<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-rumah-hakim-cantik-kpk-temukan-amlop-berisi-duit_m_196023.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. "Penyidik kemarin (13/3) hingga dini hari ini (14/3) melakukan kegiatan penggeledahan di 3 lokasi," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/3). Adapun Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat antara lain, di Kantor tersangka hakim Wahyu Widya Nurfitri (WWN) dan Panitera Pengganti Tuti Atika (TA) di PN Tangerang. Selain itu ada dua tempat lagi rumah dinas Widya dan kantor dua orang advokat bernama Agus dan Saipudin. "Rumah dinas hakim WWN di Komplek Kehakiman Tangerang, Kantor tersangka HMS dan AGS di Kebon Jeruk, Jakarta Barat," ujarnya. Penggeledahan tersebut dilakukan secara paralel sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan sebagian uang dalam sebuah amplop coklat bertuliskan nama kantor salah satu advokat. "Dari rumah dinas hakim WWN ditemukan bagian dari uang yang diduga merupakan penerimaan pertama sebesar Rp7.450.000,- dalam amplop coklat yang bertuliskan nama Kantor Hukum salah satu tersangka," tutupnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN) sebagai tersangka. Selain Widya penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain yakni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Tuti Atika (TA), Advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai tersangka. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) malam.

Geledah Rumah Hakim Cantik, KPK Temukan Amlop Berisi Duit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditahan-kpk-hakim-cantik-widya-diam-seribu-bahasa_m_195765.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri keluar dari lobi gedung KPK dan akan dimasukkan ke mobil tahanan, Selasa malam (23/3)" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri keluar dari lobi gedung KPK dan akan dimasukkan ke mobil tahanan, Selasa malam (23/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan Hakim Wahyu Widya Nurfitri usai ditetapkan sebagai tersangka. Selain hakim cantik ini, penyidik juga menahan tiga tersangka lain, di antaranya panitera PN tangerang Tuti Astika dan dua pengacara atas nama Agus Wiratno dan HM Syaipudin. Mereka ditahan di tempat terpisah.&nbsp; Menanggapi penahanannya oleh KPK, Widya&nbsp;yang keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 22.34 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye, enggan berkomentar apapun, kendati dicecar bertubi-tubi dengan beragam pertanyaan oleh awak media. Dengan menjinjing tas putih, dia terus saja menggelengkan kepalanya dan bungkam. Sementara Tuti Atika (TA) yang keluar sekitar pukul 21.16 WIB, memilih bungkam sambil menutupi wajahnya dan bersembunyi di balik pundak pengawal tahanan KPK yang menemani dirinya masuk menuju mobil tahanan. Hal senada juga dilakukan tersangka Agus Wiratno dan HM Syaipudin. Terkait penahanan ini, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penahanan empat tersangka ini dilakukan selama 20 hari ke depan di rutan berbeda. "Penahanan kepada yang bersangkutan (Hakim Wahyu Widya Nurfitri)&nbsp; di Rutan gedung KPK," ungkapnya pada awak media melalui pesan singkat, Selasa malam (13/3). Sementara Panitera Pengganti PN Tangerang, Tuti Atika ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Untuk tersangka Agus Wiratno ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, dan HM Saipudin dititipkan di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN) sebagai tersangka. Selain Widya, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain yakni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Tuti Atika (TA), Advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai tersangka. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) malam. Widya sebut Basaria, diduga menerima uang senilai Rp 30 Juta dari Advokat AGS untuk bisa mengabulkan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian peminjaman hutang. "Pemberian suap diberikan terkait gugatan perdata perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/Pn.Tng dengan pihak tergugat Hj. M, cs," ujar Basaria. Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Agus dan Saipuddin disangka melanggara Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana Sementara sebagai pihak penerima Widya dan Tuti disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHpidana.

Ditahan KPK, Hakim Cantik Widya Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-pecat-hakim-cantik-pn-tangerang-yang-terjerat-ott-kpk_m_195756.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/3) kemarin. "MA konsekuen dan konsisten, siapapun aparatur pengadilan yang terkena OTT akan diberhentikan sementara sebagai hakim," kata Ketua Humas MA Abdullah, saat dikonfirmasi, Senin (12/3). Menurut Abdullah, pemberhentian sementara tidak harus menunggu status tersangka dari lembaga antirasuah. "Indikatornya jika KPK sudah menunjukkan alat bukti yang sah, maka saat itu juga MA akan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya baik hakim maupun panitera pengganti," ujar Abdullah. Nantinya, kata Abdullah, pemecatan terhadap hakim dan panitera PN Tangerang akan dilakukan melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. "Pemberhentian tetap akan dilakukan oleh Presiden," terang Abdullah. Oleh karena itu, MA bertindak tegas terhadap hakim yang terjerat kasus korupsi, lantaran telah mencoreng lembaga peradilan. "MA akan terus bekerja sama dengan KPK untuk membersihkan aparat pengadilan yang menjatuhkan citra MA. OTT tersebut hasil kerja sama antara MA dan KPK menjaring target operasi," pungkasnya.

MA Pecat Hakim Cantik PN Tangerang yang Terjerat OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-widya-ini-daftar-hakim-yang-pernah-menjadi-pasien-kpk_m_195748.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim. Kali ini hakim Pengadilan Negeri Hakim Tangerang atas nama Wahyu Widya Nurfitri yang diciduk lembaga antirasuah. Selain menangkap seorang <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">hakim</a>, dalam OTT tersebut, tim juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dalam dugaan kasus suap menyuap tersebut. Terkait adanya penangkapan terhadap seorang hakim, bukan kali ini saja dilakukan lembaga antirasuah. Dari informasi yang dihimpun, sejak tahun 2012 silam, sudah ada beberapa &lsquo;Wakil Tuhan&rsquo; yang tersandung kasus korupsi. Berikut daftar nama beberapa hakim yang pernah menjadi &lsquo;Pasien KPK&rsquo;:  1.Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono Tahun 2012 Hakim Pragosono terlibat dalam kasus suap yang diduga memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Atas perbuatannya, PN Tipikor Semarang, menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Hukuman dia bertambah menjadi 11 tahun di tingkat kasasi. 2. Hakim ad hoc Tipikor Palu Asmadinata, Sulawesi Tengah Pada tahun 2012 Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia di nilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap. Atas kasus yang menjeratnya mantan hakim ad hoc Tipikor Semarang ini divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor. Di tingkat kasasi hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. Namun saat tengah menjalani hukuman, dia meninggal dunia di LP Kedungpane. 3. Hakim Setyabudi Tejocahyono Pada 2013 lalu, Wakil Ketua PN Bandung ini menerima suap Rp 150 juta. Uang ini diterima Setya dari Asep berkaitan dengan perkara Bansos di Pemkot Bandung. Atas perbuatannya, Setya divonis. Atas kasus yang menjeratnya, PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. 4. Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Magdalena Marpaung Kartini di tangkap tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc tipikor Pontianak Heru Kisbandono, di halaman gedung Pengadilan Negeri Semarang karena menerima pemberian dan atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan &nbsp;yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Jawa Tengah non aktif M. Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M. Yaeni, Sri Dartutik. Atas kasus yang menjeratnya, majelis hakim PN Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Atas hukuman tersebut, Kartini mengajukan banding, namun upaya bandingnya kandas. Hukuman Kartini malah diperberat menjadi 10 tahun penjara. Tak terima, Kartini mengajukan kasasi, namun upaya justru kandas kembali. Kartini tetap dihukum 10 tahun penjara. 5. Hakim ad Hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono Dalam kasus yang sama seperti Kartini, Heru divonis 6 tahun penjara di tingkat pertama. Di tingkat kasasi hukumannya diperberat menjadi 8 tahun penjara. 6. Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro Pada tahun 2015 dia terbukti menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN yang menguji tentang penyelidikan kasus dugaan korupsi bansos. Atas perbuatannya Tripeni dihukum 2 tahun penjara oleh majelis PN Tipikor Jakarta. Tak terima, ia kemudian mengajukan banding. Di tingkat banding hukumanya diperberat menjadi 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. 7. Hakim PTUN Medan Amir Fauzi Hakim Amir Fauzi terlibat dalam kasus yang sama dengan Hakim Tripeni. Atas perbuatannya, dia dihukum 2 tahun penjara , denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 8. Hakim Dermawan Ginting Terlibat dalam kasus yang sama seperti Tripeni dan Amir Fauzi, Hakim Dermawan divonis 2 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 9. Ketua PN Kepahiang Janner Purba Pada tahun 2016, dia ditangkap KPK karena &nbsp;terlibat kasus suap honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus Bengkulu. Atas perbuatannya, Janner dihukum 7 tahun penjara. 10. Hakim PN Bengkulu Toton Terlibat dalam kasus yang sama, Hakim Toton divonis 7 tahun penjara. 11. Hakim ad Hoc Tipikor Bandung Ramlan Comel Pada tahun 2013, dia menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan eks Wali Kota Bandung Dada Rosada. Atas perbuatannya, majelis hakim PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. 12. Hakim Tinggi PT Jabar Pasti Seferina Sinaga Terlibat dalam kasus yang sama dengan Ramlan Comel, Seferina divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 13. Hakim Dewi Suryana, Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu Hakim ini terbukti menerima commitment fee senilai Rp 125 juta terkait penanganan perkara korupsi. Atas perbuatannya, Dewi divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. 14. Ketua PT Manado Sudiwardono Hakim ini diduga menerima suap terkait penahanan terkait penahanan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolang Mongondow. Atas perbuatannya, saat ini Hakim Sudiwardono tengah menjalani proses sidang atas perkara yang melilitnya. 15. Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri Hakim ini ditangkap KPK pada Senin (12/3) kemarin. Dia diduga menerima sejumlah uang suap senilai Rp 30 juta terkait pengurusan perdata kasus yang ditanganinya. Atas perbuatan yang dilakukannya, dia ditetapkan sebagai tersangka penerim suap. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Selain Widya, Ini Daftar Hakim yang Pernah Menjadi 'Pasien' KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tetapkan-hakim-cantik-pn-tangerang-sebagai-tersangka_m_195744.jpeg" alt="Konferensi pers penetapan Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan tiga pihak lain sebagai tersangka, di kantor KPK Jakarta, Selasa malam (13/3)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers penetapan Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan tiga pihak lain sebagai tersangka, di kantor KPK Jakarta, Selasa malam (13/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN) sebagai tersangka. Selain Widya, penyidik juga menetapkan beberapa pihak lain,&nbsp; di antaranya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Tuti Atika (TA), Advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai tersangka. Keempat pihak tersebut, ditetapkan tersangka, usai ditangkap KPK di beberapa tempat terpisaha pada Senin kemarin(12/3). "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," terang Wakil Ketua KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">Basaria Panjaitan</a>, dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) malam. Widya sebut Basaria, diduga menerima uang senilai Rp 30 Juta dari Advokat Agus untuk bisa mengabulkan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian peminjaman hutang. "Pemberian suap diberikan terkait gugatan perdata perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/Pn.Tng dengan pihak tergugat Hj. M, cs," terang Basaria. Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">Agus </a>dan<a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank"> Saipuddin </a>disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana. Sementara sebagai pihak penerima <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">Widya</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">Tuti </a>disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHpidana.

KPK Tetapkan Hakim Cantik PN Tangerang Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkuak-ternyata-hakim-cantik-yang-di-ott-kpk-tengah-dipantau-ky_m_1520940591_195670.jpeg" alt="Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang WWN terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/3) kemarin, lantaran diduga menerima suap atas perkara perdata yang tengah ditanganinya. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, pihaknya sejak awal telah memantau hakim cantik ini lantaran terdapat laporan terhadapnya. "Pernah dilaporkan ke KY sebanyak satu kali," kata Farid saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/3). Oleh karena itu, Farid menyebut pihaknya tengah memantau hakim WWN atas persidangan yang tengah diurusnya dalam soal perkara pidana. "Hakim tersebut sedang dipantau sidangnya dalam perkara pidana," ucap Farid. Meski demikian, kata Farid, hal tersebut berbeda atas tindakan OTT yang dilakukan lembaga antirasuah terkait dugaan menerima suap perkara perdata. "Yang di OTT perdata, yang minta dipantau pidana," jelasnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Tangerang, Senin (12/3) petang kemarin. Dalam operasi senyap kali ini, KPK menangkap tujuh orang. Dua di antaranya aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. "Sejak sore menjelang magrib tadi telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam. Ketujuh orang tersebut terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan pengusaha. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap putusan perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang.

Terkuak! Ternyata Hakim Cantik yang Di-OTT KPK Tengah Dipantau KY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-cantik-yang-ditangkap-kpk-mantan-ketua-pengadilan-negeri_m_1520940706_195619.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang berinisial WWN terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap lantaran diduga menerima uang suap terkait kasus perdata yang tengah ditanganinya. Menanggapi hal itu, Humas PN Tangerang, Irfan Serigar menyatakan, hakim yang ditangkap oleh lembaga antirasuah tergolong senior dan biasa mengurus perkara perdata. "Saya kira cukup senior ya karena golongannya sudah 4C," kata Irfan saat dikonfirmasi, Selasa (13/3). Menurut Irfan, hakim tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, Lampung Tengah pada 2014 hingga 2016. "Dulu pernah menjabat di PN Gunung Sugih," ungkap Irfan. Meski demikian, Irfan tidak mengetahui berapa orang yang ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait penyuapan hakim. "Saya tidak mengetahui pasti, tapi yang saya baca di media ada pengacara, pihak swasta dan lainnya," ucap Irfan. Lebih jauh, Irfan enggan menjelaskan secara detail terkait kronologi penangkapan hakim dan panitera di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/12/195427/kpk-tangkap-hakim-dan-panitera-pn-tangerang" target="_blank">PN Tangerang</a> yang berlangsung pada Senin (12/3) kemarin. "Nanti untuk lebih jelasnya kita tunggu saja dari KPK," jelas Irfan. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Tangerang, Senin (12/3) petang kemarin. Dalam operasi kali ini, KPK menyasar tujuh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. "Sejak sore menjelang Magrib tadi telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam. Ketujuh orang tersebut terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan pengusaha. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap putusan perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang.

Hakim Cantik yang Ditangkap KPK, Mantan Ketua Pengadilan Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditangkap-kpk-segini-harta-hakim-cantik-pn-tangerang_m_1520940844_195578.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berinisial WWN. Dia ditangkap Tim Satgas Penindakan KPK pada Senin (12/3) kemarin. WWN bersama seorang panitera berinisial TA dan pengacara berinisial HMS diciduk lantaran diduga kedapatan melakukan transaksi suap-menyuap. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/, diketahui Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berinisial <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">WWN</a> tersebut terungkap memiliki kekayaan sebesar Rp 2,72 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi seluruh harta benda yang dilaporkan WWN pada 19 Desember 2016. Sementara pada 31 Juli 2001 ia memiliki harta sebesar Rp 171 juta Dari laporan LHKPN terbarunya ini. Harta HWN meningkat sebesar hampir Rp 2,6 miliar lebih dalam kurun waktu 15 tahun. Dari data tersebut, WWN tercatat memiliki harta tidak bergerak dan bangunan sebesar Rp 1,3 miliar berjumlah 8 buah, yang terdiri atas tanah kosong dan bangunan rumah yang tersebar di beberapa wilayah di Semarang dan Batam. Untuk harta bergerak, terungkap memiliki empat buah mobil merek Suzuki Carry, Toyota Corolla, Suzuki Aerio, dan Toyot Avanza senilai Rp 382 juta. Sementara untuk harta lainnya logam mulia senilai Rp 309 juta. Untuk harta lain seperti giro dan kas sebesar Rp 723 juta. Namun, WWN memiliki utang senilai Rp 27 juta. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Tangerang, Senin (12/3) petang kemarin. Dalam operasi kali ini, KPK menyasar tujuh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. "Sejak sore menjelang Magrib tadi, telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam. Ketujuh orang tersebut terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan pengusaha. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap putusan perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ditangkap KPK, Segini Harta Hakim Cantik PN Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-profil-hakim-cantik-yang-ditangkap-kpk_m_1520941050_195573.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (12/3). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Tangerang, tim berhasil menciduk seorang hakim dan panitera di PN Tangerang, pengacara, dan beberapa pihak lain. "Tujuh&nbsp;orang tersebut unsurnya hakim, panitera, penasihat hukum, dan swasta," terang Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin malam (12/3). Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, para pihak yang ditangkap antara lain hakim berinisial WWN, kemudian panitera berinisial TA, selanjutnya seorang pengacara berinisial HMS dan stafnya berinisial AW. Selain itu, tim KPK juga membekuk beberapa pihak lain yang diduga turut serta dalam tindak pidana suap-menyuap. Dari laman website PN Gunung Sugih, sebelumnya hakim cantik berinisial WWN tercatat sebagai Ketua PN Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa tahun memimpin, pada April 2016, dia kemudian digantikan oleh koleganya Agus Komarudin. Kini ia tercatat sebagai hakim di PN Kelas IA khusus Tangerang.&nbsp; Saat ini, para pihak yang ditangkap karena diduga terkait pengurusan perkara perdata di PN Tangerang ini tengah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam. Pemeriksaan dilakukan guna kepentingan penyidikan. Sebelumnya diberitakan, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/12/195428/ketua-kpk-benarkan-tangkap-hakim-dan-panitera-pn-tangerang" target="_blank">operasi tangkap tangan</a> (OTT) Senin (12/3) petang. Dalam operasi senyap kali ini, tim yang berasal dari direktorat penindakan tersebut mengamankan seorang&nbsp;hakim&nbsp;di wilayah Tangerang. "Hakim yang ditangkap," tutur sumber internal KPK kepada&nbsp;JawaPos.com&nbsp;ketika dikonfirmasi. Selain menangkap seorang hakim, dalam OTT tersebut, tim juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dalam dugaan kasus dugaan suap-menyuap. Mereka antara lain seorang yang berprofesi sebagai hakim, panitera, dan pihak&nbsp;pengacara yang diduga sebagai pihak penyuap.

Ini Profil Hakim Cantik yang Ditangkap KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim wahyu widya nurfitri

Berita Terkini