<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/monster-itu-bernama-narkoba_m_145111.jpeg" alt="Achmad Fauzi" width="100%">
<figcaption>Achmad Fauzi</figcaption>
</figure>KORPS Cakra dirundung duka. Nyawa hakim tak punya harga. Meski dijuluki wakil Tuhan, potret buram pengadil yang dibunuh bukan berita asing di telinga kita. Berita teranyar, seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin, tewas dengan tragis. Mayatnya ditemukan di sebuah mobil di areal kebun sawit Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (29/11). Hingga kini, kepolisian masih memburu pelaku pembunuhan.  Tindakan mengancam, membunuh, menyerang, dan mengintervensi hakim, pada satu sisi, merongrong kewibawaan hakim dan independensi peradilan sebagai kekuasaan yang merdeka. Proses penegakan hukum dan ketenangan hakim dalam bekerja terganggu. Putusan yang seharusnya lahir dari proses pergulatan nalar yang sehat dan nurani hakim yang jernih justru dibayang-bayangi tekanan dan aksi premanisme.  Pada sisi lain, semua rentetan peristiwa tersebut mengonfirmasi bahwa tatanan adab berhukum kita masih rapuh. Hal itu dibuktikan dengan menguatnya aksi primitif dalam merespons putusan pengadilan dengan menjadikan hakim sebagai target pelampiasan emosi. Tak puas atas putusan hakim, misalnya, otot yang bicara.  Masih segar dalam ingatan bagaimana seorang pengacara berinisal DC memukul hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ikat pinggang lantaran tak puas atas putusan hakim. Itu menandakan bahwa kaum yang terpelajar dan mengerti hukum saja bisa dengan mudah menyerang hakim. Atas kejadian itu, kita makin percaya betapa lemahnya kualitas perlindungan keamanan terhadap Korps Cakra. Persidangan yang berwibawa kini tak aman lagi.  Karena itu, perlu penguatan jabatan hakim secara holistik, baik dari sisi perlindungan fisik, kemerdekaan dalam memutus perkara, jaminan tidak dipidana karena putusannya, garansi kesejahteraan, maupun penguatan sumber daya, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.  Semua itu tentu bisa terwujud manakala RUU Jabatan Hakim yang notabene tak kunjung dirampungkan DPR mampu menjawab semua persoalan tersebut. Perlindungan keamanan hakim, misalnya, menjadi salah satu isu darurat yang patut menjadi perhatian berbagai pihak, baik KY, pemerintah, maupun DPR.  Beberapa langkah korektif perlu dirumuskan sebagai bagian dari desain besar mewujudkan badan peradilan yang merdeka dan berwibawa. Pertama, RUU Jabatan Hakim harus steril dari motif kepentingan politik pragmatis. Sebagai produk legislasi, RUU tersebut secara filosofis harus benar-benar mencerminkan penguatan kedudukan hakim dari berbagai aspek. Aturan tentang contempt of court, misalnya, hendaknya diformulasikan secara jelas dan tegas unsur-unsurnya agar tidak multitafsir. Dengan demikian, segala potensi ancaman, ucapan, serta tindakan yang merongrong kewibawaan hakim bisa dicegah.  Nasir Djamil dalam seminar nasional bertajuk Peran Undang-Undang Contempt of Court dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Bebas dari Segala Pengaruh dan Ancaman (1/8) menyatakan, RUU Contempt of Court yang sejak lima tahun lalu diajukan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ke DPR belum mendapat respons yang serius untuk dibahas sebagai produk legislasi.  Persoalan itu mengonfirmasi bahwa keberpihakan wakil rakyat secara politik terhadap independensi kekuasaan kehakiman masih rendah. Ketika isu hakim diserang atau dianiaya menjadi isu nasional, barulah para anggota dewan di Senayan tergopoh-gopoh memberikan komentar, argumen ilmiah di meja seminar, yang ujungnya pesan itu hanya berhenti di podium orasi alias ruang hampa. Belum ada tindak lanjut yang serius sebagai sebuah politik keberpihakan terhadap kekuasaan kehakiman.  Kedua, pengamanan polisi di pengadilan selama ini hanya sebatas pada kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Padahal, potensi konflik yang mengancam nyawa hakim maupun pihak pencari keadilan bisa timbul kapan saja. Karena itu, pengamanan di persidangan di berbagai pengadilan harus diperketat dengan melibatkan pihak kepolisian.  Ketiga, Komisi Yudisial (KY) harus berperan aktif mengawal dan menjaga martabat serta wibawa hakim. Tidak hanya garang menindaklanjuti pelanggaran hakim, tapi juga aktif melindungi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Berdasar pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 2011, KY berwenang mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim. Tatkala terjadi pembiaran hakim diintimidasi tanpa pembelaan dari KY, independensi yang menjadi prasyarat negara hukum dan dijamin konstitusi tersebut hanyalah utopia.  Keempat, perlunya penguatan etika profesi hukum, termasuk advokat yang notabene sebagai officium nobile. Dalam pasal 8 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik.  Karena itu, advokat yang menghina pengadilan tidak hanya diproses secara pidana, tetapi juga diselesaikan melalui forum etik organisasi. Hukuman terberatnya adalah pencabutan lisensi beracara. Hal itu penting ditegakkan supaya preseden memalukan tersebut tak terjadi lagi dalam lanskap penegakan hukum kita.  Hormati Independensi  Negara kita terikat oleh parameter tentang prinsip-prinsip dasar independensi pengadilan yang berlaku secara internasional. Prinsip universal tersebut, salah satunya, memutus perkara secara imparsial. Pengejawantahan prinsip tersebut adalah hakim tidak boleh memihak siapa pun. Di samping itu, prinsip lain adalah hakim memutus berdasar fakta-fakta dan sesuai dengan aturan hukum.  Semua prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik manakala proses persidangan juga berjalan dengan baik tanpa kendala (without any restrictions) dan tak ada yang menghalang-halangi. Jika tak puas atas putusan hakim, bisa ditempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Norma universal itu harus dipatuhi agar bangunan hukum kita lebih beradab. (*)  <hr />  *) Achmad Fauzi, Hakim pratama utama di Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat

Jalan Berliku Perlindungan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IKAHI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Suhadi meminta DPR RI dan Presiden segera membuat Undang-Undang soal Contempt of Court. Hal ini agar hakim tidak lagi dianggap remeh dan bisa mendapat pengamanan melekat.  "Kami sudah mengusulkan kepada DPR RI agar dibuat Undang-Undang tentang Contempt of Court, pelecehan pengadilan," kata Suhadi di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat Senin (2/12).  Suhadi menyatakan, profesi hakim harus dilindungi, baik selama bertugas di ruang lingkup pengadilan ataupun di luar pengadilan. Karena hingga kini belum ada pengawalan melekat terhadap hakim.  "Bagaimana, hakim dilindungi secara baik di lingkup pengadilan atau di luar pengadilan. Kami sudah menyampaikan tentang RUU Contempt of Court. Negara harus melindungi. Hakim harus dilindungi," ucap Suhadi.  Di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah tertera pasal mengenai Contempt of Court. Namun, RKUHP masih dalam tahap pembahasan di DPR RI.  "Di RKUHP baru ada menyangkut (contempt of court,-Red). Belum diundangkan, belum berlaku," tukasnya.

IKAHI Usulkan UU Contempt of Court Agar Hakim Tak Dilecehkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IKAHI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Suhadi mengutuk keras kasus dugaan pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin. Peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat (29/11) di area kebun sawit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.   "Kami mengucapkan belasungkawa dan mengutuk insiden ini. Kami berdoa supaya keluarga ditinggalkan diberi ketabahan dan Kepolisian cepat mendapatkan titik terang," kata Suhadi di Kompleks Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (2/12).  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, kata Suhadi, Jamaluddin mengaku sempat mendapatkan telepon dari kerabatnya sesaat sebelum beraktivitas rutin sebagai hakim. Namun keluarga tidak tahu persis siapa sosok yang menelepon korban.  "Ditelepon oleh sahabat kenalan beliau untuk menjemput di Kualanamu, dari rumah beliau kendalikan sendiri mobilnya," ujar Suhadi.  Korban dikabarkan sempat mampir ke tempat kerjanya di Kantor PN Medan. Namun, dalam rekaman CCTV atau finger print absensi tidak menemukan jejak Jamaluddin pada pagi hari sebelum ditemukan tewas.  "Sempat absen katanya, tapi hingga jam satu siang belum ada informasi datang ke kantor, hingga pukul tiga sore ditemukan di kebun kelapa sawit dekat jurang dan diduga ini ada pembunuhan," ungkap Suhadi.  Kendati demikian, Suhadi enggan berspekulasi mengaitkan kasus dugaan pembunuhan itu dengan perkara-perkara yang ditangani Jamaluddin. Namun dia tak menampik, pengamanan melekat kepada hakim hingga saat ini belum ada.  "Selama ini kalau untuk perlindungan kita meminta Polri, tapi hanya yang berkaitan dengan kasus. Tapi kalau yang definitif belum ada. Kita lagi dorong lewat UU ke DPR soal itu," jelas Suhadi.  Sebelumnya, hakim sekaligus Humas PN Medan Jamaluddin diduga menjadi korban pembunuhan. Jasadnya ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil Toyota Land Cruiser (LC) Prado BK 77 HD warna hitam, Jumat (29/11) sekitar pukul 13.00 WIB.  Korban ditemukan warga di sebuah jurang yang berada di areal kebun sawit warga di Dusun II, Namo Rambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Korban ditemukan terbujur kaku di bagian kursi tengah mobil.  Setelah dilakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara (TKP), korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan autopsi.  Sebab, kasus kematian Jamaluddin di dalam mobil dengan kondisi tidak wajar. Seperti ditemukan memar di hidung, dan berada di bangku tengah.  Jasad Jamaluddin yang merupakan asli putra Nagan Raya dibawa ke pulang ke kampung halaman dan dikebumikan di Desa Nigan, Nagan Raya, Sabtu (30/11).

MA Kutuk Keras Dugaan Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembunuhan.jpg" alt="MENGAKU: Sidang kasus pembunuhan bayi oleh terdakwa Eka Sari Yuni Hartini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya Senin (19/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENGAKU: Sidang kasus pembunuhan bayi oleh terdakwa Eka Sari Yuni Hartini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya Senin (19/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim PN Medan Jamaluddin diduga menjadi korban pembunuhan. Untuk mengungkap perkara tersebut, pihak kepolisian melakukan uji laboratorium terhadap cairan lambung korban.   "Masih kita uji cairan lambungnya apakah dia meninggal dalam kondisi berdaya atau tidak," kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, saat dijumpai di Centre Point Mall Medan, Minggu (1/12) sore.  Karena masih melakukan uji laboratorium, maka pihak korp bhayangkara belum mengetahui secara persis siap pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Sebab penyelidikan masih dilakukan oleh tim penyidik jajaran Polda Sumut dan Polrestabes Medan.  "Ada beberapa informasi terkait dengan sebelum kejadian, ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh, yang sekarang ini sedang didalami oleh penyelidik," ujarnya.  Diberitakan sebelumnya, jenazah Jamaluddin ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah jurang di Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang.  Korban yang merupakan Hakim dan juga Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, ditemukan warga di dalam satu unit mobil Toyota Land Cruiser Prado nomor polisi BK 77 HD warna hitam. Saat ditemukan jenazah sudah membiru dengan kondisi terbaring di posisi bangku belakang.

Ungkap Kematian Hakim PN Medan, Polisi Uji Cairan Lambung Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG_20191118_160526_3_1.jpg" alt="Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Agus Andrianto.(ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Agus Andrianto.(ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki ihwal penyebab meninggalnya Hakim PN Medan Jamaluddin mulai terkuak. Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menegaskan, kematian Jamaluddin pada Jumat (29/11) lalu di dalam mobil, di kebun sawit milik warga di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, diduga kuat akibat dibunuh.  "Dugaan dibunuh. Pelakunya bukan orang jauh, 'orang dekat' korban," terangnya di sela acara Jalan Sehat, sekaligus Peluncuran Bunda Foundation di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (1/12).  Kendati demikian, Agus enggan merinci lebih lanjut lagi soal kasus dugaan pembunuhan tersebut. "Tunggu saja hasil penyidikan pihak kepolisian. Ini masih dikembangkan," ucapnya.  Hal senada juga Agus katakan saat didesak pengertian "orang dekat" korban, apakah keluarga atau kerabat. Jenderal bintang dua tersebut menyatakan bisa saja keduanya.  "Tunggu saja hasilnya (penyidikan kepolisian)," katanya.  Terkait hal ini, sebelumnya Zuraida, istri mendiang sang hakim, mengakui jika tiga pekan sebelum suaminya ditemukan meninggal dunia, rumah mereka berlokasi di Perumahan Royal Monaco Blok D No 22, Medan Johor, Sumatera Utara, pernah diteror oleh orang tidak dikenal (OTK).  "Waktu itu pagar pintu rumah kami sempat dirusak orang tidak dikenal diduga ditabrak menggunakan mobil," kata Zuraida di Suka Makmue, Nagan Raya, Sabtu (30/11).  Kejadian tersebut kata Zuraida, terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Saat itu, semua anggota keluarga termasuk Jamaluudin masih berada di dalam rumah dan bersiap untuk pergi ke kantor. Akibat perusakan yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut, pintu pagar di bagian rumahnya rusak parah, sehingga tidak bisa dibuka sama sekali.  Sayang, kejadian tersebut tak terekam kamera pengawas (CCTV) karena saat itu kebetulan sedang rusak.  "Entah karena sengaja atau tidak, yang jelas pintu rumah kami terlihat sudah rusak. Namun, tidak tahu siapa yang melakukannya, karena saat saya keluar dari rumah tidak ada orang di luar," imbuh Zuraida.  Kejadian tersebut menjadi Zuraida bertanya-tanya. Sebab, selama ini sang suami tidak pernah memiliki musuh atau diteror oleh pihak yang diduga tidak sedang dengan perkara yang ditangani mendiang suaminya. Hal ii karena sang suami tidak pernah mengeluh atau pun bercerita tentang kegiatan dan tidak pernah menceritakan apakah mengalami teror atau pun ancaman.  Bahkan pada hari kejadian, sang suami yang keluar rumah usai shalat subuh juga bergegas ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara, guna menjemput seorang teman.  Namun sampai saat ini, Zuraida mengaku tidak tahu siapa teman sang suami yang dijemput tersebut.  "Seperti biasa saya siapkan semua kebutuhan suami, mulai dari pakaian, berkas perkara dan semua kebutuhan. Semua berlalu biasa saja," tukasnya sambil menyeka air mata.  Sebelumnya diberitakan, Hakim Pengadilan Negeri Medan bernama Jamaluddin,55, ditemukan tewas di dalam mobilnya di wilayah kebun sawit, Dusun II Namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Sabtu (30/11) lalu. Dugaan sementara Jamaluddin tewas dibunuh. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka terkait dugaan kasus pembunuhan tersebut.

Kapolda Sumut Sebut Hakim PN Medan Diduga Dibunuh Orang Dekat

Hakim Dibunuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hakim Dibunuh

Berita Terkini

Jalan Berliku Perlindungan Hakim

IKAHI Usulkan UU Contempt of Court Agar Hakim Tak Dilecehkan

MA Kutuk Keras Dugaan Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin

Ungkap Kematian Hakim PN Medan, Polisi Uji Cairan Lambung Korban

Kapolda Sumut Sebut Hakim PN Medan Diduga Dibunuh Orang Dekat

Download Aplikasi JawaPos.com