<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/giri-suprapdiono.jpg" alt="Giri Suprapdiono" width="100%">
<figcaption>Giri Suprapdiono</figcaption>
</figure>HARI ini, tanggal 9 Desember, jadi hari spesial pemberantasan korupsi. Ya, karena hari ini merupakan Hari Antikorupsi Sedunia atau yang dikenal sebagai Hakordia. Peringatan Hakordia tahun ini membawa ingatan pada sebuah pagi di 2018 lalu. Di mana pagi itu udara masih terasa dingin. Semburat matahari menembus sela-sela pohon-pohon di deretan warung di Jalan Gembira. Jalan sempit di belakang gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan (C1).  Hampir setiap pagi aroma tempe goreng dan tahu isi taoge pelengkap mi rasa kaldu ayam tercium kuat. Penjaga warungnya asli Kuningan. Biasanya dia sibuk memotong cabai hijau pelengkap mi rebus telur tiap pagi. Sajian itu menemani obrolan-obrolan ringan namun mendalam. Seperti revisi undang-undang (UU) tentang KPK dan juga opera politik sabun kantor KPK yang tak pernah reda.  Di bagian lain, lalu-lalang pegawai berbatik lengan pendek jadi pemandangan. Mereka bergegas absen (baca: melakukan presensi) fingerprint setelah sarapan dan menggantang asap nyawa sebatang dua batang. Aktivitas di sekitar belakang gedung KPK itu menjadi pemandangan rutin ratusan pegawai. Sebelum mereka memainkan peran masing-masing di garis depan komisi penangkap korupsi, yang kini mulai luntur sejak adanya ulah pimpinan KPK yang belajar mencari ”komisi” di kasus Tanjungbalai.  Warung Kodir paling terkenal di antara warung yang lain di belakang gedung KPK itu selain warung tongseng dan warung Indomie Kuningan tempat mangkal kami pagi itu. Warung-warung tersebut bagian dari nadi kehidupan pegawai-pegawai KPK. Dan Kodir menyubsidi makanan murah untuk pegawai KPK dengan caranya. Juga mengajarkan kepada pegawai untuk tetap mengakar pada kesederhanaan dan hidup bersahaja. Pengajaran nilai antikorupsi yang jauh dari retorika dan program, tetapi dibangun dari aroma gorengan dan kopi kemasan di Jalan Gembira itu.  Sekarang Gedung Merah Putih (gedung KPK yang baru) yang dulu dibangun dari saweran itu makin hari makin terlihat kusam. Merahnya pudar. Putihnya kelam. Seperti mulai habis jiwanya. Remuk dihajar rekayasa politik intrik dan operasi shadow yang belum diketahui siapa dalangnya.  Dulu banyak orang dari berbagai kalangan ikut serta membangun gedung KPK yang megah itu. Bahkan uang receh, saweran dari orang-orang susah di negeri ini. Ada pemulung, orang miskin, sopir, dan buruh. Mereka menyumbang semampunya dengan ikhlas. Bahkan, ada yang menyumbang dengan uang koin. Saweran dari orang-orang tersebut membuat gedung KPK menjadi tempat sakral. Orang-orang di dalamnya jadi malu sendiri kalau kerja asal-asalan.  Kala itu kepercayaan publik kepada KPK sedang tinggi-tingginya. Saya juga jadi ingat pada waktu itu ada seseorang yang ingin bertemu dengan orang KPK menjelang akhir hayatnya. Orang tersebut tinggal di Serpong. Akhirnya saya bergegas memenuhi permintaan orang itu. Konon, orang yang sedang sakaratul maut tersebut adalah mantan petinggi sebuah BUMN.  Saat saya tiba di rumah orang itu, tidak tecermin kemewahan lazimnya ”pejabat” BUMN. Bersama seorang pegawai KPK pada saat itu kami dituntun masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga berukuran 3 x 5 meter itu terlihat kosong. Di dindingnya pun tak banyak terpampang foto dan suvenir. Di tengah ruang tamu itu terlihat pemandangan kasur tua, selimut hijau, bantal abu-abu, dan tabung oksigen. Dan orang yang sedang sakaratul maut tersebut berbaring di atas ranjang.  Hari itu sungguh istimewa. KPK ditunggu salah satu dari ratusan juta rakyat Indonesia yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Orang itu seperti berharap bertemu dengan harapannya. Setidaknya satu dari baut pemberantas rasuah negeri ini. Baginya, bertemu dengan pegawai KPK adalah kebahagiaan dan wasiat akhir hidupnya. Mungkin dia berharap ada masa depan yang lebih baik dengan adanya KPK. Beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal dunia.  Pengalaman itu selalu jadi pengingat ketika bicara tentang KPK. Begitu besar harapan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Selama bekerja di KPK, puluhan ribu pengaduan yang masuk ke KPK banyak yang tidak terkait dengan kasus korupsi. Tak jarang masyarakat hanya ingin berkeluh kesah tentang masalah yang mereka hadapi. Dari urusan keluarga, berebut hak tanah, sampai konflik antarnegara. Pengaduan itu jelas di luar kuasa KPK.  Dan di Hakordia tahun ini sakaratul maut justru yang menghampiri KPK. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun KPK. Nyawa KPK seolah sedang dicabut oleh durjana haus kuasa penuh tipu daya. Selamat Hari Antikorupsi, izinkan 44 dari kami meneruskan pemberantasan korupsi di Polri. Semoga kami tetap bertaji dan menjaga independensi. Dan suatu saat kami akan kembali ke Gedung Merah Putih, gedung harapan negeri.  Dan satu hal lagi, Hakordia selalu menjadi pengingat tentang perjuangan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Pada 1998 mereka mengusulkan lembaga embrio KPK. Presiden Gus Dur memfasilitasi pembentukan badan independen antikorupsi hingga akhirnya draf UU KPK tersebut selesai. Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian menandatangani RUU KPK itu pada Desember 2002.  Memori itu terpampang jelas dalam Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Istana Bogor. UU KPK adalah produk Presiden Megawati. Ide cemerlang Gus Dur dan aktivis masyarakat sipil, kemudian ditandatangani Megawati dan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Jangan sampai kemudian terhenti pada dekade ini, pada era Presiden Jokowi.  Kita sangat berharap kepada presiden sebagai kepala negara, elite politik, pengusaha, aparat negara, dan seluruh entitas untuk terus menjaga agar harapan rakyat tetap ada. Sebab, KPK adalah simbol harapan itu. Kita bisa puasa makan dan minum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. (*)  <hr />  *) GIRI SUPRAPDIONO, Eks pegawai KPK, pemerhati kebangsaan

Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia: Sakaratul Maut di Hakordia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membeberkan kinerja lembaga antikorupsi sepanjang 2021 dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12). Firli memamerkan kinerjanya pada bidang penindakan dan pencegahan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  Firli mengatakan, sepanjang 2021 melalui berbagai upaya pencegahan, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 46,5 triliun. "KPK menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 46,5 triliun," ucap Firli.  Sebagai instrumen pencegahan korupsi, lanjut Firli, hingga 1 Desember 2021 KPK telah menerima 366.671 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari 377.228 wajib lapor atau sekitar 97,2 persen. Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan penyelenggara negara dari unsur eksekutif sebanyak 92,46 persen, yudikatif 96,78 persen, legislatif 89,51 persen dan BUMN/BUMD 95,97 persen.  Menurutnya, kesuksesan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya penyelenggara negara yang dipenjarakan. Dia menilai, tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi juga diukur dari pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi.  Firli mengklaim, KPK di bawah kepemimpinannya berupaya memperbaiki sistem di seluruh lini di seluruh kementerian dan lembaga. Sepanjang 2020 lalu, KPK melakukan 45 kajian dengan 65 rekomendasi.  "Alhamdulillah Bapak Presiden, kementerian lembaga tindaklanjuti sehingga kita terlepas dari praktek-praktek korupsi. Kalaupun masih ada, mulai hari ini tidak boleh lagi ada praktik-praktik korupsi," tegas Firli menandaskan.

KPK Sebut Telah Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 46,5 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NOVEL-BASWEDAN-BERSAMA-MANTAN-PEGAWAI-KPK-MENGIKUTI-ASESMEN-ASN-POLRI_MIFTAHULHAYAT-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan, pelantikan 44 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri pada Hari Antikorupsi Sedunia merupakan komitmen dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.  Menurut Dedi, Kapolri ingin secepatnya mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK agar dapat bergabung dengan institusi Polri.  "Sebenarnya karena komitmen dari Bapak Kapolri untuk secepatnya dapat mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK untuk dapat bergabung ke institusi Polri, ternyata bertepatan pada Hari Antikorupsi, 9 Desember," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/12) dikutip dari Antara.  Hari ini bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Polri melantik 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.  Pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS Polri pada tahun 2021 akan dilakukan oleh Asisten SDM Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta Selatan.  Setelah dilantik, kata Dedi, sebanyak 44 eks pegawai KPK tersebut selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung.  "Lengkap 44 orang (dilantik), selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung," kata Dedi.  Pengangkatan 44 orang (dari 58 orang tidak lolos TWK) menjadi ASN Polri dengan kepangkatan tersebut berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2021.  Dalam pertimbangannya, aturan tersebut mengatakan tindakan pengangkatan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sudah dikonsultasikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung serta persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).  Aturan tersebut juga mengatur tata cara hingga persyaratan pengangkatan mantan pegawai KPK untuk menjadi pengawai di Polri.  Sejumlah syarat yang tercantum di Pasal 6 adalah para mantan pegawai KPK harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.  Polri juga diminta untuk mengajukan secara tertulis daftar usulan identifikasi jabatan, serta seleksi kompetensi dari mantan pegawai tersebut.  Disebutkan pula bahwa pengangkatan sebagai ASN Polri pun harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja.  Ke-44 orang yang memutuskan untuk bergabung dengan ASN Polri adalah Adi Prasetyo, Afief Yulian Miftach, Airien Marttanti Koesniar, Ambarita Damanik, Andi Abdul Rachman Rachim, Andre Dedy Nainggolan, Anissa Rahmadhany, Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo, Arfin Puspomelisyto, dan Aulia Postiera.  Selanjutnya Budi Agung Nugroho, Candra Septina, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Darko, Dina Marliana Erfina Sari, Faisal, Farid Andhika, Giri Suprapdiono, Harun Al Rasyid, Herbert Nababan, Herry Muryanto, Heryanto, dan Hotman Tambunan.  Berikutnya Iguh Sipurba, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Marina Febriana, Muamar Chairil Khadafi, M Praswad Nugraha, Nita Adi Pangestuti, Novariza, Novel Baswedan, Nurul Huda Suparman, Panji Prianggoro, dan Qurotul Aini Mahmudah.  Lainnya, Rizka Anungnata, Ronald Paul Sinyal, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Sugeng Basuki, Wahyu Ahmat Dwi Haryanto, Waldy Gagantika, Yudi Purnomo, dan Yulia Anastasia Fu'ada.  Mereka berasal dari berbagai kedeputian di KPK, baik Kedeputian Penindakan, Kedeputian Pencegahan, Kedeputian Bidang Informasi dan Data, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Sekretariat Jenderal, dan lainnya.  Sebanyak 12 orang yang memilih untuk tidak bergabung dengan Polri, yaitu Agtaria Adriana, Arien Winiasih, Benydictus Siumlala M.S., Christie Afriani, Damas Widyatmoko, Ita Khoiriyah, Lakso Anindito, Rahmat Reza Masri, Rasamala Aritonang, Rieswin Rachwell, Tri Artining Putri, dan Wisnu Raditya Ferdian.

Alasan Polri Lantik Novel Baswedan Cs pada Hari Antikorupsi Sedunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/jokowi_jamin.jpg" alt="TEGASKAN SIKAP: Presiden Jokowi (tengah) memberikan keterangan pers tentang UU Ciptaker di Istana Negara kemarin (29/11). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TEGASKAN SIKAP: Presiden Jokowi (tengah) memberikan keterangan pers tentang UU Ciptaker di Istana Negara kemarin (29/11). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jokowi menilai ranking indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2020 belum baik.  "Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi," kata Jokowi dalam sambutannya, pada acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).  Jokowi menyampaikan, IPK Indonesia berada pada peringkat ke 102 dari 180 negara si Asia. Menurutnya, angka itu terbilang sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura dengan ranking ke tiga.  "Singapura di rangking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35. Ini di Asia, bukan Asia Tenggara, di Asia dari 180 negara. Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam rengking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di rangking 102," ungkap Jokowi.  Meski demikian, lanjut Jokowi, ada perkembangan yang mengembirakan. Karena berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), indeks prilaku korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan.  "Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88. artinya semakin tahun semakin membaik," ujar Jokowi.  Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan cara-cara yang lebih luar biasa, karena korupsi tergolong kejahatan extraodinary crime. Jokowi meminta penegak hukum terus memperbaiki kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan, namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," tegas Jokowi menandaskan.

IPK Indonesia Anjlok, Jokowi Minta KPK Perbaiki Kinerjanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/jokowi_jamin.jpg" alt="TEGASKAN SIKAP: Presiden Jokowi (tengah) memberikan keterangan pers tentang UU Ciptaker di Istana Negara kemarin (29/11). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TEGASKAN SIKAP: Presiden Jokowi (tengah) memberikan keterangan pers tentang UU Ciptaker di Istana Negara kemarin (29/11). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia berpendapat, masyarakat masih menilai pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya baik.  "Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Jokowi dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maka dari itu penanganannya juga memerlukan metode yang luar biasa.  "Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum jumlahnya juga termasuk luar biasa," ungkap Jokowi.  Selama Januari hingga November 2021, lanjut Jokowi, Polri telah menyidik sedikitnya 1.032 perkara korupsi, Kejaksaan sebanyak 1.486 perkara korupsi, sementara KPK 109 perkara korupsi.  Mengutip sebuah survei nasional yang digelar pada November 2021, Jokowi menyebut, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan dengan proporsi 15,2 persen, di bawah penciptaan lapangan pekerjaan mencapai 37,3 persen. Setelahnya, harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen.  Dia berpandangan, jika ketiga permasalahan tersebut menjadi satu kesatuan, maka tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahannya. Menurutnya, korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok.  Oleh karena itu, Jokowi menuturkan penanganan korupsi memerlukan metode baru yang lebih luar biasa, sehingga metode tersebut harus terus diperbaiki dan disempurnakan.  Sehingga penindakan korupsi, diharapkan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, diperlukan upaya-upaya yang lebih fundamental, mendasar, dan komprehensif, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.  "Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan (deterrence effect) kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian," pungkas Jokowi.

Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Jokowi: Apgakum Jangan Berpuas Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/oke_JKT1-FEBRI-DIANSYAH-LEPAS-JUBIR-KPK-ali9.jpg" alt="Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum" width="100%">
<figcaption>Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyindir pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut kepala desa tidak harus diadili jika mengembalikan uang yang dikorupsi bernilai rendah. Febri menyindir pernyataan Alexander Marwata melalui kiasan cerita seorang pencuri sapi.  "Kisah pencuri sapi. Dulu sekali, di suatu malam, seorang pencuri masuk kampung dan mencuri seekor sapi. Tapi ia kurang begitu ahli sehingga petugas ronda menangkapnya dan membawanya pada seorang hakim," kata Febri dalam unggahan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Jumat (3/12).  "Sapi yang dicuri berhasil dikembalikan ke kandang, meskipun sempat dibawa pergi," sambungnya.  Menurut Febri pencuri tersebut meminta maaf pada pemilik sapi, kemudian mengganti kerugian dan akan membayar denda asalkan tidak dihukum bersalah dan dipenjara. Bahkan beriba-iba menyebut anak isteri.  "Tukang ronda pun luluh dan memohon pada hakim agar si pencuri dilepas saja. Karena ia sudah mengganti kerugian," ungkap Febri.  Pemilik sapi juga tidak keberatan dengan ide tukang ronda dan permohonan pencuri. Menurutnya dilepas saja, karena sapi miliknya sudah kembali ke kandang.  "Tapi sang Hakim menolak dan tetap teguh hati menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman penjara pada si pencuri," tegas Febri.  Tetapi tukan ronda, kata Febri, kebingungan karena menilai biaya memenjarakan pencuri lebih besar dan kerugian juga sudah diganti. Tetapi hakim bilang, hukum si pencuri untuk melindungi ratusan sapi-sapi lain di kampung.  "Melindungi para peternak sapi, agar pencuri tidak bisa seenaknya mencuri dan jika ketahuan mengaku dengan harapan dimaafkan," cetus Febri.  Febri mengutarakan, pernyataan ini merupakan cerita lama. Di akhir cuitannya Febri tak memungkiri jika pernyataannya menyindir Pimpinan KPK.  "Enggak usah dikaitkan dengan pernyataan Pimpinan KPK yang akan memafkan koruptor di desa atau sejenisnya.. Ini kisah lama saja. Tapi kalau maksa mengkait-kaiykan, ya mau bagaimana lagi," pungkasnya.  Sebelumnya, Wakil KPK Alexander Marwata berpendapat kepala desa tidak harus diadili jika mengembalikan uang yang dikorupsi bernilai rendah. Menurut Alex, jika diadili biayanya lebih besar dan tidak efektif.  "Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit tapi nilainya enggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede. Artinya apa? Enggak efektif, enggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh," kata Alex dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia 2021),  Kamis (2/12).  Menurut Alex, lebih baik kepala desa tersebut dipecat. Dia menilai, dengan pemecatan persoalannya akan lebih cepat dan terselesaikan.  "Kalau ada ketentuannya pecat kepala desanya. Selesai persoalan kan begitu," ungkap Alex.  Alex memandang, hal tersebut akan membuat jera para kepala desa yang melakukan korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi itu tidak selalu berakhir di pengadilan  "Tidak semata-mata upaya pemberantasan korupsi itu berakhir di pengadilan atau keberhasilan pemberantasan korupsi itu dengan ukuran berapa banyak orang kita penjarakan, enggak seperti itu," tegas Alex menandaskan.

Sindir Alex Marwata, Febri Kisahkan Pencuri Sapi yang Tetap Dihukum

Hakordia 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hakordia 2021