<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/Yonhap-2568947656.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk menghadiri persidangannya terkait darurat militer" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk menghadiri persidangannya terkait darurat militer</figcaption>
</figure> <strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>-&nbsp;Pengadilan Seoul resmi menjatuhkan hukuman 23 tahun penjara, kepada mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo, Rabu (21/1).</p> <p>Hukuman dijatuhkan atas keterlibatan Han Duck Soo dalam deklarasi darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember 2024.&nbsp;</p> <div> <div>Pengadilan menyatakan bahwa Han Duck Soo bersalah karena membantu pemberontakan dan memainkan peran sentral dalam pelaksanaannya.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Putusan itu menandai penentuan eksplisit pertama dari lembaga peradilan mengenai apakah deklarasi darurat militer merupakan tindakan pemberontakan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016529518/tersebar-video-19-detik-memperlihatkan-mantan-presiden-korea-selatan-yoon-suk-yeol-mengenakan-pakaian-dalam">Tersebar Video 19 Detik Memperlihatkan Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Mengenakan Pakaian Dalam</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Keputusan ini diperkirakan akan sangat memengaruhi persidangan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang berlangsung, di mana putusan atas tuduhan pemberontakan dijadwalkan bulan depan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hukuman penjara untuk Han lebih berat daripada permintaan jaksa penuntut khusus sebelumnya, yaitu 15 tahun. Han langsung ditahan setelah putusan dijatuhkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Deklarasi darurat militer dikeluarkan dengan tujuan untuk merusak tatanan konstitusional, dan merupakan tindakan pemberontakan," ungkap Pengadilan Distrik Pusat Seoul.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pengadilan juga menambahkan bahwa Han sebagai pejabat tertinggi kedua di Korea Selatan gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah deklarasi darurat militer dan malah terlibat dalam prosedur untuk membuatnya tampak sah secara hukum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pengadilan mengutip perannya dalam menyelenggarakan diskusi Kabinet dan keterlibatannya dalam menangani dekrit darurat militer yang disiapkan setelah deklarasi, dengan mengatakan bahwa langkah itu sama dengan berpartisipasi dalam tugas penting dalam melaksanakan pemberontakan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Times, sidang vonis Han Duck Soo disiarkan langsung, yang mencerminkan perhatian publik secara penuh pada kasus ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal ini menandai kasus pertama di Korea Selatan, di mana mantan anggota Kabinet menghadapi putusan pengadilan yang menarik perhatian pada bagaimana pengadilan akan menilai legalitas deklarasi itu sendiri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jaksa penuntut berpendapat bahwa Han memainkan peran sentral dalam memberikan legitimasi prosedural, terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai deklarasi darurat militer yang melanggar hukum.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka berpendapat bahwa Han sebagai perdana menteri, memiliki kewajiban konstitusional untuk menahan penggunaan kekuasaan darurat yang sewenang-wenang oleh presiden.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka secara khusus menekankan keterlibatannya dalam menangani dekrit yang disiapkan, yang dimaksudkan untuk mengatasi cacat prosedural dalam perintah awal. Dokumen tersebut kemudian dibuang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pengadilan juga menemukan, bahwa ia menyetujui tindakan-tindakan seperti memutus pasokan listrik dan air ke media, tindakan yang menurut pengadilan sama dengan memainkan peran operasional kunci dalam pemberontakan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Han kemudian menolak klaim jaksa penuntut dengan menegaskan bahwa ia tidak mendukung atau membantu pemberlakuan darurat militer.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam pernyataan terakhirnya di pengadilan, Han mengatakan bahwa ia tidak pernah setuju dengan darurat militer dan tidak pernah berniat untuk membantunya, menambahkan bahwa meskipun ia mencoba membujuk presiden untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut bersama anggota Kabinet lainnya, tidak ada cara praktis untuk menghentikannya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Han secara konsisten membantah memainkan peran apapun dalam pemberlakuannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, pengadilan menolak klaim ini, dengan mengutip bukti bahwa Han tidak campur tangan untuk menghalangi tindakan Yoon Suk Yeol dan malah membiarkannya berlanjut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Putusan pengadilan secara luas dipandang sebagai titik acuan utama, untuk putusan pengadilan mendatang terhadap Yoon Suk Yeol, yang menghadapi tuduhan memimpin pemberontakan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meskipun pengadilan terpisah sebelumnya telah mengakui ketidak konstitusional deklarasi darurat militer, pengadilan tidak sampai menentukan apakah tindakan itu merupakan pemberontakan.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016439259/satu-hak-istimewa-mantan-presiden-korsel-yoon-suk-yeol-dan-istri-dicabut-kementerian-kehakiman-ambil-tindakan-tegas">Satu Hak Istimewa Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dan Istri Dicabut, Kementerian Kehakiman Ambil Tindakan Tegas</a></strong></div> <div>&nbsp;</div>

Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo resmi bersalah dalam kasus darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Mantan PM Korea Selatan Han Duck Soo Resmi Bersalah dalam Kasus Darurat Militer, Dihukum 23 Tahun Penjara!

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/JKT-1-PRABOWO-BERTEMU-PM-KORSEL-FED-6JPG-2417318679.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menerima PM Korsel Han Duck -soo saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menerima PM Korsel Han Duck -soo saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <br /><br /><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, Senin (24/3). Dengan putusan ini, Han kembali menjabat sebagai penjabat presiden setelah sebelumnya menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang diskors. Keputusan ini menjadi titik balik dalam krisis politik yang melanda negara tersebut sejak Desember lalu.</p> <p>Putusan pengadilan ini diambil dengan suara lima banding satu. Dua hakim menyatakan bahwa pemakzulan Han seharusnya tidak diproses sejak awal karena anggota parlemen tidak memiliki mayoritas super yang diperlukan. "Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan untuk menolak permintaan persidangan pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo," kata pengadilan setempat seperti dilansir dari AFP.</p> <p>Kasus ini bermula ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, yang memicu perlawanan dari anggota parlemen. Mereka segera memakzulkan Yoon, menyebabkan Han mengambil alih peran sebagai penjabat presiden. Namun, Han sendiri kemudian dimakzulkan beberapa minggu kemudian atas dugaan keterlibatan dalam kekacauan yang terjadi serta perselisihan terkait pengangkatan hakim.</p> <p>Pengadilan menegaskan bahwa tindakan Han saat menjabat tidak dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dengan putusan yang berlaku segera dan tidak dapat diajukan banding, Han kembali menjabat sebagai penjabat presiden dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas keputusannya. "Saya yakin bahwa semua warga negara dengan jelas menentang lingkungan politik yang sangat terpolarisasi. Saya pikir tidak ada tempat untuk perpecahan sekarang. Prioritas negara kita adalah untuk maju," kata Han.</p> <p>Sementara itu terkait Yoon, pengadilan belum memiliki keputusan. Jika pengadilan menguatkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari. Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan mendukungnya, Yoon akan dikembalikan ke jabatannya dan mendapatkan kembali kekuasaan kepresidenannya.</p> <p>Para pengamat sebelumnya memperkirakan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan kasus Yoon pada pertengahan Maret, tetapi kenyataannya tidak demikian. Politikus Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung menilai bahwa putusan terhadap Han tidak boleh diremehkan tetapi mendesak pengadilan untuk segera menyelesaikan kasus Yoon. "Seluruh bangsa kehilangan tidur atas kudeta militer ilegal Yoon Suk Yeol," ujarnya. Dia juga menyatakan kepercayaan internasional terhadap negaranya semakin turun.</p> <p>"Putusan hari ini akan memberi harapan bagi para pendukung Yoon untuk nasib yang sama dan harapan bagi para penentang Yoon untuk menggulingkannya," kata analis senior di Center for a New American Security di Washington Duyeon Kim seperti dilansir dari bowenislandundercurrent.com. Dia menambahkan masih terlalu dini untuk memprediksi putusan pengadilan terhadap Yoon karena kedua kasus dan tuduhan tersebut berbeda.</p> <p>Kim juga menyatakan bahwa pemulihan jabatan Han yang seorang birokrat karier akan membawa lebih banyak stabilitas ke Korea Selatan. Hal ini dibandingkan saat kekuasaannya sebagai penjabat presiden ditangguhkan.</p> <p><strong>Timeline Polemik Pemerintahan Korea Selatan Pasca Darurat Militer</strong></p> <p>&bull; 3 Desember 2024 &ndash; Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer di Korea Selatan, dengan alasan perlu untuk melindungi negara dari ancaman anti-negara.</p> <p>&bull; 4 Desember 2024 &ndash; Setelah penolakan luas, termasuk dari Majelis Nasional, Yoon mencabut darurat militer sekitar pukul 04.00 KST.</p> <p>&bull; 14 Desember 2024 &ndash; Majelis Nasional Korea Selatan melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol atas deklarasi darurat militer yang kontroversial.</p> <p>&bull; Setelah Pemakzulan &ndash; Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai presiden sementara selama proses peninjauan oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&bull; 31 Desember 2024: Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militer pada Desember 2024.</p> <p class="class-paragraph">&bull; 1 Januari 2025: Upaya pertama untuk menangkap Yoon di kediaman resminya gagal karena dihalangi oleh Pasukan Keamanan Presiden dan pendukungnya.</p> <p>&bull; 15 Januari 2025: Dalam operasi kedua yang melibatkan lebih dari 1.000 polisi, Yoon ditangkap di kediamannya di Seoul. Penangkapan ini menjadikannya presiden Korea Selatan pertama yang ditahan saat masih menjabat.</p> <p>&bull; 26 Januari 2025: Jaksa mendakwa Yoon atas tuduhan insurrei (pemberontakan) terkait deklarasi darurat militer yang gagal.</p> <p>&bull; 7 Maret 2025: Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penangkapan Yoon, memungkinkan pembebasannya dari tahanan.</p> <p>&bull; 24 Maret 2025 &ndash; Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan untuk mengembalikan Han Duck-soo ke posisi Perdana Menteri, membatalkan pemakzulannya oleh anggota parlemen oposisi tiga bulan sebelumnya.</p> <p><strong>Disarikan dari berbagai sumber</strong></p>

Dengan putusan ini, Han kembali menjabat sebagai penjabat presiden setelah sebelumnya menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang diskors.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Tolak Pemakzulan PM Han Duck-soo

Han Duck soo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Han Duck soo

Berita Terkini

Mantan PM Korea Selatan Han Duck Soo Resmi Bersalah dalam Kasus Darurat Militer, Dihukum 23 Tahun Penjara!

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Tolak Pemakzulan PM Han Duck-soo

Download Aplikasi JawaPos.com