<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-harta-peninggalan-suami-untuk-bayar-utang-cicih-didugat-anaknya_m_190665.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) telah menjatuhkan hukuman dua tahun nonpalu terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memutuskan penundaan Pemilu 2024. Majelis hakim yang dijatuhkan hukuman nonpalu itu terdiri dari T. Oyong, H. Bakri dan Dominggus Silaban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada pleno pengambilan putusan terkait dengan laporan masyarakat tersebut," kata juru bicara KY Miko Ginting dikonfirmasi, Selasa (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Miko menjelaskan, petikan putusan kode etik telah disampaikan oleh KY kepada pihak pelapor. Miko tak menjelaskan secara rinci terkait amar putusan kode etik hakim tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara itu, putusan lengkapnya disampaikan kepada Ketua MA. Jadi, materi putusan hanya ditujukan kepada pelapor dan Ketua MA," ucap Miko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pelapor yang melaporkan majelis hakim yang menyidangkan gugatan&nbsp;Nomor 757/Pdt.G/2022/PN&nbsp;Jkt.Pst, dilaporkan oleh oleh Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya saat itu, Pitra menyebut&nbsp;Pengadilan&nbsp;Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;telah melampaui kewenangannya, dalam mengadili perkara. Dia menilai, sengketa verifikasi administrasi partai politik peserta&nbsp;pemilu, merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya kira masyarakat Indonesia mengerti, terkait aturan hukum dan prosedur-prosedur bagian mengenai terkait dengan permasalahan parpol. Mana ada kaitan&nbsp;PN&nbsp;Jakpsu mengadili persoalan parpol, itu adalah kewenangannya administrasi negara, yaitu kewenangan PTUN," ucap Pitra di Gedung KY,&nbsp;Jakarta, Senin (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktisi hukum ini menyebut, putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan&nbsp;pemilu, melanggar konstitusi negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah jelas diatur konsitusi kita pemilihan umum itu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali dan lebih aneh lagi, di amar putusan poin 2, yang bersangkutan menyatakan penggugat adalah parpol. Sedangkan penggugat orang perorangan," beber Pitra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aneh nggak usah pengacara nggak usah sarjana hukum atau ahli hukum, apakah nama pribadi itu merupakan parpol. Kenapa hakim ini menyatakan ini paprol, sedangkan penggugat nama perserorangan ini. Disini tercatat mohon maaf nih Agus Priyono dan Dominggus Oktavinus Togu," pungkas Pitra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011784299/ari-wibowo-dan-inge-anugrah-malah-saling-tuding-soal-perselingkuhan">Ari Wibowo dan Inge Anugrah Malah Saling Tuding Soal Perselingkuhan</a></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buntut adanya putusan penundaan Pemilu 2024 itu, karena&nbsp;mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk&nbsp;Pemilu&nbsp;2024.&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;menghukum KPU untuk menunda proses tahapan&nbsp;Pemilu&nbsp;2024.</div>

"Sudah ada pleno pengambilan putusan terkait dengan laporan masyarakat tersebut," kata juru bicara KY Miko Ginting dikonfirmasi.

Hakim PN Jakpus yang Putuskan Penundaan Pemilu Dihukum Nonpalu Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Ketua-KY-Mukti-Fajar-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata, memastikan pelaporan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang menangani perkara gugatan perdata Partai Prima menjadi prioritas. Hal ini setelah putusan itu menjadi sorotan, karena memerintahkan KPU RI untuk menunda tahapan pemilu selama dua tahun.  "Kita on track ya, ketika ada laporan masyarakan ataupun ada peristiwa yang menjadi perhatian publik, maka KY inisiatif akan melakukan pemantauan dan seterusnya. Proses yang sekarang akan kita lakukan mencoba untuk menggali informasi, dari apa yang terjadi dengan peristiwa putusan di PN Jakpus tadi," kata Mukti Fajar di kantor KY, Jakarta, Senin (14/3).  Mukti menegaskan, meski terdapat laporan terhadap majelis hakim yang menangani perkara gugatan Partai Prima, KY tidak bisa mengubah putusan itu. Ia mengungkapkan, KY akan mendalami perilaku hakim dalam menangani perkara itu.  "Akan kita lakukan apakah ada pelanggaran perilaku, pelanggaran etik dibalik putusan tersebut. Nah ada berbagai macam cara dan metode, salah satunya mungkin kita segera untuk mengundang hakim, untuk meminta klarifikasi," ucap Mukti.  Ia pun memastikan laporan ini akan menjadi prioritas KY. Mukti menyebut, KY akan segera memanggil pihak PN Jakpus untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan itu.  "Kita dorong ini menjadi salah satu prioritas ya. Jadi ada beberapa kasus yang kita jadikan prioritas. Enggak cuma ini, kasus-kasus yang kemudian menjadi perhatian publik ini kita jadikan prioritas," tegas Mukti.  Sebagaimana diketahui, buntut putusan PN Jakpus atas gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU, berpotensi besar penundaan pemilu 2024. Sebab, majelis hakim menghukum KPU yang terbukti PMH untuk menghentikan proses tahapan Pemilu 2024 dan miminta KPU RI untuk mengulang dari awal.  Sejauh ini sudah ada tiga pihak yang melaporkan majelis hakim yang menangani kasus ini ke KY. Di antaranya yakni Kongres Pemuda Indonesia (KPI), kemudian Themis Indonesia Law Firm dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan ketiga yakni Koalisi Masyarakat Sipil.

KY Pastikan Pelaporan Hakim yang Putuskan Tunda Pemilu jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ky-hasilkan-2-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-untuk-ma-ini-nama-namanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Yudisial. Sepanjang 2018, Komisi Yudisial telah menghasilkan 2 hakim agung dan hakim ad hoc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Yudisial. Sepanjang 2018, Komisi Yudisial telah menghasilkan 2 hakim agung dan hakim ad hoc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengakui, pihaknya menerima pelaporan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengakui, putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu sangat mendapat sorotan publik.  "Untuk kasus-kasus yang mempunyai perhatian dari yang berdampak besar dan menjadi perhatian publik, itu menjadi prioritas daripada pemeriksaan di KY," kara Fajar di kantornya, Jakarta, Senin (6/3).  "Bukan kemudian kita tidak memeriksa hal-hal yang biasa. Tapi bahwa kita prioritaskan, kita utamakan karena ini menyangkut kepentimgan banyak orang," sambungnya.  Fajar mengatakan, pihaknya tidak berwenang memeriksa putusan majelis hakim PN Jakpus atas gugatan Partai Prima terhadap KPU, yang menuai kontroversi. Namun terkait etika hakim, KY memastikan akan menindaklajuti laporan masyarakat atas putusan hakim yang berdampak pemilu 2024 tertunda itu.  “KY tidak berwenang memeriksa pada putusannya. Maka KY akan terus meengawasi proses upaya hukum baik di tingkat banding maupun kasasi. Kami akan kawal terus karna kami anggap masalah ini menjadi persoalan yang besar,” tegas Fajar.  Fajar menuturkan, tindaklanjut pengaduan tersebut, yakni bisa berupa pemanggilan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut maupun pihak Pengadilan Negeri Jakpus. Namun, Fajar menekankan pemanggilan tersebut bukan dalam hal pemeriksaan.  “Dengan berbagai metode, berbagai cara untuk meendalami kasus tersebut mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal inj belum sampai pada proses pemeriksaan. Kami (akan) memanggil hakim atau pihak PN-nya untuk kami coba menggali informasi lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi denggan putusan tersebut,” papar Fajar.  Sebagaimana diketahui, buntut putusan PN Jakpus atas gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU, berpotensi besar penundaan pemilu 2024. Sebab, majelis hakim menghukum KPU yang terbukti PMH untuk menghentikan proses tahapan Pemilu 2024 dan miminta KPU RI untuk mengulang dari awal.  Sejauh ini sudah ada tiga pihak yang melaporkan majelis hakim yang menangani kasus ini ke KY. Di antaranya yakni Kongres Pemuda Indonesia (KPI), kemudian Themis Indonesia Law Firm dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan ketiga yakni Koalisi Masyarakat Sipil.

Terima 3 Laporan, KY Tegaskan Akan Periksa Hakim PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/miko-ginting-bersepeda.jpg" alt="Miko Susanto Ginting (KY RI)" width="100%">
<figcaption>Miko Susanto Ginting (KY RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) memastikan akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memerintahkan penuntaan tahapan Pemilu 2024. KY akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam menangani gugatan perdata, yang diajukan Partai Prima terkait hasil verifikasi administrasi peserta pemilu.  "KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi," kata Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Miko Ginting dalam keterangannya, Jumat (3/3).  "Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan," sambungnya.  Miko tak memungkiri, putusan tersebut pada menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Menurutnya, putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa, karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain, seperti nilai-nilai demokrasi.  "Kesemua itu menjadi bagian dari yang mesti digali oleh hakim dalam membuat putusan," papar Miko.  Namun, terkait dengan substansi putusan, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Sebab, KY hanya berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.  "KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini, serta aspek perilaku hakim yang terkait," tegas Miko.  Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.  "Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).  Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.  PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.  "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim PN Jakpus.  Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.  "Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan PN Jakpus.

KY Akan Periksa Hakim PN Jakpus yang Minta Tunda Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/peringati-hari-HAM-haritsah-almudatsir1-1.jpg" alt="Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menyesalkan vonis empat bulan penjara yang diputuskan Hakim PN Jakarta Pusat terhadap terpidana kasus melawan aparat penegak hukum, Dede Lutfi Alfiandi. Ini karena yonis tersebut tanpa menunggu terlebih dahulu hasil penyidikan aparat kepolisian terkait dugaan penyiksaan terhadap Lutfi.  "Vonis bersalah terhadap Dede Lutfi, tanpa menunggu terlebih dahulu hasil dari proses penyidikan internal polisi tentang dugaan penyiksaan selama proses interogasi terdakwa, sangat disesalkan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (31/1).  Usman sempat menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memeriksa petugas kepolisian yang diduga menyiksa Lutfi. Sebab jika itu terbukti, maka dakwaan penuntut umum bahwa Lutfi telah merusak fasilitas umum dan melakukan kekerasan sangat patut dipertanyakan.  "Lutfi sebenarnya melakukan protes damai. Jadi menghukum seseorang yang berunjuk rasa secara damai justru menjauhkan para penegak hukum dari nilai-nilai HAM yang dijamin oleh konstitusi," ucap Usman.  Oleh karena itu, jika penyiksaan terhadap Lutfi terbukti, maka hakim diduga telah menganulir dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dibiarkan tanpa ada pembuktian, maka itu sama saja memberikan sinyal hijau kepada aparat yang diduga terlibat penyiksaan, untuk mengulangi perbuatannya di masa depan.  "Persidangan Lutfi menunjukkan betapa pentingnya prinsip pengecualian bukti yang datang dari proses-proses yang melawan hukum, seperti penganiayaan dan penyiksaan, dimasukkan ke dalam hukum acara pidana," pungkasnya.  Lutfi sempat mengaku bahwa dirinya mengalami perlakuan tidak enak dari Polisi saat diintrogasi terkait perkara yang dihadapinya. Lutfi mengatakan bahwa dirinya dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia perbuat dengan cara kekerasan fisik hingga disetrum.  Menanggapi pengakuan Lutfi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Idham Asiz mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas Polisi yang melakukan kekerasan fisik terhadap Lutfi.  Sebelumnya, Dede Lutfi Alfiandi divonis empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lutfi dinilai terbukti melawan polisi saat demonstrasi tolak RKUHP dan revisi UU KPK di depan gedung DPR RI pada 30 September 2019.  "Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana. Mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah, menjatuhkan pidana dengan pidana selama empat bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Bintang Al membacakan surat putusa di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Lutfi dinilai terbukti melanggar Pasal 218 KUHP tentang mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama emlat bulan dua minggu.  Vonis hakim terhadap Lutfi sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan empat bulan penjara.

Amnesty Sesalkan Putusan PN Jakpus Terhadap Lutfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpk-banding-vonis-pemberi-suap-ke-dua-hakim-pn-jakpus_m_102617.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan anak buahnya, Ahmad Yani. Upaya hukum banding diajukan setelah hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Raoul dan tiga tahun penjara kepada Ahmad Yani pada 9 Januari lalu. "Benar, kami akan ajukan banding untuk putusan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (16/1). Febri mengatakan, salah satu argumentasi yang menjadi materi banding adalah terkait tidak terbuktinya penerimaan suap&nbsp; bersama-sama antara Panitera PN Jakarta Pusat M Santoso dan dua hakim Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya. Padahal, sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini pemberian uang kepada Santoso, Partahi, dan Casmaya terkait penanganan perkara perdata PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) melawan PT Mitra Maju Sukses (MMS). "Sebagaimana disampaikan pada Tuntutan KPK terhadap M. Santoso, Penuntut Umum yakin ada indikasi perbuatan bersama-sama tersebut," ujar Febri. Raoul divonis lima tahun penjara pada 9 Januari 2017 lalu. Dia dinyatakan bersalah menyuap Panitera PN Jakpus M Santoso sebesar SGD 3.000. Namun, majelis hakim menyatakan Raoul tidak terbukti menyuap dua hakim PN Jakpus Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya dengan uang sebesar SGD 25.000. Dalam amar putusan, Raoul dan Ahmad Yani dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Majelis hakim menyatakan Raoul&nbsp; tidak terbukti memberikan suap sebesar SGD 25.000 kepada dua hakim PN Jakpus yaitu Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya. Raoul hanya dinyatakan terbukti menyuap Panitera Pengganti PN Jakpus M Santoso dengan uang sebesar SGD 3.000. Suap itu diberikan terkait pengurusan perkara perdata PT Kapuas Tunggal Persada yang diwakilkan Raoul Adhitya melawan PT Mita Maju Sukses, untuk memenangkan PT KTP sebagai pihak tergugat. Majelis hakim menilai tidak ada kesepakatan antara Raoul dengan dua hakim tersebut mengenai pemberian uang sebesar SGD 25.000, melainkan hanya antara Raoul dengan Santoso. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan putusan yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara perdata Raoul, yang tidak sesuai dengan kesepakatannya dengan Santoso. Putusan itu menyatakan gugatan penggugat "tidak dapat diterima", bukan "ditolak" sebagaimana yang diinginkn Raoul. "Dengan pertimbangan itu, maka tujuan pemberian uang kepada hakim untuk memengaruhi putusan perkara tidak dapat dibuktikan. Sebab, putusan hakim tidak seperti yang diinginkan oleh saksi Raoul maupum terdakwa," kata Ibnu Basuki saat membacakan pertimbangan yuridis dalam amar putusannya pada 9 Januari lalu. (Put/jpg)

KPK Banding Vonis Pemberi Suap ke Dua Hakim PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69387_88589_palu-lampung.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini pemberian uang suap sebesar SGD 25 ribu dari pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan anak buahnya, Ahmad Yani kepada dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya.&nbsp; Suap &nbsp;diberikan untuk &nbsp;mempengaruhi &nbsp;putusan perkara perdata PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) melawan PT Mitra Maju Sukses, yang ditangani Partahi Tulus sebagai ketua majelis hakim dan Casmaya sebagai anggotanya. Hal itu disampaikan JPU KPK Tri Anggoro Mukti dalam surat tuntutan pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah selaku kuasa hukum PT KTP. &quot;Bahwa dari rangkaian fakta tampak jelas adanya penyertaan secara diam-diam atau sukzessive mittaterschaft antara Muhammad Santoso dengan Partahi tulus Hutapea dan Casmaya terkait penerimaan janji berupa uang dari terdakwa dan Ahmad Yani,&quot; kata Jaksa Tri saat membacakan analisa yuridis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/12). Menurut Jaksa Tri, dalam penyertaan diam-diam itu tidak perlu ada kesepakatan atau meeting of mind. Melainkan cukup dengan adanya saling pengertian antara Panitera Pengganti PN Jakpus, M Santoso dengan Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya. Hal itu terjadi saat Casmaya bertanya kepada Santoso usai sidang putusan perkara PT KTP dan PT MMS dibacakan pada 30 Juni 2016. Saat itu, Casmaya menanyakan kepada Santoso dengan kalimat &quot;bagaimana itu Raoul?&quot; &quot;Dan tidak menayakan bagaimana kuasa hukum penggugat. Sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dari putusan majelis hakim adalah pihak penggugat yaitu PT MMS,&quot; ujar Jaksa Tri. Atas hal tersebut ditindaklanjuti oleh Santoso dengan menayakan realisasi pemberian janji berupa uang ke Raoul melalui Ahmad Yani. Dalam persidangan, pemberian uang kepada hakim itu tidak diakui Raoul Adhitya. Hakim Partahi dan Casmaya juga membantah telah menerima uang sebesar SGD 25 ribu dari Raoul. Namun demikian, JPU beranggapan keterangan tiga orang saksi itu haruslah ditolak. &quot;Karena Raoul mengetahui dan menyadari bahwa Santoso tidak memiliki kewenangan mengadili dan memutus perkara tersebut,&quot; ujar Jaksa Tri. Selain itu, Raoul terungkap beberapa kali menemui Partahi yang terkenal mengadili kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan Casmaya di luar persidangan dengan difasilitasi oleh Santoso. Karena itu, JPU menuntut agar Raoul dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Raoul dinilai terbukti menyuap Hakim Partahi dan Casmaya dengan uang sebesar SGD 28 ribu melalui Panitera Pengganti PN Jakpus, M Santoso. Suap diberikan untuk memengaruhi putusan majelis hakim yang diketuai Partahi Tulus Hutapea dan salah satu anggotanya, Casmaya. Yaitu, agar majelis memenangkan perkara perdata PT Kapuas Tunggal Persada sebagai pihak tergugat melawan PT Mitra Maju Sukses. (Put/jpg)

Jaksa KPK Yakini Dua Hakim PN Jakpus Terima Suap Terkait Penanganan Perkara

hakim pn jakpus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim pn jakpus

Berita Terkini