<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Rapat-Paripurna-Hakim-Agung-Terpilih_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom" width="100%">
<figcaption>Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan rapat pleno KY pada Jumat (9/6), sebanyak 63 dari 70 pendaftar CHA dan 21 calon hakim ad hoc HAM di MA dari 30 pendaftar konfirmasi calon hakim ad hoc dinyatakan lolos ke tahap seleksi kualitas. "Calon hakim agung diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya. (*) &nbsp;

Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di MA.

63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim Ad Hoc HAM Lolos ke Tahap Seleksi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-terima-divonis-14-tahun-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR menyetujui terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap tiga calon Hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan oleh Komisi III  Awalnya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir memaparkan hasil fit and proper yang telah dilakukan pada 27-28 Januari 2021. Di mana komisi III meloloskan tiga hakim ad hoc saja.  Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada anggota dewan apakah menyutujui hasil dari fit and proper oleh Komisi III DPR, terkait Hakim ad hoc MA tersebut.  "Apakah hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi III terkait tiga calon Hakim ad hoc MA dapat disetujui," ujar Dasco di ruang rapat, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2).  "Setuju," jawab kompak anggota dewan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/09/2020/30-calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-ma-lulus-seleksi-kualitas/">30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas</a>  Adapun Tiga calon hakim ad hoc yang disetujui Komisi III DPR, adalah hakim ad hoc hubungan industrial Achmad Jaka Mirdinata dan Andari Yuriko Sari. Kemudian untuk calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, yakni Sinintha Yuliansih Sibarani.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

DPR Setujui 3 Hakim Ad Hoc MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan, sebanyak 30 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) tahun 2020 lulus seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas ini berdasarkan rapat pleno anggota KY pada Senin (14/9).  Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan, mereka yang lulus terdiri dari empat orang calon hakim agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, 16 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA dan 10 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.  "Mereka telah menjalani seleksi kualitas secara daring untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi, yang telah ditetapkan KY bersama dengan MA," kata Aidul dalam konferensi pers daring, Selasa (15/9).  Aidul menyebut, empat orang calon hakim agung TUN khusus pajak, kesemuanya berjenis kelamin lelaki dan berlatar belakang doktor. Mereka berprofesi hakim dan akademisi.  Sementara itu, calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lulus seleksi kualitas sebanyak 16 orang. Rinciannya adalah 12 orang laki-laki dan empat orang perempuan.  "Dari segi pendidikan dua orang sarjana, lalu 10 orang magister dan empat orang doktor. Mayoritas berprofesi sebagai hakim dan satu orang pengacara," ujar Aidul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/08/2020/111-calon-hakim-ad-hoc-ma-lolos-seleksi-administrasi/">111 Calon Hakim Ad Hoc MA Lolos Seleksi Administrasi</a>  Untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, lanjut Aidul, sebanyak 10 orang yang lulus seleksi kualitas. Mereka berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak empat orang dan Serikat pekerja/serikat buruh sebanyak enam orang.  "Adapun rincian berdasarkan jenis kelamin yaitu delapan orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berdasarkan pendidikan, ada satu orang sarjana, tujuh orang magister dan dua orang doktor. Sebanyak lima orang berprofesi sebagai hakim, satu orang akademisi, satu orang advokat, dan tiga orang berprofesi lainnya," cetus Aidul.  Aidul mengungkapkan, calon yang lulus seleski kualitas berhak mengikuti seleksi tahap tiga, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian pada akhir Oktober 2020 mendatang. Menurutnya, khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak dan masukan dari masyarakat.  "KY menekankan pentingnya faktor integritas untuk dimiliki oleh para calon. Oleh karena Itu, KY mengharapkan partisipasi masyarakat agar memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim ad hoc pada MA paling lambat 25 September 2020 di alamat e-mail rekrutmen@komisiyudisial.go.id," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mxIaeCpy-XE

30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-8.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II And" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II And</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sanksi etik yang diterima hakim ad hoc, Syamsul Rakan Chaniago, menunjukkan ada putusan kasasi yang kontroversial di tubuh lembaga peradilan. Apalagi dari hasil putusan majelis menyatakan Syafruddin, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lepas dari jeratan kasus SKL BLBI.  "Setidaknya memperjelas beberapa kontroversi dan keraguan sebelumnya. Memang cukup mengejutkan juga ketika terbukti hakim agung bertemu dan berhubungan dengan pengacara terdakwa. Apalagi untuk kasus sebesar ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (29/9).  Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memberi sanksi etik kepada Syamsul Rakan Chaniago, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia dinilai bersalah dan melanggar kode etik dan prilaku hakim. Syamsul dinilai melakukan pertemuan dengan Ahmad Yani, salah satu tim kuasa hukum mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).  Karena dinilai terbukti melakukan pertemuan dengan Ahmad Yani, maka Syamsul dijatuhkan sanksi selama 6 bulan untuk tidak menangani perkara. Adapun pertemuan itu berlangsung di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Juni 2019. Tepatnya sekitar pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB  "Semoga sanksi tersebut semakin memperjelas persoalan sebelum putusan lepas tersebut diambil di MA," terang Febri.  Oleh karena itu, KPK akan mempelajari terkait sanksi yang diberikan kepada Hakim Syamsul. Namun, KPK sangat menyayangkan hingga kini belum juga menerima salinan putusan kasasi terhadap SAT.  "Kami sudah mengirimkan surat ke MA untuk meminta putusan kasasi kasus BLBI tersebut. Padahal putusan itu penting untuk menentukan langkah KPK berikutnya," tegas Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menegaskan, KPK akan membicarakan perkembangan terbaru mengenai kasus BLBI. Lembaga antirasuah pun berkomitmen untuk mengusut kasus dengan kerugian negara Rp 4,58 triliun tersebut.  "Khususnya penyidikan yang berjalan saat ini dan juga tindak lanjut pasca putusan kasasi 9 Juli 2019 lalu," jelas Febri.  Sebelumnya, KY menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terkait dua Hakim Mahkamah Agung yang memutus lepas mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI). Kedua hakim yang dilaporkan adalah Syamsul Rakan Chaniago dan M. Askin.  Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, jika terbukti melakukan pelanggaran, hakim akan dikenai sanksi. Pemberian sanksi itu beragam mulai dari yang paling ringan hingga berat, tergantung jenis pelanggarannya.  "Pelanggarannya kalau hakim ada yang melanggar ada sanksi ringan sampai berat seperti teguran lisan, tertulis, non-palu 6 bulan, 6 bulan lebih sampai pemberhentian tidak dengan hormat," ucap Jaja di Gedung KY, Jakarta, Selasa (23/7).  Diketahui, putusan lepas Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antarmajelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.  Namun, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.

Respons KPK Ketika Hakim Ad Hoc Disanksi Etik atas Perkara SKL BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi MA, Syamsul Rakan Chaniago bersalah karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Syamsul merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumengung (SAT).  "Sudah diputuskan oleh Tim Pemeriksa MA dengan putusan bahwa Sdr Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/9).  Andi menjelaskan, Syamsul diduga melakukan pertemuan dengan Ahmad Yani yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Syafruddin Temenggung. Pertemuan itu diduga terjadi pada Jumat, 28 Juni 2019, sekitar pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.  "Yang bersangkutan mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan saudara Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwa SAT (Syafruddin Arsyad Tumengung). Padahal saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota, pada majelis hakim terdakwa SAT," ucap Andi.  Berdasarkan pemeriksaan, Andi menyebut pertemuannya dengan Ahmad Yani karena di kantor lawfirm masih tercantum nama Syamsul meski sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor di MA.  "Karena di kantor lawfirm masih tercantum atas namanya walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA," ucap Andi.  Atas perbuatannya, Syamsul dihukum selama 6 bulan untuk tidak menangani perkara. Perbuatan Syamsul dianggap telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Pasal 21 huruf b. Pasal itu tentang sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan.  “Sebagai terlapor dikenakan sanksi sedang berupa, hakim non-palu selama 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012," tukas Andi.  Sebelumnya, KY menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi terkait dua Hakim Mahkamah Agung yang memutus lepas Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kedua hakim yang dilaporkan yakni, Syamsul Rakan Chaniago dan M. Askin.  Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mengatakan jika terbukti melakukan pelanggaran, hakim akan dikenai sanksi. Pemberian sanksi itu beragam mulai dari yang paling ringan hingga berat, tergantung jenis pelanggarannya.  "Pelanggarannya kalau hakim ada yang melanggar ada sanksi ringan sampai berat seperti teguran lisan, tertulis, non-palu 6 bulan, 6 bulan lebih sampai pemberhentian tidak dengan hormat," ucap Jaja di Gedung KY, Jakarta, Selasa (23/7).  Diketahui, putusan lepas Syafruddin ditingkat kasasi diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.  Namun, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.

MA Sanksi Hakim Ad Hoc Kasasi yang Putus Lepas Syafruddin Temenggung

hakim ad hoc ma

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim ad hoc ma

Berita Terkini

63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim Ad Hoc HAM Lolos ke Tahap Seleksi Kualitas

DPR Setujui 3 Hakim Ad Hoc MA

30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Respons KPK Ketika Hakim Ad Hoc Disanksi Etik atas Perkara SKL BLBI

MA Sanksi Hakim Ad Hoc Kasasi yang Putus Lepas Syafruddin Temenggung

Download Aplikasi JawaPos.com