<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PHOTO-2022-04-08-13-21-38.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramadan perlu disambut dengan suka cita penuh persiapan. Tak hanya mempersiapkan diri untuk memaksimalkan ibadah, tapi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mempertimbangkan sisi syariat atau yang dikenal dengan halal lifestyle.  Seperti yang dilakukan ndonesia Halal Lifestyle Center (IHLC). Bekerja sama dengan Indonesia Syiar Network (ISN), IHLC menggelar ajang bergengsi bertajuk Jakarta Ramadhan Festival 2022 dengan mengambil tema ‘Vibrant Halal Lifestyle’ pada 20 April-8 Mei 2022 di Main Atrium, Mall Of Indonesia (MOI), Jakarta.  Ajang ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat dan menjadikan bulan suci Ramadan lebih menyenangkan, berkah dan bermakna lewat berbagai kegiatan. Antara lain Bazaar, Believer Bliss (Interaktif bersama narasumber), Fashion Show, Talkshow, Art &amp; Performance, Counseling Booth, dan One Day Khatam Al’quran dengan menghadirkan nuansa Turkey.  Ria R. Christiana selaku Board of Member Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) menjelaskan, Jakarta Ramadhan Festival 2022 ini bisa menginspirasi dan dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat utamanya pelaku UMKM. Sebab, tidak bisa dipungkiri, UMKM adalah pihak yang banyak merasakan dampak dari meluasnya Covid-19.  "Kali ini, dengan mengambil tema vibrant halal lifestyle, kami ingin menghadirkan halal lifestyle yaitu gaya hidup yang sesuai menurut syariat islam, konsumen muslim dapat dengan mudah mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan gaya hidup halal," ujarnya baru-baru ini.  Selain itu, para pengunjung juga bisa bertukar pikiran dengan para narasumber lewat talkshow. Sehingga bukan hanya ajang bergengsi untuk bazaar dan fashion yang sedang trend.

Halal Lifestyle, Suka Cita Ramadan Lewat Talkshow hingga Fashion Show

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220114-WA0017.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Kedatangan Ma'ruf itu sebagai bentuk dukungan pengembangan halal lifestyle di Jawa Timur.  Pembangunan itu juga disebut sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan pembangunan halal lifestyle di Jawa Timur. Menurut wapres, LPH itu akan melengkapi keberadaan kawasan industri halal di Kabupaten Sidoaro.  Wapres menyatakan, Kabupaten Gresik saat ini juga sedang menyiapkan hal yang sama. Dengan pendirian LPH di Kabupaten Bangkalan, Ma'ruf Amin optimistis Jawa Timur akan menjadi kawasan industri halal (KIH) terbesar di Indonesia.  ”Saya menyambut baik atas usul agar di Madura juga ada area yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal. Dengan kesiapan tersebut, artinya Jawa Timur ada tiga KIH. Berarti Jatim akan menjadi kawasan produk halal terbesar di Indonesia nanti,” ucap Ma'ruf Amin optimistis.  Produk halal juga disebut tidak hanya sebagai bentuk kewajiban, namun telah menjadi suatu gaya hidup. Ditambah dengan masyarakat Madura yang terkenal akan ketaatan terhadap agama yang sangat tinggi  Sehingga, kehadiran halal center maupun KIH, sangat mendukung gaya hidup masyarakat yang telah semakin cerdas dan selektif sebagai konsumen.  ”Kehalalan dapat mencakup zatnya maupun prosesnya. Seluruh aspek halal tersebut saat ini telah menjadi faktor pertimbangan masyarakat muslim global dalam memilih produk yang berkualitas,” terang Ma’ruf.  Senada dengan Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungannya agar ada area di Madura untuk ditetapkan sebagai kawasan industri halal (KIH). Khofifah juga berharap agara pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan, Madura.  ”Saat ini kami telah memiliki KIH di Kabupaten Sidoarjo dan sedang disiapkan KIH di Gresik. Ke depan kami akan terus menyiapkan kawasan yang berpotensi sebagai KIH. Salah satunya di Madura,” terang Khofifah.  Saat ini, Khofifah menyebut, pemerintah pusat telah menetapkan tiga kawasan industri halal di Indonesia. Di antaranya Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, Halal Modern Valley di Serang (Banten), dan Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur).  Khofifah berharap agar Madura juga bisa ditetapkan sebagai kawasan industri halal Indonesia menyusul pesatnya pertumbuhan pasar atau industri halal akibat meningkatnya gaya hidup halal masyarakat dunia.  Berdasar data Global Islamic Economy Report 2020/2021, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, serta pariwisata ramah muslim, dan gaya hidup halal, pada 2019 mencapai US$ 2,02 triliun.  Untuk konsumsi produk halal Indonesia pada 2019, mencapai US$ 144 miliar. Artinya, Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini.  Sama halnya dengam sektor pariwisata, Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US$ 11,2 miliar. Di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar US Dolar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing US$ 5,4 miliar dan US$ 4 miliar.  Kontribusi industri halal terhadap perekonomi nasional juga meningkat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3 persen menjadi 24,8 persen pada 2020.  ”Saya optimistis, jika Madura diberi kesempatan akan makin mendorong percepatan pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan,” kata Khofifah.

Resmikan Halal Center di Madura, Wapres Dukung Halal Lifestyle Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam dua dasawarsa terakhir, gaya hidup halal (halal lifestyle) di seluruh dunia terus berkembang pesat. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia.  Sayangnya, konsumsi tersebut sebagian besar masih disumbang oleh impor. Pada 2018, Indonesia membelanjakan USD 214 miliar.  Angka tersebut mencakup 10 persen dari pangsa produk halal dunia. Data dari State and Global Islamic Economy Report 2019-2020 menunjukkan bahwa gaya hidup muslim meningkat dari USD 2,2 triliun pada 2018, dan diproyeksi menjadi USD 3,2 triliun pada 2024.  "Namun peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya impor Indonesia terhadap produk-produk halal," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (20/10).  Atas dasar itu Airlangga berharap, potensi pasar produk halal tersebut sebaiknya diisi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab, UMKM Indonesia juga dapat memproduksi produk halal.  Airlangga menyebut, salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan produksi produk halal yaitu dengan melakukan penyederhanaan pengajuan sertifikasi halal melalui Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Airlangga memaparkan, komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan penyederhanaan, percepatan proses perizinan, biaya sertifikasi halal UMKM yang dibiayai pemerintah, dan juga produk-produk tertentu yang ditentukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Indonesia hingga saat ini belum masuk peringkat 10 besar dalam hal industri makanan halal. Padahal, produk makanan UMKM telah mencapai 60 persen.  "Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” ungkapnya.  Pihaknya mencatat, hasil survei dalam hal fasilitasi produk halal UMKM sepanjang 2014-2019 sangat menggembirakan. Ketika mendapatkan sertifikasi halal, omzet usahanya naik rata-rata sebesar 8,53 persen.  "Jadi, ini direspons oleh publik dan memang sertifikasi halal ini dibutuhkan," tuturnya.

Airlangga Sebut RI Pasar Produk Halal Terbesar, tapi Dibanjiri Impor

halal lifestyle

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#halal lifestyle

Berita Terkini

Halal Lifestyle, Suka Cita Ramadan Lewat Talkshow hingga Fashion Show

Resmikan Halal Center di Madura, Wapres Dukung Halal Lifestyle Jatim

Airlangga Sebut RI Pasar Produk Halal Terbesar, tapi Dibanjiri Impor

Download Aplikasi JawaPos.com