<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, setelah menggempur habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK, kali ini hukuman kepada pelaku korupsi pun berhasil dipangkas melalui pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Pasal 603 KUHP baru, mengatur terkait tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. "Keseluruhan problematika tersebut dihasilkan dengan jalur politik, khususnya pembentukan undang-undang yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo bersama segenap anggota legislatif di DPR," kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (11/12).  Aktivis antikorupsi ini juga menilai, pada bagian lain struktur hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga kekuasaan kehakiman praktis memburuk setiap tahunnya. Performa KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi juga semakin terpuruk di bawah komando Firli Bahuri.  "Masalah ini praktis semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap KPK," cetus Kurnia.  Tak kalah buruk, Kepolisian turut menunjukkan tren serupa. Berdasarkan catatan ICW, Korps Bhayangkara hanya mampu menyelesaikan tujuh persen dari total target 813 kasus sepanjang semester pertama tahun 2022.  Problematika lain juga, lanjut Kurnia, berada di Kejaksaan. Sekalipun banyak mengungkap perkara besar, namun kabar pemulihan kerugian keuangan negara jarang terdengar. Ditambah wacana pengampunan pelaku korupsi melalui restorative justice yang belakangan waktu terakhir kerap disampaikan Kejaksaan tanpa ada basis argumentasi.  "Apalagi kekuasaan kehakiman, ragam vonis ringan disertai pertimbangan ganjil hingga penetapan dua hakim agung sebagai tersangka menunjukkan bobroknya wajah pengadilan di Indonesia," ujar Kurnia.  Dia mengungkapkan, dari aspek politik urgensi menghentikan laju korupsi belum menunjukkan upaya strategi dan hasil yang maksimal. Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang.  "Data ini semestinya menjadi alarm yang harus disambut dengan pembenahan menyeluruh pada sektor politik, terutama dalam lingkup partai politik dan pemilu," tegas Kurnia.  Dia menegaskan, partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menjalankan fungsi check and balances justru kompak menunjukkan kesewenang-wenangan dalam penyusunan regulasi bermasalah. Tak cukup itu, konflik kepentingan dengan balutan penunjukkan Penjabat Kepala Dearah tampak terang benderang dipertontonkan oleh pemerintah.  "Atas dasar itu, tak salah jika kemudian masyarakat melontarkan kritik tajam atas praktik kesewenang-wenangan tersebut," papar Kurnia.  Di tengah kondisi korupsi terus merajalela dan tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberantasnya, masyarakat semakin berada pada posisi yang sulit. Satu sisi, masyarakat semakin merasakan dampak dari korupsi dan kebijakan bermasalah. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kriminalisasi saat melapor dugaan korupsi atau menyuarakan kritik atas kebijakan yang semakin tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.  Hakordia tahun 2022 yang mengambil tema 'Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi' diharapkan bukan sekadar jargon, kegiatan seremonial, atau upaya bersolek pemerintah untuk meraup simpati masyarakat. "Momen ini harus digunakan sebagai momentum serius pembenahan aspek politik dan hukum dari seluruh cabang kekuasaan untuk mengembalikan ruh pemberantasan korupsi seperti sedia kala," pungkasnya.

ICW Sebut Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Semakin Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>9 Desember menjadi rutinitas perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Tak terkecuali, di Indonesia. Tahun ini temanya beragam, hampir semua instansi turut merayakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu lembaga yang paling depan dalam perayaan ini, diikuti instansi pelat merah mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’.  Sementara, beberapa lembaga anti korupsi versi masyarakat sipil, seperti TII menggagas tema yang lebih garang #TangguhLawanKorupsi. ICW mengusung Uncorruptfest2022, dengan tema beragam mulai politik sampai persoalan Sumber Daya Alam (SDA).  Jika dilihat dari tema, jelas sekali perbedaannya. Persamaannya satu, sama-sama merayakan Hari Antikorupsi Sedunia.  Lalu, apakah perayaan tahunan ini berdampak? Apakah kondisi Indonesia semakin membaik? Atau justru iklim korupsinya yang semakin membaik?. Jawabannya adalah tidak.  Hal ini karena koruptor justru mendapatkan karpet merah usai RKUHP disahkan. Ini karena para maling uang rakyat malah dikurangi ancaman hukuman minimal pidananya. Akibatnya, para calon koruptor pun bisa jadi semakin senang dan tidak takut melakukan korupsi.  Korupsi musuh bersama. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga bangsa, harus bersatu padu melawan dan melmeninggalkan praktik kotor itu.  Namun bagaimana kita bisa bersatu memberantas korupsi, jika hak-hak sipil diberangus?. Kita tak bisa lagi menyuarakan perlawanan, kritik, dan masukan kepada ‘rezim’ berkuasa untuk tidak korupsi karena ancaman pidana menanti. Lebih bahaya lagi tafsir pelaksanaan UU jika anti kritik dan jauh dari nilai-nilai demokratis, maka kita sedang menuju kepunahan adab sebagai bangsa beradab.  Di lain sisi, orang baik dihinakan, aktivis-aktivis terancam dikriminalisasi. Oligarki dan koruptor tepuk tangan. Bebas menghisap, mengeruk, dan menjarah bumi, hutan, tambang, serta darah masa depan anak cucu kita, mulai dari hulu sampai ke hilir.  In the way you lie...in the way you lie .... ♡Love the way you lie (Eminem-Rihanna).  Akhirnya, supaya seremoni seremoni Hakordia ini tidak mubazir dan hanya memberi panggung pejabat-pejabat yang pura-pura anti korupsi, maka sudah saatnya kita hidupkan lagi mimbar-mimbar bebas di kampus-kampus, beri toa dan open mic kepada mahasiswa untuk merayakan perlawanan terhadap korupsi. Sehingga suatu saat nanti, kita bisa mengembalikan khittah pemberantasan korupsi ke posisi yang benar.  Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!....  Nanang Farid Syam, Aktivis Antikorupsi dan Mantan Pegawai KPK

Merangkai Asa di Tengah Kabut Gelap Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_125923.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memamerkan hasil kinerjanya selama periode Januari-November 2022, salah satunya berhasil menahan 115 orang sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Firli dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.  "Untuk tahun 2022 sejak Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 115 pelaku korupsi telah dilakukan penahanan oleh KPK," kata Firli saat memberikan sambutan dalam acara Hakordia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).  Jenderal purnawirawan polisi bintang tiga ini mengungkapkan, KPK menggelar 112 penyelidikan, 116 penyidikan, serta 108 perkara sudah di tahap penuntutan. Selanjutnya, ada 121 perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan 99 koruptor telah dieksekusi.  Menurut Firli, kinerja di bidang penindakan merupakan salah satu bagian daripada strategi KPK. Dia menyebut, kinerja pada bidang penindakan dipandang dapat memberikan efek jera ke para koruptor.  "Supaya orang takut untuk melakukan korupsi," tegas Firli.  Selain itu, KPK telah berhasil mengembalikan aset negara dari giat penindakan sebesar Rp 494 miliar yang bisa dipulihkan.  "Asset recovery total Rp 494,54 miliar," ujar Firli.  Firli menegaskan, upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, Firli meminta semua elemen bangsa turut andil dalam upaya mencegah munculnya praktik korupsi.  "Oleh karena itu dalam konsep pemberantasan korupsi, KPK mengajak keterlibatan besar dari seluruh aparat dan anak bangsa, melalui keterlibatan yang kita sebut public participation," pungkas Firli.

Firli Pamer Bisa Seret 115 Tersangka Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-Kpk-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub" width="100%">
<figcaption>Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap ada ratusan koruptor yang telah ditangkap lembaga antirasuah itu sepanjang 2022. Firli menyebut, koruptor tak takut dipenjara, melainkan takut dimiskinkan.  "Angka-angka yang ditunjukkan dalam data statistik terkait prilaku korupsi masih menjadi perhatian, sejak KPK berdiri sudah ada sebanyak 1479 tersangka," kata Firli Bahuri dalam sambutan puncak Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).  Firli menjelaskan, sejak Januari hingga November 2022, KPK telah menahan sebanyak 115 pelaku korupsi. Menurutnya, para tersangka itu terdiri dari berbagai profesi.  "Untuk tahun 2022, sejak Januari sampai dengan November 2022. Sebanyak 115 pelaku korupsi telah dilakukan penahanan oleh KPK," ungkap Firli.  Firli mengaku pihaknya tidak hanya melakukan upaya pemberantasan korupsi lewat pidana.KPK juga turut gencar melakukan upaya asset recovery.  Dia menegaskan, penindakan para koruptor tidak hanya dalam sekedar mengumpulkan tersangka. Karena terpenting, menghadirkan efek jera bagi para koruptor.  "Kajian menunjukkan para pelaku korupsi, tidak takut dengan ancaman badan, tapi takut kalau dimiskinkan," pungkas Firli.

Bukan Dipenjara, Firli Sebut Koruptor Takut Dimiskinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-3.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, praktik korupsi merupakan musuh bersama. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam puncak acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.  "Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).  "Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," sambungnya.  Ma'ruf mengutarakan, perjuangan bangsa untuk pulih dari krisis, yang disebabkan munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil apabila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi.  "Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," tegas Ma'ruf.  Ma'ruf menyebut, situasi sulit yang tengah dihadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Apalagi, korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.  "Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral," pungkasnya.

Hakordia 2022, Wapres Minta Transparansi Pengelolaan Kebijakan

Hakordia 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hakordia 2022

Berita Terkini

ICW Sebut Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Semakin Terpuruk

Merangkai Asa di Tengah Kabut Gelap Pemberantasan Korupsi

Firli Pamer Bisa Seret 115 Tersangka Sepanjang 2022

Bukan Dipenjara, Firli Sebut Koruptor Takut Dimiskinkan

Hakordia 2022, Wapres Minta Transparansi Pengelolaan Kebijakan

Download Aplikasi JawaPos.com