<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/unnamed-2025-08-13T090803567-2269378549.png" alt="Ilustrasi instrumen musik klasik. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instrumen musik klasik. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan ini, isu penetapan tarif royalti musik untuk sejumlah tempat usaha yang memanfaatkan musik sebagai daya tarik komersial, seperti restoran dan kafe ramai menjadi pembicaraan publik. Pro kontra semakin berlanjut tatkala, musisi jalanan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga sektor ekonomi kreatif menyampaikan keresahan terkait kebijakan ini. Sebagian pemilik tempat usaha makan bahkan mencari cara untuk menghindari kewajiban ini, contohnya dengan memutar suara burung atau suara alam sebagai pengganti musik. Namun menurut Komisioner LMKN Dedy Kurniadi yang dikutip dari jawapos.com, suara burung dan suara alam tetap bisa dikenakan royalti jika rekaman tersebut dibuat menggunakan jasa produser. Hal ini terjadi karena pembayaran royalti pada karya tertentu termasuk lagu, pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Berdasarkan peraturan.bpk.go.id, hak cipta atas musik yang diputar diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Terutama pada Pasal 9, 23, dan 24. Artinya, setiap pihak yang menampilkan lagu atau musik di ruang publik wajib membayar royalti. Kemudian ketentuan ini diperjelas lagi, oleh Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pengumuman, dan komunikasi ciptaan baik dalam bentuk analog dan digital sebagai kegatan yang termasuk ke dalam penggunaan layanan publik yang bersifat komersial termasuk penggunaan yang wajib untuk membayar royalti pada pencipta atau pemegang hak cipta. Lantas, apakah seluruh musik yang diputar dikenakan royalti?. Nyatanya meski begitu, tidak semua musik yang diputar dikenakan royalti. Ada alternatif legal untuk mengisi suasana kafe dan restoran tanpa dikenakan tarif royalti, salah satunya dengan memutar musik klasik. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta, hak cipta atau musik berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta karya meninggal dunia. Artinya, setelah lewat 70 tahun, hak ekonomi telah berakhir dan karya tersebut otomatis telah masuk ke ranah publik. Sehingga kesimpulannya adalah, musik klasik bisa digunakan tanpa membayar royalti, karena telah masuk ke dalam kriteria Pasal 58 ayat (1) UU hak cipta, di mana telah bebas digunakan tanpa membayar tarif royalti. Dengan demikian, kafe atau restoran tetap dapat menghadirkan musik tanpa melanggar hukum dengan memilih musik klasik dari komponis yang telah wafat lebih dari 70 tahun. Penasaran siapa saja komposer musik klasik yang lagunya aman digunakan tanpa membayar royalti karena sudah meninggal lebih dari 70 tahun? Merangkum informasi dari laman superlive.id dan p2k.stekom.ac.id, berikut adalah sejumlah komponis musik klasik yang karyanya telah berstatus domain publik: 1. Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven dikenal sebagai salah satu maestro dan komponis musik klasik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ia lahir di Bonn, Jerman, pada 17 Desember 1770, dan wafat di Wina, Austria, pada 26 Maret 1827. Artinya, sudah 198 tahun sejak dunia kehilangan sosok jenius musik ini. Meski mengalami gangguan pendengaran hingga akhirnya tuli total, Beethoven tetap menciptakan karya-karya monumental yang tak lekang oleh waktu, di antaranya F&uuml;r Elise, Symphony No. 5, dan Symphony No. 9. 2. Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach lahir di Jerman pada 21 Maret 1685 dan wafat pada 28 Juli 1750, yang berarti sudah 275 tahun sejak kepergiannya. Ia dikenal lewat mahakarya legendaris seperti Brandenburg Concerto, Mass in B Minor, Toccata and Fugue in D Minor, Jesu, Joy of Man&rsquo;s Desiring, dan The Well-Tempered Clavier. Bach memiliki tekad kuat untuk mengembangkan musik gereja melalui sentuhan musik klasiknya. Sepanjang hidupnya, ia menciptakan lebih dari 1.000 karya dan diakui sebagai salah satu komponis terbesar dalam sejarah musik dunia. 3. Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart adalah salah satu maestro musik klasik paling terkenal sepanjang masa. Ia lahir di Austria pada 27 Januari 1756 dan meninggal pada 5 Desember 1791. Artinya, sudah 234 tahun sejak dunia kehilangan sang jenius musik ini. Beberapa karyanya yang paling populer dan kerap dibawakan dalam berbagai kesempatan antara lain Eine kleine Nachtmusik (Serenade No. 13), Symphony No. 40 in G minor, dan Piano Concerto No. 21. 4. Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi, yang lahir di Venesia pada 4 Maret 1678, dikenal dengan julukan The Red Priest karena warna rambutnya yang merah mencolok. Ia meninggalkan sejumlah karya legendaris, seperti The Four Seasons, Concerto for Strings in G Major, dan Gloria in D Major. Vivaldi wafat pada 28 Juli 1741, sehingga telah 284 tahun berlalu sejak dunia kehilangan komponis ternama ini. 5. Franz Schubert Franz Schubert lahir di Austria pada 31 Januari 1797 dan dikenal sebagai komponis berbakat yang meninggalkan warisan musik abadi. Beberapa karyanya yang melegenda antara lain Ave Maria, Ellens Gesang III, Symphony No. 8, dan St&auml;ndchen (Serenade). Schubert meninggal di Wina pada 19 November 1828, sehingga telah 197 tahun sejak kepergiannya dari dunia musik. 6. Joseph Haydn Joseph Haydn, komponis asal Austria yang lahir pada 31 Maret 1732, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan musik klasik. Ia dikenal lewat karya-karya ternama seperti Symphony No. 94 &ldquo;Surprise&rdquo;, Symphony No. 101 &ldquo;The Clock&rdquo;, dan The Creation. Haydn wafat di Wina pada 31 Mei 1809, sehingga telah 216 tahun berlalu sejak dunia kehilangan sosok penting dalam sejarah musik ini. 7. George Frideric Handel George Frideric Handel, komponis musik klasik kelahiran Halle, Jerman, pada 23 Februari 1685, memberikan sumbangan besar bagi dunia musik melalui karya-karya memikat. Beberapa mahakaryanya yang abadi antara lain Messiah dengan Hallelujah Chorus, Water Music, dan Lascia ch&rsquo;io pianga. Handel wafat pada 14 April 1759, sehingga kini telah 266 tahun berlalu sejak kepergiannya. (*)

Ada alternatif legal untuk mengisi suasana kafe dan restoran tanpa dikenakan tarif royalti, salah satunya dengan memutar musik klasik.

Aman dari Tagihan Royalti, Ini Daftar Musik Klasik yang Gratis dan Legal Diputar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/6wtRmypUaKMpTY56bU7BOLbz1VdDCPDLPhdVyBUN-1-3120715590.jpg" alt="Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku Sound Horeg di Jawa Timur menyambut baik rencana pemberian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang disampaikan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur. &ldquo;Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang menjadi inisiasi dari Kemenkumham Jatim," tutur Pembina Seduluran Sound Balap Kediri (SSBK), Heri Setiawan, dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), Minggu (27/4). Heri menuturkan bahwa Sound Horeg saat ini cukup populer di Kediri. Terbukti dengan antusias masyarakat menghadiri acara musik yang menampilkan audio rakitan bervolume keras dan penuh getaran itu. Ia berharap, bila rencana pemberian HAKI terealisasi, pemerintah daerah turut memberikan dukungan dari segi payung hukum. Baik berupa peraturan daerah maupun peraturan wali kota/bupati. "Karena keberadaan perda dan perbup yang menaungi kegiatan dari sound horeg akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan," tutur Heri yang juga pemilik Brengos Pro Audio itu. Selain dari segi regulasi, SSBK yang menaungi 40 persen pengusaha Sound Horeg juga berharap adanya edukasi dari pemerintah ke komunitas, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa terganggu. "Pada intinya SSBK siap memberikan dukungan dan langkah-langkah penting agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya pawai budaya yang diiringi Sound Horeg, warga mendukung kegiatan dengan pakta integritas," ucap Heri. Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto menilai Sound Horeg sebagai sebuah karya anak bangsa yang layak diapresiasi. Oleh karena itu, pihaknya berencana memberikan HAKI. "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu adalah hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Meski begitu, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang akan didaftarkan tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas Sound Horeg. Haris menyebut Sound Horeg berpotensi mendapatkan HAKI atas hak cipta dan hak desain industri karena perangkat sistemnya yang terbilang unik dan menjadi ciri khas budaya daerah. "Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (sound horeg)," imbuhnya.

Sound Horeg mendapatkan dukungan unuk memperoleh HAKI dari Kemenkumham Jatim, apresiasi untuk kreativitas lokal.

Sambut Baik Usulan Pemberian HAKI, Pelaku Sound Horeg di Jawa Timur Minta Dukungan Perda agar Mudah Dapat Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/sound-horeg-199161209.jpg" alt="Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada sound horeg, memantik perdebatan hangat di masyarakat. Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan menilai pengakuan sound horeg sebagai karya anak bangsa yang berhak mendapatkan HAKI bagaikan pedang bermata dua. "Sebab keluhan utama masyarakat terkait sound horeg adalah volume suara yang sangat keras, bahkan melebihi ambang batas aman pendengaran. Ini yang kemudian menimbulkan gangguan kenyamanan," tuturnya, Minggu (27/4). Terlebih di lingkungan yang padat penduduk, tempat ibadah, hingga malam hari. Terlepas dari penolakan di masyarakat, lanjut Radius, sound horeg tetap memiliki nilai artistik dan potensi kreatif dalam ekspresi budaya populer. &ldquo;Tetapi ketika tidak dibarengi dengan edukasi, regulasi, dan sensitivitas sosial, sound horeg bisa menjadi bentuk gangguan sosial alih-alih sarana hiburan,&rdquo; imbuh Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi UM Surabaya. Berasal dari Malang, sound horeg digambarkan sebagai sistem audio rakitan yang menghasilkan suara keras dan menggelegar. Fenomena musik kontemporer ini cukup populer di kalangan anak muda. Dalam sosiologi suara, Radius menyatakan suara keras mencerminkan pembagian kelas sosial dan nilai budaya. Contohnya, sound horeg yang sering ditemui di ruang publik atau komunitas anak muda. &ldquo;Musik keras ini bisa dipandang sebagai bentuk identitas sosial bagi kelompok tertentu, sementara orang lain, terutama yang lebih tua atau konservatif, menganggapnya sebagai gangguan sosial (karena bising),&rdquo; terang Radius. Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto menilai Sound Horeg sebagai sebuah karya anak bangka yang layak diapresiasi. Oleh karena itu, pihaknya berencana memberikan HAKI. "Sound horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu adalah hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Meski begitu, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang akan didaftarkan tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas sound horeg. Haris menyebut sound horeg berpotensi mendapatkan HAKI atas hak cipta dan hak desain industri karena perangkat sistemnya yang terbilang unik dan menjadi ciri khas budaya daerah. "Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (sound horeg)," tukasnya. (*)

Rencana Kemenkum memberikan HAKI kepada sound horeg memicu perdebatan di Surabaya, karena dampak sosial dan budaya yang perlu diperhatikan.

Sound Horeg: Antara Kreativitas dan Gangguan Lingkungan, Perlukah Mendapatkan HAKI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/sound-horeg-199161209.jpg" alt="Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) berencana memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto menilai Sound Horeg lebih dari sekadar ajang keras-kerasan audio, melainkan kreativitas anak bangsa yang layak dihargai. "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu adalah hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Berasal dari Malang, Sound Horeg digambarkan sebagai sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar. Sound Horeg umumnya hadir di pesta desa, pawai, hingga event komunitas. Lebih lanjut, Haris menyebut Sound Horeg berpotensi mendapatkan HAKI atas hak cipta dan hak desain industri karena perangkat sistemnya yang terbilang unik dan menjadi ciri khas budaya daerah.&nbsp;"Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (Sound Horeg)," imbuhnya. Menanggapi penolakan masyarakat terkait kebisingan dan polusi suara dari Sound Horeg, Haris menyatakan bahwa masalah tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan lewat pendekatan persuasif.&nbsp;"Jadi, kalau ini nantinya mengganggu dan sebagainya, ya nanti tinggal kita bina agar horeg-nya dapat, tetapi di telinga juga enak. Yang jelas kalau siapa pun melarang untuk mewujudkan sebuah ide itu nggak bisa," tukas Haris. Terakhir, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang diberikan oleh Kemenkumham Jatim tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas Sound Horeg.

Kemenkumham Jatim berikan HAKI untuk Sound Horeg, bentuk apresiasi untuk kreativitas anak bangsa dari Malang.

Kemenkumham Jatim akan Berikan HAKI untuk Sound Horeg, Apa Solusi untuk Masalah Kebisingan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/20241020_102728-120698834.jpg" alt="Sebanyak 10 truk dengan sound system besar atau yang dikenal dengan sound horeg menggetarkan gedung-gedung di jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 10 truk dengan sound system besar atau yang dikenal dengan sound horeg menggetarkan gedung-gedung di jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Fenomena Sound Horeg, yang digambarkan dengan sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar, belakangan berhasil mencuri perhatian masyarakat luas. Terutama di wilayah Jawa Timur. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015928314/ramalan-zodiak-gemini-dan-cancer-26-april-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 26 April 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Banyak yang merasa terganggu oleh kehadiran Sound Horeg, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang Sound Horeg sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. Terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, berencana memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg. Kabar ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto. Ia menilai Sound Horeg lebih dari sekedar ajang keras-kerasan audio, melainkan sebuah nama hasil dari pikir karya anak bangsa. "Sound Horeg ini nama hasil pikir karya anak bangsa, maka produk mereka, desain mereka itu harus kita hargai. Kami memiliki tugas terkait dengan perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Meski begitu, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang akan didaftarkan tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas sound horeg. "Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (Sound Horeg)," imbuhnya. Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa rencana pendaftaran HAKI untuk Sound Horeg mencakup hak cipta dan desain industri, karena terdapat komponen serta sistem yang memenuhi unsur kekayaan intelektual tersebut. "Nah nanti tinggal kita arahkan kepada teman-teman (komunitas Sound Horeg), kan karya-karya itu harus dihargai, pemerintah berupaya memberikan perlindungan tersebut. Itu saja," tukas Haris. (*)

Kemenkumham Jawa Timur akan memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg, fenomena audio yang menghibur masyarakat.

Kemenkumham Jatim Anggap Sound Horeg Layak Dapat HAKI, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/smepp-jabar-3632587120.jpg" alt="PT Pertamina memfasilitasi sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada UMKM Binaan. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina memfasilitasi sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada UMKM Binaan. (Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina memfasilitasi sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya. Program ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan intelektual UMKM di pasar domestik maupun internasional. Selain itu juga untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar halal dan memiliki perlindungan hukum atas inovasi dan merek dagang mereka. Sejak 2023, Pertamina telah membantu proses sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare dan regular untuk 1.237 UMKM. Jumlah tersebut terus naik, hingga tercapai 1.562 UMKM pada akhir tahun 2024. Vice President CSR &amp; SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto menambahkan, sertifikasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi UMKM di pasar global. Sertifikasi Halal bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menaikkan nilai jual produk, menjadi standar kualitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara, HaKI berperan penting dalam melindungi inovasi UMKM agar mereka memiliki hak eksklusif atas produk dan merek mereka secara keekonomian. "Dengan dua aspek ini, UMKM binaan Pertamina memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan daya saing sampai tingkat internasional," ujarnya, dikutip Jumat (14/3). Tahun ini, Pertamina tengah mendukung pendaftaran Halal bagi 76 UMKM dengan prosedur regular, dan sertifikasi HaKI untuk 85 UMKM binaan. Pendampingan sertifikasi Halal juga akan terus bertambah, melalui mekanisme self-declare dengan pendampingan Rumah BUMN Pertamina. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa program sertifikasi Halal dan HAKI ini merupakan komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. "Kami memahami bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan dukungan sertifikasi halal dan HaKI ini, kami ingin memastikan bahwa UMKM binaan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menembus pasar global dengan produk yang berkualitas dan memiliki perlindungan hukum yang kuat," jelasnya. Inisiatif Pertamina untuk memajukan UMKM sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin ketiga, yaitu mewujudkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, memperkuat UMKM dan koperasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu tumbuh, berkembang, dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Rudi Ariffianto menambahkan, sertifikasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi UMKM di pasar global.

Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI untuk Genjot Daya Saing UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-182915-1575667933.jpeg" alt="Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya. Dalam perkara ini Bambang Pranoto dan PT.Kutus Kutus Herbal sebagai para penggugat, sedangkan tergugat adalah Fazli Hasniel Sugiharto (anak sambung Bambang Pranoto). Pada tanggal 11 Februari penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual, yang juga terlibat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Merek pada tahun 1992, 2001 dan 2016. Pada intinya, Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. menyampaikan pendapat yang mendukung dalil para penggugat dalam gugatan. Secara khusus, ia menegaskan bahwa berdasarkan hukum, para penggugat memiliki alas hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap tergugat. Hal ini didasarkan pada adanya permohonan dan pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Ahli memberikan pendapat sesuai keahliannya mengenai hal-hal terkait sengketa itu. Pertama soal tujuan dari reformasi regulasi di bidang merek. &ldquo;Sejak menggunakan undang-undang merek yang lama nomor 21 tahun 1961, banyak pelaku usaha kita yang melakukan trademarks copy atau pencurian-pencurian merek asing yang belum didaftarkan di sini dan didaftarkan oleh pelaku usaha untuk dan atas nama dirinya. Hal ini dimungkinakan karena sistem pendaftaran merek kita melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 adalah first to use principle, siapa yang lebih dulu menggunakan, siapa yang pertama kali menggunakan dia dikukuhkan haknya untuk menjadi pemilik merek itu," kata Henry Soelistyo. Inilah yang menimbulkan masalah dalam hubungan international kita, khususnya dengan negara-negara Eropa dan mitra negara kita yang lain merasa sangat dirugikan atas praktek-praktek seperti itu. &ldquo;Pemerintah merasa sangat terganggu dengan reputasi Indonesia di dunia perdagangan internasional maka pemerintah kemudian mengambil 3 (tiga) kebijakan reformis di dalam sistem pendaftaran merek," Pertama mengubah first to use principle, dikukuhkan haknya melalui proses pendaftaran. Kedua, membangun satu prinsip dasar sesuai dengan filosofi undang-undang merek, yaitu pendaftaran merek harus dilakukan dengan good faith atau iktikad baik. Bad faith (perilaku tidak baik) adalah melakukan pendaftaran merek dengan motif meniru, mendompleng, menjiplak, atau mengikuti merek orang lain. Ketiga, satu konsep perluasan hukum dari motif pendaftaran itu, adalah kewajiban pemohon merek untuk menyampaikan declaration of ownership &ldquo;pernyataan sebagai pemilik merek&rdquo;. Ide gagasannya adalah bahwa setiap aplikasi permohonan pendaftaran merek yang diajukan ke Kantor Merek harus disertai dengan surat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan itu adalah mereknya. Statement declaration of ownership ini menjamin bahwa setiap aplikasi pendaftaran merek, baik itu menyangkut permohonan orang Indonesia maupun orang asing, harus disertai dengan pernyataan bahwa merek ini adalah mereknya. Kalau tidak, di belakang hari ada orang yang menggugat pembatalan merek. &ldquo;Ini pembelajaran dari 20 tahun mengelola Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 pengalaman yang harus direformasi adalah mengubah dari first to use menjadi first to file dan membakukan standar niat baik atau good faith di dalam pendaftaran merek yang punya dua mata, satu ketika mengajukan pendaftaran itu adalah merek yang bukan meniru, menjiplak, atau mengikuti orang lain, kedua yang lebih mendasar bahwa merek ini adalah mereknya," "Itu sebabnya di pasal 7 satu norma apabila satu merek dimiliki secara bersama tetapi didaftarkan oleh satu orang saja, maka pendaftaran itu harus dengan persetujuan pihak lain yang juga berhak atas merek itu," kata dia. Dalam hal hanya diajukan satu orang yang diajukan mewakili yang lain harus ada persetujuan tertulis dari yang berhak lainnya atas merek&nbsp; itu.&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pendaftaran nama dagang yang menjadi asset usaha sebagai merek oleh &ldquo;karyawan&rdquo;. &ldquo;Satu dekade terakhir sebelumnya perusahaan-perusahaan kita itu dikelola tidak secara professional, yang artinya siapa direktur tidak ditegaskan. Lalu baru 2007 ketika kita punya UU PT diatur untuk tertib. Bahwa masalah pendaftaran merek itu adalah pekerjaan clerical, pekerjaan administratif, yang tidak memerlukan suatu prosedur," Dalam bisnis konvensional, siapa yang melakukan apa yang kosong ini lazim. Praktik seperti ini segera ditertibkan, kalau tidak punya dampak terhadap ketidaktertiban dalam kepemilikan aset atau kepemilikan kekayaan seperti layaknya bisnis keluarga. "Saya masih melihat ada dampak negatifnya bahwa tidak terkelolanya bisnis usaha terutama keluarga yang tidak didasarkan pada prinsip good corporate governance seperti yang kita kenal saat ini menjadikan banyak sengketa, sengketa asset, sengketa keuangan, sengketa hak dan macam-macam yang menimbulkan persoalan perdata,&rdquo; kata dia. &ldquo;Poinnya apakah merek itu bisa didaftarkan atas nama karyawan, dalam Pasal 7 dalam hal merek itu dimiliki oleh keluarga maka semua anggota keluarga yang tercatat itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu. Jadi, kalau sampai karyawan mendaftarkan kemudian secara administratif diatasnamakan dirinya kemungkinan cacat hukum.&rdquo; Dalam hal karyawan tidak pernah mengklaim atau menawarkan lisensi kepada Perusahaan bahwa dengan bersikap diam ketika digunakan oleh pihak lain dan dia tidak memberikan atau meminta perjanjian lisensi membayar royalty sebetulnya dia sudah menyadari itu bukan miliknya sendiri. Ahli pun mengkonfirmasi bahwa pemilik merek terdaftar tersebut bukan pemilik merek sesungguhnya. &ldquo;Usaha dagang ini kan usahanya ada manusia-manusia pemiliknya dan pengelolanyanya adalah. Ini miliknya usaha dagang kok didaftar hanya nama satu orang. Karyawan ini tidak liar, mendaftarkan sendiri ujug-ujug mengatasnamakan dirinya, lah ini punya siapa, punya nya usaha dagang.&rdquo; Adapun kewajiban menyampaikan Declaration of Ownership (Surat Pernyataan Kepemilikan) dikaitkan dengan iktikad baik pemohon merek. &ldquo;Sesungguhnya prinsip mengenai Statement of ownership yang menjadi kewajiban pemohon merek untuk disertakan pada lampiran sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 direvisi tahun 1992," "Statement of ownership atau Declaration of ownership itu bukan sekedar selembar kertas hak administratif yang menyatakan bahwa pemohon ini adalah orang yang berhak, tetapi pernyataan di atas materai benar-benar menjadi dasar," tegasnya. Di dalam konteks merek syarat bahwa permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan statement of ownership ini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 huruf a bukan main-main. Itu benar refleksi dari kebijakan pemerintah untuk menghentikan pencurian-pencurian merek atau trademarks copy.&rdquo; &ldquo;Surat pernyataan yang menyatakan merek itu miliknya, vis a vis, itu adalah surat keterangan palsu yang itu merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 242 KUHP atau 263 KUHP, kategorinya tindak pidana. Ini lebih serius dari pada bad faith yang diartikan sebagai menipu menjiplak mengikuti yang bisa menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat seperti filosofi undang-undang merek. "Kalau sampai apa yang dinyatakan itu tidak benar maka saya disimpulkan itu adalah keterangan palsu. Dengan demikian apa yang sudah diberikan dalam bentuk sertifikat gugur secara hukum,&rdquo; urainya. Henry lantas menyinggung iktikad tidak baik pemohon dalam mengajukan permohonan merek. &ldquo;Makna &ldquo;bad faith&rdquo; bukan hanya meniru, menjiplak, mengikuti merek orang lain yang kemudian menimbulkan dampak iklim persaingan usaha, tetapi juga mencakup pengakuan tentang siapa sesungguhnya pendaftar ini yang tadi disyaratkan dengan dibuatnya surat keterangan pemilik. Saya mengatakan double princip." &ldquo;Ini bicara tentang mengakui bahwa ini merek saya. Kalau ternyata di belakang hari ternyata bukan atau ada pihak lain yang menyatakan secara terbuka menjadi pemilik merek itu, maka pernyataan tadi menjadi keterangan palsu. Itu wujud nyata iktikad tidak baik.&rdquo; "Membohongi tidak mengakui bahwa merek ini sebetulnya bukan miliknya atau bukan miliknya sendiri.&rdquo; Ketika yang bersangkutan membuat surat pernyataan atau statement of ownership yang sebetulnya tidak jujur, tidak benar, adalah bad faith. Ia mengungkap perpanjangan merek dan pendaftaran merek atas dasar keterangan Declaration of Ownership yang tidak benar. &ldquo;Maka ini keblabasan, dalam arti dirinya sendiri bukan yang berhak lah kok pada saat berakhir dia memperpanjang, itu keblabasan.&rdquo; Ia juga mengungkap soal konsep Trademark Squatting dalam pelindungan merek. &ldquo;Ini merupakan peristilahan yang berkembang di kalangan praktisi hukum dan akademisi, &lsquo;pencurian merek dari pihak lain&rsquo;. Pengalaman kita ada pendaftaran POLO, PRADA lalu LOUIS VUITTON oleh orang Indonesia, itu trademark squatting. Tapi, sesungguhnya di tingkat domestik ada juga praktik pencurian, mengaku satu merek yang sesungguhnya milik bersama tapi diakui hanya milik perorangan, itu termasuk trademark squatting," jelasnya. Di dalam praktik korporasi, hak seperti merek adalah aset sehingga ada harganya, ada economical, ada produk yang dijual atau tidak. Praktik trademark squatting ini berujung pada dagang merek bukan merek dagang. Merek didaftarkan, lalu nanti pemiliknya yang asli datang lalu ditawarkan, selesaikan saja dengan negosiasi. Bagi pelaku usaha seperti itu bermanfaat. Ahli mengkonfirmasi atas pemahaman &ldquo;pemilik merek KATES secara de jure meminta sejumlah uang kepada pemilik merek de facto termasuk tindakan trademark squatting&rdquo;. Lebih lanjut, ia mengatakan konsep Passing Of dalam pelindungan merek. Ini merujuk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tindakan menjual produk dengan menggunakan kemasan pihak lain yang telah lebih dulu ada/dijual kepada konsumen. &ldquo;Sebagai seorang akademisi, kami mengenal dengan sebutan Passing of Action yang intinya melakukan yang merugikan pihak lain. Passing of Action kalau dicontohkan dalam konteks merek kalau seseorang mendaftarkan merek kemudian dengan motif seperti tadi, dia sudah mem-passing of haknya ke orang lain. Ini bukan rezim hukum merek, ini adalah persaingan usaha tidak sehat, kecuali kalau kemasan tadi sudah didaftarkan sebagai merek 3D.&rdquo;

Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan no 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya.

Belajar Sengketa Merek Seperti Minyak Kutus Kutus dari Pakar HAKI

<h3>&nbsp;</h3> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/WhatsApp-Image-2024-12-11-at-153825_d7c05c1b-1908233641.jpg" alt="Dr Gancar C Premananto menyerahkan sertifikat HAKI ke mahasiswa. (Unair)" width="100%">
<figcaption>Dr Gancar C Premananto menyerahkan sertifikat HAKI ke mahasiswa. (Unair)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah inovasi menarik dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair), yakni pengenalan mata kuliah yang berdampak pada perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi mahasiswa. Pada Senin, 15 November, beberapa mahasiswa menerima sertifikat HaKI atas karya intelektual yang telah mereka hasilkan selama proses perkuliahan. Sertifikat HaKI diserahkan kepada Muhammad Haykal Rafsanjani Abdat dan Shafira Widyarani, serta dua mahasiswa lainnya, yaitu Ria Anggraini Simanjuntak dari program Magister Manajemen (MM) yang memperoleh HaKI atas strategi usulannya dalam tesis, dan Fajrin Purnomo dari Magister Sains Manajemen (MSM) atas karya game edukasi bertema zakat. <h4>Mata Kuliah yang Dirancang Berdampak HaKI</h4> Beberapa mata kuliah di FEB Unair telah dirancang agar mendorong mahasiswa menghasilkan karya intelektual yang layak didaftarkan sebagai HaKI. Beberapa di antaranya adalah: <ol> <li>Pemasaran Internasional (S1): Mahasiswa membuat kanal YouTube bertema M-Int.</li> <li>Komunikasi Pemasaran Terpadu (S1): Mahasiswa merancang materi promosi untuk klien.</li> <li>Etika Bisnis (S1): Karya berbasis etika diterapkan dalam proyek.</li> <li>Etika Bisnis dan CSV (MM): Mahasiswa menghasilkan karya terkait kegiatan Creating Shared Value (CSV).</li> </ol> Dr. Gancar C. Premananto, dosen pengampu mata kuliah, menjelaskan bahwa penting bagi mahasiswa untuk menyadari nilai intelektual dari karya mereka. "Karya intelektual mahasiswa harus mendapatkan pendaftaran dan pengakuan HaKI. Hal ini tidak hanya memberikan rasa bangga, tetapi juga menjadi tambahan nilai di CV mahasiswa berkaitan dengan karya selama masa perkuliahan," ujarnya. <h4>Mahasiswa Apresiasi Dukungan Universitas</h4> Fajrin Purnomo, salah satu penerima sertifikat HaKI, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan oleh FEB Unair. "Menerima sertifikat HaKI merupakan momen yang luar biasa. Saya sangat senang dengan adanya dukungan dari Universitas Airlangga dalam memfasilitasi pendaftaran HaKI. Ini menjadi pendorong semangat saya untuk membuat karya lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya," ungkapnya. Inisiatif FEB Unair ini menjadi bukti komitmen universitas dalam mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa, sekaligus mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam dunia profesional dengan karya intelektual yang diakui.

FEB Unair perkenalkan mata kuliah berdampak HaKI. Mahasiswa dapat sertifikat HaKI atas karya intelektual, dorong kreativitas dan prestasi.

FEB Unair Luncurkan Mata Kuliah dengan Dampak HaKI, Mahasiswa Terima Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ACT-TV.jpg" alt="Pakar Marketing Yuswohady dalam gelaran ACT Fest 2020. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar Marketing Yuswohady dalam gelaran ACT Fest 2020. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai berbagai kritik dan penolakan. Regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tersebut ditentang karena berisiko merugikan konsumen serta produsen. Praktisi Pemasaran sekaligus Managing Partner Inventure, Yuswohady menilai, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan menghilangkan diferensiasi yang selama ini dibangun oleh produsen di industri tembakau. Menurutnya, diferensiasi yang tercipta melalui merek, logo, dan identitas visual lainnya adalah bagian dari investasi yang telah dilakukan oleh produsen selama puluhan hingga ratusan tahun untuk membangun kekuatan dan reputasi merek mereka. "Tujuan merek adalah diferensiasi. Tanpa merek, konsumen akan kesulitan membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya," ujar&nbsp;pria yang akrab disapa Mas Siwo ini, dikutip Rabu (13/11). Bagi konsumen, hilangnya identitas merek pada kemasan rokok bisa mengurangi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kualitas dan reputasi produk. Dengan kemasan tanpa identitas merek, konsumen tidak akan tahu merek mana yang telah terbukti memberikan kualitas yang tinggi dan mana yang hanya merupakan produk abal-abal atau ilegal. "Kebijakan ini berisiko mengarahkan konsumen pada kebingungan di pasar. Di mana produk murah dan berisiko tinggi mungkin lebih mudah diterima karena tidak ada pembeda yang jelas," tuturnya. Selain itu, dari sudut pandang produsen, kebijakan ini bisa merugikan secara finansial. Investasi yang telah digelontorkan untuk membangun merek dan reputasi bisa hangus dalam sekejap. Yuswohady menegaskan bahwa kekuatan sebuah merek biasanya terletak pada nilai atau value yang dibawanya. "Ketika identitas merek dihilangkan, nilai tersebut juga hilang," terangnya. Yuswohady menekankan bahwa dampak penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga bisa meluas pada sektor perekonomian, terutama bagi pedagang kecil yang bergantung pada penjualan rokok. Pada sisi ekonomi, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek berisiko memunculkan brand-brand palsu atau murah yang tidak terkontrol kualitasnya. Pedagang kecil yang biasa menjual rokok dengan merek terkenal kemungkinan akan mengalami penurunan omzet, karena konsumen mungkin lebih memilih produk murah tanpa merek yang beredar di pasar gelap. Menghadapi situasi ini, Yuswohady menyarankan agar pemerintah dapat menimbang kembali kebijakan yang akan disahkan serta mengkaji lebih dalam dampak yang akan ditimbulkan. Dia menilai, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga harus dipertimbangkan. "Pengaturan ini perlu diimbangi agar tidak merugikan banyak pihak," pungkasnya.

Yuswohady menilai wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan menghilangkan diferensiasi yang selama ini dibangun

Praktisi Pemasaran: Penyeragaman Kemasan Runtuhkan Diferensiasi yang Dibangun oleh Produsen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/Hikmahanto-juwana-1029168596.jpg" alt="Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai pakar hukum internasional menyalahi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof&nbsp;Hikmahanto Juwana UU No. 26/2016 atau UU Merek menyatakan bahwa merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya. "Pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk menjadi pembeda dengan kompetitor," ujar Hikmahanto dikutip dari Antara, Senin (11/11). Namun, RPMK yang diinisasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat seluruh kemasan rokok yang dipasarkan harus memiliki fitur kemasan yang seragam tanpa pembeda apa pun. "Tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa perbedaan dari mereknya dengan merek pesaingnya," ujarnya. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menengarai, tekanan terhadap industri hasil tembakau, termasuk penyeragaman bungkus rokok merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurutnya lagi, pengaturan penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia. Hikmahanto menyatakan, agenda-agenda yang dibawa Kemenkes melalui PP 28/2024 maupun RPMK&nbsp;berkiblat pada FCTC, dengan pemerintah secara saksama telah mempelajarinya dan memilih untuk tidak meratifikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia seakan tidak berdaulat dalam menentukan arah kebijakan. "Kita tidak dan jangan pernah tunduk dengan FCTC. Tapi mereka memaksa lewat Kemenkes supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi. Jadi bukan diratifikasi, diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya pula. Hikmahanto menyatakan, RPMK untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia. Ketika Australia pertama kali menjalankan aturan penghilangan identitas merek di bungkus rokok pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawannya. Tapi, kini justru Indonesia berupaya menerapkan kebijakan kontradiktif dengan melakukan langkah serupa. Padahal tindakan tersebut telah memberikan gangguan yang terasa oleh tenaga kerja hingga produk ekspor Indonesia, khususnya produk hasil tembakau.

"Tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa perbedaan dari mereknya," kata Hikmahanto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haki

Berita Terkini