<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/musem-ki-hajar-dewantara-1226135704.jpg" alt="TERDAMPAK: Pemberitahuan terkait penutupan Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Kota Jogja, kemarin (5/6)." width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK: Pemberitahuan terkait penutupan Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Kota Jogja, kemarin (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kursi di Museum Ki Hadjar Dewantara, Kota Jogja, itu mungkin dapat dibuat lagi dari bahan yang sama. Tapi, tetap tak akan bisa menggantikan kursi yang rusak dampak dari bentrokan dua kelompok. &rdquo;Tidak tergantikan, bahan sama (kayu seperti lainnya, Red). Tapi, kan gak pernah diduduki Ki Hadjar Dewantara,&rdquo; ujar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X DIJ-Jateng Bagus Pujianto seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja kemarin (5/6). Ya, kursi yang rusak itu peninggalan sang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Benda bersejarah tersebut satu dari sederet koleksi yang rusak setelah museum itu menjadi salah satu lokasi bentrokan Brajamusti, kelompok suporter PSIM Jogjakarta, dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pada Minggu (4/6) malam. Sementara itu, pentolan PSHT dan Brajamusti sepakat ikrar damai. Kesepakatan tersebut berlangsung di Mapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kemarin. Kedua kelompok berjanji untuk saling menahan diri dan menjaga nama baik Jogjakarta. Ketua Cabang PSHT Bantul Tri Jaka Santosa memastikan konflik telah berakhir. Khususnya kerusuhan yang terjadi di kawasan Kota Jogja pada Minggu (4/6) sore hingga malam. &rsquo;&rsquo;Untuk itu, kami juga mengimbau warga PSHT karena situasi Jogja sudah kondusif, saya imbau warga PSHT di mana pun berada, tidak boleh masuk ke Jogja. Jangan kotori Jogja dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan,&rsquo;&rsquo; katanya, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja. Jaka juga meminta maaf kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan masyarakat Jogjakarta secara luas. &rsquo;&rsquo;Saya betul-betul minta maaf karena ini di luar kemampuan kami dan saya sudah berusaha membendung,&rsquo;&rsquo; katanya. Jaka meyakini bahwa persaudaraan antara PSHT dan Brajamusti kuat. &rsquo;&rsquo;PSHT maupun Brajamusti sama-sama saudara karena mereka semua bernaung di PSHT dan Brajamusti,&rsquo;&rsquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/bentrok-jogja-1708239154.jpg" alt="JAGA SITUASI: Polisi berjaga di lokasi terjadinya tawuran di kawasan Jalan Taman Siswa, Kota Jogja, pada Minggu (4/6) malam. Ratusan orang sempat diamankan polisi, tapi tak ada yang menjadi tersangka." width="100%">
<figcaption>JAGA SITUASI: Polisi berjaga di lokasi terjadinya tawuran di kawasan Jalan Taman Siswa, Kota Jogja, pada Minggu (4/6) malam. Ratusan orang sempat diamankan polisi, tapi tak ada yang menjadi tersangka.</figcaption>
</figure> Menurut Bagus, pihaknya belum bisa menaksir kerugian. Sebab, ada dua nilai barang sejarah, intrinsik dan ekstrinsik. Karena itu, nilainya bisa tak terbatas. &rdquo;Barang (barang di museum) ini memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik, misalnya nilai sejarah, nilai cagar budayanya, dan itu tidak bisa diukur dengan angka. Harus ada kesepakatan dengan ahli,&rdquo; jelasnya kemarin (5/6). Selain kursi Ki Hadjar Dewantara, yang rusak taman di sekitar museum yang diinjak-injak massa. Selain itu, pintu belakang penghubung lepas. Jumlah hasil kerusakan belum final dan masih bergulir. Penyelidikan meliputi bahan dan keterangan dari sejumlah saksi. Bagus menyatakan, kronologi kejadian sudah dipaparkan pihak museum. Hal tersebut termasuk dalam tahapan pengumpulan data. Bagus menambahkan, pihaknya segera memberikan rekomendasi dan langkah apa saja yang harus diambil pihak museum. Adapun perbaikan barang dapat dilakukan secara internal mengingat kerusakan masih kategori ringan. Sementara itu, Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menyayangkan kejadian tersebut. Sebab, Kota Jogja sedang membangun kembali kepercayaan publik karena sebelumnya marak kejahatan jalanan. Namun, malah hal buruk kembali terjadi di kota pelajar tersebut. &rdquo;Tapi justru di akhir long weekend ada kejadian itu, saya sangat menyayangkan. Saya berharap tidak terulang di masa-masa ke depan,&rdquo; jelasnya. Kabidhumas Polda DIJ Kombespol Nugroho Arianto menyebutkan, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bantul sepekan lalu (28/5) menjadi duduk perkara bentrokan dua kelompok tadi di sejumlah ruas jalan Kota Jogja pada Minggu (4/6) malam. Terutama terjadi di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegaran, dan Jalan Taman Siswa. Lokasi museum berada di Jalan Taman Siswa. Diketahui, bentrokan pecah antara kelompok PSHT dan Brajamusti bersama warga sekitar lokasi yang turut serta. Nugroho melanjutkan, peristiwa di Bantul sepekan sebelumnya yang menjadi pemicu bentrokan adalah penganiayaan. Menurut dia, penganiayaan dialami simpatisan kelompok PSHT yang dilakukan simpatisan Brajamusti. Saat ini kasus tersebut ditangani Polres Bantul. &rdquo;Sudah diungkap (kasus penganiayaan) dan ditetapkan tiga tersangka. (Sekarang) masih dalam penyidikan,&rdquo; ucapnya di Mapolda Jogjakarta kemarin. Di tempat yang sama, Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Nuredy Irwansyah Putra menyebut total ada 352 orang yang diamankan buntut bentrokan pada Minggu. Namun, dia enggan memerinci dari pihak mana saja jumlah tersebut. Dia melanjutkan, dari ratusan orang tersebut, tak ada seorang pun yang menjadi tersangka. Selain itu, korban jiwa akibat peristiwa tersebut tidak ada. Namun, terdapat sembilan korban luka-luka. Juga tidak ada penahanan dari yang dievakuasi. &rdquo;Massa yang dikumpulkan masih didata, sekarang masih di Mapolda DIJ. Tidak ada wajib lapor, segera dipulangkan,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono (HB) X meminta masyarakat Jogjakarta tak tersulut emosi dan mengedepankan semangat bebrayan paseduluran. (lan/wia/Cr3/c18/c19/ttg)

Kursi di Museum Ki Hadjar Dewantara, Kota Jogja, itu mungkin dapat dibuat lagi dari bahan yang sama. Tapi, tetap tak akan bisa menggantikan.

Efek Bentrok PSHT-Brajamusti, Kursi Bersejarah Peninggalan Ki Hadjar Dewantara Ikut Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/HB-X-jadi-gubernur-lagi-antara.jpg" alt="Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan kepada awak media seusai ditetapkan sebagai Gubernur DIY Periode 2022-2027 melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Selasa (ANTARA/Luqman Hakim)" width="100%">
<figcaption>Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan kepada awak media seusai ditetapkan sebagai Gubernur DIY Periode 2022-2027 melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Selasa (ANTARA/Luqman Hakim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta kembali menetapkan Raja Keraton Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Kadipaten Pakualaman Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ Periode 2022-2027, Selasa (9/8).  Penetapan yang digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DIY, Jogjakarta itu dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD DIY, sejumlah pejabat, dan para kerabat Keraton Jogjakarta, dan Kadipaten Pakualaman.  "Saya bersama Bapak Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih sekali kepada DPRD DIJ yang bisa menyelesaikan tahapan-tahapan sesuai perundang-undangan yang ada," kata Sultan seusai ditetapkan sebagai Gubernur DIJ Periode 2022-2027.  Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIJ Nomor 13 Tahun 2012, pengisi jabatan Gubernur DIJ adalah yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur DIJ.  Dengan demikian, sebagai salah satu bentuk keistimewaan DIJ, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan, bukan pemilihan umum. Menurut Sultan, masa jabatannya untuk Periode 2017-2022 bakal berakhir per 10 Oktober 2022.  Karena itu, ia mengapresiasi kinerja DPRD DIJ yang telah memproses seluruh tahapan penetapan jauh hari sebelum masa jabatannya habis. Ia berharap Surat Keputusan (SK) penetapan kepala daerah bisa terbit tepat waktu sehingga Presiden Joko Widodo dapat melantiknya sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wagub DIY pada 10 Oktober 2022.  "Sekali lagi terima kasih kepada DPRD DIJ yang telah memproses ini jauh hari sebelum habis masa jabatan tanggal 10 Oktober sehingga harapan saya Bapak Presiden bisa lebih cepat menetapkan dengan kepastian tanggal 10 Oktober dilakukan pelantikan," kata Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.  Ketua DPRD DIJ Nuryadi menuturkan bahwa sebelum penetapan Gubernur dan Wagub DIJ Periode 2022-2027, DPRD DIj telah melalui seluruh tahapan, mulai dari pembentukan tiga panitia khusus (pansus) menuju penetapan, memverifikasi berkas persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur.  Berikutnya menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan laporan dari pansus terkait hasil verifikasi berkas administrasi sekaligus mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program calon gubernur.  Setelah ditetapkan, kata Nuryadi, DPRD DIJ langsung mengirimkan surat pengesahan Gubernur dan Wagub DIY sekaligus permohonan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.  "Nanti segera akan kami kirim kepada Presiden lewat Mendagri disamping itu kami juga akan mengirim surat kepada Presiden, harapan saya 55 anggota dewan bisa menyaksikan pada saatnya (pelantikan) tanggal Oktober nanti," ujar Nuryadi. (*)

Sultan Hamengku Buwono X Kembali Ditetapkan Jadi Gubernur DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/jangan-dilerai.jpg" alt="BUNTUT KERUSUHAN: Sejumlah ruko menjadi sasaran kerusuhan di kawasan Babasari, Depok, Sleman, kemarin. (4/7). (ELANG/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>BUNTUT KERUSUHAN: Sejumlah ruko menjadi sasaran kerusuhan di kawasan Babasari, Depok, Sleman, kemarin. (4/7). (ELANG/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>HB X kepada Polda DIJ Terkait Konflik Antarkelompok  JawaPos.com – Pada 2019, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Hamengku Buwono (HB) X pernah menjadi penengah dalam kasus konflik antarkelompok di Depok, Sleman. Dalam pertemuan tersebut, mereka yang terlibat bersepakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan lagi.  Tapi, kerusuhan serupa kembali terjadi sejak Sabtu (2/7) dini hari dan berlanjut kemarin (4/7) di kawasan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, dan sekitarnya. HB X pun meminta Polda DIJ bertindak tegas dengan memproses hukum para pelaku perusakan, penganiayaan, maupun provokator.  ”Kalau saya, ya kenapa harus terjadi kekerasan (fisik). Saya sudah minta untuk tidak kekerasan. Secara individu, tapi mungkin juga mahasiswa, perkara bicara keras ya biasa bicara keras ya nggak papa. Itu kan volume radio saja. Gedekke cilikke, tapi jangan pengertian kekerasan itu fisik,” jelasnya.  Menurut HB X, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja, peristiwa tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum hingga terjadi kekerasan fisik serta berlanjut kerusuhan di beberapa titik lokasi kemarin. ”Saya tidak mau di Jogja ajang kekerasan fisik menjadi kebiasaan untuk didik anak. Jadi, saya berharap karena ini pelanggaran hukum, ya polda tidak sekadar melerai, tapi juga disiplin ya berproses (hukum) dengan baik,” katanya ditemui wartawan di kompleks kepatihan.  HB X menjelaskan, polisi harus tegas agar peristiwa serupa tak terulang. ”Kita harus keras dengan orang-orang seperti itu. Saya sendiri juga sudah menerjuni mereka. Karena justru tidak dilakukan tindakan hukum, mereka berani. Tegakkan saja hukum itu, kan aturan ada,” ujarnya.  Pemprov DIJ tak menutup kemungkinan membuka ruang audiensi sebagai upaya menjembatani pihak-pihak terkait. ”Ya, silakan saja bagi saya ndak masalah. Nanti kalau memang tidak bisa, ya saya yang nerjuni juga bisa saja. Tapi, tidak hanya menjembatani, melainkan juga tindak (bagi yang) melanggar hukum. Itu saja,” tambahnya.  Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengimbau kelompok atau komunitas yang terlibat agar menjalin komunikasi apabila ada kesalahpahaman. Begitu pula jika berkomunikasi secara langsung tidak memungkinkan, mereka bisa difasilitasi mediasi oleh kelurahan, kabupaten, kesbangpol, atau kepolisian. ”Itu sebaiknya berkomunikasi dengan baik, dialog yang baik, maunya apa. Kemudian, kita bisa saling memahami sehingga tidak perlu ada kekerasan fisik,” katanya.

Jangan Sekadar Dilerai, tapi Juga Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-disanksi-dpd-ri-raja-jogja-ora-ngerti-aku_m_.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X saat di Mapolda DIJ, Jumat (21/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X saat di Mapolda DIJ, Jumat (21/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kehormatan (BK) DPD RI menjatuhkan sanksi kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Istri Raja Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X itu diberhentikan sementara lantaran dinilai malas. Terkait hal itu, Hamengkubuwono X mengaku tak banyak tahu. "Ora ngerti aku malahan. Alasane opo kan aku ora ngerti (Tidak tahu saya. Alasannya apa saya tidak tahu)," kata Hamengkubowono X saat ditemui di Mapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Jumat (21/12). Secara garis besar, Hamengkubowono tak mempermasalahkan sanksi tersebut. Ia menduga ada faktor-faktor politiknya. "Kalau saya nggak ada masalah, mungkin aspek faktor-faktor politik juga memengaruhi. Saya nggak tahu persis," ucap gubernur DIJ itu. Seperti diketahui, GKR Hemas dinilai telah melanggar Undang-undang MD3. Dia sudah lebih 6 kali tak menghadiri sidang paripurna DPD RI. Hemas juga sudah melewati tahapan sanksi lainnya. "Berdasar hasil sanksi sidang etik dan keputusan pleno Badan Kehormatan DPD RI, telah ditemukan data 12 kali secara berturut-turut tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI," kata Ketua BK DPD RI Mervin S Komber, Kamis (20/12). Selain GKR Hemas, senator lain dari Riau Maimana Umar juga dikenai sanksi pemberhentian sementara. Sebelumnya, keduanya telah mendapat sanksi peringatan lisan dan dilanjutkan dengan tertulis. Namun tidak ada perubahan terhadap keduanya. Hukuman ini juga diikuti dengan persyaratan pemulihan status sebagai anggota DPD RI. Yakni berupa permintaan maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD RI. Hemas juga diwajibkan meminta maaf di media massa lokal dan nasional kepada masyarakat yang diwakilinya.

Istri Disanksi DPD RI, Raja Jogja: Ora Ngerti Aku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/warga-terdampak-erupsi-gunung-merapi-2010-kini-bisa-bernafas-lega_m_103559.jpeg" alt="Warga terdampak erupsi Merapi 2010 menunjukkan dokumen IMB tanah mereka." width="100%">
<figcaption>Warga terdampak erupsi Merapi 2010 menunjukkan dokumen IMB tanah mereka.</figcaption>
</figure><a href="https://www.radarjogja.co.id" target="_blank">JawaPos.com</a> &ndash; Masih ingat erupsi Gunung Merapi 2010. Ada sekitar 2040 KK telah di relokasi dari wilayah desa mereka yang terkena erupsi. Kini  mereka bisa bernafas lega. Bagaimana tidak, mereka telah menerima sertifikat hak milik atas tanah hunian tetap (huntap) secara bertahap dari Pemerintah. Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menyerahkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan yang ditempati saat ini. Dokumen IMB diserahkan di Pendopo Kantor Kecamatan Cangkringan, Rabu (18/1). Sebagaimana momentum penyerahan legalitas kepemilikan tanah warga terdampak erupsi selama ini, HB X tak pernah lupa mewanti-wanti mereka agar menjaga semua dokumen penting itu dengan baik. Gubernur pun tak ingin sertifikat tanah disalahgunakan untuk kepentingan konsumerisme. Apalagi sampai dijadikan agunan di bank untuk kepentingan yang tidak penting. &ldquo;Ojo nganti ilang, ojo disekolahke sertifikate. Nek ora penting ojo didol lan ojo disimpen ning bank,&rdquo; tuturnya. Dalam kesempatan itu HB X juga berpesan agar warga huntap lebih produktif dalam bekerja. Demi menyambung hidup yang berjalan selama ini. Erupsi Merapi 2010 bukan lagi untuk diratapi. Jika diingat-ingat terus justru hanya akan menjadi beban. Dikatakan, seiring perkembangan zaman tantangan hidup yang dihadapi warga semakin kompleks. Sehingga diperlukan kreativitas untuk menjawab tantangan dan persaingan yang terjadi. &ldquo;Langkah selanjutnya adalah menjaga solidaritas antarwarga agar bisa tenteram. Jangan lupa menyekolahkan anak cucu supaya generasi muda pandai dan mampu berpikir kedepan,&rdquo; ucap HB X. Adapun sertifikat hak milik yang diserahkan kali ini sebanyak 76 lembar dan 58 IMB. Sertifikasi tanah di kawasan Cangkringan &nbsp;merupakan bagian upaya rehabilitasi dan rekontruksi usai bencana erupsi Merapi 2010 oleh Pemprov DIJ. Ini melengkapi 700 IMB yang telah diserahkan pada 2016. Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo berharap, warga terdampak erupsi Merapi lebih fokus menata hidup. Terlebih setelah mendapat kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang dihuni saat ini. Dikatakan, lokasi huntap tersebar di wilayah Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, dan Minggir. Sri mengakui, sampai sekarang masih ada warga yang belum menerima sertifikat hak milik maupun IMB.&nbsp; Di antaranya, penghuni 7 huntap di Banjarsari dan 3 huntap Gading di Glagaharjo, Cangkringan. &ldquo; Itu karena lokasinya berstatus tanah kas desa yang belum dibebaskan,&rdquo; katanya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Krido Suprayitno menambahkan, &nbsp;total ada 18 huntap di Sleman. Luas keseluruhannya mencapai 451.085 meter persegi. Disediakan untuk merelokasi &nbsp;2.982 Kepala Keluarga. Namun, areal terpakai hingga kemarin baru seluas 140.607 meter persegi untuk 2.132 huntap. Sedangkan jumlah sertifikat hak milik disampaikan ke warga mencapai 1.680. &ldquo;Saat ini masih ada 607 kepala keluarga yang belum menerima sertifikat karena dokumen persyaratannya belum lengkap. Karena itu mereka masih menetap di area terdampak langsung erupsi,&rdquo; jelas mantan kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Sleman itu.(dwi/yog/ong)

Warga Terdampak Erupsi Gunung Merapi 2010 Kini Bisa Bernafas Lega