<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/bu8pTImFHP9ymegXfXKKtYxU9XdA0FgjYYxsWaab-1-2255421554.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berpidato di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Jakarta (17/9) sebelum pergi untuk agenda hak prerogatif Presiden. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berpidato di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Jakarta (17/9) sebelum pergi untuk agenda hak prerogatif Presiden. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Isu reshuffle atau pelantikan menteri baru kembali mencuat. Ada kabar bahwa hari ini, Rabu (17/9) Presiden Prabowo Subianto akan melantik menteri baru. Pasalnya, saat ini ada dua kursi menteri yang sedang lowong. Tanda-tanda ada agenda reshuffle menteri muncul dalam pidato Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta hari ini, Rabu (17/9). Dia sejatinya ingin ngobrol lama dengan para pengasuh pesantren. Karena banyak program kerja pemerintah yang bersinggungan dengan pesantren. "Saya ingin diskusi banyak, tapi karena saya pembantu Presiden nunggu perintah. Ada acara penting yang terkait hak prerogatif Presiden," kata Zulhas. Apakah agenda itu terkait dengan reshuffle atau pelantikan menteri baru? Dia mengatakan bisa diikuti langsung lewat media massa. Seperti diketahui, saat ini ada dua jabatan menteri yang masih kosong. Yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo. Kemudian kursi Menko Polkam yang sebelumnya diisi Budi Gunawan juga kosong. Dalam pidatonya, Zulhas mengatakan pesantren punya peran penting. Baginya Indonesia tidak bisa merdeka tanpa peran pesantren. Maka saat ini ketika Indonesia sudah merdeka, pesantren harus ikut mengisi kemerdekaan. Dia menjelaskan dua program yang bersinggungan dengan pesantren, yaitu makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Zulhas mengatakan, siswa atau santri pesantren juga harus dapat MBG. "Nanti dapurnya di pesantren. Tidak perlu buat dapur baru," katanya. Apalagi jika santrinya banyak. Selain itu pesantren juga dianjurkan membuka koperasi. Seperti keberadaan koperasi Merah Putih. Zulhas menegaskan, lewat koperasi Merah Putih itu, Presiden Prabowo ingin menggerakkan ekonomi di tingkat desa. "Memotong rantai distribusi yang panjang. Serta menghindari adanya tengkulak," paparnya.&nbsp;

Zulkifli Hasan mengisyaratkan adanya reshuffle menteri baru saat pidato di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta dengan fokus pada peran pesantren

Buru-Buru Pidato di Pesantren, Menko Zulhas Dipanggil untuk Agenda Hak Prerogatif Presiden, Bakal Ada Pelantikan Menteri Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-1-3316294012.jpeg" alt="Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengomentari batalnya Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Officer (PCO). Ia menyebut, penunjukan maupun pemberhentian pembantu presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. "Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut itu prerogatif presiden," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5). "Jadi siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden itu prerogatif presiden," sambungnya. Puan menuturkan, keputusan akhir pembantu presiden berada di tangan Prabowo, termasuk jika ada pihak yang mengajukan pengunduran diri. "Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden, kriterianya yaitu prerogatif Presiden," tegas Puan. Sebelumnya, Hasan Nasbi menyebut dirinya kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden (PCO) mulai Selasa (6/5) kemarin. Sebab, Hasan kembali ditugaskan sebagai Kepala PCO. "Per hari ini saya kembali berkantor di PCO," ujarnya kepada media, Selasa (6/5). Kepada media, Hasan mengaku diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap menjabat sebagai Kepala (PCO).&nbsp; "Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap memimpin PCO," imbuhnya.

Puan Maharani menegaskan bahwa penunjukan pembantu presiden adalah hak prerogatif presiden terkait batalnya pengunduran Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi Batal Mundur dari Kepala PCO, Puan Sebut Hak Prerogatif Presiden

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Agus-Subiyanto-dinilia-3691548047.png" alt="KSAD Jenderal Agus Subiyanto" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal Agus Subiyanto</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com-Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, penunjukan dirinya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono&nbsp;adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.</div> <div>"Ya, itu kan semuanya hak prerogatif presiden. Jadi, saya pokoknya saya sudah sampaikan, loyal sama presiden," katanya saat ditemui pers, usai apel gelar pengamanan Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Agus juga tidak memungkiri memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dirinya pernah bertugas selama satu tahun di Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota di daerah itu.</div> <div> "Saya pernah ditempatkan di mana saja gitu. Jadi, kalau kedekatan, saya pernah juga, kedekatan sama Presiden, itu saya Dandim. Kedekatan kita, ya kedekatan kerja," jelasnya.</div> <div> Namun, Agus mengaku tidak hanya dekat dengan Jokowi. Dia selalu menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pimpinan daerah di tempatnya bertugas.</div> <div> "Waktu saya Danrem di Palu. Gubernurnya Pak Longki, terus Wali Kotanya Pak Pasha. Saya juga dekat sama mereka. Apalagi waktu penyelesaian gempa bumi tsunami di Palu, saya waktu itu sudah Pangdam, tapi saya pernah Danrem besar ditugaskan sama Panglima TNI untuk menyelesaikan Palu," imbuhnya.</div> <div> Begitu pula saat menjabat Danrem di Bogor, dia menyatakan&nbsp;juga komunikasi dengan Wali Kota Bima Arya dan wakilnya berjalan baik. Demikian juga saat menjadi Pangdam III/Siliwangi kerja sama berjalan baik dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya.</div> <div> "Jadi, bukan apa-apa gitu. Semua pejabat pemerintah di luar TNI yang pernah saya bertugas di situ, pasti dekat sama saya," kata Agus. </div> <div>Sebelumnya DPR RI menerima surat presiden dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10).</div> <div> Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang resmi menjabat sebagai Panglima pada Desember 2022, bakal pensiun pada 1 Desember 2023 atau beberapa hari setelah dia tepat berusia 58 tahun. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat minggu lalu (27/10), dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu minggu lalu (25/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013260981/kerap-diejek-upah-buruh-di-jawa-tengah-rendah-begini-jawabane-ganjar">Kerap Diejek Upah Buruh di Jawa Tengah Rendah, Begini Jawabane Ganjar</a> Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai Kasad kemungkinan kurang lebih dari satu bulan. (*)</div>

Agus juga tidak memungkiri memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dirinya pernah bertugas selama satu tahun di Solo

Jenderal Agus Subiyanto Sebut Penunjukan Panglima TNI adalah Hak Prerogatif Presiden 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan, jika Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Terlebih belakangan ini beredar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk membahas reshuffle kabinet.  “Kami tidak keberatan, yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyatakan, pemberian jabatan Menteri di dalam kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Dia tak memungkiri, para partai politik koalisi harus diajak berbicara jika Jokowi ingin mereshuffle kabinet Indonesia Maju.  “Hanya kan ini sekali lagi ada aspirasi dari internal, ya tentu sebagai pimpinan partai kan harus disuarakan juga yang seperti itu,” ucap Arsul.  Terkait apakah Ketum PPP Suharso Monoarfa sudah diajak berbincang dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle, Arsul mengaku tidak mengetahuinya. Namun secara rutin, PPP memang melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi.  “Saya tidak tahu persis, tapi kan Ketum PPP itu anggota kabinet, tentu secara rutin meskipun insidental, tidak terjadwalkan itu berkomunikasi dengan Presiden. Tapi apakah khusus terkait reshuffle kabinet beliau belum menyampaikan ke jajaran internal,” beber Arsul.  Terkait kabar reshuffle ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan membantah ada pertemuan dengan Presiden Jokowi. "Tidak benar (melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi)," ucap pria yang karib disapa Zulhas kepada JawaPos.com.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menampik kabar pertemuan Zulhas dengan Jokowi. Dia menegaskan, Zulhas selama pekan kemarin melakukan konsolidasi di Jawa Tengah.  "Berita itu tidak benar, karena dalam sepekan kemarin Ketua Umum road show konsolidasi kader dan pemantapan persiapan pemilu di Jawa Tengah. Keliling ke seluruh kabupaten/ kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai," tegas Viva Yoga.  Menurut Viva Yoga, PAN sebagai partai koalisi akan tetap berkomitmen membantu kinerja Pemerintahan Jokowi. Khususnya terkait percepatan pemulihan ekonomi.  "Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyat," ujar Viva Yoga menandaskan.

PPP Tak Keberatan Jika PAN Dapat Jatah Kursi Menteri