu pemicu terjadinya bencana alam itu adalah aktivitas beberapa perusahaan yang beroperasi di daerah hulu DAS Batang Toru. Dalam kesempatan itu, Hanif turut mendatangi sejumlah perusahaan seperti PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru. Berdasar temuan lapangan, dia memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut.&nbsp; Tidak hanya itu, Hanif mewajibkan dilaksanakannya audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS Batang Toru yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat. Kritik terhadap aktivitas perusahaan di hulu DAS Batang Toru sudah beberapa kali disampaikan oleh para aktivis dan pegiat lingkungan. &rdquo;Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Hanif pun menyebutkan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, langkah tegas diambil oleh instansinya. Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyampaikan, hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan secara masif. Akibatnya tekanan terhadap DAS semakin besar. &rdquo;Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,&rdquo; kata dia.

seluruh perusahaan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut) harus stop operasi.

Berlaku Mulai Hari Ini, Kementerian Lingkungan Hidup Minta Seluruh Perusahaan di Hulu DAS Batang Toru Stop Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/bIhYmEm9NOn7JAJ1axmhNQfVZQWvjJ4CUZo3ZErf-291473971.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit)&nbsp;yang dimulai lewat kerja sama bersama sejumlah pihak yang diresmikan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) Brasil. "Kemudian, kita juga membangun koalisi&nbsp;biodiversity&nbsp;dengan United&nbsp;Kingdom&nbsp;(UK)&nbsp;dan Prancis melalui panel&nbsp;biodiversity. Jadi, ini kita sedang menyusun serius langkah-langkah untuk meningkatkan&nbsp;biodiversity&nbsp;ini menjadi semacam&nbsp;biodiversity&nbsp;credit&nbsp;dengan mengikuti pembelajaran kelemahan dan kelebihan dari&nbsp;Paris&nbsp;Agreement," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH),&nbsp;Hanif Faisol Nurofiq dalam sosialisasi hasil COP30 Brasil di Jakarta, Selasa (2/12). Untuk memulainya, Indonesia dalam COP30 yang diadakan di Belem, Brasil itu telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Dia memberikan contoh bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales telah menandatangani&nbsp;Letter of Intent&nbsp;(LoI) untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta perang global melawan perdagangan ilegal satwa liar, dan kejahatan lingkungan. Selain itu, KLH RI juga menandatangani MoU dengan Kementerian Energi dan iklim Inggris untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat tata kelola karbon, dan mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Indonesia juga meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia saat COP30, untuk memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tahan iklim. Kerja sama itu ikut mendukung langkah-langkah Indonesia mengatasi perubahan iklim, yang sudah didukung dengan penyerahan&nbsp;Second National Determined Contribution&nbsp;(NDC) untuk target iklim baru dan Rencana Adaptasi Nasional yang disyaratkan oleh Sekretariat UNFCCC. Termasuk untuk mendukung perkembangan tata kelola nilai ekonomi karbon yang sekarang dikembangkan di Tanah Air. "Maka, kalau ada yang bertanya, apakah Indonesia tergopoh-gopoh menyelesaikan nilai ekonomi karbon? Tidak sama sekali. Kami sangat percaya diri bahwa kita melakukan dengan fondasi-fondasi yang sangat kokoh untuk ini," katanya.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kredit keanekaragaman hayati yang dimulai lewat kerja sama bersama sejumlah pihak.

Sosialisasikan Hasil COP30 Brasil, Menteri LH Hanif Faisol Janji Pemerintah Siapkan Kredit Keanekaragaman Hayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/hanif-men-LH-47039559.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan akan menindak tegas industri yang masih membuang limbah ke Sungai Cipinang. Peringatan keras itu disampaikan saat memimpin aksi bersih-bersih sungai di wilayah Curug dan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Minggu (12/10), bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, komunitas lingkungan, serta warga sekitar. Hanif menyebut kondisi Sungai Cipinang kini sudah berada di titik kritis akibat pencemaran limbah industri maupun domestik. Dia memastikan pemerintah akan melakukan langkah konkret dalam waktu dekat untuk menghentikan pembuangan limbah ke aliran sungai tersebut. "Bulan depan kita bersama Pak Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota akan menertibkan limbah-limbah industri dulu. Setelah itu baru kita carikan solusi untuk limbah domestik. Ini semuanya tahu, banyak limbah masuk ke sungai mulai dari hulu di Situ Jatijajar hingga sepanjang 30 kilometer alirannya," tegas Hanif. Dia mengungkapkan, ada sedikitnya 21 pabrik di sepanjang aliran Sungai Cipinang yang diketahui masih membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa proses pengolahan. Hanif memberikan waktu satu bulan kepada pengelola industri untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka sebelum tindakan hukum diberlakukan. "Dalam waktu satu bulan dari sekarang, tidak boleh lagi ada limbah industri yang jatuh ke sungai. Kalau tidak dipatuhi, kami akan tegakkan aturan. Mau alasan tenaga kerja atau apapun, kami tidak peduli, pabrik bisa kami tutup," ujarnya. Hanif menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 yang mengatur tentang pencemaran lingkungan. "Kalau masih ada yang buang limbah ke sungai, kami akan kenakan sanksi pidana. Mau disengaja atau tidak disengaja tetap ada konsekuensinya. Apalagi kalau limbah yang dibuang termasuk kategori B3, itu urusannya bisa lebih berat lagi," jelasnya. Dia juga menekankan, pemasangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) bukanlah hal yang sulit ataupun mahal, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku industri untuk menunda kewajiban tersebut. "Biayanya tidak besar, ada yang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Artinya kalau ada niat, pasti bisa dilakukan. Minimal ada pengurangan limbah industri yang masuk ke sungai," ungkapnya.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan akan menindak tegas industri yang membuang limbah ke Sungai Cipinang.

21 Pabrik Disinyalir Buang Limbah ke Sungai, Menteri LH Hanif Faisol Janji Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/hanif-2715035184.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengeluarkan aturan tentang pengembangan sistem pembayaran imbal jasa lingkungan hidup. Aturan ini dikeluarkan pada 18 April 2025 lalu. Hanif mengeluarkan aturan itu di tengah acara penyerahan pembayaran imbal jasa lingkungan Danone bekerja sama Pusur Institute dan Padepokan Konservasi Ekologi Masyarakat (Pakem) kepada warga Desa Mriyan, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. &ldquo;Di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Boyolali, saya launching Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pembayaran Imbal Jasa Lingkungan,&rdquo; kata Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima. Dalam acara tersebut turut hadir Bupati Boyolali Agus Irawan, Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto, perwakilan Pusur Institute, dan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup lainnya. Hanif menyampaikan terima kasih kepada Danone Aqua, Pusur Institute, dan Padepokan Konservasi Ekologi Masyarakat (Pakem), yang menginisiasi kegiatan pembayaran imbal jasa lingkungan di hulu Sungai Pusur. "Banyak orang yang tidak memperhatikan soal ini, justru Pakem dan Pusur Institute memperhatikan dengan cermat bahwa menjaga konsevasi alam itu penting,&rdquo; ujarnya. Peraturan Menteri LH Nomor 2 Tahun 2025 keluar setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan terbit lima tahun lalu. Kata Hanif, Permen ini merupakan instrumen menjaga lingkungan hidup dengan melibatkan antara penyedia dengan pengguna jasa. Dalam konteks ini, Hanif melanjutkan, penyedia jasanya komunitas atau masyarakat di Hulu Sungai Pusur, Boyolali, yang menjaga kelestarian alam. Sedangkan, pengguna jasanya industri atau entitas bisnis di Klaten dan Solo yang memanfaatkan air. Maka dari itu, Hanif mengucapkan terima kasih kepada Bupati Boyolali Agus Irawan yang telah mendukung inisiatif dari warganya melaksanakan program pembayaran imbal jasa lingkungan. &ldquo;Mudah-mudahan rangkaian kerja ini akan memperkuat tata laksana dalam perlindungan daerah serta menjaga hulu sungai,&rdquo; kata Hanif. Menurut Hanif, menjaga daerah aliran sungai di Kaki Gunung Merapi ini sangat penting sekali, mengingat Bengawan Solo sudah sangat terdegradasi sehingga saat kemarau airnya hampir tidak ada. &ldquo;Tapi ketika turun hujan itu airnya meluap sampai jauh, dan banyak korban yang timbul setiap hari dan setiap menit,&rdquo; katanya. Setelah melaunching Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2025 ini, Menteri Hanif bersama jajaran dan perwakilan Danone Aqua melakukan penanaman sejumlah pohon di Kaki Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah.

Hanif Faisol Nurofiq mengeluarkan aturan tentang pengembangan sistem pembayaran imbal jasa lingkungan hidup.

Menteri Hanif Faisol Terbitkan Aturan Soal Pembayaran Imbal Jasa Lingkungan

Hanif Faisol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hanif Faisol

Berita Terkini