<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/FL-Technics-Indonesia-1155113293.jpg" alt="FL Technics Indonesia umumkan perolehan sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) untuk MRO Keduanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia." width="100%">
<figcaption>FL Technics Indonesia umumkan perolehan sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) untuk MRO Keduanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - FL Technics Indonesia, perusahaan penyedia layanan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat terkemuka di Asia-Pasifik, mengumumkan perolehan sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) untuk MRO Keduanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia. Sertifikasi yang didapatkan pada 15 April 2024 ini menegaskan komitmen FL Technics Indonesia dalam memenuhi standar internasional tertinggi untuk pemeliharaan pesawat dan keselamatan. Dengan sertifikasi FAA ini, FL Technics Indonesia dapat menyediakan layanan komprehensif base dan line maintenance kepada operator pesawat secara lebih luas. "Komitmen kami mengikuti standar internasional adalah bagian penting dari visi kami dalam membentuk ekosistem industri penerbangan yang holistik. Kami bangga menerima sertifikasi FAA untuk fasilitas perbaikan pesawat kedua kami di Bali, yang memperkuat kehadiran kami di Asia-Pasifik dan memungkinkan kami melayani pelanggan dengan layanan MRO terbaik," kata&nbsp;Direktur FL Technics Indonesia, Martynas Grigas dalam keterangan tertulis, Senin (14/5). Fasilitas MRO kedua seluas 14.013 meter persegi ini dirancang untuk menyediakan layanan lengkap heavy maintenance check bagi armada pesawat narrow body seperti Airbus dan Boeing. Fasilitas ini dijadwalkan rampung pada kuartal ketiga 2024, dengan kapasitas hanggar yang lebih besar, adanya training facility, layanan logistik, Pusat Logistik Berikat (PLB), serta beberapa layanan terintegrasi penting lainnya. Fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini melengkapi operasi FL Technics Indonesia di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta. Dengan lokasi strategis di dua pusat penerbangan utama Indonesia, FL Technics Indonesia memiliki posisi kuat untuk memberikan solusi pemeliharaan efisien dan andal kepada maskapai yang beroperasi di kawasan tersebut. "Dari data yang kami miliki, lebih dari 50 persen perbaikan pesawat masih banyak dilakukan di luar negeri. Ini menunjukkan besarnya potensi pasar perawatan pesawat di Indonesia dan memotivasi untuk terus memperluas dan meningkatkan layanan MRO di kawasan Asia guna mendukung dan meningkatkan keselamatan penumpang serta pertumbuhan industri penerbangan di wilayah Asia Pasifik," tutur&nbsp;Konsultan FAA untuk FL Technics Indonesia, Michael E. Daniel selaku Managing Director Aviation Insight Pte Ltd.

Fasilitas MROa seluas 14.013 meter persegi ini dirancang untuk menyediakan layanan lengkap heavy maintenance check bagi armada narrow body.

FL Technics Indonesia Kantongi Sertifikasi FAA untuk Fasilitas MRO Keduanya di Bandara Ngurah Rai Bali

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/tpa-mricanJPG-705863491-3109666776.jpg" alt="Pemkab Ponorogo gandeng pihak ketiga membangun pengolahan dan pemilahan sampah di TPA Mrican. (SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PONOROGO)." width="100%">
<figcaption>Pemkab Ponorogo gandeng pihak ketiga membangun pengolahan dan pemilahan sampah di TPA Mrican. (SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PONOROGO).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Guna mengakhiri persoalan pelik sampah serta dampaknya pada lingkungan, Pemkab Ponorogo berencana untuk membangun hanggar di TPA Mrican. Diketahui, hanggar tersebut akan dioperasikan sebagai tempat pemilahan sampah di TPA Mrican. Solusi adanya hanggar tersebut, diharapkan mampu mengatasi jumlah sampah yang menggunung dan masalah tahunan TPA Mrican. Pemkab Ponorogo digadang-gadang akan resmi mengoperasikan hanggar tempat pemilihan sampah di TPA Mrican itu pada awal tahun 2024 mendatang. Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Grup), Minggu (17/12), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo yakni Gulang Winarno mengungkapkan pembangunan hanggar ini akan mengeluarkan dana sebesar Rp 11 miliar. Rencananya, tempat pemilahan sampah itu akan dibangun di tiga lokasi dengan ukuran berbeda. Satu hanggar berukuran 40x60 meter, dan dua hanggar lainnya berukuran 20x40 meter. Diketahui, dengan adanya hanggar tersebut, pihak TPA Mrican akan dapat memilah sampah sebanyak 70 ton. Angka tersebut setara dengan produksi sampah yang masuk ke TPA Mrican setiap harinya. "Untuk harian sampah yang masuk ke TPA itu sekitar 70 ton. Jadi minimal kami berharap gunungan sampah ini bisa terurai perlahan,&rsquo;&rsquo; kata Gulang, seperti yang dikutip Radar Madiun. Gulang juga membeberkan bahwa pihaknya akan menggandeng pihak ketiga dalam rencana tersebut. Pihak ketiga ini nantinya akan mempekerjakan puluhan warga untuk memilah sampah dan daur ulang. &lsquo;&rsquo;Hasil pemilihan dijual oleh pihak ketiga, target Januari 2024 sudah mulai,&rsquo;&rsquo; lanjut Gulang. Pekerja pemilah sampah yang dikoordinasi oleh pihak ketiga ini akan dikontrak selama lima tahun. Sistem yang akan diterapkan yakni bagi hasil dengan Pemkab setempat. Perpanjangan kontrak dan segala proses pengolahan ketiga hanggar TPA Mrican akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak ketiga.&nbsp; ***

Guna mengakhiri persoalan sampah, Pemkab Ponorogo berencana bangun hanggar di TPA Mrican, dana disebutkan mencapai Rp 11 miliar.

Ditargetkan Beroperasi Awal 2024, Tiga Hanggar Ini Akan Jadi Solusi untuk Pilah 70 Ton Sampah di TPA Mrican

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/08e0be9c-0b55-46c0-81fe-943ef45f4b84.jpg" alt="PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan" width="100%">
<figcaption>PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Kalimantan Utara, mengakui Susi Air memang mengajukan permohonan perpanjangan kontrak hanggar di bandara setempat. Namun, pemkab juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan maskapai penerbangan mana yang kontraknya akan diperpanjang dan mana yang kerja samanya dihentikan.  ”Dalam menentukan maskapai pesawat mana yang kontraknya bakal diperpanjang, pemerintah kabupaten menilai maskapai yang memenuhi kriteria terhadap penyewaan hanggar,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus dalam jumpa pers kemarin (3/2) sebagaimana yang dilansir Radar Tarakan.  Ernes menyebut, selain Susi Air, maskapai penerbangan lain juga mengajukan permohonan menyewa hanggar di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau. ”Perlu kami jelaskan di sini, untuk perpanjangan kontrak sewa hanggar, jangka waktunya itu tahunan. Jadi, jangka waktu untuk kontrak hanggar adalah mulai 1 Januari hingga 31 Desember,” jelas Ernes.  Satpol PP Kabupaten Malinau mengusir paksa tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik mereka. Penyebabnya, kontrak Susi Air sudah habis. Namun, satu pesawat masih dibiarkan di hanggar karena rusak dan menunggu kedatangan alat khusus. Tindakan itu memicu reaksi kekecewaan dari sang pemilik maskapai, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Berdasar hasil evaluasi terhadap pemanfaatan hanggar pesawat, melalui surat bupati Malinau per 9 Desember 2021, Ernes menyebut pihaknya telah menyampaikan tidak memperpanjang kontrak penyewaan hanggar kepada Susi Air untuk 2022.  Donal Fariz, kuasa hukum Susi Air dari Visi Law Office, menyatakan bahwa tindakan berlebihan itu membuat terganggunya pelayanan terhadap masyarakat Malinau dan sekitarnya. Sebab, tahun ini Susi Air melayani 11 rute penerbangan dari dan ke Malinau. ”Mungkin itu yang tidak dipikirkan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berlebihan itu,” ujar Donal kepada Jawa Pos kemarin.  Untuk penerbangan perintis pusat, misalnya, Susi Air melayani rute Malinau ke beberapa daerah. Di antaranya, Long Bawan, Long Apung, Mahak Baru, Binuang, Long Layu, Long Alango, Long Punjungan, Data Dian, dan Long Sule. Selain itu, Susi Air melayani rute penerbangan perintis daerah dan reguler.  Donal menjelaskan, secara umum tindakan pengusiran paksa Susi Air itu justru lebih banyak merugikan masyarakat. Bukan hanya Susi Air. Menurut Donal, kehadiran Susi Air di Malinau bukan sekadar soal bisnis. Tetapi juga didasari niat membantu pemerintah setempat. Khususnya dari sektor transportasi udara. ”Jadi, kami tidak habis pikir dengan tindakan pengusiran itu,” ungkapnya. (hai/tyo/c14/ttg)

Diusir Pemkab Malinau, Susi Air Klaim Justru Masyarakat Yang Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/08e0be9c-0b55-46c0-81fe-943ef45f4b84.jpg" alt="PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan" width="100%">
<figcaption>PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bukan hanya tiga pesawat yang dikeluarkan paksa dari hanggar milik Pemkab Malinau, Rabu (2/2), tetapi juga seluruh peralatan dan perlengkapan teknisi Susi Air. Satpol PP Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang melakukan eksekusi terhadap maskapai penerbangan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdalih hanya menjalankan perintah atasan.  ”Tapi, eksekusi yang kami lakukan bukan sembarangan. Ini memang merupakan proses terakhir. Apa yang menjadi penyebab proses terakhir seperti ini pasti ada tahapannya,” kata Kasatpol PP Malinau Kamran Daik kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group).  Dia menegaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Indri selaku perwakilan Susi Air di Malinau. Bahkan, para teknisi Susi Air-lah yang membantu satpol PP mengeluarkan pesawat-pesawat dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing.  ”Kami tidak mungkin bisa memindahkan pesawat itu karena cara mengendalikannya saja kami tidak tahu. Malah yang dari belakang dan depan teknisi Susi Air yang membantu,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/edbf52ef-5820-44b0-9ad3-eb5dca129b71.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) (Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan)  Berdasar informasi yang beredar, eksekusi itu dilakukan karena kontrak Susi Air telah habis. Susi Air melayani penerbangan di Kalimantan Utara (Kaltara) sejak 10 tahun lalu.  Corporate Secretary Susi Air Nadine Kaiser membantah kabar tentang kontrak habis tersebut. Putri Susi Pudjiastuti itu menjelaskan, pada November 2021, pihaknya telah mengajukan surat perpanjangan kontrak untuk 2022 kepada Pemkab Malinau. Surat balasan yang diterima, kata Nadine, memang berupa penolakan perpanjangan, tetapi tanpa didasari alasan yang jelas.  Dia menambahkan, setelah menerima surat penolakan tersebut, pihaknya kembali mengajukan permohonan perpanjangan kontrak untuk waktu enam bulan. Sebab, sejumlah pesawat Susi Air di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, masih long maintenance (dalam perawatan jangka panjang). Namun, permohonan itu tetap ditolak Pemkab Malinau tanpa alasan yang jelas.  ”Setelah beberapa kali menyurati, bahkan kami minta untuk perpanjang tiga bulan saja, masih juga ditolak. Kok sekarang pemda bilang kami diusir karena tidak pernah perpanjang kontrak. Informasi yang kami dapat, tim Pemkab Malinau sudah memberikan kontrak hanggar kepada pihak lain,” ungkap Nadine.  Tiga pesawat yang dikeluarkan paksa dari hanggar berjenis Pilatus Porter PK-VVW, Cessna Grand Caravan C200B PK-BVR, dan Air Tractor AT-802 PK-VVY. Nadine berharap tiga pesawat itu bisa dimasukkan ke hanggar lagi lantaran ini terkait dengan keamanan pesawat. ”Bila pesawat dikeluarkan dari hanggar, harus ada tempat yang sudah mendapat approval karena spare part ini menyangkut keselamatan (penerbangan),” tegasnya.  Pada 2022 ini, kata Nadine, Susi Air merupakan pemenang kontrak perintis daerah dan kontrak pemerintah. ”Tapi, malah kami yang diminta pindah,” ujarnya.  Penentuan tempat pesawat tersebut dipindahkan, kata Kamran, merupakan hasil komunikasi dengan pihak-pihak terkait. ”Direkomendasikan langsung oleh Kepala Bandara Mustaji,” katanya.  Saat Radar Tarakan mencoba meminta konfirmasi kepada Asisten II Pemkab Malinau Kristian Muned yang memimpin eksekusi, dia enggan berkomentar. Namun, dia memastikan hari ini Pemkab Malinau akan memberikan keterangan resmi. ”Entah itu Sekda atau bupati langsung yang akan memberikan keterangan,” ujarnya.  Lewat akun Twitter pribadinya, Susi Pudjiastuti menyesali insiden tersebut. ”Kuasa.. wewenang.. begitu hebatnya.. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang dan melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata...,” tulis Susi.

Kontrak Habis, Tiga Pesawat Susi Air Diusir dari Hanggar

hanggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hanggar

Berita Terkini

FL Technics Indonesia Kantongi Sertifikasi FAA untuk Fasilitas MRO Keduanya di Bandara Ngurah Rai Bali

Ditargetkan Beroperasi Awal 2024, Tiga Hanggar Ini Akan Jadi Solusi untuk Pilah 70 Ton Sampah di TPA Mrican

Diusir Pemkab Malinau, Susi Air Klaim Justru Masyarakat Yang Rugi

Kontrak Habis, Tiga Pesawat Susi Air Diusir dari Hanggar

Download Aplikasi JawaPos.com