<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT-1-Pengucapan-sumpah-jabatan-Ketua-MA-FED-2JPG-2444171858.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung (MA). dalam daftar yang terpilih, tidak ada nama Alimin Ribut Sujono, hakim yang menjatuhkan vonis mati pada mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kesepuluh nama itu ditetapkan dalam rapat pleno yang berlangsung hari ini, Selasa (16/9) di kompleks parlemen Senayan Jakarta Pusat. Penetapan itu dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc.&nbsp; Awalnya, seluruh fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya terhadap para calon hakim agung dan ad hoc. Setelahnya, Ketua Komisi III Habiburokhman bertanya kepada semua anggota Komisi III. "Apakah nama-nama calon hakim tersebut bisa disetujui," ujarnya. Serempak para anggota menjawab setuju dan palu diketuk tanda persetujuan.&nbsp; Dalam rapat pleno tersebut, delapan fraksi partai politik yang menyetujui, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.&nbsp; Dengan keputusan itu sepuluh nama hakim agung dan adhoc telah terpilih. Yang menarik, hakim Alimin yang memvonis mati &nbsp;Mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo dicoret.&nbsp; Sementara Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan, sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) tahun 2025 terpilih untuk bekerja secara profesional dan mengembalikan marwah Mahkamah Agung. "Saya berharap nama-nama di atas dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat mengambilkan marwah MA sebagai penjaga keadilan dan tumpuan rakyat di negeri ini," terangnya.&nbsp; Dia mengutip pesan Al-Imam Munawi dalam kitab Faydhul Qadir, bahwa menjadi seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, hakim jangan sampai condong pada kekuasaan dan jabatan. "Jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan akan terjatuh dalam perilaku suap menyuap dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan," ucapnya dalam keterangan tertulisnya. Dalam lima tahun terakhir, lanjutnya, MA menghadapi ujian berat. Terutama akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim. Hal itu harus menjadi pelajaran agar DPR lebih selektif dalam menentukan sosok yang akan duduk di kursi tertinggi peradilan. "Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan moralitas," tuturnya. <h2>Sepuluh Hakim Agung dan Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung</h2> 1. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Suradi menjadi hakim agung Kamar Pidana 2. Hakim Tinggi MA RI Ennid Hasanuddin menjadi hakim agung Kamar Perdata 3. Hakim Tinggi MA RI Heru Pramono menjadi hakim agung Kamar Perdata 4. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Lailatul Arofah menjadi hakim agung Kamar Agama 5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Muhayah menjadi hakim agung Kamar Agama 6. Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Hari Sugiharto menjadi hakim agung Kamar TUN 7. Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak 8. Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Diana Malemita Ginting menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak 9. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi MA RI Agustinus Purnomo Hadi menjadi hakim agung Kamar Militer 10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Moh. Puguh Haryogi menjadi hakim ad hoc HAM di MA

DPR RI menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung, harapan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Agung.

Daftar 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung, Hakim yang Vonis Mati Ferdi Sambo Tidak Lolos

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-tak-mampu-penuhi-permintaan-ma_m_183678.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bertugas di Mahkamah Agung (MA). Persetujuan itu diberikan dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Penetapan ini dilakukan setelah Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon hakim. Dari hasil uji tersebut, sembilan calon hakim agung yang berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer, serta satu hakim ad hoc HAM dinyatakan layak. &ldquo;Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memimpin rapat dan menyampaikan hasil pandangan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Habiburokhman kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Komisi III. Ia mempertanyakan kepada masing-masing fraksi apakah nama tersebut dapat disetujui. "Apakah nama-nama calon hakim tersebut dapat disetujui?," tanya Habiburokhman. "Setuju," jawab para anggota Komisi III diiringi ketukan palu tanda pengesahan. Habiburokhman menegaskan, usai persetujuan di tingkat satu, hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. &nbsp;&ldquo;Selanjutnya hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; pungkasnya. Adapun, 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM yang bertugas di MA yakni: Hakim Agung: 1. Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata 2. Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak) 3. Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN 4. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer 5. Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak) 6. Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama 7. Muhayah, Hakim Agung kamar Agama 8. Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata 9.Suradi, Hakim Agung kamar Hakim ad hoc HAM: 1. Puguh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM

Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung dalam rapat pleno di Jakarta.

Komisi III DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebanyak 34 orang calon hakim agung (CHA) dan enam orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) mengikuti seleksi tahap ketiga, yaitu kesehatan dan kepribadian. Para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pada&nbsp; Rabu-Kamis, 9-10 Agustus 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian para peserta menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian pada 21-28 Agustus 2023 secara daring. Pada tahap ketiga, para peserta menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat," kata Anggota KY M. Taufiq HZ dalam keterangannya, Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012763743/kasus-jual-beli-senpi-ilegal-polisi-sita-44-pucuk-senjata-dan-ribuan-amunisi">Kasus Jual Beli Senpi Ilegal, Polisi Sita 44 Pucuk Senjata dan Ribuan Amunisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufiq menjelaskan, asesmen ini akan mengukur kompetensi calon yang terdiri dari kelompok kompetensi integritas; mental, interpersonal, dan manajemen organisasi; teknis dan proses yudisial; serta kenegarawanan. Para peserta juga akan diuji oleh asesor yang berlatar belakang psikolog dan asesor substantif yang merupakan hakim agung atau mantan hakim agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY berharap masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA paling lambat 31 Agustus 2023," jelas Taufiq.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi masyarakat tersebut disampaikan melalui email:&nbsp;<a href="mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rekrutmen@komisiyudisial.go.id</a>&nbsp;atau Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat 10450.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi tersebut bermanfaat agar di dalam proses seleksi ini benar-benar menemukan hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA yang terbaik," pungkasnya.</div>

Sebanyak 34 orang calon hakim agung dan enam orang calon hakim ad HAM pada MA mengikuti seleksi tahap tiga.

KY Minta Publik Beri Catatan 34 Calon Hakim Agung dan 6 Ad Hoc HAM di MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-pejabat-pertamina-ajukan-pk-tanpa-pendampingan-pengacara_m_228785.jpg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak enam calon hakim agung (CHA) dan tiga calon hakim ad hoc dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR selama dua hari. Fit and proper test itu dilakukan pada Senin (27/3) hingga Selasa (28/3) besok.  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, sebanyak tiga CHA dan tiga hakim ad hoc yang diuji satu per satu selama maksimal 60 menit akan dilakukan pada hari pertama. Fit and proper test itu terdiri atas sesi pemaparan makalah, dan sesi pendalaman atau tanya jawab antara calon hakim dengan Komisi III DPR.  "Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).  “Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon hakim paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan Ini calon hakim menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi III DPR RI," sambungnya.  Setelah itu, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat pleno untuk memberikan keputusan atas uji kelayakan yang dilakukan. Rapat pleno itu akan digelar pada pukul 19.00 WIB, Selasa (28/3) besok.  "Rapat Pleno Komisi III DPR, pengambilan keputusan pemberian persetujuan atas calon hakim agung dan hakin ad hoc pada Mahkamah Agung," ungkap Sahroni.  Uji kelayakan CHA dan hakim ad hoc pada Senin (27/3) yakni:  1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum CHA Kamar Perdata  2. Harnoto, S.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM  3. M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM  4. Sukri Sulumin, S.H., M.H. CHA Kamar Pidana  5. Heppy Wajongkere, S.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM  6. Hj. Lulil Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. CHA Kamar TUN.  Uji kelayakan CHA dan hakim ad hoc pada Selasa (28/3) yakni:  1. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. CHA Kamar Pidana  2. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. CHA Kamar Agama  3. Dr. Triyono Martanti, S.H., S.E., Ak.CA., M.M., M.Hum. CHA Kamar TUN Khusus Pajak.

9 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Fit And Proper Test

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Gedung-Mahkamah-Agung.jpg" alt="mahkamahagung.go.id" width="100%">
<figcaption>mahkamahagung.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 55 orang dari 126 orang calon hakim agung (CHA) dan 11 orang dari 45 calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung dinyatakan lulus seleksi kualitas oleh Komisi Yudisial (KY). Para CHA yang lulus selanjutnya akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian yang diperkirakan akan dilaksanakan pada 1-11 Maret 2022.  Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Siti Nurdjanah menyampaikan, penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY CHA Tahun 2021, Senin (31/1) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta Pusat.  "Untuk calon hakim agung yang lolos seleksi kualitas berjumlah 55 orang, yaitu 43 orang berasal dari jalur karir dan 12 orang berasal dari jalur nonkarir," kata Siti Nurdjanah dalam konferensi pers daring, Senin (31/1).  Nurdjanah mengatakan, dari 55 calon hakim agung yang lulus seleksi, bila diperinci berdasarkan jenis kamar yang dipilih, maka terdiri dari 36 orang memilih kamar Pidana, 5 orang memilih kamar Perdata, 6 orang memilih kamar Agama, dan 8 orang memilih kamar TUN (khusus pajak).  Berdasarkan jenis kelamin, lanjut Nurdjanah, 49 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 16 orang bergelar master dan 39 orang bergelar doktor.  Sementara untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA, Nurdjanah mengungkap ada 5 orang bergelar master dan 6 orang bergelar doktor. Berdasarkan jenis kelamin ada 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.  "Sejauh ini, para calon yang tidak lulus seleksi kualitas karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KY," jelas Nurdjanah.  Pengumuman hasil seleksi kualitas CHA dapat dilihat di website KY, yaitu www.komisiyudisial.go.id mulai Senin (31/1). "Bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian dengan jadwal terperinci akan disampaikan lebih lanjut," papar Nurdjanah.  Seleksi ini mencari delapan posisi CHA yang dibutuhkan MA adalah untuk mengisi 1 orang di kamar perdata, 4 orang di kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, dan 2 untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Selain CHA juga dibutuhkan 3 orang untuk hakim ad hoc Tipikor di MA.

55 Calon Hakim Agung dan 11 Calon Hakim Ad Hoc Lulus Seleksi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kembali-di-ott-kpk-ky-memang-sulit-mencari-solusinya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA) pada 22 November sampai dengan 10 Desember 2021. KY mencari CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.  Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menyampaikan, seleksi ini dilakukan untuk memenuhi permintaan MA sesuai Surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada MA yang berjumlah delapan orang CHA dan Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim ad hoc pada MA yang berjumlah tiga orang calon hakim ad hoc Tipikor di MA. Delapan posisi CHA yang dicari itu untuk mengisi satu di kamar perdata, empat di kamar pidana, satu untuk kamar agama, dan dua untuk kamar tata usaha negara khusus pajak, dan tiga untuk ad hoc Tipikor.  "KY tentunya mengundang MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri," kata Nurdjanah dalam konferensi pers daring, Senin (22/11).  Pendaftaran seleksi CHA dan hakim ad hoc Tipikor MA ini dilakukan secara daring melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id. KY menegaskan tidak melayani pendaftaran secara langsung.  "Mengingat situasi pandemi yang belum sepenuhnya aman, maka KY akan menggelar seleksi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan pendaftaran akan dilakukan secara online melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Para calon harus memenuhi sejumlah persyaratan dan menyiapkan berkas yang dapat dilihat di laman tersebut," ucap Nurdjanah.  Nurdjanah menjelaskan, bagi CHA dari jalur karier, calon berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, dan berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakiM  Termasuk pernah menjadi hakim tinggi, dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).  Sementara itu, dari jalur nonkarier, calon berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.  Sementara persyaratan calon hakim ad hoc Tipikor di MA, antara lain berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain.  Selanjutnya, berkas terkait persyaratan dipindai ke dalam format PDF dan diunggah pada situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id pada saat melakukan pendaftaran online (daring). Berkas pendaftaran fisik akan dimintakan oleh KY pada saat pemberkasan yang akan ditentukan kemudian.  "Bagi calon yang telah mengikuti seleksi dua kali berturut-turut, maka tidak dapat mengikuti seleksi periode ini. Kami juga meminta kepada para calon agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Nurdjanah.

KY Cari Hakim Agung dan Ad Hoc Tipikor Untuk MA yang Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Terkahir-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna telah mengesahkan hakim agung dan hakim ad hoc. Pengesahan itu setelah para hakim agung dan ad hoc mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.  Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menjelaskan bahwa komisi hukum ini telah memilih hakim ad hoc dan hakim agung. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meminta pendapat kepada 289 anggota DPR yang hadir apakah menyetujui para hakim ad hoc dan agung tersebut.  "Apakah laporan Komisi III tentang uji kelayakan terhadap hakim agung dan tiga hakim ad hoc bisa disetujui," tanya Aziz Syamsuddin di rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (3/1). "Setuju," jawab kompak 289 anggota DPR yang hadir.  Adapun dari delapan nama tersebut. Ada dua nama yang tidak diloloskan oleh Komisi III DPR. Mereka adalah Sartono dan Willy Farianto.  Sementara Ketua Komisi III DPR, Herman Hery berharap delapan nama yang dipilih oleh komisi hukum ini bisa melakukan terobosan di Mahkamah Angung (MA) dalam berbagai hal. "Harapan kami hakim agung yg dipilih bisa melakukan terobosan dalam mengatasi situasi di MA. Terobosan sistem dan mekanisme infrastruktur terkait penanganan perkara," ungkapnya.  Berikut ini nama-nama hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim hubungan industrial terpilih: 1. Soesilo (Hakim Agung) 2. Dwi Soegiarto (Hakim Agung) 3. Rahmi Mulyati (Hakim Agung) 4. H Busra (Hakim Agung) 5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Agung) 6. Agus Yunianto (Hakim Ad Hoc) 7. Ansori (Hakim Ad Hoc) 8. Sugianto (Hakim Hubungan Industrial)

Rapat Paripurna, DPR Sahkan Hakim Agung dan Ad Hoc

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/komisi-yudisial.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi persetujuan Komisi III DPR RI yang menetapkan lima dari enam calon hakim agung (CHA) untuk diangkat menjadi hakim agung. Kemudian tiga dari empat calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) untuk diangkat menjadi hakim ad hoc pada MA.  "KY mengapresiasi persetujuan DPR terhadap para calon yang diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc pada MA," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari dalam keterangannya, Jumat (24/1).  Calon hakim agung (CHA) yang disetujui adalah Soesilo (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk hakim Kamar Pidana, Dwi Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar), dan Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada MA) untuk hakim Kamar Perdata, Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang) untuk Kamar Agama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk Kamar Militer.  Sedangkan hakim ad hoc Tipikor pada MA yaitu Agus Yuniato (hakim ad hoc Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya) dan Ansori (hakim ad hoc Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah). Untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial yang disetujui Sugianto (Hakim ad hoc PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).  Aidul menyampaikan, KY menghormati keputusan Komisi III DPR RI meski ada calon yang tidak disetujui untuk diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA. Hal itu sebagai wujud pelaksanaan tugas Komisi III DPR RI yang menyeleksi hakim agung dan hakim ad hoc pada MA melalui proses seleksi yang ketat dan terukur.  "KY menjamin calon yang dikirim ke DPR adalah orang-orang yang betul-betul memiliki integritas dan kapabilitas. Namun, KY menghormati keputusan DPR," jelas Aidul.  Sebelumnya, Senin (20/1), CHA dan calon hakim ad hoc pada MA telah menjalani tes menulis makalah oleh Komisi III DPR. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara fit and proper test pada Selasa (21/1) dan Rabu (22/1) yang dilanjutkan rapat pleno dengan hasil persetujuan terhadap delapan nama tersebut di atas.  "KY memastikan seleksi dilakukan dengan mengutamakan aspek kapabilitas dan integritas dalam mencari hakim agung dan hakim ad hoc pada MA," pungkas Aidul.

DPR Setujui 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc, KY Beri Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ky-hasilkan-2-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-untuk-ma-ini-nama-namanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Yudisial. Sepanjang 2018, Komisi Yudisial telah menghasilkan 2 hakim agung dan hakim ad hoc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Yudisial. Sepanjang 2018, Komisi Yudisial telah menghasilkan 2 hakim agung dan hakim ad hoc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) meminta agar posisi lembaga tersebut diperkuat. Sebab, eksistensi KY penting dalam undang-undang dasar dan penegakan hukum di Indonesia.  ”Dalam menjaga peradilan yang bermartabat, peradilan yang adil, transparan, dan peradilan yang merdeka,” kata Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Junus setelah menyampaikan usulan penguatan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (6/11).  Dalam pertemuan itu, Jaja meminta Wapres ikut mendukung penguatan posisi KY. Penguatan tersebut, kata dia, antara lain, melalui peran-perannya. Jaja mengatakan, saat ini peran <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/11/2019/seleksi-kesehatan-dan-kepribadian-ky-loloskan-8-calon-hakim-ad-hoc/">KY</a> dalam undang-undang bersifat rekomendasi.  Dia menyinggung sejumlah rekomendasi KY yang kemudian mentah di Mahkamah Agung (MA). Jaja ingin nanti ada undang-undang yang membuat KY lebih kuat.  Misalnya, ketika KY sudah mengeluarkan rekomendasi, sifatnya final dan tidak bisa ditolak. Sementara itu, saat ini sifatnya sebatas rekomendasi.  Namun, dia tidak menjelaskan secara detail dan substansi usulan perubahan atau amandemen. Sebab, bagi dia, amandemen itu adalah proses jangka panjang.  Jaja lantas menyinggung proses seleksi calon hakim agung (CHA). Dia mengatakan, seleksi CHA itu kewenangan KY. Teknis operasional seleksi juga disampaikan ke Wapres. Selasa pekan depan (12/11) dilakukan proses wawancara terhadap CHA. Setelah wawancara, hasilnya diserahkan ke DPR.  Sementara itu, KY juga mengumumkan 13 calon hakim agung (CHA) dan 8 calon hakim ad hoc dinyatakan lolos ke tahap seleksi wawancara. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya, hakim ad hoc mungkin tidak akan terpenuhi.  Sejak proses seleksi yang dimulai Juni 2019, KY telah memerinci kebutuhan hakim yang bakal diseleksi kali ini. Yakni, 8 orang untuk hakim agung dan 9 hakim ad hoc. Lebih terperinci, 3 hakim ad hoc untuk tindak pidana korupsi (tipikor) dan 6 hakim ad hoc hubungan industrial. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan bahwa untuk hakim ad hoc hubungan industrial, yang lolos sejauh ini hanya empat orang. ”Dua orang dari unsur Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan dua orang dari serikat buruh atau serikat pekerja,” jelas Aidul.

KY Minta Penguatan Posisi Agar Rekomendasinya Final dan Mengikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/komisi-yudisial.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 23 calon hakim ad hoc dinyatakan lulus seleksi kualitas oleh Komisi Yudisial (KY). Mereka yang lulus seleksi terdiri dari tujuh orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan 16 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial untuk Mahkamah Agung (MA).  Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan, seleksi hakim ad hoc pada MA dilakukan guna memenuhi tiga orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial MA dibutuhkan enam orang.  Bila diperinci berdasarkan profesi, para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA merupakan satu orang akademisi dan enam orang hakim ad hoc."Sementara para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial terdiri dari empat orang advokat, sembilan orang hakim ad hoc, dan tiga orang berprofesi lainnya," kata Aidul melalui keterangannya, Kamis (8/8).  Sedangkan, berdasarkan tingkat pendidikan, para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA pun beragam. Yaitu sebanyak satu orang bergelar sarjana, satu orang bergelar master, dan lima orang bergelar doktor.  Sementara para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA terdiri dari empat orang bergelar sarjana, 11 orang bergelar master, dan satu orang bergelar doktor. Selanjutnya calon yang dinyatakan lulus Seleksi Kualitas akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada minggu ketiga September 2019.

KY Nyatakan 23 Calon Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Kualitas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim ad hoc

Berita Terkini