<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/JKT_-Zarof-Ricar-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-79433863.jpeg" alt="Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) ikut turun tangan mengusut kasus Ronald Tannur. Mereka fokus melacak dana yang diduga mengalir ke sejumlah hakim dan mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus. Ada tiga hakim MA yang dianalisis keuangannya oleh PPATK. Tiga hakim itulah yang memutus perkara kasasi Ronald Tannur. Yakni, Ketua Majelis Kasasi Soesilo, anggota majelis 1 Ainal Mardhiah, dan anggota majelis 2 Sutarjo. "Iya, kami terus berkoordinasi dengan teman-teman penyidik," terang Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Jawa Pos. PPATK memang mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis itu jika ada permintaan. Dia menyebut, selain tiga hakim tersebut, ada beberapa pihak lain yang dianalisis keuangannya. Salah satunya, Zarof Ricar yang telah ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 25 Oktober lalu. Namun, Ivan tidak menyampaikan hasil temuannya. Yang jelas, PPATK akan menelusuri aliran dana sesuai dengan konstruksi kasus yang ada. Semua temuan PPATK akan disampaikan kepada penegak hukum. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengakui harta tak wajar Zarof tersebut tak terdeteksi di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebelum pensiun, pada 2022 LHKPN Zarof tercatat hanya Rp 51,4 miliar. Namun, saat penggeledahan, tim jaksa menemukan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan emas batangan seberat 51 kg. Melihat kasus itu, Pahala menyebut pentingnya segera disahkan RUU pembatasan uang kartal. Penggeledahan Kejagung kembali menggeledah rumah Zarof Ricar di Senayan, Jakarta, kemarin (30/10). Penyidik berupaya menelusuri bukti-bukti lain dari dugaan tindak pidana korupsi penanganan perkara di MA. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa penyidik ingin memastikan apakah ada bukti yang tertinggal. "Setelah penggeledahan dipastikan tidak ada bukti tertinggal. Tapi, kasus ini masih terus dikembangkan," urainya. (elo/idr/c7/oni)

PPATK dan KPK ikut turun tangan membantu Kejaksaan Agung untuk mengungkap aliran dari dalam perkara makelar kasus dari Zarof Ricar ke hakim.

Ungkap Makelar Kasus, PPATK-KPK Bantu Kejagung Lacak Aliran Dana dari Zarof Ricar ke Hakim MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah (cakada) terus menuai kritik. Terbaru, Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) melaporkan tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut. Laporan itu dilayangkan kepada Komisi Yudisial (KY) kemarin (3/6). Gradasi meminta KY memeriksa tiga hakim agung yang dinilai telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Abdul Hakim, perwakilan Gradasi, menyampaikan bahwa putusan yang diketok hakim agung Yulius, hakim agung Cerah Bangun, dan hakim agung Yodi Martono pada Rabu (29/5) itu jauh dari rasa keadilan. Mereka melihat banyak kejanggalan dalam putusan tersebut. &rdquo;Putusan itu inkonstitusional,&rdquo; tegasnya. Keterangan itu dia sampaikan lantaran tidak ada relevansi konstitusional materiil yang diujikan dalam perkara tersebut. Abdul menyatakan, tidak ada validasi kepastian hukum atas putusan itu. Gradasi melihat ada beberapa dugaan pelanggaran KEPPH. &rdquo;Di antaranya proses pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu singkat dan terkesan terburu-buru,&rdquo; terang dia. Abdul menyebutkan, perkara nomor 23 P/HUM/2024 sudah sampai putusan hanya dalam waktu tiga hari sejak didistribusikan pada 27 Mei lalu. Menurut Abdul, perkara itu sangat cepat diputus. Merujuk kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), lanjut dia, lazimnya MA memutus perkara dalam waktu enam bulan dan/atau 50 bulan. &rdquo;Dijumpai adanya dugaan kuat bahwa perkara a quo menjadi perkara prioritas yang didahulukan dan diistimewakan dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain yang diajukan ke MA,&rdquo; beber dia. Karena itu, pihaknya menyebut para hakim terkesan tidak independen dan tidak berintegritas. Kejanggalan lain yang tampak oleh Abdul dan rekan-rekannya adalah putusan tersebut bersifat problematis. Putusan itu memperluas tafsir Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Dari pasal berbunyi sejak ditetapkan menjadi calon diubah menjadi sejak pelantikan. &rdquo;Menimbulkan ketidakpastian hukum dan salah kaprah, bahkan sangat fatal dalam memahami logika hukum,&rdquo; tandasnya. Gradasi menilai tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut telah melampaui kewenangan. &rdquo;Secara teoretis dan normatif bukan kewenangan MA, melainkan open legal policy. Sehingga seolah-olah putusan itu dipaksakan dan melampaui kewenangannya,&rdquo; terang Abdul. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa KY akan merespons laporan Gradasi. &rdquo;KY akan bertindak profesional menindaklanjuti laporan dari masyarakat berbasis kecukupan bukti dan informasi serta prosedur yang ada,&rdquo; kata dia. Bila menemukan dugaan pelanggaran KEPPH, KY bakal memeriksa hakim terlapor yang nantinya akan diputuskan dalam sidang pleno. &rdquo;Untuk menentukan apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik,&rdquo; ujarnya. (syn/far/lum/c9/oni)

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) melaporkan tiga hakim agung yang memutus perkara yang mengubah syarat usia cakada.

Ubah Syarat Usia Cakada, 3 Hakim MA Dilaporkan ke KY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-HAKIM-AGUNG-GAZALBA-FED-1JPG-909517636.jpg" alt="Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan banding terkait putusan bebas hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin (27/5) lalu. KPK menilai hakim inkonsisten karena menyebut jaksa KPK tak memiliki kompetensi penuntutan. &rdquo;Kami memilih mengajukan banding,&rdquo; terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih kemarin (28/5). Keputusan itu dibuat setelah rapat pimpinan KPK digelar sejak Selasa pagi. Keputusan hakim dengan menerima eksepsi Gazalba yang menyebut JPU KPK tidak memiliki delegasi dari jaksa agung dianggap tak tepat. Sebab, KPK merupakan lembaga independen rumpun eksekutif yang memiliki tugas penegakan hukum. Ghufron menekankan, hakim yang memutus perkara Gazalba sama dengan perkara Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Lukas Enembe. &rdquo;Dalam kasus-kasus tersebut, oleh beliau (hakim, Red), kasus itu diperiksa dan diputus. Juga tidak mempermasalahkan kompetensi atau kewenangan jaksa penuntut umum dari KPK,&rdquo; paparnya. Jadi, kalau saat ini hakim yang bersangkutan mengatakan bahwa JPU dari KPK tidak berwenang, itu berarti dia tidak konsisten terhadap putusan-putusan terdahulu. Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi atas persidangan Gazalba Saleh. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan, perhatian tersebut diberikan lantaran persidangan Gazalba telah menarik perhatian publik. Mukti mengungkapkan, putusan majelis hakim bisa dijadikan pintu masuk bagi KY untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dia memastikan, KY akan menerjunkan tim investigasi. &rdquo;Itulah yang akan KY lakukan dan mengajak semua pihak untuk memastikan mengawal kasus ini,&rdquo; terang Mukti. (elo/syn/c7/oni)

KPK segera mengajukan banding terkait putusan bebas hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Se

Gazalba Divonis Bebas di Pengadilan Tipikor, KPK Ajukan Banding, KY Investigasi Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_125923.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Agung Sudrajad Dimyati menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Sudrajad tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.30 WIB.  Kedatangan Sudrajad ke KPK setelah sebelumnya lembaga antirasuah meminta dirinya untuk kooperatif. KPK menduga, Sudrajad menerima suap senilai Rp 800 juta terkait pengurusan perkara perdata kepailitan.  Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Sudrajad diduga menerima suap melalui perantara Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.  "SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri Pangestu)," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).  Penerimaan uang itu diduga suap terkait upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Permohonan kasasi itu bermula dari pada proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Heryanto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada MA. Pada 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh Heryanto dan Ivan Dwi dengan masih memercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukum.  "Dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES," ucap Firli.  Pegawai MA yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko yaitu Desy Yustria dengan pemberian sejumlah uang. Desy selanjutnya turut mengajak PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.  Desy dan kawan-kawannya diduga sebagai representasi Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.  "Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT (Heryanto Tanaka) dan IDKS (Ivan Dwi)," papar Firli.  Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko kepada Desy sebesar SGD 202.000 atau senilai Rp 2,2 miliar. Kemudian oleh Desy Yustria membagi lagi, dengan pembagian, Desy menerima sekitar 250 juta, Muhajir Habibie menerima sekitar Rp 850 juta, Elly Tri Pangestu menerima sekitar Rp 100 juta dan Sudrajad menerima sekitar Rp 800 juta yang penerimaannya melalui Elly Tri.  Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep dan Eko pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan koperasi simpan pinjam Intidana pailit.  "KPK menduga DY dkk juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," pungkasnya.  Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Sudrajad Menyerahkan Diri ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan wawancara terbuka terhadap tiga belas calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) sejak 2-4 Desember 2020. Pelaksanaan itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.  "Para peserta telah menyerahkan hasil swab test PCR dengan hasil tes negatif sebagai syarat hadir menjalani wawancara terbuka di Auditorium KY, Jakarta. Sebelum memasuki ruangan, seluruh panitia dan peserta dipastikan dalam keadaan sehat," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam keterangannya, Rabu (2/12).  Jaja menyampaikan, ruangan tempat dilaksanakan wawancara sudah diatur berjauhan untuk menjamin adanya jaga jarak di antara para panelis.  "Seleksi wawancara terbuka juga disaksikan secara daring melalui kanal youtube KY secara live dan zoom untuk para undangan. Hal ini dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses," ujar Jaja.  Jaja menjelaskan, wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli.  "Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang akan disampaikan kepada DPR," ungkap Jaja.  Aspek penilaian pada wawancara, lanjut Jaja, meliputi visi, misi, dan komitmen; kenegarawanan; integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial.  Adapun wawancara hari pertama diikuti oleh lima calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA. Mereka adalah Andari Yuriko Sari, Achmad Jaka Mirdinata, Mohammad Fandrian Hadistianto, Parmonangan Siregar, dan Yanto Yunus.  Di hari kedua diikuti oleh lima orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Rodjai S Irawan, Yarna Dewita, Felix Da Lopez dan Mulijanto.  Dua orang calon hakim ad hoc Tipikor di MA lainnya, yaitu Banelaus Naipospos dan Petrus Paulus Maturbongs akan menjalani wawancara terbuka di hari terakhir. Satu-satunya calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak yaitu Triyono Martanto juga akan menjalani wawancara pada Jumat, 4 Desember 2020.  Para calon akan menjawab pertanyaan yang berasal dari Pimpinan dan Anggota KY, na para panel ahli. Mereka adalah pakar hukum Kamar Hubungan Industrial H. Zahrul Rabain, pakar hukum Kamar Tipikor H. Parman Soeparman, pakar hukum Kamar TUN Prof. H. M Hary Djatmiko. Adapun yang mewakili kenegarawanan adalah Prof. Nasaruddin Umar dan Prof. Bagir Manan.  "Untuk penetapan kelulusan akhir para calon dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. Kemudian KY akan menentuan kelulusan akhir melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat," pungkas Jaja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AvotT41Ocac

KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim MA dengan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua hakim agung, yakni Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati. Nantinya, kedua hakim agung bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) untuk tersangka Nurhadi.  "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Namun, belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik KPK terhadap kedua saksi. Diketahui, Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati merupakan majelis Hakim yang menangani sidang Peninjauan Kembali (PK) antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang kini berujung rasuah.  Selain dua hakim agung, KPK juga memanggil lima saksi lainnya. Yakni, advokat sekaligus adik ipar Nurhadi, Rahmat Santoso; kaka ipar Rezky Herbiyono, Yoga Dwi Hartiar; advokat Onggang; karyawan swasta, Calvin Pratama; serta seorang Dosen, Syamsul Maarif.  Kelima saksi tersebut juga akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Diduga, penyidik sedang menelisik aliran uang Nurhadi yang mengalir ke sejumlah pihak.  Lembaga antirasuah memang sedang menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta aliran uang Nurhadi. Mantan Sekertaris MA itu diduga mengalihkan hasil tindak pidana korupsinya ke sejumlah aset yang kini sedang diselidiki penyidik KPK.  KPK sedniri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto, yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=C96X_-4-4Cg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8_ZgYZZClrs

KPK Panggil 2 Hakim Agung Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahakamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.&nbsp;Dia merupakan terpidana kasus suap terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jabar. "Amar putusan: kabul," demikian bunyi putusan seperti dikutip dari website MA, Selasa (19/3). Upaya hukum PK tersebut&nbsp; teregister dengan nomor 266 PK/Pid.Sus/2018 yang diputus pada 14 Maret 2019. Adapun majelis hakim agung yang memutus adalah Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Salman Luthan. Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro menuturkan, hukuman Choel Mallarangeng dikurangi menjadi 3 tahun penjara, setelah sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara. "Tadinya di hukum 3 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor sekarang putusan PK menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun," ucap Andi.&nbsp; Alasan majelis hakim PK mengurangi hukuman Choel, kata Andi, karena telah mengembalikan&nbsp;seluruh uang yang telah diterimanya kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu yang mendasari pertimbangan majelis hakim PK. "Pengembalian uang tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim PK sebagai salah satu alasan yang meringankan pidana penjara," tegas Andi. Untuk diketahui,&nbsp;Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta&nbsp;divonis 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.&nbsp; Choel terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Choel ataupun KPK tidak mengajukan banding sehingga putusan itu inkracht.&nbsp;Namun Choel kemudian mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Alasannya, terdapat kekhilafan atau bukti baru dalam putusan kasus suap tersebut. &nbsp;

Kabulkan PK Choel Mallarangeng, MA Potong 6 Bulan Hukuman Pidananya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-artidjo-alkostar-pensiun-26-napi-kasus-tipikor-kompak-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Dalam diskusi yang digelar di Kantor ICW, tercatat sepanjang tahun 2018, tercatat 26 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)." width="100%">
<figcaption>Dalam diskusi yang digelar di Kantor ICW, tercatat sepanjang tahun 2018, tercatat 26 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang tahun 2018, tercatat 26 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Itu diungkapkan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. "Jumlahnya cukup banyak, sepanjang tahun 2018 saja ada 26 orang yang mengajukan peninjauan kembali," ujar Kurnia dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (13/3). Menurut Kurnia, ada kesan para narapidana kasus korupsi mencoba peruntungan melalui PK dengan mengemukakan kembali bukti-bukti di persidangan, sebagai novum atau keadaan baru. "Mereka mengemukakan kembali bukti yang sebenarnya sudah diungkap baik di persidangan tingkat pertama, tingkat kedua atau pun kasasi. Nah, itu kita sudah mafhum bahwa itu bukan dikategorikan novum baru sebenarnya," kata Kurnia. Dia menyatakan, hampir sebagian besar napi kasus korupsi yang mengajukan PK terjadi setelah pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung pada bulan Mei 2018, lalu. Karena berdasar data ICW, tercatat sejak 2009 sampai dia (Artidjo) pensiun, ada 10 narapidana korupsi yang ditolak permohonan PK-nya. "Atas dasar itu, maka menjadi mudah membangun teori kausalitas atas tindakan narapidana yang mengajukan PK saat ini," jelas dia. Beberapa nama yang dicatat ICW mengajukan PK pada 2018 adalah, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali hingga mantan anggota DPR Anas Urbaningrum. "26 narapidana tersebut mengajukan PK dalam rentang bulan Maret sampai Desember 2018," pungkasnya.

Usai Artidjo Alkostar Pensiun, 26 Napi Kasus Tipikor Kompak Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/memilih-ketua-ma-berkarakter_m_109597.jpeg" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure>MENURUT informasi yang diterima publik, Selasa (14/2) Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat pemilihan ketua. Suatu peristiwa internal yang memiliki implikasi luas bagi pencari keadilan. MA berubah lebih baik ataukah sekadar menjalankan rutinitas yang datar-datar saja. Pemilihan ketua MA menjadi titik simpul yang menentukan potret negara hukum ke depan. Selama 2016, terjadi peristiwa yang menggerogoti wibawa MA. Sebanyak 13 insan peradilan diciduk KPK. Komisi Yudisial (KY) telah menerima 1.682 laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebanyak 87 hakim diberi rekomendasi KY untuk disanksi. Perinciannya, 57 hakim disanksi ringan, 19 disanksi sedang, dan 11 lainnya disanksi berat. Kondisi itu menggambarkan problematika manajemen di puncak lembaga peradilan. Angka-angka tersebut bukan sekadar nomor statistik belaka, tetapi mencerminkan realitas yang menambah kegelisahan awam. MA mesti terpanggil untuk mengawal negara hukum ini, jangan sampai ditenggelamkan menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Kehendak kuasa sudah berlaku lebih berdaulat daripada kekuatan norma hukum. Apa yang terjadi dengan MA, mulai kasus yang dilaporkan ke KY, ditindak KPK, sampai yang mewarnai penangkapan Patrialis Akbar selaku hakim Mahkamah Konstitusi, telah menyebarkan bau tidak sedap dari ruang kedua mahkamah. MA sebagai lembaga yang membawa mandat hukum untuk membangun ornamen supremasi hukum jangan diruntuhkan sendiri oleh penghuninya. Berbagai media sudah membeber kasus-kasus lembaga peradilan kepada para pembacanya.Kasus yang menyeret ke titik paling nadir pengadil itu senantiasa berujung inti cerita yang menyangkut takhta-harta-wanita. Ruang sidang pengadilan mencuatkan berita tentang betapa kelamnya langit hukum. Hakim-hakim MA mesti menyadari bahwa jatidirinya terus disorot. Maka, bertindaklah yang adil.  Sikap menjaga integritas pastilah pilihan tunggal dan utama karena betapa sulit untuk menjadi hakim agung. Hakim agung adalah kedudukan prestisius laksana &rdquo;dewa keadilan&rdquo; yang mengemban pesan penuh kehormatan. MA merupakan puncak peradilan. Di sinilah harkat negara hukum dipertaruhkan.  Simaklah pengaturan MA dalam pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A UUD 1945 menentukan: MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Betapa mulia hakim MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. MA mempunyai peran terpenting dalam mengawal prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan UUD 1945. Betapa penting peran MA dalam pembangunan hukum nasional (legal development). Dengan demikian, secara yuridis-substantif dan filosofis, hakim-hakim MA merupakan &rdquo;malaikat hukum&rdquo; yang berfungsi menakhodai wibawa negara hukum. Karena tingginya derajat hukum MA, subjek hukum menatap MA bagaikan &rdquo;istana hukum&rdquo; yang mengesankan seluruh warga negara. MA membawa obor penerang yang memandu agar keadilan hadir sebagai jiwa warga negara. Lantas, apa yang terjadi dengan ribuan pengaduan ke lembaga KY? Sinar cemerlang MA dapat meredup di pikiran perindu keadilan, kelam dalam gulita. Ruang sidang dinilai sedang mengalami gerhana total yang menyorongkan kegelapan. Pendar cahaya ayat-ayat hukum terhalang mendung KKN yang merisaukan hati. Memilih ketua MA yang berkarakter akan mengubah labirin hukum yang samar-samar dalam mendalilkan kebenaran, menjadi mozaik indah keadilan. Ketua MA mutlak terpanggil untuk membenahi MA agar terus menjaga martabatnya. Pembenahan sebaiknya bermula dari insan penjaga hukum yang memainkan peran di ruang-ruang sidang MA. Dalam situasi demikian, memilih ketua MA yang berintegritas adalah pekerjaan besar sejurus dengan perbaikan rekrutmennya. Perlu kembali diingatkan eksistensi dan fungsi hakim MA agar selalu berakhlak sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus dipatuhi. Setiap hakim MA dalam menjalankan tugasnya terpanggil untuk menjaga integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, dan profesional. Ketua MA harus selalu waspada, tanggap dan terjaga, serta tidak salah bertindak &ndash;tidak gagap dalam menghadapi situasi apapun. Ketua MA mengikuti peribahasa Madura,&rdquo;Mella&rsquo;e pettengnga bingong e&rsquo;leggana.&rdquo;Yakni teguh berpegang prinsip, tak goyah oleh ajakan menyimpang apapun. Makna peribahasa itu adalah menatap di kegelapan, bingung di keluasan. Sebuah ungkapan yang menggambarkan hilangnya pertimbangan nalar saat menghadapi luasnya bentang cakrawala.  Ketua MA tidaklah pantas mengalami kebingungan dalam menghadapi ulah para pihak yang beperkara, seluas dan sebesar apa pun kekuatan mereka. Sehubungan dengan itu, sebagai penutup, saya teringat pula hukum ke-47 dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene (2007): Jangan melebihi sasaran yang telah Anda tentukan, dalam hal kemenangan belajarlah untuk tahu kapan harus berhenti. Selamat memilih ketua MA. (*)   *Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum serta koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim ma

Berita Terkini