<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Menlu-Malaysia-589310082.png" alt="Menlu Malaysia, Mohamad Hasan, di Sidang Majelis Umum PBB. (Youtube/unitednations)" width="100%">
<figcaption>Menlu Malaysia, Mohamad Hasan, di Sidang Majelis Umum PBB. (Youtube/unitednations)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Malaysia menyerukan reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), agar terbebas dari dominasi hak veto. Selama ini, upaya perdamaian global termasuk gencatan senjata permanen di Gaza kerap digagalkan oleh veto dari Amerika Serikat. Dilansir dari YouTube @unitednations, hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada Selasa (28/9). Dalam pidatonya, Hasan menyoroti penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap DK PBB yang terus menghalangi solusi damai atas konflik Gaza. Hasan menyebut hak veto sebagai &ldquo;parodi yang menggagalkan perdamaian dunia&rdquo; dan menyerukan agar praktik tersebut dihentikan. &ldquo;Kita harus terus menuntut pertanggungjawaban dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Dan kita harus mengejar hasilnya melalui Resolusi 377A (V): Bersatu untuk Perdamaian,&rdquo; tegasnya. Hasan juga menekankan bahwa dunia tidak boleh terus diam menghadapi penolakan terhadap suara kolektif mayoritas, hanya karena satu negara menggunakan veto. Pernyataan keras Malaysia ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya, pada Kamis (18/9). Lagi-lagi Amerika Serikat menggagalkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera oleh Hamas, dan penghapusan blokade bantuan oleh Israel. Rancangan tersebut didukung oleh 14 dari 15 anggota DK PBB, termasuk 10 anggota tidak tetap yang menjadi penyusunnya. Hanya Amerika Serikat yang menolak melalui veto, membuat resolusi gagal dilaksanakan. Dalam pidatonya, Hasan menyampaikan bahwa dunia perlu memberikan tanggapan tegas terhadap kegagalan berulang DK PBB dalam memenuhi aspirasi Majelis Umum dan masyarakat internasional. Di hadapan delegasi negara lain, Malaysia mengusulkan tiga langkah konkret mengatasi isu Gaza. Pertama tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, termasuk akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Kedua, dukungan jangka panjang bagi Palestina dalam membangun negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Terakhir, reformasi terhadap PBB, khususnya dalam menghapus dominasi veto di DK PBB. Pernyataan ini menegaskan posisi Malaysia sebagai salah satu negara yang vokal dan tegas membela Palestina, sekaligus mendorong tata kelola PBB yang lebih adil dan demokratis. (*)

Malaysia menyerukan reformasi terhadap PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), agar terbebas dari dominasi hak veto.

Malaysia Serukan Reformasi PBB, Evaluasi Hak Veto yang Kerap Gagalkan Gencatan Senjata di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Screenshot_2025-09-08-11-15-40-789_comandroidchrome-edit-2666708126.jpg" alt="Ilustrasi serangan Israel menghancurkan gedung-gedung di Gaza. (X/Middle East Eye)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi serangan Israel menghancurkan gedung-gedung di Gaza. (X/Middle East Eye).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dunia kembali dikecewakan oleh kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza. Padahal, 14 dari 15 anggota mendukung, tetapi Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menjegal keputusan itu. Peristiwa ini kembali menyoroti perdebatan lama apa sebenarnya hak veto, dan siapa yang berhak menggunakannya? <h3>Apa Itu Hak Veto?</h3> Hak veto adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki lima anggota tetap DK PBB untuk membatalkan resolusi atau keputusan apa pun yang bersifat substantif, meski seluruh anggota lainnya setuju. Hak ini tidak berlaku untuk keputusan prosedural, tetapi hanya untuk isu-isu politik besar, seperti perang, perdamaian, dan keamanan internasional. Kewenangan itu diberikan pada 1945 sebagai warisan sejarah dari negara-negara pemenang Perang Dunia II, yang sekaligus menjadi motor pendiri PBB. Tujuannya saat itu adalah menjaga stabilitas dunia dengan memberi kendali penuh pada kekuatan besar. Melansir laman resmi PBB, ada lima negara anggota tetap atau Permanent Five (P5) yang memegang hak veto hingga kini. Kelimanya yakni Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Rusia (sebelumnya Uni Soviet), dan Tiongkok. Masing-masing negara bisa menggunakan veto untuk melindungi kepentingan nasional atau sekutunya, bahkan jika mayoritas dunia menentang. Namun sayang, sejak berdirinya PBB, Amerika Serikat tercatat sebagai negara paling sering menggunakan hak veto dalam isu Palestina-Israel. Hampir semua upaya dunia internasional untuk menekan Israel, mulai dari penghentian pembangunan permukiman ilegal hingga seruan gencatan senjata, dibatalkan Washington. Kasus terbaru adalah veto atas resolusi gencatan senjata di Gaza, yang menyebutkan perlunya penghentian serangan, pembebasan sandera, dan akses penuh bantuan kemanusiaan. Bagi rakyat Palestina, veto ini berarti perpanjangan penderitaan. Banyak pihak menilai hak veto adalah sistem yang tidak demokratis, karena hanya memberi kekuasaan mutlak pada lima negara sementara suara mayoritas dunia bisa diabaikan. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut veto AS sebagai tameng politik untuk genosida. Sedangkan Duta Besar Aljazair, Amar Bendjama, mengatakan dengan getir, dunia berbicara tentang hak, tapi menolaknya untuk Palestina. Delapan dekade setelah lahirnya PBB, pertanyaan besar muncul kembali apakah lembaga ini masih mewakili suara dunia, atau hanya perpanjangan tangan lima negara pemegang hak veto? Selama hak istimewa itu tidak direformasi, veto Amerika Serikat kemungkinan akan terus menjadi penghalang terbesar bagi perdamaian di Palestina.

Dewan Keamanan PBB gagal meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza, Amerika Serikat gunakan hak vetonya

Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Amerika Serikat Gunakan Hak Veto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/AS-Ajukan-Veto-256783489.jpg" alt="Diplomat AS Morgan Ortagus ajukan veto di Dewan Keamanan PBB, Kamis (19/9). (Dok. Mathrubhumi)" width="100%">
<figcaption>Diplomat AS Morgan Ortagus ajukan veto di Dewan Keamanan PBB, Kamis (19/9). (Dok. Mathrubhumi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) pada Kamis lalu (18/9/2025) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang akan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza. Resolusi itu juga menuntut Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina. Teks yang disusun oleh 10 dari 15 anggota dewan juga akan menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok lain. Dilansir dari Reuters, resolusi ini menerima 14 suara dukungan. Ini adalah keenam kalinya AS memberikan veto di Dewan Keamanan PBB atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas. "Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza, tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tidak dikonfirmasi," kata Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen kepada dewan sebelum pemungutan suara. "Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan dan kemanusiaan ini, yang mendorong kita untuk bertindak hari ini," ujarnya. Kota Gaza dan daerah sekitarnya secara resmi menderita kelaparan dan kemungkinan akan menyebar, demikian yang ditentukan oleh pemantau kelaparan global bulan lalu. Sementara itu, Amerika Serikat sangat tampak melindungi sekutunya, Israel, di PBB. Namun, dalam langkah langka pekan lalu, Amerika Serikat mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang mengecam serangan baru-baru ini terhadap Qatar, meskipun teksnya tidak menyebutkan Israel bertanggung jawab. Langkah ini mencerminkan tindakan Presiden AS Donald Trump atas serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, veto AS pada hari Kamis menunjukkan bahwa hanya seminggu kemudian, Washington kembali dengan tegas memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel. "Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutiya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini bisa berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya," ujar diplomat AS Morgan Ortagus kepada dewan sebelum pemungutan suara. Israel tidak senang dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai serangan terhadap Qatar, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, menambahkan, bahwa secara keseluruhan tingkat kerja sama dengan AS sangat tinggi. "Sehingga kami setuju dengan hal itu," imbuh Danny Danon. Danon mengatakan, bahwa setelah Netanyahu menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB para pemimpin dunia minggu depan, perdana menteri akan pergi ke Washington untuk bertemu dengan Trump pada tanggal 29 September 2025. Netanyahu mengatakan awal bulan lalu, bahwa ia telah diundang oleh Trump untuk mengunjungi Gedung Putih. Dewan Keamanan PBB juga akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi mengenai Gaza pada hari Selasa sementara para pemimpin dunia berada di New York. Menurut otoritas kesehatan setempat, serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza. Hamas menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 251 orang disandera, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 64.000 orang, yang sebagian besar juga warga sipil, telah tewas selama perang di Gaza. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016579385/benjamin-netanyahu-sebut-eliminasi-petinggi-hamas-kunci-akhiri-perang-gaza">Benjamin Netanyahu Sebut Eliminasi Petinggi Hamas Kunci Akhiri Perang Gaza</a>

Amerika Serikat memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan permanen di Gaza serta pembebasan semua sandera.

AS Ajukan Veto Keenam di Dewan Keamanan PBB, Desakan Gencatan Senjata di Gaza Gagal Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rusia-Ukraina-1.jpg" alt="Ilustrasi prajurit Ukraina bersiap menembakkan senjata artileri Howitzer M119 ke arah pasukan Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, dekat Bahmut, wilayah Donetsk, Ukraina, Kamis (16/2). Marko Djurica/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prajurit Ukraina bersiap menembakkan senjata artileri Howitzer M119 ke arah pasukan Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, dekat Bahmut, wilayah Donetsk, Ukraina, Kamis (16/2). Marko Djurica/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dianggap tak berdaya menangani perang Rusia di Ukraina. Kekuatan veto Moskow membuat dewan sulit menyatukan suara. Hal itu diungkapkan ketua Majelis Umum PBB Csaba Korosi menjelang peringatan satu tahun serangan itu. Korosi yang sedang mengunjungi Jepang untuk mendorong hubungan antara PBB dengan Tokyo, mengatakan, lebih dari 65 anggota menginginkan perubahan di dewan yang didominasi lima anggota tetap pemegang hak veto itu. ”Kami tidak pernah menerima protes yang begitu berani,” kata Korosi dalam sebuah konferensi pers di Tokyo seperti dilansir dari Antara. Namun presiden Majelis Umum itu mengatakan, perubahan apapun dan kemungkinan dikeluarkannya Rusia dari dewan dapat mengarah pada tantangan politik dan hukum. Hal itu akhirnya mengharuskan perubahan pada Piagam PBB, yang dapat memakan waktu. Rusia telah menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan pada tahun lalu yang menyerukan negara anggota untuk tidak mengakui deklarasi Moskow yang menganeksasi empat wilayah di Ukraina dan segera menarik militer Rusia dari wilayah Ukraina. Perang di Ukraina membuat jutaan orang mengungsi dan ekonomi Ukraina menyusut lebih dari 30 persen pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Sebab, invasi berdampak pada kegiatan ekonomi. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan untuk memperluas DK PBB, mengecam Moskow yang tanpa rasa malu melanggar prinsip dasar Piagam PBB, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas sebuah negara. DK PBB saat ini beranggota lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun. Jepang berharap dapat menjadi anggota tetap dewan dan saat ini menjadi anggota tidak tetap.

DK PBB Tak Berdaya Tangani Perang Rusia di Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-mau-ucapkan-terima-kasih-pada-pendukung-indonesia-di-sidang-pbb_c_245516.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibuka Senin (24/9) di General Assembly Hall, New York" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibuka Senin (24/9) di General Assembly Hall, New York</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Pertemuan membahas penyelesaian konflik di sejumlah negara dan kembali meminta pimpinan organisasi dunia itu menghilangkan hak veto.  ”Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” kata Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya seperti dilansir dari Antara, Senin (26/9).  Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto yang berkekuatan besar. Karena itu, pihaknya bersikeras bahwa hak veto harus dihilangkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar.  ”Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar Ismail Sabri.  Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut. Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).  Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya, disampaikan Ismail Sabri dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York. Masalah besar yang terjadi adalah Dewan Keamanan yang mempraktikkan hak veto dan sering disalahgunakan oleh kepentingan kekuatan dunia yang memilikinya.  ”Itu tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi,” ucap Ismail Sabri.  Hal itu, menurut dia, menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh perwakilan tetap Dewan Keamanan PBB. Sejalan dengan prinsip satu negara satu suara, Ismail Sabri mengatakan, kini saatnya menghapuskan hak veto.  Sebagai organisasi yang membawa semangat dan simbol demokrasi ke dunia, menurut dia, PBB perlu kembali ke fondasinya.  Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB itu, Ismail Sabri juga menyatakan komitmen dukungan Malaysia yang berkelanjutan kepada PBB, termasuk upaya dari Sekretaris Jenderal untuk menjadikan organisasi dunia itu sebagai organisasi internasional yang lebih efektif dan relevan.

PM Malaysia Minta Sekjen PBB Hilangkan Hak Veto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/zelensky.jpg" alt="PERTUKARAN TAHANAN: kedatangan para tahanan perang dari Rusia di Riyadh, mereka bakal dipulangkan ke negara masing-masing. (AFP)" width="100%">
<figcaption>PERTUKARAN TAHANAN: kedatangan para tahanan perang dari Rusia di Riyadh, mereka bakal dipulangkan ke negara masing-masing. (AFP)</figcaption>
</figure>Kremlin Tangkap 1.300 Demonstran yang Menolak Mobilisasi  JawaPos.com – "Kejahatan telah dilakukan di Ukraina dan kami menuntut hukuman." Pernyataan itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato virtual di rapat Majelis Umum PBB (UNGA) di New York, AS, kemarin (22/9).  Pemimpin 40 tahun itu menyerukan pembentukan pengadilan perang khusus dan memerinci dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia.  "Hukuman untuk kejahatan agresi. Hukuman untuk pelanggaran batas dan integritas teritorial. Hukuman yang harus diterapkan sampai perbatasan yang diakui secara internasional dipulihkan," ujar Zelensky.  Ini adalah kali pertama Zelensky berpidato di hadapan para pemimpin dunia secara bersamaan sekaligus. UNGA kali ini memang diadakan secara offline, bukan virtual seperti saat pandemi. Hanya Zelensky yang diberi dispensasi khusus karena tengah memimpin perang di Ukraina.  Zelensky menegaskan bahwa pidato Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan akan mengerahkan 300 ribu tentara cadangan jelas menunjukkan bahwa Kremlin tidak memiliki iktikad untuk berdamai. Dia menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa terjadi jika lima formula dipenuhi. Yaitu, hukuman untuk agresi Rusia, perlindungan kehidupan, pemulihan keamanan dan integritas teritorial, jaminan keamanan, dan tekad untuk membela diri.  Tidak cukup sampai di situ. Zelensky juga menegaskan bahwa invasi Rusia terhadap sesama anggota PBB telah merusak tatanan dunia. Karena itu, dia menuntut agar hak veto Rusia di Dewan Keamanan (DK) PBB dicabut. Selama ini DK PBB tidak bisa berbuat apa pun karena Rusia menjadi pemegang hak veto bersama dengan AS, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Sebagai contoh, Moskow memveto resolusi DK PBB yang diajukan beberapa hari setelah invasi yang menuntut Rusia mengakhiri serangannya terhadap Ukraina.  Pidato Zelensky disambut dengan standing ovation. Namun, mencabut hak veto Rusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu sama saja seperti ketika Zelensky meminta semua negara Barat memutus hubungan dengan Rusia dan menghukumnya. Rusia memiliki peran besar, terutama dalam ketersediaan bahan bakar di negara-negara Eropa. Persenjataan mereka juga mumpuni. Jika DK PBB mencabut hak veto Rusia, itu sama saja dengan menghilangkan sebagian taring mereka untuk mengamankan dunia.  Sementara itu di Rusia, situasi kian memanas setelah Putin menyatakan akan memobilisasi 300 ribu tentara cadangan. Mereka berasal dari penduduk sipil yang mampu angkat senjata. Itu tentu membuat syok penduduk. Sebab, sejak awal invasi, Rusia melabelinya dengan operasi militer khusus. Itu seakan memberitahukan bahwa serangan ke Rusia tidak berdampak ke penduduk. Namun, sekarang yang terjadi justru sebaliknya.  "Pengumuman mobilisasi parsial ini berarti ribuan pria Rusia entah itu ayah, saudara, dan suami kita akan dilemparkan ke dalam penggiling daging di peperangan," tulis lembaga Spring.  Setelah pidato Putin mencuat, penduduk Rusia terbelah menjadi tiga. Patuh pada kebijakan, menentang lalu turun ke jalan, ataupun mencari cara untuk meninggalkan Negeri Beruang Merah tersebut. Dua opsi terakhir paling banyak diambil.  "Saya lebih baik pergi daripada ikut bertempur dalam peperangan ini. Jadi, ketika pemerintah nanti memanggil, saya sudah meninggalkan negara ini," ujar Alexander, salah seorang penduduk Rusia.  Pencarian di Google dengan kata kunci "bagaimana meninggalkan Rusia" memang tengah melejit. Tidak cukup sampai di situ, tiket pesawat untuk pergi dari Rusia juga ludes dalam beberapa hari ke depan. Sebagian penduduk lainnya mencari cara tentang bagaimana mematahkan lengan. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi menjadi tentara dan melayani negara untuk berperang di Ukraina.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/warga-rusia-zelensky_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TOLAK MOBILISASI: Polisi Rusia menangkap seorang demonstran di Moskow (21/9) yang menolak rencana mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Vladimir Putin. (AFP)  Sementara itu, mereka yang memilih turun ke jalan harus menghadapi kenyataan pahit. Dilansir CNN, lebih dari 1.300 demonstran ditahan di 38 kota di penjuru Rusia. Mereka adalah massa antiperang. Mayoritas yang ditahan adalah demonstran di Moskow dan St Petersburg. Lebih dari separo demonstran yang ditahan adalah perempuan.  Kelompok pemantau independen OVD-Info mengungkapkan bahwa sebagian demonstran yang ditahan itu langsung dimasukkan ke militer Rusia. Juru Bicara OVD-Info Maria Kuznetsova mengatakan, setidaknya empat kantor polisi di Moskow melakukan praktik tersebut.  "Salah satu tahanan telah diancam dengan penuntutan karena menolak untuk direkrut," ujar Kuznetsova.  Pemerintah Rusia baru saja menandatangani undang-undang baru yang mengkriminalisasi desersi. Di dalamnya dijelaskan bahwa jika menolak mobilisasi sekarang, hukumannya adalah 15 tahun penjara. Dengan kata lain, jika memang ingin meninggalkan Rusia, mereka mungkin tidak bisa kembali lagi. Jika pulang, mereka bakal dihukum.  Komentator pro-Kremlin Ilya Remeslo menulis di Telegram-nya bahwa berdasar informasi dari sumber tepercaya, mereka yang ikut ambil bagian dalam aksi demo akan menjadi kelompok pertama yang dimobilisasi. Dokumen akan diperiksa di tempat untuk mengidentifikasi. Setelah itu, akan ditentukan apakah ada yang ikut wajib militer. ’’Saatnya untuk melayani,’’ ujarnya.  Banyak pihak menilai bahwa Rusia saat ini memang sedang kewalahan untuk mendapatkan prajurit guna melawan Ukraina sekaligus mempertahankan wilayah yang sudah mereka kuasai. Terlebih dalam beberapa hari ke depan, empat wilayah yang sudah dikuasai milisi Ukraina pro-Rusia menggelar referendum. Rusia butuh pengamanan ketat agar referendum berjalan lancar dan wilayah tersebut menjadi milik mereka.

Di Rapat Majelis Umum PBB, Zelensky Minta Hak Veto Rusia Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-tokyo-wapres-jusuf-kalla-serukan-penghapusan-hak-veto-5-negara_m_219625.jpeg" alt="Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mendorong reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satunya adalah menghapuskan hak veto lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia yang beberapa waktu lalu disahkan menjadi anggota tidak tetap DK PBB akan mengusung isu reformasi tersebut. JK menuturkan, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang menginginkan adanya reformasi itu, tapi banyak negara juga menyerukan hal serupa. "Salah satunya menghilangkan hak veto lima negara. Itu bukan hanya Indonesia tapi upaya bersama untuk mereform PBB," ujar JK usai tiba di Bandar Udara internasional Narita,Tokyo, Jepang, Senin, (11/6). Lima negara yang menjadi anggota tetap DK PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Hak veto adalah hak untuk membatalkan resolusi yang telah dikeluarkan oleh DK PBB. "Memang masalahnya selalu disitu, kalau kita bicara Palestina selalu diveto Amerika. Kalau bicara tentang negara yang kontra Rusia diveto Rusia," imbuh dia. Wapres mengatakan, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk yang keempat kalinya. Ia menjelaskan, PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. &ldquo;Ini sangat strategis apalagi kita sebagai negara yang besar tentu sangat penting posisi ini. Karena banyak masalah-masalah yang dapat kita bicarakan langsung apabila menjadi anggota DK. kalau tidak menjadi anggota DK ya itu tinggal di majelis umum aja, atau di institusi-institusi PBB lainnya,&rdquo; terang Wapres. DK PBB itu satu tingkat di bawah majelis umum. Apabila dianalogikan dengan organisasi, lanjut Wapres, DK itu pengurus hariannya, yang bekerja sepanjang waktu apabila ada masalah-masalah di dunia ini. Dengan masuknya Indonesia maka selama dua tahun untuk membahas, Indonesia harus aktif membahas, menyelesaikan masalah-masalah dunia. &ldquo;Jadi kita merasa ini bukan suatu kehormatan, tapi tanggung jawab. Sebab dapat berbicara secara langsung dalam masalah-masalah di dunia ini,&rdquo; tuturnya. Indonesia akan memberi atensi besar pada persoalan di Asia. Seperti Rohingya, konflik Semenanjung Korea. Dia juga berharap pertemuan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil sukses. "Ini berarti satu soal selesai." Kemudian upaya perdamaian di Afganistan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. &ldquo;Namanya saja DK, itu bagaimana memberi kedamaian dan perdamaian di dunia ini. Jadi, atensi Indonesia seperti itu, menjaga stabilitas dan keamanan negara lain,&rdquo; pungkas Wapres. Pada malam harinya, Wapres Jusuf Kalla bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebelum Conference Dinner Konferensi Future of Asia di Tokyo, Jepang. Dia juga sempat berbincang-bincang dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. JK akan menjadi pembicara di Konferensi Future of Asia yang mengangkat tema 'Bagaimana Menjaga Agar Asia Terbuka Untuk Mencapai Kemakmuran dan Stabilitas'.

Di Tokyo, Wapres Jusuf Kalla Serukan Penghapusan Hak Veto 5 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8540_26046_sebastianvettel-cropped_g97g9mkvmxb218kevmeupqfvz.jpg" alt="Tim Ferrrari yang melakukan hak Veto kepada FIA" width="100%">
<figcaption>Tim Ferrrari yang melakukan hak Veto kepada FIA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ide pembatasan anggaran pengembangan mesin memang tidak akan pernah menjadi populer dalam gelaran balapan&nbsp;Formula 1.&nbsp; Federasi otomotif internasional (FIA) mengungkapkan, Ferrari telah memveto usulan penentuan harga tertinggi paket power&nbsp;unit serta gearbox.&nbsp; Penolakan tersebut berdampak pada didorongnya kebijakan khusus tentang paket mesin murah sejak musim 2017.&nbsp;Keinginan untuk memperkenalkan mesin paket murah sudah dikonfirmasi FIA setelahGP Amerika Serikat akhir pekan&nbsp; lalu. Badan motorsport dunia tersebut sampai frustasi mencari jalan untuk memberlakukan pemangkasan anggaran balap. &nbsp;Nah, wacana pembuatan mesin murah disebut-sebut sebagai alternatif untuk menandingi mesin turbo V6 Turbo 1,6 liter. &quot;Ferrari memutuskan untuk melawan wacana tersebut dan menggunakan hak veto yang sudah lama diakui di dalam F1,&quot; ungkap&nbsp;FIA, seperti dilansir Autosport.&nbsp; Demi kepentingan dan keberlanjutan kompetisi, FIA telah memutuskan untuk tidak menggungat penggunaan veto tersebut&nbsp;secara hukum.&nbsp; Saat ini, diketahui tim-tim konsumen dari mesin Mercedes, Ferrari, dan Renault harus mengeluarkan dana EUR 20 juta&nbsp;(atau sekira Rp 300 miliar) per musim hanya untuk mesin. FIA mengusulkan agar biaya tersebut dikepras hingga&nbsp;setengahnya. Dari semua pemasok mesin tersebut, hanya Ferrari yang menyatakan tidak.&nbsp; FIA menyatakan telah berkonsultasi antara seluruh pihak yang berkepentingan terkait kemungkinan pengenalan sebuah&nbsp;client engine pada 2017. Client engine adalah sebuah perusahaan pembuat mesin yang akan dikontrak FIA untuk menyediakan&nbsp;mesin kompetitif bagi tim-tim independen.&nbsp; &quot;Nantinya harga mesin akan jauh lebih murah dari harga saat ini,&quot; lanjut pernyataan FIA.&nbsp; Didukung FOM (Formula One Management), FIA akan terus mengupayakan wacana tersebut demi keberlanjutan pengembangan&nbsp;kejuaraan F1 di masa depan. Tentu dengan menawarkan biaya membalap yang jauh lebih murah.&nbsp;Jika ide tersebut disetujui, tender pengadaan mesin akan mulai dilakukan. Sudah ada satu perusahaan yang berminat untuk&nbsp;terlibat dalam tender. Yakni pabrikan mesin asal London, Cosworth. (cak/na/JPG)

FIA Kena Veto dari Ferrari

hak veto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak veto

Berita Terkini