<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-jepara-dan-hakim-pn-semarang-belum-ditahan-ini-kata-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. Basaria mengatakan jika KPK masih melakukan pemeriksaan maraton, sebelum menahan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. Basaria mengatakan jika KPK masih melakukan pemeriksaan maraton, sebelum menahan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Jepara periode 2017-2022 Ahmad Marzuqi resmi menyandang status tersangka. Ahmad diduga menyuap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito. Hanya saja, hingga kini Ahmad belum ditahan. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaidtan mengaku pihaknya belum melakukan penahanan, termasuk pada Lasito, lantaran masih perlu melakukan pemeriksaan maraton terhadap saksi. "Untuk tersangka yang ditetapkan yaitu AM (Ahmad Marzuqi) dan LAS (Lasito) belum ditahan karena sekarang tim kita masih ada di lapangan sekarang, masih ada di Semarang, masih dilakukan secara maraton pemeriksaan," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/12). "Kemungkinan setelah itu baru mengarah pada tersangka," imbuhnya. Basaria sudah meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) agar memberikan pegawasan terhadap hakim. Karena, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi. "Dengan adanya pengawas pun masih ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk pribadi ataupun kelompoknya," jelas dia. Basaria menegaskan jika KPK sudah mempersiapkan rekomendasi pada MA terkait manajemen penanganan perkara. Di antaranya pola penunjukan majelis hakim, komunikasi dengan pihak eksternal, hingga sistem informasi pengadilan. "Selain itu, ada juga pola pengawasan di pengadilan, beban kerja Panitera dan Hakim. Rekomendasi tersebut lahir dari proses Kajian dan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Mahkamah Agung sebelumnya," tutupnya. Dalam kasus ini, Ahmad diduga memberi suap pada Lasito agar lepas dari status tersangka melalui praperadilan. Ahmad, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), mengajukan praperadilan yang dipegang Lasito. Untuk memuluskan niatnya, agar terbebas dari status tersangka itu, maka Ahmad menyuap Lasito.

Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang Belum Ditahan, Ini Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kena-ott-kpk-ma-tak-segan-copot-2-ketua-pn_m_-1.jpg" alt="Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)" width="100%">
<figcaption>Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino. Itu menyusul adanya OTT KPK yang menyeret dua hakim dan panitera pengganti. Mereka adalah Iswahyu Widodo, Irawan, dan Muhammad Ramadhan. Iswahyu dan Irawan merupakan hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan. Sedangkan Ramadhan panitera pengganti PN Jakarta Timur yang pernah ditugaskan di PN Jakarta Selatan. "Jelas ini akan dievaluasi oleh Bawas MA apakah pimpinan pengadilan sudah sesuai apa nggak dengan prosedur MA," kata Juru Bicara MA Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11). Suhadi menjelaskan, Bawas MA akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pimpinan lembaga peradilan. Sebab kesalahan yang dilakukan bawahannya menjadi tanggung jawab pimpinan. "Dia punya kewajiban untuk membina dan mengawasai para anggotanya, Bawas MA akan memeriksa apakah pernah rapat pimpinan dan lainnya," ucap Suhadi. Jika ditemukan ketidakdisiplinan terhadap dua pimpinanan lembaga peradilan tersebut, kata Suhadi, MA tak segan memutasi jabatan keduanya. "Tapi kalau dia kurang lakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi dicopot, tapi itu akan diproses oleh MA," pungkasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka suap. Suap terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu KPK juga menjadikan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Adapun dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah Advokat Arif Fitrawan (AF), dan Martin P Silitonga (MPS). Arif dan Martin memberi suap sekitar Rp 600 juta kepada Hakim Iswahyu dan Hakim Irwan melalui Ramadhan. Uang itu diberikan guna mempengaruhi putusan sela dan putusan akhir dalam perkara gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM, oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.

Hakim Kena OTT KPK, MA Tak Segan Copot 2 Ketua PN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kena-ott-kpk-ma-tak-segan-copot-2-ketua-pn_m_.jpg" alt="Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)" width="100%">
<figcaption>Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino. Itu menyusul adanya OTT KPK yang menyeret dua hakim dan panitera pengganti. Mereka adalah Iswahyu Widodo, Irawan, dan Muhammad Ramadhan. Iswahyu dan Irawan merupakan hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan. Sedangkan Ramadhan panitera pengganti PN Jakarta Timur yang pernah ditugaskan di PN Jakarta Selatan. "Jelas ini akan dievaluasi oleh Bawas MA apakah pimpinan pengadilan sudah sesuai apa nggak dengan prosedur MA," kata Juru Bicara MA Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11). Suhadi menjelaskan, Bawas MA akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pimpinan lembaga peradilan. Sebab kesalahan yang dilakukan bawahannya menjadi tanggung jawab pimpinan. "Dia punya kewajiban untuk membina dan mengawasai para anggotanya, Bawas MA akan memeriksa apakah pernah rapat pimpinan dan lainnya," ucap Suhadi. Jika ditemukan ketidakdisiplinan terhadap dua pimpinanan lembaga peradilan tersebut, kata Suhadi, MA tak segan memutasi jabatan keduanya. "Tapi kalau dia kurang lakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi dicopot, tapi itu akan diproses oleh MA," pungkasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka suap. Suap terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu KPK juga menjadikan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Adapun dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah Advokat Arif Fitrawan (AF), dan Martin P Silitonga (MPS). Arif dan Martin memberi suap sekitar Rp 600 juta kepada Hakim Iswahyu dan Hakim Irwan melalui Ramadhan. Uang itu diberikan guna mempengaruhi putusan sela dan putusan akhir dalam perkara gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM, oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditahan-hakim-irwan-dan-iswahyu-widodo-diam-seribu-bahasa_m_.jpg" alt="DITAHAN: Hakim PN Jakarta Selatan Irwan saat akan ditahan, Kamis (29/11) dini hari" width="100%">
<figcaption>DITAHAN: Hakim PN Jakarta Selatan Irwan saat akan ditahan, Kamis (29/11) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Usai Ditetapkan tersangka, sejumlah hakim dan pihak lain yang terjaring dalam operasi tangkap tangan(OTT) langsung dilakukan penahanan. Mereka ditahan di beberapa tempat terpisah selam 20 hari ke depan untuk pentingan penyidikan. Dikonfirmasi terkait penahanannya oleh KPK, Hakim Irwan yang keluar terlebih dahulu dari ruang penyidikan sekitar pukul 00.00 11 WIB enggan berbicara apapun kepada awak media. Dia terus berjalan menembus kerumunan awak media yang terus mencecarnya dengan beragam pertanyaan. Hal senada juga dilakukan tersangka Arif Fitrawan saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Dia terus diam mengunci mengunci mulutnya. Tak lama kemudian, turun tersangka Muhammad Ramadhan sekitar pukul 01.01 WIB. Sama seperti keduanya, Ramadhan juga ikut bungkam. Tak lama kemudian, Hakim Iswahyu Widodo turun sekitar pukul 01.15 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK oranye. Sama seperti tersangka lainnya, hakim senior ini pun tak memberikan komentar kepada awak media. Dalam kasus ini, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang gelar di Jakarta. Kelima tersangka ini terdiri dari dua hakim, satu orang panitera pengganti, satu orang pengacara dan satu orang dari pihak swasta. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, di kantornya, Rabu malam (28/11). Penetapan tersangka ini kata Alex, dilakukan usai keenam pihak yang ditangkap menjalani pemeriksaan 1x24 jam dan dilanjutkan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PN Jakarta Selatan tahun 2018. Diduga sebagai penerima IW, I, MR. Sementara diduga sebagai pemberi AF, MPS," jelasnya. Adapun, beberapa pihak yang dijadikan tersangka antara lain IW (Iswahyu Widodo, Hakim PN Jakarta Selatan/Ketua Majelis Hakim), I (Irwan, Hakim PN Jaksel), MR (Muhammad Ramadhan, Panitera Pengganti PN Jaktim), AF (Arif Fitrawan, pengacara) dan MPS (Martin P Silitonga, swasta). Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima Iswahyu, Irwan dan Muhammad Ramadhan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi Arif Firrawan dan Martin P Silitonga dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditahan, Hakim Irwan dan Iswahyu Widodo Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kembali-di-ott-kpk-ky-memang-sulit-mencari-solusinya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap enam pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jakarta. Dalam operasi senyap itu, ada dua hakim PN Jaksel yang diduga diamankan oleh lembaga antikorupsi ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut adanya dugaan proses transaksi atau suap menyuap yang membuat tim KPK menangkap dua hakim dan pihak lain seperti panitera dan pengacara. Diketahui, dua hakim yang diduga tertangkap dalam operasi senyap ini berinisial RIW dan I. Dia merupakan Hakim Pengadilan PN Jaksel. Perihal rekam jejak dua hakim yang diciduk KPK, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Maradaman Harahap belum bisa berkomentar lebih jauh. "Saya belum bisa jawab karena sedang di luar kota dan saya harus cek ke Biro Waskim," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (28/11). Kendati demikian, menurutnya, setiap mutasi atau sistem promosi semestinya Mahkamah Agung (MA) selalu melibatkan Komisi Yudisial (KY) mengingat KY selalu memiliki rekam jejak terhadap calon hakim. "Seharusnya MA melibatkan KY dalam sistem promosi dan mutasi hakim karena KY bisa menelusuri rekam jejak/tracrecord hakim terutama dikaitkan dengan laporan masyarakat yang masuk ke KY," imbuhnya. Dia pun menegaskan terhadap dua hakim yang diamankan KPK, ketika proses mutasi MA sama sekali tidak melibatkan KY. "Oh itu saya pastikan tidak melibatkan KY(saat mutasi dua hakim melibatkan KY pak?," tukasnya. Akan adanya hal tersebut, Maradaman mengaku kejadian OTT PN Jaksel yang menangkap dua hakim ini, merupakan pembelajaran penting bagi KY, agar harus sungguh-sungguh menelusuri rekam jejak calon hakim. "Kejadian ini sangat penting untuk kami cermati karena kebetulan saat ini KY sedang melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA)," ujarnya. "Saat ini saya dan tim ke Denpasar dalam rangka klarifikasi terhadap dua orang CHA yang berdomisili di Denpasar," tambahnya. Di lain pihak, ketika disinggung praktik korupsi yang melibatkan hakim kenapa terus berulang, Maradaman menjelaskan pihaknya tidak mungkin mengawasi para hakim selama 24 jam. Apalagi komisoner KY hanya terdiri dari 7 orang. "Memang sulit mencari cara atau solusinya, apalagi jumlah hakim ribuan dan tersebar di seluruh wilayah RI," tukasnya. Untuk itu, dia meminta MA dan KY agar meningkatkan sinergitas dan kerjasama bukan hanya dalam pengawasan tetapi juga dalam manajemen hakim.

Hakim Kembali Di-OTT KPK, KY: Memang Sulit Mencari Solusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kembali-di-ott-kpk-ky-memang-sulit-mencari-solusinya_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap enam pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jakarta. Dalam operasi senyap itu, ada dua hakim PN Jaksel yang diduga diamankan oleh lembaga antikorupsi ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut adanya dugaan proses transaksi atau suap menyuap yang membuat tim KPK menangkap dua hakim dan pihak lain seperti panitera dan pengacara. Diketahui, dua hakim yang diduga tertangkap dalam operasi senyap ini berinisial RIW dan I. Dia merupakan Hakim Pengadilan PN Jaksel. Perihal rekam jejak dua hakim yang diciduk KPK, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Maradaman Harahap belum bisa berkomentar lebih jauh. "Saya belum bisa jawab karena sedang di luar kota dan saya harus cek ke Biro Waskim," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (28/11). Kendati demikian, menurutnya, setiap mutasi atau sistem promosi semestinya Mahkamah Agung (MA) selalu melibatkan Komisi Yudisial (KY) mengingat KY selalu memiliki rekam jejak terhadap calon hakim. "Seharusnya MA melibatkan KY dalam sistem promosi dan mutasi hakim karena KY bisa menelusuri rekam jejak/tracrecord hakim terutama dikaitkan dengan laporan masyarakat yang masuk ke KY," imbuhnya. Dia pun menegaskan terhadap dua hakim yang diamankan KPK, ketika proses mutasi MA sama sekali tidak melibatkan KY. "Oh itu saya pastikan tidak melibatkan KY(saat mutasi dua hakim melibatkan KY pak?," tukasnya. Akan adanya hal tersebut, Maradaman mengaku kejadian OTT PN Jaksel yang menangkap dua hakim ini, merupakan pembelajaran penting bagi KY, agar harus sungguh-sungguh menelusuri rekam jejak calon hakim. "Kejadian ini sangat penting untuk kami cermati karena kebetulan saat ini KY sedang melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA)," ujarnya. "Saat ini saya dan tim ke Denpasar dalam rangka klarifikasi terhadap dua orang CHA yang berdomisili di Denpasar," tambahnya. Di lain pihak, ketika disinggung praktik korupsi yang melibatkan hakim kenapa terus berulang, Maradaman menjelaskan pihaknya tidak mungkin mengawasi para hakim selama 24 jam. Apalagi komisoner KY hanya terdiri dari 7 orang. "Memang sulit mencari cara atau solusinya, apalagi jumlah hakim ribuan dan tersebar di seluruh wilayah RI," tukasnya. Untuk itu, dia meminta MA dan KY agar meningkatkan sinergitas dan kerjasama bukan hanya dalam pengawasan tetapi juga dalam manajemen hakim.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-yang-ditangkap-kpk-ini-pernah-vonis-roro-fitria-4-tahun_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dua hakim PN Jakarta Selatan dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Selain hakim, turut serta diciduk seorang panitera, pengacara, dan pihak lainnya.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun&nbsp;JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim RIW yang turut diamankan. RIW merupakan salah satu hakim senior di lingkungan PN Jakarta Selatan. Selain itu, dia pernah menangani perkara kasus narkotika yang menjerat model dan pesinetron Roro Fitria. Dalam vonis yang dibacakan pada Kamis (18/10) lalu, RIW menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara kepada Roro. Selain itu, Roro juga diminta membayar denda senilai Rp 800 juta. Jika Roro tidak sanggup membayarnya, maka diganti&nbsp;pidana penjara selama tiga bulan. Roro, menurut RIW, dinilai&nbsp;terbukti bersalah melawan hukum melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika. Sehubungan dengan adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari di Jakarta terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. Dalam operasi senyap kali ini, sekitar 6 orang telah diamankan dan dibawa ke markas KPK. "KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan," tandasnya. Berbeda dengan Agus, Humas PN Jaksel Acmad Guntur mengaku belum mengetahui secara persis adanya kegiatan penindakan yang dilakukan KPK terhadap hakim di lingkungan kerjanya. "Ada beberapa hakim yang sampai saat ini belum masuk. Ini belum ada informasi apakah sakit atau apa," kilahnya kepada awak media.

Hakim yang Ditangkap KPK Ini Pernah Vonis Roro Fitria 4 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-dua-hakim-pn-jaksel-yang-ditangkap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan dua hakim dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Selain hakim, turut serta diciduk seorang panitera, pengacara dan pihak lainnya.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. "Ada sejumlah&nbsp; uang dalam bentuk dollar Singapura&nbsp; yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," terang juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/11). Terkait adanya OTT Ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. Dalam operasi senyap kali ini, sekitar 6 orang telah diamankan dan dibawa ke markas KPK."KPK Mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan," tandasnya. Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap dua hakim dan panitera, Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengaku belum mengetahui secara pasti perihal&nbsp;kegiatan penindakan yang dilakukan KPK. Dia pun belum bisa memastikan apakah benar ada hakim di lingkungan PN Jaksel yang diciduk tim lembaga antirasuah. "Ada beberapa hakim yang&nbsp;sampai saat ini belum masuk. Ini belum ada informasi apakah sakit atau apa,"&nbsp;kilahnya kepada awak media.

Ini Dua Hakim PN Jaksel yang Ditangkap KPK