<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-hakim-pn-tangerang_m_1521434095_197072.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, &lrm;Hasanuddin. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara perdata. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WWN (<a href="https://www.jawapos.com/tag/193848/ott-hakim-cantik" target="_blank">Wahyu Widya Nurfitri</a>, Hakim PN Tangerang)," kata Juru Bicara KPK, F<a href="https://www.jawapos.com/tag/193848/ott-hakim-cantik" target="_blank">ebri Diansyah </a>saat dikonfirmasi, Senin (19/3). Selain Hasanuddin, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni, Ibu Rumah Tangga, Hj Momon dan pihak swasta bernama Reza. Keduanya juga akan diperiksa untuk proses penyidikan hakim nonaktif Wahyu Widya Nurfitri. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara perdata yang sedang berproses di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Empat tersangka tersebut yakni, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri, Panitera Pengganti PN Tangerang, Tuti Atika dan dua orang pengacara Agus Wiratno serta HM Saipudin. Dalam perkara ini, dua orang pengacara Agus Wiratno dan HM Sa&lrm;ipuddin diduga menyuap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Widya Nurfitri sebesar Rp30 Juta. Uang suap Rp30 juta tersebut diduga untuk memuluskan gugatan perdata perkara wanprestasi yang sedang berproses di PN Tangerang. Uang Rp30 juta tersebut diberikan oleh Agus Wiratno dalam dua kali tahapan. Pada tahap pertama, Agus menyerahkan Rp7,5 Juta sebagai dp atau tanda jadi pada 7 Maret 2018. Sedangkan sisanya, diberikan &lrm;pada 12 Maret 2018, kemarin. Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Wahyu Widya dan Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pihak yang diduga pemberi suap, Agus dan HM Saipudin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

KPK Panggil Hakim PN Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-rumah-hakim-cantik-kpk-temukan-amlop-berisi-duit_m_196023.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri saat berjalan menuju mobil yang akan membawanya ke Rutan, Selasa malam (13/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. "Penyidik kemarin (13/3) hingga dini hari ini (14/3) melakukan kegiatan penggeledahan di 3 lokasi," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/3). Adapun Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat antara lain, di Kantor tersangka hakim Wahyu Widya Nurfitri (WWN) dan Panitera Pengganti Tuti Atika (TA) di PN Tangerang. Selain itu ada dua tempat lagi rumah dinas Widya dan kantor dua orang advokat bernama Agus dan Saipudin. "Rumah dinas hakim WWN di Komplek Kehakiman Tangerang, Kantor tersangka HMS dan AGS di Kebon Jeruk, Jakarta Barat," ujarnya. Penggeledahan tersebut dilakukan secara paralel sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan sebagian uang dalam sebuah amplop coklat bertuliskan nama kantor salah satu advokat. "Dari rumah dinas hakim WWN ditemukan bagian dari uang yang diduga merupakan penerimaan pertama sebesar Rp7.450.000,- dalam amplop coklat yang bertuliskan nama Kantor Hukum salah satu tersangka," tutupnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN) sebagai tersangka. Selain Widya penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain yakni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Tuti Atika (TA), Advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai tersangka. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) malam.

Geledah Rumah Hakim Cantik, KPK Temukan Amlop Berisi Duit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-pecat-hakim-cantik-pn-tangerang-yang-terjerat-ott-kpk_m_195756.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/3) kemarin. "MA konsekuen dan konsisten, siapapun aparatur pengadilan yang terkena OTT akan diberhentikan sementara sebagai hakim," kata Ketua Humas MA Abdullah, saat dikonfirmasi, Senin (12/3). Menurut Abdullah, pemberhentian sementara tidak harus menunggu status tersangka dari lembaga antirasuah. "Indikatornya jika KPK sudah menunjukkan alat bukti yang sah, maka saat itu juga MA akan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya baik hakim maupun panitera pengganti," ujar Abdullah. Nantinya, kata Abdullah, pemecatan terhadap hakim dan panitera PN Tangerang akan dilakukan melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. "Pemberhentian tetap akan dilakukan oleh Presiden," terang Abdullah. Oleh karena itu, MA bertindak tegas terhadap hakim yang terjerat kasus korupsi, lantaran telah mencoreng lembaga peradilan. "MA akan terus bekerja sama dengan KPK untuk membersihkan aparat pengadilan yang menjatuhkan citra MA. OTT tersebut hasil kerja sama antara MA dan KPK menjaring target operasi," pungkasnya.

MA Pecat Hakim Cantik PN Tangerang yang Terjerat OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-widya-ini-daftar-hakim-yang-pernah-menjadi-pasien-kpk_m_195748.jpeg" alt="Hakim Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim. Kali ini hakim Pengadilan Negeri Hakim Tangerang atas nama Wahyu Widya Nurfitri yang diciduk lembaga antirasuah. Selain menangkap seorang <a href="https://www.jawapos.com/tag/193500/kpk-tangkap-hakim" target="_blank">hakim</a>, dalam OTT tersebut, tim juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dalam dugaan kasus suap menyuap tersebut. Terkait adanya penangkapan terhadap seorang hakim, bukan kali ini saja dilakukan lembaga antirasuah. Dari informasi yang dihimpun, sejak tahun 2012 silam, sudah ada beberapa &lsquo;Wakil Tuhan&rsquo; yang tersandung kasus korupsi. Berikut daftar nama beberapa hakim yang pernah menjadi &lsquo;Pasien KPK&rsquo;:  1.Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono Tahun 2012 Hakim Pragosono terlibat dalam kasus suap yang diduga memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Atas perbuatannya, PN Tipikor Semarang, menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Hukuman dia bertambah menjadi 11 tahun di tingkat kasasi. 2. Hakim ad hoc Tipikor Palu Asmadinata, Sulawesi Tengah Pada tahun 2012 Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia di nilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap. Atas kasus yang menjeratnya mantan hakim ad hoc Tipikor Semarang ini divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor. Di tingkat kasasi hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. Namun saat tengah menjalani hukuman, dia meninggal dunia di LP Kedungpane. 3. Hakim Setyabudi Tejocahyono Pada 2013 lalu, Wakil Ketua PN Bandung ini menerima suap Rp 150 juta. Uang ini diterima Setya dari Asep berkaitan dengan perkara Bansos di Pemkot Bandung. Atas perbuatannya, Setya divonis. Atas kasus yang menjeratnya, PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. 4. Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Magdalena Marpaung Kartini di tangkap tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc tipikor Pontianak Heru Kisbandono, di halaman gedung Pengadilan Negeri Semarang karena menerima pemberian dan atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan &nbsp;yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Jawa Tengah non aktif M. Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M. Yaeni, Sri Dartutik. Atas kasus yang menjeratnya, majelis hakim PN Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Atas hukuman tersebut, Kartini mengajukan banding, namun upaya bandingnya kandas. Hukuman Kartini malah diperberat menjadi 10 tahun penjara. Tak terima, Kartini mengajukan kasasi, namun upaya justru kandas kembali. Kartini tetap dihukum 10 tahun penjara. 5. Hakim ad Hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono Dalam kasus yang sama seperti Kartini, Heru divonis 6 tahun penjara di tingkat pertama. Di tingkat kasasi hukumannya diperberat menjadi 8 tahun penjara. 6. Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro Pada tahun 2015 dia terbukti menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN yang menguji tentang penyelidikan kasus dugaan korupsi bansos. Atas perbuatannya Tripeni dihukum 2 tahun penjara oleh majelis PN Tipikor Jakarta. Tak terima, ia kemudian mengajukan banding. Di tingkat banding hukumanya diperberat menjadi 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. 7. Hakim PTUN Medan Amir Fauzi Hakim Amir Fauzi terlibat dalam kasus yang sama dengan Hakim Tripeni. Atas perbuatannya, dia dihukum 2 tahun penjara , denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 8. Hakim Dermawan Ginting Terlibat dalam kasus yang sama seperti Tripeni dan Amir Fauzi, Hakim Dermawan divonis 2 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 9. Ketua PN Kepahiang Janner Purba Pada tahun 2016, dia ditangkap KPK karena &nbsp;terlibat kasus suap honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus Bengkulu. Atas perbuatannya, Janner dihukum 7 tahun penjara. 10. Hakim PN Bengkulu Toton Terlibat dalam kasus yang sama, Hakim Toton divonis 7 tahun penjara. 11. Hakim ad Hoc Tipikor Bandung Ramlan Comel Pada tahun 2013, dia menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan eks Wali Kota Bandung Dada Rosada. Atas perbuatannya, majelis hakim PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. 12. Hakim Tinggi PT Jabar Pasti Seferina Sinaga Terlibat dalam kasus yang sama dengan Ramlan Comel, Seferina divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. 13. Hakim Dewi Suryana, Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu Hakim ini terbukti menerima commitment fee senilai Rp 125 juta terkait penanganan perkara korupsi. Atas perbuatannya, Dewi divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. 14. Ketua PT Manado Sudiwardono Hakim ini diduga menerima suap terkait penahanan terkait penahanan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolang Mongondow. Atas perbuatannya, saat ini Hakim Sudiwardono tengah menjalani proses sidang atas perkara yang melilitnya. 15. Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri Hakim ini ditangkap KPK pada Senin (12/3) kemarin. Dia diduga menerima sejumlah uang suap senilai Rp 30 juta terkait pengurusan perdata kasus yang ditanganinya. Atas perbuatan yang dilakukannya, dia ditetapkan sebagai tersangka penerim suap. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Selain Widya, Ini Daftar Hakim yang Pernah Menjadi 'Pasien' KPK