<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/website-fraksipancom-20-3561638348.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. (Fraksi PAN)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. (Fraksi PAN)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peristiwa kebakaran rumah yang menimpa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatra Utara, Khamazaro, menyita perhatian publik.</p> <p>Sebab, kebakaran rumah yang menimpa Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan itu sempat dikait-kaitkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).</p> <p>Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengecam keras peristiwa kebakaran rumah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamazaro Waruwu. Ia menilai kebakaran tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai insiden biasa.</p> <p>&ldquo;Ini bukan lagi intimidasi, tetapi kejahatan terencana yang bisa mengancam keselamatan jiwa hakim dan keluarganya. Karena itu, aparat kepolisian harus segera melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini,&rdquo; kata Sudding kepada wartawan, Kamis (6/11).</p> <p>Sudding menekankan, insiden ini menjadi ujian bagi keteguhan penegakan hukum di tengah bayang-bayang tekanan terhadap aparat peradilan.</p> <p>Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menurunkan tim investigasi khusus dan memastikan proses penyelidikan berlangsung transparan serta profesional.</p> <p>&ldquo;Kasus ini tidak boleh berhenti pada kesimpulan &lsquo;kebakaran biasa&rsquo;. Konteksnya menyentuh jantung sistem keadilan kita, dan publik berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sudding juga menegaskan pentingnya perlindungan sistemik terhadap hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara besar.</p> <p>Ia mendorong penerapan penuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta menjamin independensi peradilan sebagaimana amanat konstitusi.</p> <p>&ldquo;Ketika seorang hakim menunjukkan integritas dan ketegasan dalam mengungkap fakta korupsi, negara berkewajiban melindunginya. Penegakan hukum tidak boleh dibalas dengan ancaman terhadap keselamatan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Sudding menilai keberanian Hakim Waruwu dalam memimpin sidang perkara korupsi patut diapresiasi.</p> <p class="class-paragraph">Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian tersebut tidak boleh dibayar mahal dengan ancaman atau teror.</p> <p>Ia pun meminta Mahkamah Agung (MA) dan Polri meningkatkan sistem keamanan bagi hakim-hakim yang menangani perkara strategis dan bernilai tinggi.</p> <p>&ldquo;Perjuangan melawan korupsi akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum dibiarkan menghadapi ancaman sendirian. Negara harus memastikan bahwa keadilan tidak surut hanya karena kebenaran yang terancam,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Diketahui, rumah pribadi Hakim Khamazaro Waruwu yang berlokasi di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Selayang, Kota Medan, terbakar pada Selasa (4/11) pagi.</p> <p>Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang tidak berada di tempat, sehingga tidak ada korban jiwa.</p> <p>&nbsp;</p>

Kebakaran rumah Ketua Hakim Tipikor Medan, Khamazaro, jadi sorotan, Komisi III DPR minta penyelidikan tuntas.

Rumah Hakim Tipikor Medan Sumatra Utara Khamazaro Terbakar, Komisi III DPR Minta Polisi Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengamat hukum Masriadi Pasaribu menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah membongkar praktik suap yang dilakukan hakim di Pengadilan Tipikor.</p> <p>Masri mengatakan praktik rasuah oleh hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan sangat berbahaya. Apalagi mereka yang terlibat hakim terpilih, khusus menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).&nbsp;</p> <p>&rdquo;Miris jika hakim sudah korup, ini sangat berbahaya bagi sistem hukum dan keadilan. Sebab jelas hakim yang korup dapat mempengaruhi proses pengadilan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil,&rdquo; kata Masri dalam keterangan, Kamis (17/4).</p> <p>&rdquo;Ini sangat memprihatinkan. Hakim Tipikor seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberantas korupsi, namun jika mereka sendiri yang korup, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,&rdquo; tambah Masriadi Pasaribu.</p> <p>Masri menyebut sejumlah dampak akibat perilaku korup hakim. Pertama rusaknya kepercayaan masyarakat.</p> <p>&rdquo;Jika hakim Tipikor korup, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan,&rdquo; tandas Masriadi Pasaribu.</p> <p>Akibatnya bisa memunculkan korupsi yang lebih parah. Juga bisa disebut&nbsp;</p> <p>bentuk kegagalan Sistem Hukum. &rdquo;Hakim Tipikor korup, sistem hukum dapat gagal dalam menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi,&rdquo; ucap Masriadi Pasaribu.</p> <p>Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) ini mengatakan, kasus suap telah mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia. Di mana ternyata banyak para hakim yang justru melaksanakan praktik haram dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatan sebagai hakim.</p> <p>Dia menilai dengan penanganan kasus pembongkaran praktik korupsi dan suap hakim oleh Kejaksaan Agung bisa meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga tersebut, bahkan lebih baik ketimbang Polri maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Dengan dibongkarnya kasus-kasus yang melibatkan hakim sebagai pelaku yang nakal, akan membuat kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan meningkat. Hal ini menjadikan lembaga kejaksaan berada di depan KPK dan Polri dalam penanganan korupsi,&rdquo; tutur Masriadi Pasaribu.</p> <p>Kejagung menetapkan 7 tersangka, yakni WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, dan MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tiga hakim sebagai tersangka. Tiga hakim tersebut DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharuddin), dan AM (Ali Muhtarom). Ketujuh tersangka diduga terlibat suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (<em>ontslag</em>) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor <em>crude palm oil</em> (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.</p>

Pengamat hukum sampaikan apresiasi tinggi kepada Kejagung yang telah membongkar praktik suap hakim di Pengadilan Tipikor

Bongkar Suap Hakim Tipikor Bikin Kejagung Makin Dipercaya Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-HAKIM-AGUNG-GAZALBA-FED-1JPG-909517636.jpg" alt="Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata kaget dengan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menerima eksepsi atau nota keberatan Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh. Dalam putusan sela itu, hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan Gazalba Saleh dari tahanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai jaksa KPK tidak berwenang menuntut Gazalba Saleh dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak TPPU karena tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan terhadap Gazalba Saleh dari jaksa agung. Alex menilai, pertimbangan majelis hakim itu ngawur.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aduh, baru kali ini hakim Tipikor mengabulkan eksepsi terdakwa. Pertimbangannya pun menurut saya ngawur," kata Alex dikonfirmasi, Senin (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014696019/mel-mel-linda-eky-dan-vina-cirebon-ternyata-jalan-bareng-pada-malam-pembunuhan">Mel Mel, Linda, Eky, dan Vina Cirebon Ternyata Jalan Bareng pada Malam Pembunuhan</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, jika menggunakan logika sesuai pertimbangan hakim tersebut, perkara yang dituntut KPK selama 20 tahun juga tidak sah. Sebab, direktur penuntutan dan jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan sesuai amanat UU KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertimbangan hakim sama saja dengan mencabut kewenangan pimpinan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa KPK," tegas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pertimbangan hakim itu, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi jaksa-jaksa KPK. Hal ini karena jaksa bertanggungjawab kepada Jaksa Agung berdasarkan pendelegasian wewenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan putusan tersebut kewenangan penuntutan KPK yang diatur UU menjadi tidak ada," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan, putusan sela itu berdampak serius terhadap eksistensi KPK. Menurutnya, perkara-perkara yang ditangani KPK akan terhenti dengan putusan hakim tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi menurut saya ini putusan konyol," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu,&nbsp; KPK akan mengambil sikap setelah menerima salinan putusan sela Gazalba Saleh ini. Alex meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menerima eksepsi Gazalba Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Direktur penuntutan KPK direkrut lewat proses rekruitmen. Direktur penuntutan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan. SK selaku direktur penuntutan ditandatangani oleh pimpinan, bukan oleh jaksa agung," cetus Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebelumnya menerima nota keberatas alias eksepsi Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menyatakan, Jaksa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap Gazalba Saleh. Pasalnya, Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Hakim Agung dari Jaksa Agung RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi ini tidak masuk kepada pokok perkara, biar saya jelaskan, ini hanya persyaratan (harus dimiliki Jaksa) kalau ada surat itu (delegasi Jaksa Agung), sudah ada surat itu bisa diajukan lagi,&rdquo; ucap Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi hanya formalitasnya saja, karena ini yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kami pertimbangkan dan putusannya seperti itu,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hakim, meski KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan fungsi penuntutan, tetapi jaksa yang ditugaskan di KPK dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi, sesuai dengan asas single procession system.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, surat perintah Jaksa Agung RI tentang penugasan jaksa untuk melaksanakan tugas di lingkungan KPK dalam jabatan Direktur Penuntutan pada Sekretaris Jenderal KPK tidak definitif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, jika Jaksa KPK tidak memperoleh pendelegasian wewenang sebagai penuntut umum dari Jaksa Agung maka Jaksa KPK tidak bisa melakukan penuntutan terhadap Hakim Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan tim hukum Gazalba yang menilai Jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan terhadap Gazalba Saleh dari Jaksa Agung. Adapun ketentuan menuntut Hakim Agung ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi hanya alasan pendapatan majelis hakim terhadap adanya UU nomor&nbsp; 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung RI,&rdquo; tegas Hakim Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kira-kira begitu ya penuntut umum, silakan dilengkapi surat surat nya, administrasinya, pendelegasian nya, kalau ada, diajukan lagi bisa kok. Ini hanya formalitas saja,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan tindak pidak pidana pencucian uang (TPPU) oleh JPU KPK. Gazalba didakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyad menerima Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad terkait pengurusan perkara kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 3679 K/PID.SUS-LH/2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani sejak 2020 sampai dengan 2022.&nbsp;Gazalba menerima sebesar Rp 37 miliar dari Jaffar Abdul terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali (PK). Uang itu diterima Gazalba bersama advokat Neshawaty Arsjad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba juga disebut menerima gratifikasi dari 2020 sampai 2022 sebesar SGD 18.000 sebagaimana dakwaan pertama, dan penerimaan lain SGD 1.128.000. Kemudian, USD 181.000, serta Rp 9.429.600.000.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba turut membelanjakan, membayarkan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaannya. Gazalba Saleh disebut telah membeli satu unit Toyota New Alphard, satu bidang tanah dan bangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu bidang tanah dan bangunan di Tanjungrasa Kabupaten Bogor, satu bidang tanah dan bangunan di Citra Grand Cibubur Cluster Terrace Garden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian membayarkan pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) satu unit rumah di Sedayu City Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 sejumlah Rp 2,9 miliar. Selain itu, menukarkan mata uang asing SGD 139.000 dan USD 171.100&nbsp; menjadi mata uang rupiah sejumlah Rp 3.963.779.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, total penerimaan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan Gazalba Saleh seluruhnya sebesar Rp 62,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wakil KPK Alexander Marwata kaget dengan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menerima eksepsi Gazalba Saleh.

PN Jakpus Perintahkan Bebaskan Gazalba Saleh, KPK: Baru Kali Ini Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi, Ngawur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211008-WA0010_1-1.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Sahlan Efendi (menunjuk) memimpin sidang lapangan, di lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Jumat (8/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Sahlan Efendi (menunjuk) memimpin sidang lapangan, di lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Jumat (8/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar pemeriksaan fisik pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Pemeriksaan dilaksanakan di Jalan H Bastari, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Jumat (8/10).<br /> <br /> Pemeriksaan tersebut merupakan bagian untuk melengkapi berkas perkara empat terdakwa (Eddy Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.<br /> <br /> Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Khaidirman seperti dilansir dari <em>Antara</em> mengatakan, majelis hakim memeriksa secara langsung kondisi fisik bangunan masjid dan menyesuaikan batas luas alas tanah kompleks masjid dengan data yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu, majelis hakim dipimpin Sahlan Efendi, beranggotakan hakim Abu Hanifa dan hakim Waslam Maqsid.<br /> <br /> Selain itu didampingi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel beserta kuasa hukum masing-masing terdakwa dan petugas BPN. ”Digelar untuk memastikan secara langsung kondisi fisik bangunan, sebab dalam persidangan sebelumnya majelis hakim hanya melihat foto atau dokumen saja terkait masjid ini,” kata Khaidirman pada Jumat (8/10).<br /> <br /> Dari hasil sidang lapangan itu, menurut dia, semua akan menjadi jelas lalu diharapkan dapat menjadi salah satu acuan majelis untuk menentukan konstruksi hukum atas keempat terdakwa tersebut. ”Setelah secara bersama-sama melihat langsung kondisi fisik di lapangan diharapkan semuanya jadi lebih jelas,” ujar Khaidirman.<br /> <br /> Berdasar fakta persidangan, pada Selasa (31/8), diketahui status kepemilikan tanah yang menjadi tempat berdirinya Masjid Raya Sriwijaya itu diduga sudah bermasalah sejak proses pembangunan mulai dilakukan.<br /> <br /> JPU Kejati Sumsel Naimullah mengatakan, pada 2015, Pemprov Sumsel pernah digugat masyarakat yang menganggap memiliki hak atas tanah di lokasi tempat berdirinya masjid, di Jalan H Bastari, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Hasil gugatan, masyarakat menang pada tingkat Mahkamah Agung (MA), sehingga masyarakat mendapatkan kekuatan hukum terhadap tanah tersebut.<br /> <br /> ”Lahan tersebut sengketa. Sudah diputus dan dimenangkan masyarakat,” terang Naimullah.<br /> <br /> Setelah dinyatakan kalah atas gugatan tersebut, Pemprov Sumsel mengambil kebijakan melakukan skema ganti rugi atas lahan masyarakat tersebut senilai Rp 13 miliar. Namun, berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan JPU diketahui sampai saat ini inisiasi ganti rugi lahan tersebut belum terpenuhi.<br /> <br /> Ketua Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya periode 2020 Zainal Effendi Berlian yang bersaksi dalam sidang tersebut mengungkapkan, desain pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berada dalam satu kompleks dengan Islamic Center dengan luas lahan sembilan hektare dari jumlah keseluruhan 15 hektare. Dari sembilan hectare tersebut setelah dilakukan pengukuran ulang BPN Provinsi Sumsel, lahan yang merupakan hak pemprov hanya seluas 2 ha, sedangkan selebihnya milik masyarakat.<br /> <br /> ”Bahkan BPK dan inspektorat turun membuktikan legalitas tanah itu,” ujar Zainal.<br /> <br /> Menurut dia pula, pembangunan masjid yang digadang-gadang terbesar se Asia itu sempat ada inisiasi untuk dilanjutkan Pemprov Sumsel saat ini. Namun, karena permasalahan tanah belum selesai, kemudian penyidik Kejati Sumsel mengungkap indikasi tindak pidana korupsi, pembangunannya tertunda.<br /> <br /> ”Semua berharap kasus ini dapat segera selesai, sehingga pembangunan masjid kebanggaan Sumatera Selatan bisa dilanjutkan,” kata Zainal.

Majelis Hakim Gelar Pemeriksaan Fisik Lokasi Masjid Raya Sriwijaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte divonis empat tahun pidana penjara serta denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.<br /> <br /> Jenderal polisi bintang dua itu dinilai telah merusak citra, wibawa dan nama baik Polri. Karena telah menerima suap dari terpidana kasus hak tagih bank Bali Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.<br /> <br /> "Perbuatan terdakwa sebagai anggota Polri dapat menurunkan citra, wibawa, dan nama baik Polri," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).<br /> <br /> Hal itu tertuang dalam pertimbangan yang memberatkan vonis Irjen Napoleon Bonaparte. Selain itu, Napoleon juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Bahkan hakim juga menilai, sikap Napoleon selama menjalani persidangan tidak kesatria. Karena meski berstatus aparat penegak hukum, Napoleon tidak mengakui perbuatannya.<br /> <br /> "Terdakwa tidak kesatria, ibarat lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi menyangkali perbuatannya. Serta, terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini," cetus Hakim Damis.<br /> <br /> Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Napoleon dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan. Serta belum pernah dijatuhi hukum pidana.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/"><b>Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/"><b>Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</b></a></span></p><br /> <p class="p3"><span class="s2"> </span>"Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama lebih dari 30 tahun. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan selama persidangan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam, alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar," ujar Hakim Damis.</p><br /> Oleh karena itu, atas dasar itu hakim menilai tuntutan tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) sangat ringan. Sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa.<br /> <br /> "Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya. Menurut hemat majelis hakim, pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana," tegas Hakim Damis.<br /> <br /> Diketahui, Napoleon Bonaparte divonis melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terima Suap dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Tidak Kesatria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Muhammad Damis mempertimbangkan penangguhan penahanan terdakwa penghampusan red notice, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Pernyataan ini disampaikan majelis hakim menjawab permintaan penasihat hukum Napoleon terkait penangguhan penahanan.<br /> <br /> "Sehubungan dengan permintaan soal penangguhan penahanan untuk sementara majelis belum dapat pertimbangkan permohonan tersebut," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis di PN Tipikor Jakarta, Senin (16/11).<br /> <br /> Mendengar pernyataan hakim, tim kuasa hukum Napoleon, Santrawan Paparang menerima keputusan majelis hakim tersebut. Menurutnya baik menerima maupun menolak permohonan penangguhan penahanan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.<br /> <br /> "Kami tim penasihat hukum sudah mengajukan dan kewenangan dari majelis untuk mempertimbangkan. Ke depan kita akan lihat sama-sama," tegas Santrawan.<br /> <br /> Untuk diketahui, Irjen Pol Napoleon Bonaparte kini ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim setelah dua bulan terseret kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri. Sebab, saat itu Napoleon menjabat sebagai Kepala Hubungan Internasional Mabes Polri.<br /> <br /> Dalam perkara ini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Uang suap itu diduga dilakukan untuk menghapus nama nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.<br /> <br /> Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.<br /> <br /> Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Irjen Napoleon Bonaparte

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/komisi-yudisial.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kelulusan tahap tiga terkait seleksi kesehatan dan kepribadian terhadap empat orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, ada juga empat orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA dari unsur Apindo dan SP/SB. Kedelapan hakim yang lulus berhak mengikuti tes seleksi wawancara.<br /> <br /> "Para calon yang lulus tersebut berhak mengikuti seleksi wawancara pada Jumat, 15 November 2019 untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA dan Senin, 18 November 2019 untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA," ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Aidul Fitriciada Azhari di Gedung KY, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).<br /> <br /> Aidul menjelaskan, berdasarkan jenis kelamin, sebanyak empat orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA merupakan laki-laki, sementara tiga orang calon hakim ad hoc Tipikor di MA merupakan laki-laki dan satu orang perempuan calon hakim ad hoc Tipikor di MA.<br /> <br /> Berdasarkan kategori pendidikan, ada tiga orang bergelar doktor dan satu orang lainnya bergelar magister untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA. Sementara latar belakang pendidikan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA bergelar doktor sebanyak satu orang dan bergelar magister sebanyak tiga orang.<br /> <br /> Diketahui, kebutuhan untuk hakim ad hoc pada MA berjumlah sembilan orang dengan rincian tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan enam hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.<br /> <br /> "Untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak tiga orang dan  Serikat Pekerja/Serikat Buruh berjumlah tiga orang," pungkas Aidul.

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, KY Loloskan 8 Calon Hakim Ad Hoc

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/setnov-diperlakuan-istimewa-saat-sidang-gmpg-akan-laporkan-ke-ky_m_166416.jpeg" alt="Mantan tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto saat menjadi saksi di sidang Andi Narogong di Pengadilan Tipikor" width="100%">
<figcaption>Mantan tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto saat menjadi saksi di sidang Andi Narogong di Pengadilan Tipikor</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR Setya Novanto &lrm;lagi-lagi mengelabui awak media. Sebab dia keluar lewat pintu yang diperuntukan untuk majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.</p><br /> <p>Menanggapi hal itu, Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Almanzo Bonara menduga, Setya Novanto mendapatkan keistimewaan dari majelis hakim.&nbsp;</p><br /> <p>Pasalnya, dia diizinkan tidak lewat pintu seperti para tersangka, saksi, ataupun terdakwa lainnya. Dia malah lewat pintu &lrm;majelis hakim.</p><br /> <p>"Setiap warga negara setara di mata hukum, jadi tidak boleh ada perbedaan, dan kenapa Novanto ini dilakukan istimewa," tegas Almanzo kepada <em>JawaPos.com,</em> Jumat (3/11).</p><br /> <p>Oleh sebab itu, Almanzo mengaku GMPG dalam waktu dek&lrm;at akan mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk mengadukan mengenai keistimewaan dari Ketua Umum Partai Golkar ini.</p><br /> <p>"Kami akan melakukan aduan kepada KY, konsultasi dengan KY untuk mengawal kasus ini," katanya.</p><br /> <p>Menurut dia, pelaporan ke KY ini karena untuk mengawal proses sidang dalam kasus e-KTP, yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.&lrm;&nbsp;</p><br /> <p>"Karena masyarakat perlu mendapatkan hukum seadil-adilnya, apalagi ini terkait mega skandal korupsi&lrm;," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan saksi Setya Novanto&nbsp;sempat diskors pada pukul 11.30 tadi. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.</p><br /> <p>Ketika itu, puluhan awak media telah menanti Novanto untuk dilakukan sesi wawancara, tapi ditunggu sekian lama, Novanto tak kunjung muncul.</p><br /> <p>Beberapa kamera dan alat rekam sudah disiapkan awak media. &lrm;Barikade ketat pun dibentuk awak media agar tak ada celah bagi Ketua DPR tersebut 'kabur' sebelum memberikan pernyataan.</p><br /> <p>Namun, sayangnya puluhan awak media itu tak dapat apa-apa.&lrm; Novanto ternyata meninggalkan ruang sidang melalui pintu yang disediakan untuk majelis hakim keluar dan masuk.</p><br /> <p>Sesuai sidang sebelumnya untuk perkara e-KTP, sepertinya baru Novanto, saksi yang keluar dari ruang sidang melalui akses khusus &lrm;bagi Majelis Hakim itu.</p><br /> <p>Seolah tak percaya dengan 'kesaktian' Novanto yang lolos dari ruang sidang, beberapa awak media pun kembali melongok ke ruang sidang. Benar saja, Ketua Umum Partai Golkar tersebut sudah tak ada di ruang sidang.</p><br /> <p>Sebelumnya, selama persidangan, Novanto dicecar oleh majelis hakim seputar pengetahuan dirinya dalam kasus &lrm;yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, saat memberikan kesaksian, pria yang menjabat Ketua Fraksi&lrm; Partai Golkar sewaktu proyek e-KTP dibahas di Komisi II DPR itu lebih banyak menjawab tidak tahu.</p><br /> <p></p>

Setnov Diperlakuan Istimewa Saat Sidang, GMPG Akan Laporkan ke KY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-ott-lagi-komisi-iii-dpr-hakim-dan-panitera-kurang-pengawasan_m_155709.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Hakim dan panitera kembali terciduk oleh Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini menyasar hakim di Bengkulu.</p><br /> <p>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan prihatin, karena lagi-lagi ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Apalagi itu diduga suap dalam penanganan kasus perkara.</p><br /> <p>Oleh sebab itu dia meminta kepada Mahkamah Agung (Agung) mengevaluasi model pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan selama ini.</p><br /> <p>"Sepertinya para hakim dan panitera kurang mendapat pengawasan dan pembinaan yang maksimal," ujar Nasir saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (7/9).</p><br /> <p>Menurutnya, kejadian OTT terhadap oknum hakim dan panitera menunjukkan bahwa integritas yang belum menjadi 'mainstream' di dunia peradilan.</p><br /> <p>Bahkan ungkap dia, mewujudkan peradilan yang agung yang selama ini menjadi impian rakyat masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus menjadi perhatian serius.</p><br /> <p>"Kalau tidak segera disikapi serius, saya khawatir upaya pembenahan dan pembangunan institusi peradilan bagaikan arang habis besi binasa," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan OTT di wilayah Bengkulu. Dalam operasi senyap tersebut, tim lembaga antirasuah tersebut berhasil mengamankan seorang hakim, panitera dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai penyuap hakim tersebut.</p><br /> <p>&ldquo;Ya ada OTT di Bengkulu,&rdquo; tutur sumber internal JawaPos.com Kamis (7/9) pagi.</p><br /> <p>Hal senada juga dibenarkan sumber lain.&rdquo;Iya hakim PN. Bengkulu (di OTT),&rdquo; imbuhnya.</p><br /> <p>Dalam penangkapan yang dilakukan Kamis (7/9) pagi tersebut, tim berhasil mengamankan barang bukti uang dugaan suap senilai ratusan juta.&rdquo; Duitnya (uang suap) Rp 125 juta,&rdquo; papar sumber tersebut.</p><br /> <p>Namun, itu belum termasuk komitmen fee yang dijanjikan pihak penyuap untuk &lsquo;mengamankan&rsquo; perkara dugaan korupsi yang ditangani hakim tersebut.&lrm;</p>

KPK OTT Lagi, Komisi III DPR: Hakim dan Panitera Kurang Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/benarkan-ott-di-bengkulu-kpk-tentukan-status-hukum-dalam-24-jam_m_155662.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Bengkulu. Adapun operasi itu digelar semalam.</p><br /> <p>"Benar, tadi malam tim KPK lakukan OTT di Bengkulu," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/9).</p><br /> <p>Dia menjelaskan, OTT tersebut dilakukan karena KPK mendapat informasi dari masyarakat. Setelah dicek di lapangan, benar saja, ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat.</p><br /> <p>"Diamankan sejumlah orang dan sejumlah uang di lokasi," jelasnya.</p><br /> <p>Saat ini, katanya proses pemeriksaan awal masih berlangsung di Polda Bengkulu. Sejumlah pihak yang tertangkap tangan tersebut rencananya akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses lanjutan.</p><br /> <p>"Dalam waktu paling lambat 24 jam, KPK akan tentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut," pungkasnya.</p><br /> <p>Sementara diketahui dari sumber JawaPos.com, dalam penangkapan yang dilakukan Kamis(7/9) pagi tersebut, seorang hakim, panitera dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai penyuap hakim tersebut telah diamankan. Tim penyidik KPK juga berhasil menyita barang bukti uang dugaan suap senilai ratusan juta. "Duitnya( uang suap) Rp 125 juta," papar sumber tersebut.</p>

Benarkan OTT Di Bengkulu, KPK Tentukan Status Hukum dalam 24 Jam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim tipikor

Berita Terkini