<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/Halim-Iskandar-4088265959.png" alt="A. Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>A. Halim Iskandar</figcaption>
</figure> PULUHAN&nbsp;tahun desa dianggap unit pemerintahan terkecil sehingga mendapat prioritas perhatian yang lebih kecil pula dari negara. Secara administratif, status desa memang demikian. Tetapi, pembangunan desa harus menjadi prioritas mengingat posisi dan status hukum desa dalam konstitusi kita. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya menyebut desa/kampung sebagai daerah kecil yang memiliki susunan asli dan karenanya dianggap istimewa. Kemudian desa memperoleh perhatian semakin serius dan semakin besar sejak adanya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Memperoleh amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi membuat saya pun mempunyai kesempatan untuk mewacanakan desa sebagai beranda depan pembangunan negara kita di berbagai pertemuan formal. Seperti forum para akademisi ataupun forum desa dan juga melalui tulisan-tulisan di media massa yang dapat dibaca umum. Agar wacana desa sebagai beranda depan pembangunan lebih akseleratif, saya merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mengatur dan mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai 18 tujuan SDGs Desa. Yaitu (1) desa tanpa kemiskinan, (2) desa tanpa kelaparan, (3) desa sehat dan sejahtera, (4) pendidikan desa berkualitas, (5) keterlibatan perempuan desa, (6) desa layak air bersih dan sanitasi, (7) desa berenergi bersih dan terbarukan, (8) pertumbuhan ekonomi desa merata, (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, (10) desa tanpa kesenjangan, (11) kawasan permukiman desa aman dan nyaman, (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, (13) desa tanggap perubahan iklim, (14) desa peduli lingkungan laut, (15) desa peduli lingkungan darat, (16) desa damai berkeadilan, (17) kemitraan untuk pembangunan desa, dan (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs Desa adalah upaya mengarusutamakan narasi pembangunan desa yang puluhan tahun sebelumnya berada di pinggiran, dengan membawanya ke tengah wacana. Sebagai wacana baru pembangunan desa, SDGs Desa disusun agar juga dapat menjadi &rdquo;bahasa kebijakan&ldquo; yang mudah dipahami oleh pemangku-pemangku kepentingan pembangunan desa. Dengan demikian, SDGs Desa disusun bukan semata-mata karena mandatory dari konsekuensi ratifikasi Indonesia terhadap dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Ketika seseorang mengucap &rdquo;SDGs Desa&rdquo;, yang terbayang di benaknya adalah 18 tujuan yang hendak diperjuangkan dan diwujudkan untuk desa. SDGs Desa akhirnya menjadi bahasa kebangkitan desa, dengan melokalkan tujuan pembangunan global dan nasional, yang mencakup aspek kewargaan, kewilayahan, dan kelembagaan desa untuk diletakkan pada konteks budaya desa sekaligus mengarifi kekhasan pembangunan desa-desa seluruh Indonesia. Rahmah Ida, guru besar pertama studi media di Indonesia, menyimpulkan bahwa medium bahasa (verbal maupun nonverbal) digunakan pembuat wacana (yang merupakan hasil olah pikir dan tindakannya) untuk merepresentasikan realitas. Pada praktiknya, bahasa pun menjadi medium pendorong perubahan terhadap realitas atau penciptaan realitas baru. Tak heran di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, wacana antikolonialisme dicetuskan melalui bahasa dalam slogan-slogan pembangkit perlawanan rakyat, seperti &rdquo;merdeka 100 persen&rdquo; (Tan Malaka), &rdquo;merdeka atau mati&rdquo; (Jenderal Sudirman), &rdquo;revolusi belum selesai&rdquo; (Bung Karno), dan &rdquo;resolusi jihad&rdquo; (KH Hasyim Asy&rsquo;ari). Kini bahasa kebangkitan desa itu mulai menunjukkan hasilnya. Capaian tertinggi SDGs Desa adalah tujuan ke-7; desa berenergi bersih dan terbarukan, tujuan ke-16; desa damai berkeadilan, dan tujuan ke-1; desa tanpa kemiskinan. Lompatan kemandirian desa yang dicapai selama penyaluran dana desa langsung ke desa adalah nyata. Dana desa sepanjang 2015 hingga 2022 sebesar Rp 468 triliun lebih melesatkan desa mandiri meningkat dari 174 desa menjadi 6.238 desa. Desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal berkurang menjadi 9.584 desa, dan desa sangat tertinggal turun dari 13.453 menjadi 4.982 desa. Kini, berdasar kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan Kemendes PDTT, data desa menuntun desa memanfaatkan dana desa untuk mencapai 18 tujuan desa. Tahun 2022, sebesar Rp 25.451.178.789.227 atau 37,43 persen dana desa telah dimanfaatkan desa untuk mencapai tujuan SDGs Desa ke-1 desa tanpa kemiskinan, sebesar Rp 11.062.158.009.384 atau 16,27 persen dana desa untuk mencapai tujuan ke-3 desa sehat dan sejahtera, sebesar Rp 8.708.299.604. 454 atau 12,81 persen dana desa dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan ke-2 desa tanpa kelaparan, sisanya terdistribusi untuk mendukung pencapaian 15 tujuan SDGs Desa lainnya. Lantaran wilayah 75.265 pemerintahan desa itu mencakup 91 persen wilayah pemerintahan Indonesia, dan 214 juta warga desa hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa PDTT mencakup 71 persen penduduk Indonesia, SDGs Desa akan menentukan 84 persen pencapaiannya pada 2030. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin progresif memandirikan desa akan memajukan negara Indonesia. Dan SDGs Desa telah menjadi bahasa kebangkitan desa sekaligus praktik mengistimewakan desa dan warga desa.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;A. HALIM ISKANDAR,&nbsp;Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Puluhan tahun desa dianggap unit pemerintahan terkecil sehingga mendapat prioritas perhatian yang lebih kecil pula dari negara.

Bahasa Kebangkitan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/A.-Halim-Iskandar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEWINDU desa-desa mendapatkan penghormatan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mendapatkan kewenangan mengatur dirinya sendiri berdasar asas subsidiaritas. Kebijakan monumental bagi desa dikonstruksi sebagai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Telah melimpah manfaat dari UU Desa. Sayang, dua tahun terakhir lahir tantangan baru berupa pandemi Covid-19. Keterpurukan ekonomi melanda dunia, tidak terkecuali juga menimpa desa-desa di Indonesia. Karena itu, refleksi sewindu UU Desa mesti sekaligus membangkitkan kembali desa-desa Nusantara. <h3>Sewindu Perjalanan UU Desa</h3> Demi memuluskan capaian tujuan UU Desa, mulai tahun pertama implementasinya disalurkan APBN untuk dikelola desa-desa sendiri, yang dikenal dengan dana desa. Hingga kini, proporsi dana desa mendominasi 58 persen APB desa serta digunakan terfokus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan dana desa ini teruji langsung dirasakan warga. Sehingga saat ini menjadi strategi paling ampuh untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.  Pemerintah terus meningkatkan dana desa. Dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016. Naik lagi pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun. Kemudian, pada 2019 angkanya naik menjadi Rp 70 triliun. Tahun 2020 dana desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun. Dengan demikian, sepanjang 2015 sampai 2021, total dana desa yang tersalur ke rekening kas desa telah mencapai Rp 400,1 triliun. Tahun ini Rp 68 triliun direncanakan masuk kembali ke kas desa.  Sepanjang 2015 hingga 2021, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Berupa jalan desa sepanjang 308.490 kilometer, jembatan sepanjang 1.583.215 meter, pasar desa 12.244 unit, dan permodalan BUM desa 42.317 unit kegiatan. Dibangun pula tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.120 unit, serta penahan tanah 247.686 unit.  Dana desa juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. Berupa pembangunan sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, prasarana air bersih 1.207.423 unit, dan prasarana MCK 443.884 unit. Berikutnya, dana desa digunakan untuk membangun polindes 14.401 unit, drainase 45.517.578 meter, PAUD 66.430 kegiatan, posyandu 42.007 unit, serta mendanai pembangunan 74.289 unit sumur.  Peningkatan fasilitas ekonomi dan sosial desa terekam pada status kemajuan desa menurut indeks desa membangun (IDM). Pada 2015, saat awal UU Desa diimplementasikan, masih terdapat 13.453 desa sangat tertinggal. Namun, pada 2021 telah berkurang 7.804 desa sangat tertinggal, menjadi 5.649 desa. Dalam kurun waktu yang sama, desa tertinggal berkurang 20.956 desa, dari 33.592 desa menjadi 12.636 desa. Sementara itu, desa maju bertambah 11.713 desa, dari 3.608 desa menjadi 15.321 desa. Adapun desa mandiri bertambah 3.095 desa, dari 174 desa menjadi 3.269 desa. <h3>Kebangkitan Desa</h3> Sejak awal 2020, virus korona menyerang bukan hanya Indonesia, melainkan juga penduduk dunia. Bencana non-alam ini sampai juga ke desa. Virus ini terkenal menular sangat cepat dan mematikan. Karena itu, desa-desa harus dipersiapkan menanggulanginya agar dampak Covid-19 di desa tetap dapat dikendalikan.  Selama pandemi, pada 2020-2021, disalurkan dana desa sebesar Rp 143,19 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 8,93 triliun atau 6,24 persen dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan warga dan lingkungan desa. Sebesar Rp 71,97 triliun atau 50,25 persen digunakan untuk membangun infrastruktur desa, di mana 29,58 persen dari nilai tersebut (Rp 21,29 triliun) dikerjakan dengan pola padat karya. Sedangkan dana desa yang disalurkan langsung kepada keluarga terdampak pandemi melalui program BLT dana desa tahun 2020-2021 mencapai Rp 43,84 triliun atau 30,62 persen.  Kabar baiknya, desa-desa cepat belajar. Pilihan kegiatan yang didanai terbukti efektif. Sepanjang pandemi 2020-2021, tercatat 659.136 warga desa positif Covid-19, padahal di tingkat nasional mencapai 4.267.451 orang. Sebanyak 38.447 penderita meninggal di desa, sementara pada tingkat nasional telah meninggal 144.144 orang.  Syukurlah, meski belum tuntas, saat ini pandemi mulai terkendali. Inilah momentum kebangkitan desa untuk meniti kehidupan baru hidup bersama Covid-19.  BUM desa menjadi mesin pembangkit ekonomi desa. Tahun 2020-2021 dikenang sebagai tahun BUM desa, ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan BUM desa sebagai badan hukum. Regulasi turunannya seperti PP 11/2021 tentang BUM desa menegaskannya sebagai badan hukum publik. Pendaftaran badan hukum ini dilayani Kementerian Desa PDTT, sementara nomor badan hukum dikeluarkan Kemenkum HAM. Sampai 13 Januari 2022, sebanyak 2.670 BUM desa dan 42 BUM desa bersama telah sah mendapatkan nomor badan hukum.  Secara khusus, BUM desa yang mengelola unit usaha wisata berkesempatan bangkit lebih cepat. Pembatasan mobilitas dalam waktu lama sepanjang pandemi justru meningkatkan hasrat berwisata.  Dapat dibayangkan, setiap pandemi berhasil ditangani seperti saat ini, terciptalah ceruk wisata Nusantara. Turis datang dari wilayah yang lebih dekat, dari desa tetangga, dari kecamatan tetangga, dari kabupaten tetangga. BUM desa wisata harus mengambil peluang ini, demi mempersembahkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan warga desa. Kementerian Desa PDTT turut mendukung dengan menyiapkan sekaligus mempromosikan android Desa Wisata Nusantara.  Semoga desa segera bangkit kembali. Kita percaya, desa bisa! (*)  <hr />  *) A. HALIM ISKANDAR, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, ketua DPW PKB Jawa Timur  ---  Tulisan ini disarikan dari pidato Selamatan Sewindu Undang-Undang Desa pada 15 Januari 2022.

Selamatan Sewindu UU Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/A.-Halim-Iskandar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEJAK dicetuskan dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 62/136 Tahun 2007, Hari Perempuan Pedesaan Sedunia diperingati setiap 15 Oktober. Tahun ini peringatan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia mengambil tema yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu perempuan pedesaan mengolah makanan yang baik untuk semua.  Hal itu ditunjukkan dengan kondisi pedesaan saat ini, khususnya terkait pangan. Setahun terakhir, ketika pandemi Covid-19 menerpa Indonesia, termasuk desa, pertanian di pedesaan tetap tumbuh positif 1,75 persen. Tahun ini, sampai triwulan kedua, ekonomi pertanian tetap tumbuh 0,38–3,33 persen. Bersamaan dengan kian terkelolanya penanganan pandemi Covid-19, yang kian membuka peluang kebangkitan ekonomi, dapat diyakini perempuan pedesaan sedang menemukan momentum kebangkitannya. <h3>Ladang Kerja</h3> Jalan kebangkitan perempuan desa sangat tepat ditempuh melalui peningkatan pendapatan, penanganan kesehatan, serta perluasan akses pendidikan. Sayangnya, indeks pembangunan manusia menunjukkan kesenjangan yang relatif menetap, antara laki-laki pada taraf 75,96, namun posisi perempuan masih pada tingkat 69,19. Dengan jumlah perempuan pedesaan setara laki-laki, yaitu 58 juta jiwa. Artinya, saat ini masih banyak perempuan yang tertinggal dari laki-laki, khususnya pada ketiga aspek pembangunan, penyusun indeks pembangunan manusia.  Sebenarnya perempuan pedesaan relatif unggul dalam mengenyam pendidikan ketimbang laki-laki. Memang, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar perempuan mencapai 97,30, setara dengan laki-laki 97,49. Namun, ketika menginjak sekolah menengah pertama, APM perempuan menjadi 78,65, sedikit lebih tinggi daripada APM laki-laki senilai 77,98. Nah, saat bersekolah di SMA, APM perempuan mencapai 58,84, lebih tinggi daripada APM laki-laki 55,31.  Dalam bidang kesehatan, masih ada 6,9 persen perempuan pedesaan yang tidak terpenuhi layanan kesehatannya. Perempuan pedesaan berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak dengan bantuan tenaga kesehatan baru mencapai 80,39 persen, padahal di perkotaan sudah mencapai 94,03 persen. Bahkan, semakin rendah derajat ekonomi perempuan, ternyata semakin sulit memperoleh layanan tenaga medis demi kelahiran anak yang sehat.  Meskipun memiliki keunggulan kesempatan belajar, saat mulai bekerja justru perempuan pedesaan tertinggal dari laki-laki. Proporsi perempuan kepala rumah tangga (pekka) mencapai 15,74 persen. Namun, hanya 67,15 persen dari pekka itu yang memasuki dunia kerja. Padahal, 94,93 persen laki-laki kepala rumah tangga telah bekerja. Kesulitan hidup pekka terbaca pada 28,64 persen pekka yang tinggal sendirian di rumah, namun 71,36 persen lainnya mesti menghidupi 2–6 anggota rumah tangganya. <h3>Untuk Perempuan Desa</h3> PBB mengaitkan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia dengan tujuan pembangunan berkelanjutan berupa sasaran kesetaraan gender. Ini dilokalkan pada tingkat desa menjadi SDGs desa dengan tujuan kelima berupa keterlibatan perempuan desa. Di samping itu, pemilahan gender juga berkaitan dengan penanganan warga miskin, pembangunan kesehatan, akses pendidikan, penciptaan kedamaian dan keadilan, serta perluasan jaringan kemitraan. Arah kebijakan SDGs desa ini sesuai dengan UU 6/2014 tentang Desa, terutama berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan desa, yaitu peningkatan kualitas hidup warga desa dan pengurangan kemiskinan.  Di samping kesetaraan gender dalam partisipasi sekolah dan kerja, sasaran SDGs desa juga mencakup kegiatan pembangunan di desa yang mendukung pemberdayaan perempuan. Contohnya, penyaluran BLT dana desa sepanjang 2020 mampu menjangkau 2,4 juta pekka atau mencakup 31 persen penerima manfaat. Bahkan, pada 2021, pemanfaat dari kalangan pekka meningkat menjadi 38 persen.  Saat ini ada 114.802 perempuan yang turut serta dalam padat karya tunai desa (PKTD). Sebanyak 54.314 orang di antaranya adalah pekka. Dalam setiap kegiatan PKTD, mereka bekerja 10 hari dengan upah Rp 1 juta. Dalam setahun pekka berkesempatan turut serta pada lebih dari satu kegiatan PKTD.  SDGs desa mewajibkan kasus kekerasan perempuan ditekan hingga nihil. Antara lain dengan menekan perkawinan dini dan 0 persen melahirkan anak di bawah usia 18 tahun. Di pedesaan, tinggal 0,94 persen perempuan yang terperangkap pernikahan dini.  Regulasi desa juga wajib menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pada semester pertama 2021 tercatat 2,08 juta perempuan hamil di desa. Namun, kebijakan konvergensi ibu hamil baru mencapai 47,39 persen. Ini mengabarkan rendahnya layanan pemeriksaan kehamilan, konseling gizi, serta meminum vitamin yang diperlukan selama kehamilan hingga pasca kelahiran. <h3>Kebangkitan dari Desa</h3> Lingkup permasalahan perempuan pedesaan itu membuka solusi mendasar yang harus dilakukan. Kebangkitan perempuan desa mesti dimulai dari peningkatan wewenang perempuan, terutama dalam konstruksi kebijakan publik. Apalagi, kapasitas perempuan ditunjang kualitas pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki.  Penguatan posisi perempuan ditunjukkan oleh peningkatan proporsi dalam pemerintahan desa maupun badan permusyawaratan desa. Pada 2021 terdapat 3.976 kepala desa perempuan atau 5 persen dari 74.961 desa. Adapun sekretaris desa perempuan mencapai 9.081 orang atau 12 persen. Perwakilan perempuan dalam badan permusyawaratan desa mencapai 75.164 orang atau 20 persen dari seluruh legislator desa.  Dalam ranah domestik, kemampuan perempuan membuat keputusan ekonomis yang penting menyangga peningkatan pendapatan secara kontinu. Sepanjang 2020, di desa-desa muncul kesempatan baru bagi perempuan melalui kerja di badan usaha milik desa (BUMDes) seperti membatik di Wonogiri, berdagang di pasar-pasar Karanganyar, hingga menjahit beragam jenis pakaian di Buleleng. Ternyata, inilah sumber penurunan pekka miskin di pedesaan.  Inovasi desa itu mendasari terbitnya Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang memilah PKTD infrastruktur produktif dengan ekonomi produktif. Ini sejalan dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dana desa halal dimanfaatkan untuk permodalan usaha perempuan desa, baik berupa peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, maupun jasa pertanian. Caranya, pemerintah desa menambah modal bagi BUMDes. Kemudian, BUMDes memutarnya sebagai modal kerja bagi perempuan desa. BUMDes tetap mengelola perguliran modal itu kepada perempuan lainnya agar perempuan-perempuan desa bangkit dan berdaya. (*)  <hr />  *) A. HALIM ISKANDAR, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi; Ketua DPW PKB Jawa Timur

Bangkitlah Perempuan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/gus-menteri-18a.jpg" alt="Wakil Presiden Indonesia Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Indonesia Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Banga Buatan Indonesia yang bertajuk Kilau Digital Permata Flobamora, Jumat (18/6/2021) secara virtual.  Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai movement manager dalam acara yang digelar di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.  Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat negara seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.  Halim Iskandar memberi apresiasi atas penyelanggaraan Gernas BBI ini dan ucapkan selamat atas peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora NTT.  "Semoga melalui Gernas BBI ini, gairah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus meningkat hingga percepat kebangkitan ekonomi nasional dalam Pandemi Covid-19 ini," kata Halim Iskandar.  Olehnya karena itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berbadan hukum sebagai imbas lahirnya UU Cipta Kerja akan terus digenjot  "Peran ini akan dioptimalisasi untuk mengkonsolidasi berbagai usaha yang dilakukan warga masyarakat," kata Halim Iskandar  Pasalnya, syarat berdirinya BUMDesa atau BUMDesa Bersama adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga unit usaha yang dijalankan tidak boleh sama dengan usaha yang telah dilakukan oleh warga desa.  Justru tugasnya untuk konsolidasi usaha dari hulu hingga hilir, utamanya terkait dengan distrubusi barang dan upaya pencarian pasar produk desa.  "Oleh karenanya sebuah keniscayaan bagi BUMDesa untuk terus ditingkatkan kemampuan digitalisasinya," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.  Soal pemanfaatan Dana Desa, Gus Menteri mengatakan Dana Desa bisa digunakan untuk pelatihan digitalisasi.  Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Dana Desa bisa dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.  "Ketika digunakan untuk dua hal itu maka Dana Desa digunakan, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  Turut memberi apresiasi adalah Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perrry Warjiyo.

Gus Menteri Apresiasi Kilau Digital Permata Flobamora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210605-WA0041.jpg" alt="Menteri Desa PDTT Halim Iskandar saat melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat dan warga di Kabupaten Lamongan, Jatim, Sabtu (5/6). Humas TPP P3MD Lamongan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa PDTT Halim Iskandar saat melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat dan warga di Kabupaten Lamongan, Jatim, Sabtu (5/6). Humas TPP P3MD Lamongan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar berjanji menaikkan honor pendamping lokal desa (PLD). Sebab, mereka menjadi motor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa.  ”Kemendes sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik. Karena hal ini menjadi pemikiran Kemendes agar kebijakan itu segera terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional,” kata Haim seperti dilansir dari Antara di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (5/6).  Namun, saat memberikan sambutan dalam kunjungan ke Taman Wisata Bahagia Mahoni, yang dikelola BUMDesa Desa Kendala, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Mendes PDTT tidak menjelaskan secara rinci nilai kenaikan itu. Tapi, dia mengaku akan terus berupaya keras agar honor PLD bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi.  Dalam kesempatan itu, mendes meminta agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersinergi dengan usaha warga, serta menjadi konsolidator dalam rangka penggerak perekonomian lokal desa.  ”BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang,” papar Halim.  Mendes juga memberikan peringatan kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga. ”BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga desa. Tapi, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa,” ucap Halim yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim itu.  Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengapresiasi kunjungan Mendes PDTT ke Lamongan dan berkenan turun langsung memantau kondisi desa.  ”Alhamdulillah Gus Menteri Desa sudah berkenan meninjau jauh ke pelosok Desa Kendal dan memantau keberadaan BUMDesa di sini. BUMdesa di Lamongan harus bisa bersinergi dengan program Pemkab Lamongan khususnya bela beli produk asli Lamongan agar ekonomi lokal bisa bergerak pada masa pandemi Covid-19,” ujar Yuhronur Effendi.  Menteri Desa PDTT berserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni. Dalam kunjungan itu mendes melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa dan warga.  Selain itu, diserahkan sertifikat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa kepada pemerintah desa yang telah menuntaskan kerja serta kepada perwakilan TPP P3MD Lamongan.

Mendes PDTT Janjikan Honor Pendamping Lokal Desa Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/A.-Halim-Iskandar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>IMPLEMENTASI Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik mula diterapkannya paradigma pembangunan dari bawah (desa). Dikatakan demikian karena secara sosiologis mayoritas penduduk dengan segala permasalahannya berada di desa dan kebijakan otonomi desa salah satunya dimaksudkan untuk menggairahkan ekonomi lokal serta penghidupan masyarakat desa. Karena itulah, UU tersebut mewarisi konsepsi local economic development (LED).  Sebagai sebuah proses pembangunan partisipatif, LED mendorong pengaturan kemitraan antarpihak, memungkinkan terumuskannya rancangan dan implementasi strategi pembangunan bersama, memanfaatkan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (Gasser dkk, 2005). LED mengisyaratkan ikhtiar pembangunan di tingkat lokal desa yang tidak bisa lepas dari potensi desa, perencanaan yang partisipatif, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Tidak dibenarkan elite capture menjadi “panglima” dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, pembangunan pada lokal desa harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dan objek pembangunan sekaligus.  Sejatinya kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sebelum ditetapkannya UU Desa. Salah satunya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat pedesaan, pemerintah melalui Perpres 15/2010 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikembangkan dari program pengembangan kecamatan (PPK).  Program itu tersebar di 5.301 kecamatan dan 404 kabupaten/kota. Bentuk kegiatannya adalah bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersumber dari bantuan sosial/hibah. Pengguliran BLM yang selanjutnya disebut dana bergulir masyarakat (DBM) dilakukan kelembagaan ad hoc yang dibentuk musyawarah antardesa (MAD) bernama unit pengelola kegiatan/UPK (berkedudukan di kecamatan) dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di desa-desa melalui tim pengelola kegiatan (TPK).  Transisi Program Pemberdayaan Desa  Akhir 2014, pelaksanaan PNPM-MPd berakhir bersamaan dengan lahirnya UU Desa. Pada 2015 Kementerian Desa-PDTT diresmikan melalui Perpres 12/2015.  Peristiwa hukum ini ditindaklanjuti dengan serah terima pembiayaan pegawai dan dokumen (P2D) dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kemendes-PDTT pada April 2015. Salah satu bagian tak terpisahkan dari serah terima adalah penyerahan kewenangan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa serta aset kelembagaan maupun aset dana bergulir eks PNPM-MPd.  Terjadinya perbedaan tafsir terkait keberlanjutan pengelolaan DBM oleh UPK telah memunculkan banyak permasalahan yang bertentangan dengan UU Desa dan bermuara pada penurunan kualitas partisipatif masyarakat. DBM hanya dinikmati pengelola/pengurus dan kelompok orang yang terlibat pengelolaan dana bergulir. Sedangkan masyarakat desa sebagai pemilik DBM tidak dapat menerima manfaatnya.  Pertama, pengelolaan DBM tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM-MPd. Dalam kondisi minim pembinaan dan pengawasan, beberapa UPK mengidentifikasi dirinya sebagai “penguasa” aset dan dana bergulir. UPK cenderung melakukan perencanaan sendiri tanpa melalui MAD. Bahkan cenderung mengabaikan pertanggungjawaban kepada badan kerja sama antardesa (BKAD) sebagai pemegang mandat wakil dari seluruh masyarakat desa di kecamatan.  Kedua, “privatisasi” kelembagaan UPK beserta aset-asetnya. Ada upaya pengalihan bentuk kelembagaan yang semula bersifat ad hoc ke dalam bentuk lembaga privat seperti koperasi, perusahaan/perseroan terbatas (PT), dan perkumpulan berbadan hukum (PBH).  Ketiga, permasalahan hukum pengelolaan dan pengguliran DBM. Penyalahgunaan peruntukan atau pengguliran DBM serta pengelolaan UPK yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan menjadi penyebab pengelola UPK mempertanggungjawabkan di depan aparat penegak hukum.  BUM Desa Bersama  Berdasar catatan Kemendes-PDTT, sampai 2017 DBM telah dimanfaatkan langsung oleh 653.759 kelompok masyarakat (rata-rata kelompok beranggota 20 orang). Selain aset kelembagaan, DBM tercatat memiliki total aset sekitar Rp 12,6 triliun (laporan dari sebagian besar dinas PMD provinsi) dengan sebaran sebanyak 46 persen di Pulau Jawa dan 54 persen di luar Jawa. Apabila dikelola dengan benar dan baik, aset itu akan mempercepat akselerasi desa. Dari desa tertinggal, bahkan sangat tertinggal, menjadi desa maju dan desa mandiri.  Filosofi perguliran dana masyarakat sejak awal (PNPM-MPd) sangat berbeda dengan praktik lembaga keuangan mikro. Sehingga pilihan menjadikannya sebagai lembaga keuangan mikro, baik dalam badan hukum PT ataupun koperasi, bukanlah pilihan tepat. Apalagi, sumber satu-satunya DBM adalah bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang dan pemupukan modal. Sama sekali tidak mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk/produk apa pun. Sehingga jelas, status kepemilikan atas dana dan aset lain yang diperoleh dari aktivitas tersebut sepenuhnya milik masyarakat desa.  UU Desa mengatur kelembagaan usaha/pelayanan antardesa dengan basis kerja sama antardesa melalui kelembagaan BKAD. Selanjutnya, terkait reorganisasi UPK, tata kelolanya dapat diatur dalam AD/ART yang memuat seluruh isi aturan PTO-SOP PNPM-MPd. Dengan demikian, bentuk yang sesuai untuk lembaga pengelola DBM hasil PNPM-MPd adalah badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), unit pelayanan DBM.  Untuk itu, diperlukan sinergi antarlembaga untuk menyelesaikan problem kelembagaan ini agar DBM dapat dimanfaatkan kembali oleh seluruh masyarakat desa, bukan hanya oleh segelintir elite pengelola. Dengan demikian, DBM akan menjadi salah satu pijakan kita dalam mewujudkan kebangkitan dan kemandirian desa, kemaslahatan warga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Inilah salah satu fondasi mewujudkan Desa Surga, Desa Semua untuk Warga. (*)  <hr />  *) A. Halim Iskandar, Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta ketua DPW PKB Jawa Timur  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KI6kQBiSB1A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mengembalikan Hak Ekonomi Masyarakat Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/A.-Halim-Iskandar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KETIKA menjadi mahasiswa di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta/UNY) pertengahan 1980-an, kajian-kajian tentang teori-teori pembangunan (development studies) sedang mengemuka. Para akademisi, aktivis, dan pegiat sosial riuh rendah mendiskusikan isu tersebut. Sebagai mahasiswa cum aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saya ikut larut dalam diskursus tersebut. Pertanyaan yang terlintas dalam benak saya saat itu: jika rumus-rumus developmentalisme ala Rostow dianggap sebagai resep manjur untuk mengatrol negara berkembang semacam Indonesia, dari mana kita harus memulai proses transformasi agar Indonesia segera lepas landas menuju negara maju?  Sebagai anak desa yang waktu itu beruntung bisa menikmati mewahnya bangku kuliah, saya berhipotesis: transformasi itu harus dimulai dari desa. Sebagaimana pernah dikatakan Bung Hatta, ’’Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”  Desa adalah ruang teritori terkecil di Indonesia yang punya kompleksitas persoalan sosial-ekonomi. Saat itu, ketika saya lulus dari UNY pada 1987, jumlah penduduk miskin perdesaan 20 juta jiwa lebih, sedangkan di perkotaan hanya 9 juta jiwa lebih. Kondisi tersebut masih tetap bertahan hingga saat ini. Rilis BPS Januari 2020 menyebutkan, pada September 2019 penduduk miskin perdesaan 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang.  Maka, tidak salah Tripitono Adi Prabowo (2013) berkesimpulan desa adalah basis evidential untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila segenap permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat kita lewati. Di sinilah urgensi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan. Pertanyaannya, apa saja prioritas pembangunan yang dapat dilakukan di desa?  Mendorong Ekonomi Desa  Desa adalah ruang hidup bagi 1,5 juta pelaku UMKM. Desa juga ruang bernapas bagi 26 juta keluarga petani dan nelayan. Desa merupakan ruang berseminya para inisiator kemandirian ekonomi desa yang merintis berdirinya 37.286 BUMN desa. Mereka adalah representasi model ekonomi padat karya yang mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi dan menggerakkan sektor riil di akar rumput.  Jauh sebelum mendapatkan amanah sebagai menteri desa, PDT, dan transmigrasi, saya sudah menaruh atensi terhadap berbagai problematika pembangunan sosial-ekonomi di desa. Baik dalam kapasitas sebagai pimpinan DPRD di Jombang maupun ketika menjabat pimpinan DPRD Provinsi Jatim. Tentu instrumen yang dapat digunakan sebatas kewenangan sebagai anggota legislatif: mengusulkan atau menyetujui raperda yang terkait dengan desa, sektor pertanian dan kelautan, UMKM, maupun pendidikan dan kesehatan.  Setelah mendapatkan kepercayaan membantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, saya sadar bahwa ruang dan wewenang yang saya dapatkan untuk memajukan desa semakin luas. Salah satunya adalah melaksanakan secara konsisten dan konsekuen amanat yang terkandung dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya, menjamin terealisasinya dana desa.  Demi mendorong tumbuh kembangnya ekonomi desa, melalui Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa PDTT) No 11 Tahun 2019, diatur pemanfaatan dana desa hanya untuk pembangunan dan pemerataan melalui kegiatan padat karya tunai desa (PKTD). Tujuannya, pembangunan dan pemerataan (terutama penyediaan infrastruktur) dapat melancarkan alur produksi dan distribusi barang/jasa dari maupun menuju desa. Sehingga dapat menunjang geliat BUMDesa, UKM, maupun produk olahan hasil pertanian dan kelautan di desa serta dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata berbasis perdesaan. Terjadinya geliat ekonomi desa ditambah dengan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai akan menurunkan kemiskinan perdesaan secara signifikan.  Merespons kondisi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19, pada 2 Maret 2020 saya menerbitkan Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 yang salah satu klausulnya menegaskan proporsi pemanfaatan dana desa lebih besar untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu dimaksudkan sebagai stimulus fiskal bagi desa dan dapat terus menggerakkan ekonomi desa.  Tidak lama berselang, dihadapkan pada situasi kedaruratan, dilakukan revisi terhadap Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 dengan Permendesa PDTT No 7 Tahun 2020. Isi kebijakan (policy) itu mengatur pergeseran pemanfaatan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu padat karya tunai dana desa, desa tanggap Covid-19, serta BLT dana desa yang diperuntukkan warga terdampak dan rentan yang belum ter-cover dalam bantuan sosial lainnya dari pemerintah.  Peran Pesantren  UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.  Saya yakin bahwa pesantren punya potensi untuk diajak berkolaborasi menggerakkan perekonomian di desa. Mayoritas lokasi pesantren terletak di desa. Secara sosiologis, karakteristik kebanyakan masyarakat Indonesia masih mendengarkan anjuran dari tokoh-tokoh yang dihormati (dalam konteks ini kiai). Apalagi, tidak sedikit pesantren yang memiliki badan usaha mandiri atau lembaga keuangan mikro. Sebagai contoh, di Jatim saja ada 373 baitul mal wa tamwil (BMT), koperasi, maupun jasa keuangan syariah yang dikembangkan pesantren.  Artinya, dalam mengembangkan ekonomi di perdesaan, kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang punya pengaruh penting bagi proses edukasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa.  Pendidikan sebagai Katalisator  Salah satu aspek lain yang juga penting adalah pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan kunci dari keberhasilan pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itulah, kualitas layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, akses terhadap pendidikan harus dipermudah, sarana dan prasarana pendidikan hendaknya dipenuhi, serta tidak kalah pentingnya, kesejahteraan guru harus diperhatikan.  Saya meyakini, pendidikan ibarat eskalator sosial. Semakin tinggi akses seseorang terhadap pendidikan, semakin luas pula kesempatannya untuk naik kelas secara sosial maupun ekonomi. Singkatnya, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa dan fokus utama pembangunan desa adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa serta pembangunan ekonomi warga desa.  Jika beranda Indonesia semarak, siapa yang tidak kepingin mampir ke desa? (*)  <hr />  *) A. Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dan ketua DPW PKB Jawa Timur  *Tulisan diolah dari (sebagian) bahan pidato A. Halim Iskandar pada pengukuhan gelar doktor kehormatan (Dr HC) bidang manajemen pemberdayaan masyarakat dari UNY, 11 Juli 2020  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

Desa Beranda Depan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bonus-demografi-dan-kebangkitan-kaum-muda_m_166287.jpeg" alt="A. Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>A. Halim Iskandar</figcaption>
</figure>SALAH satu isu yang gagal jadi trending topic isu kependudukan dan kepemudaaan adalah bonus demografi. Padahal, bonus demografi adalah momentum bagi generasi muda &rsquo;&rsquo;zaman now&rsquo;&rsquo; untuk merevitalisasi spirit kebangkitan pemuda sebagaimana dirintis pendahulunya 89 tahun silam. Dalam literatur studi kependudukan, yang dimaksud dengan bonus demografi adalah potensi keuntungan dalam sebuah struktur kependudukan yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk muda/produktif dalam evolusi kependudukan yang dialami negara tersebut (Bloom et. al, 1999). Indonesia menjadi salah satu negara yang diperkirakan mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan dikarenakan kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan beberapa tahun silam berdampak pada meningkatnya level kesehatan dan angka harapan hidup. Dalam hal ini, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang akan menikmati bonus demografi dalam waktu yang tidak lama lagi. Mengacu pada data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010&ndash;2035 yang dirilis oleh Kementerian Bappenas dan BPS (2013), pada tahun 2015 diasumsikan terdapat 69,3 persen penduduk produktif di Jatim dari total populasi sebesar 38.847.600 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan terdapat 69,5 persen penduduk produktif di Jatim dari total populasi sebesar 39.886.300 jiwa. Pendidikan dan Daya Saing Sekalipun disebut bonus, terminologi &rsquo;&rsquo;bonus&rsquo;&rsquo; dalam konteks ini tidak bermakna pemberian secara cuma-cuma. Bonus demografi dalam konteks ini harus kita maknai sebagai peluang dan tantangan, yang harus kita songsong dengan kerja keras semua komponen. Apabila kita gagal mengonversi bonus demografi tersebut menjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pembangunan manusia, alih-alih yang terjadi adalah bencana demografi, yakni stok penduduk muda/produktif melimpah namun tidak berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, agar bonus tersebut tidak hangus menjadi bencana, sejak sekarang kita harus bersiap diri. Salah satunya dengan memperbaiki berbagai komponen yang terkait dengan kualitas SDM kita. Terutama masih lemahnya daya saing kaum muda &rsquo;&rsquo;zaman now&rsquo;&rsquo; dalam kontestasi regional maupun global. Berdasar laporan indeks daya saing global yang dirilis Forum Ekonomi Dunia tahun 2017, dari aspek indikator pendidikan tinggi dan pelatihan, Indonesia berada di urutan ke-64 dari 137 negara. Sedangkan menurut kajian Kemenristekdikti, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia sekitar 11 persen. Bandingkan dengan Malaysia yang jumlahnya sudah 20 persen lebih. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berusia produktif kurang kompetitif. Sebagaimana dijelaskan Rutger van der Ven dan Jeroen Smith dalam buku The Demographic Windows of Opportunity: Age Structure and Sub-National Economic Growth in Developing Countries (2011), kualitas pendidikan merupakan salah satu variabel pokok bagi sebuah negara untuk sukses memanfatkan bonus demografi. Sebab, pendidikan merupakan pilar dalam investment in human capital atau investasi dalam sektor pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan investment in human capital merupakan pangkal dari peningkatan indeks daya saing SDM sebuah negara. Ringkasnya, pendidikan adalah salah satu variabel kunci penentu daya saing sebuah bangsa. Karena itu, sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Jawa Timur, saya sudah mengidentifikasi beberapa persoalan fundamental terkait pendidikan di Jawa Timur. Problem Pendidikan Harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada usia tertentu (yang sedang mengikuti program pemerintah/program wajib belajar) di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Tahun 2016, BPS mengeluarkan rilis data angka HLS, yang sudah mengakomodasi pesantren, sehingga anak usia sekolah yang sedang nyantri/mondok di pesantren dapat terhitung. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan angka HLS di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Bahkan, pertumbuhan HLS di Jatim melampaui rata-rata HLS nasional. Tahun 2010, HLS Indonesia sebesar 11,29 tahun, dan pada tahun 2016, HLS Indonesia meningkat menjadi 12,72 tahun. Di Jatim, HLS tahun 2010 sebesar 11,49 tahun, kemudin HLS 2016 meningkat menjadi 12,98 tahun. Artinya, di Jawa Timur, anak berusia 7 sampai 18 tahun di masa depan memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan selama 12,98 tahun. Dengan kata lain, anak berusia 7 sampai 18 tahun di Jatim memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga semester II di perguruan tinggi, atau melebihi target program wajib belajar 12 tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian HLS provinsi lain, HLS Jatim masih tertinggal cukup jauh. Salah satunya, HLS Jatim masih jauh di bawah HLS Provinsi DIY dan Maluku. Pada tahun 2016, HLS DI Yogyakarta dan Provinsi Maluku masing-masing mencapai 15,23 tahun dan 13,73 tahun. Artinya, jika kita ingin melihat kembali kaum muda mencetak sejarahnya di bangsa ini, faktor pendidikan (termasuk capaian HLS) harus menjadi prioritas dalam desain pembangunan nasional dan daerah. Tanpa daya saing yang mumpuni, mustahil lahir generasi muda berkualitas. (*)

Bonus Demografi dan Kebangkitan Kaum Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/manifestasi-kebangsaan-kurban_m_154547.jpeg" alt="A. Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>A. Halim Iskandar</figcaption>
</figure>IBADAH kurban memadukan dua nilai sekaligus, nilai lahut (ketuhanan yang berkemanusiaan) dan nasut (kemanusiaan yang berketuhanan). Karena itu, selain mengandung nilai-nilai ritual, ibadah kurban memiliki manifestasi yang sangat kuat dengan nilai kebangsaan. Kurban dilakukan tidak hanya berdasar keikhlasan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Tetapi, kurban memiliki sejumlah nilai pluralistis yang humanis.  Pertama, kurban merekam jejak keragaman tafsir tentang siapa yang dikorbankan. Meskipun, sosok Ismail menang dalam percaturan tafsir sebagai pelaku kurban bersama ayahnya, Ibrahim. Namun, pendapat tersebut tidak lah tunggal. Adalah tafsir Al Qurtubi yang memetakan pendapat sejumlah ulama di luar jalur mainstream tentang siapa yang dikurbankan. Meski qoul rajih menunjuk Ismail dan itu yang diamini publik muslim, khazanah tafsir tidak begitu saja mendepak Ishaq sebagai leluhur Bani Israil. Ishaq disebut sebagai figur lain, sebagai pihak yang dikurbankan. Pendapat tentang Ishaq itu juga lah yang diimani pihak Nasrani dan Yahudi. Ketika menyikapi perbedaan pendapat itu, almarhum Gus Dur menyampaikan dengan gaya humoris. Saat ditanya siapa sebenarnya yang dikurbankan, Ismail yang diimani kaum muslim, ataukah Ishaq yang diimani kaum Kristiani, Gus Dur menjawab dengan guyonan namun substantif. &rsquo;&rsquo;Yang dikurbankan itu adalah domba.&rsquo;&rsquo; Jawaban itu telak dan jitu. Sebab, baik dalam keragaman tafsir kaum muslim maupun Perjanjian Lama milik Kristiani, kisah penyembelihan disampaikan secara solutif bahwa Ismail dengan secara tiba-tiba digantikan seekor domba. Gaya substanstif itulah yang mesti ditanamkan dalam memori kebangsaan kita. Kebangsaan jangan hanya berpatokan kepada simbolisme kulit luar. Sebenarnya, Alquran mempersatukan dua kubu, Islam dan ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam doa Ibrahim yang universal. &rsquo;&rsquo;Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Mendengar akan doa.&rsquo;&rsquo; (QS 14:39). Dalam doa tersebut, dua figur putra Ibrahim itu disebut secara setara, tanpa diskriminasi. Nah, kebangsaan yang baik adalah kebangsaan yang mampu mendudukkan semua orang dalam spirit kesetaraan. Karena itu, di negeri ini jangan sampai terjadi permusuhan antarumat beragama. Selain itu, kebangsaan Ibrahim menarik karena tidak membedakan kondisi bangsa yang telah berubah. Di dalam Al Baqarah ayat 126, Ibrahim mendoakan kebaikan Kota Makkah yang masih berupa baladan (negeri tandus, tak berpenghuni, tanpa properti dan tanpa lahan pertanian). Namun, Ibrahim juga mendoakan kebaikan Kota Makkah yang telah menjadi al balad (negeri yang telah berpenghuni, memiliki mata air zamzam, dan telah mempunyai lahan pertanian). Sikap kebangsaan Ibrahim terhadap tanah airnya tetap, tidak berubah. Ibrahim tidak ingin mengubah doanya menjadi sesuatu yang tidak lazim. Begitulah seharusnya kebangsaan kita hari ini. Baik ketika Indonesia belum merdeka maupun kini, ketika Indonesia merdeka dan berada dalam arus besar globalisasi, kita tetap harus berjuang untuk kemakmuran dan ketenteraman bersama tanpa berupaya merusak tatanan yang telah disepakati bersama. Radikalisme yang menyempal dari konsensus ulama pendiri negeri ini pada gilirannya menjadi bentuk pengabaian terhadap kondisi bernegara yang telah mapan sejak dulu. Nilai kedua dari kurban adalah perjuangan untuk kebaikan maksimal dan ketenteraman. Alquran menceritakan bagaimana kurban Habil yang mempersembahkan domba terbaik, berbeda dengan Kabil yang mempersembahkan hasil pertanian yang jelek. Dramaturgi Alquran menceritakan, kurban Habil-lah yang diterima. Itu mengajarkan spirit pembangunan agar kita selalu berjuang menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan. Tanaman bermutu rendah yang didramaturgi dalam kisah Kabil mengajarkan agar kebangsaan kita selalu berporos pada nilai-nilai pembangunan terbaik, aparatur negara harus menunjukkan kinerja prima, mendesain kebijakan, dan implementasinya sejalan dengan arus utama kepentingan publik (public mission), serta menghadirkan birokrasi yang lincah, gesit, inovatif, dan adaftif. Seluruh kaum beragama harus berkonsentrasi untuk pembangunan, bukan menghambatnya dengan hoax sara, perpecahan, dan penelikungan nilai-nilai agama. Ketabahan Habil untuk tidak memperparah keadaan dengan tidak menentang Kabil juga mengajarkan agar kita selalu menjaga ketenteraman dalam kehidupan berbangsa. Nilai ketiga dalam qurban adalah kebersamaan. Alquran menceritakan bagaimana ketika informasi wahyu untuk menyembelih Ismail disampaikan Ibrahim. Dengan teguh hati dan optimistis, Ismail menjawab, &rsquo;&rsquo;Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar&rsquo;&rsquo;. Ayat Insya Allah Minas Shobirin dalam surat As Saffat ayat 102 tersebut mengajarkan bahwa kesabaran berjamaah itu lebih baik daripada kesabaran individual. Di negeri ini, radikalisme Islam termasuk sesuatu yang menyempal dari kesabaran kolektif. Ormas-ormas besar, misalnya NU dan Muhammadiyah, memiliki pola dakwah bertahap dan tidak terburu-buru dalam menjalankan syariat Islam. Hal itu berbeda dengan sebagian kelompok dalam umat Islam lain yang &rsquo;&rsquo;tidak sabaran&rsquo;&rsquo; dalam menegakkan syariat yang mereka yakini. Percayalah, penegakan ajaran Islam secara terburu-buru pada gilirannya akan mengusik kebangsaan kita. Meskipun berada dalam tataran nabi, Ismail masih berendah hati untuk menyebut dirinya bersama dengan orang lain. Hal itu mengajarkan kepada kita, sikap kolektivitas dalam kepemimpinan. Sebab, tidak ada yang bisa diselesaikan sendirian meski oleh seorang pemimpin terhebat sekalipun di kala kolektivitas terluka. Dalam kolektivitas, tidak ada nilai bagi strata dan posisi struktural. Yang ada hanya peran, fungsi, dan kemanfaatan untuk khalayak. Karena itu, melalui kurban, kita hadirkan kesabaran dalam jamaah, bukan sebaliknya mengabaikan jamaah, keluar dari barisan dengan menonjolkan kekuatan personal. Sebab, sejatinya kekuatan seseorang dan pemimpin sekalipun berasal dan berada dalam jamaahnya. Dalam kehidupan berbangsa yang majemuk, kita memang dituntut bersabar secara kolektif. Namun, tidak berarti membiarkan penyelewengan berlangsung di depan mata. Kesabaran kolektif hadir untuk keadilan dan membela kebenaran demi menjaga kemajemukan dan melahirkan kemaslahatan dari dalam kemajemukan yang memiliki kesabaran berjamaah. (*)

Manifestasi Kebangsaan Kurban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menggagas-pembangunan-daerah-berkeadilan_m_146813.jpeg" alt="A. Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>A. Halim Iskandar</figcaption>
</figure>DISPARITAS pembangunan merupakan fenomena universal yang menimpa hampir semua negara di dunia. Ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan pendapatan per kapita tersebut selalu menjadi momok pembangunan, dan pada akhirnya akan sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa. Secara gradual, ketidakseimbangan pembangunan akan menghasilkan struktur hubungan antarwilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Gunnar Myrdal dalam Jhingan (1996) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses kausalitas sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar (spread effect) cenderung mengecil. Dengan demikian, pembangunan bagai pisau bermata dua. Mata pertama menguntungkan pihak tertentu, sedangkan mata lainnya justru menjadi malapetaka bagi kelompok lainnya. Disparitas Tinggi: Membaca Ironi Jatim Pada 2016, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jawa Timur (Jatim) selalu menempatkan indikator pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana ekonomi Jatim tumbuh 5,55 persen, sedangkan ekonomi nasional 5,02 persen. Sebelumnya, pada 2015, ketika ekonomi nasional tumbuh 4,88 persen, ekonomi Jatim 5,44 persen. Meski demikian, ketimpangan di Jatim tidak membaik seperti pada membaiknya angka disparitas nasional yang ditunjukkan dengan indeks gini ratio. Ketika gini ratio nasional membaik dari 0,40 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016, justru Jatim stagnan bertahan pada angka 0,40, baik pada 2015 maupun 2016. Data lainnya menunjukkan, pada 2016, 40 persen penduduk berpenghasilan terendah hanya menikmati 17,03 persen &rsquo;&rsquo;kue&rdquo; ekonomi Jatim, sedangkan 47,37 persen &rsquo;&rsquo;kue&rdquo; ekonomi justru hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk kaya, dan hanya 35,60 persen &rsquo;&rsquo;kue&rdquo; ekonomi itu yang dapat dinikmati 40 persen penduduk kelas menengah. Anomali Pembangunan Gambaran tersebut merupakan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif, tetapi masih eksklusif. Eksklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari seberapa luas ekonomi dapat dinikmati oleh penduduk secara merata. Di Jatim, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat eksklusif sehingga terjadi beberapa anomali. Hal itu terungkap dari dari adanya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sangat besar di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan (pusat industri) Jatim. Beberapa anomali itu juga dapat disimak pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM), di mana mayoritas capaian IPM kabupaten/kota di Jatim (60,5 persen kabupaten/kota) masih di bawah rerata capaian IPM Provinsi Jatim yang mencapai level 68,95. Mayoritas kabupaten/kota yang IPM-nya rendah didominasi kabupaten/kota yang berada di wilayah Madura dan wTapal Kuda. Capaian indeks pendidikan dan kesehatan untuk kabupaten/kota juga belum merata. Masih banyak kabupaten/kota di Jatim yang prestasi indeks kesehatan/pendidikannya masih di bawah capaian provinsi. Detailnya, capaian indeks kesehatan 36,8 persen kabupaten/kota di Jatim masih berada di bawah capaian indeks kesehatan Jatim. Begitu halnya dengan indeks pendidikan. Terdapat 50 persen kabupaten/kota di Jatim yang capaian indeks pendidikannya masih di bawah rerata capaian indeks pendidikan Jatim. Pun demikian halnya dengan angka kemiskinan. Sebanyak 47,36 persen dari total kabupaten/kota di Jatim persentase jumlah keluarga miskin masih relatif tinggi atau di atas rerata jumlah keluarga miskin di seluruh Provinsi Jawa Timur. Lebih ironis lagi terjadi pada persentase tingkat pengangguran terbuka. Di mana 68,42 persen kabupaten/kota di Jatim persentase TPT-nya masih berada di atas rerata jumlah TPT Provinsi Jatim (4,3 persen). Bahkan, kabupaten/kota yang memiliki angka TPT tinggi justru merupakan kota-kota yang menjadi sentra industri seperti Malang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Banyuwangi. Artinya, 68,42 persen dari total kabupaten/kota se-Jatim angka TPT-nya di atas rata-rata angka TPT provinsi. Sesuatu yang masih menjadi PR besar bagi daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Jawa Timur. Atas kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan atau bahkan anomali itu disebabkan desain pembangunan di Jatim selama ini hanya beperspektif sektoral tanpa diimbangi dengan perspektif spasial. Maka, akibatnya, 50 persen PDRB Jatim hanya terpusat dari wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Sisanya 50 persen dibagi di kabupaten/kota lain. Disparitas kue industrialisasi juga terjadi di Jatim. Indikasinya, kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur) memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, karena sentra industri manufaktur hanya didominasi Kota Kediri, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Tuban. Kabupaten/kota sisanya justru menunjukkan gejala deindustrialisasi. Aspek Spasial dan Ekonomi Lokal Pembangunan dengan pendekatan spasial (kewilayahan) dapat direkomendasikan sebagai solusi problem tersebut. Di mana aspek spasial sangat penting menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antardaerah (regional disparities). Selain itu, pendekatan local economy development (LED) penting dipertimbangkan. Sebab, melalui pendekatan LED, pembangunan akan lebih baik dengan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Melalui dua pendekatan tersebut, diharapkan proses pembangunan di Jatm ke depan lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke bawah, serta menjadi pembangunan yang memanusiakan dan berkeadilan. (*) *) Ketua DPW PKB dan DPRD Jawa Timur

Menggagas Pembangunan Daerah Berkeadilan

halim iskandar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#halim iskandar

Berita Terkini