<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/e6JU4ME0cgJypOB21B3DxGs8zFr7dISKzX2glM8p-1-3544706154.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat usai peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat usai peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara, dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Otomatis, dia tak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai sekjen. Meski demikian, DPP PDIP sampai saat ini belum memutuskan siapa yang akan mengisi posisi Sekjen, meski Hasto telah divonis penjara. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa posisi Sekjen merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, keputusan siapa yang akan mengisi posisi sekjen akan ditentukan dalam perhelatan Kongres PDIP. "Kalau posisi Sekjen, nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan. Pergantian Sekjen nanti kita tunggu di Kongres," kata Djarot ditemui usai peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Djarot menegaskan, Kongres PDIP hanya tinggal mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum periode 2025-2030. "Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakenas. Sehingga kalau pun nanti ada Kongres, itu tinggal pengukuhan saja," ucap Djarot. Ia menekankan bahwa Megawati mempunyai wewenang penuh dalam menentukan posisi strategis kepengurusan DPP PDIP berikutnya. Namun, Djarot masih enggan mengungkapkan waktu perhelatan Kongres tersebut. "Pada Ibu Ketua Umum diberikan kewenangan hak prioritatif untuk menyusun kepengurusan DPP PDI Perjuangan termasuk Sekretaris Jenderal," tegas Djarot. mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, dalam waktu dekat PDIP akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk mengumpulkan seluruh anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia di Bali. Bimtek itu digelar dalam rangka menyolidkan seluruh kader partai banteng. "Kita belum tahu, tapi yang jelas kegiatan di Bali adalah Bimtek anggota DPR-DPRD seluruh Indonesia yang tahun lalu diadakan di Kemayoran. Tahun ini di Bali sekaligus forum konsolidasi internal partai," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Hasto Kristiyanto divonis penjara 3,5 tahun, PDIP menunggu Kongres dan keputusan Megawati untuk menentukan posisi Sekjen.

Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara, PDIP: Posisi Sekjen Baru Hak Prerogatif Megawati, Ditentukan saat Kongres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/IMG-20240505-WA0015-3742706846.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin, Jakarta, pada Minggu (5/5) pagi. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin, Jakarta, pada Minggu (5/5) pagi. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pembentukan presidential club mendapat dukungan dari sejumlah partai politik. PAN, misalnya, terang-terangan mendukung gagasan yang dilontarkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, ide yang disampaikan Prabowo itu sangat bagus dan perlu didukung semua pihak. Sebab, dengan forum tersebut, para presiden terdahulu bisa berdiskusi dan menyampaikan pengalaman masing-masing. &rdquo;Kami akan dengan senang hati mendukung,&rdquo; katanya. Namun, lanjut menteri perdagangan (Mendag) itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Sebab, pembentukan presidential club merupakan kewenangan ketua umum Partai Gerindra tersebut. Dukungan juga datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut klub presiden sebagai gagasan yang menarik. Melalui forum itu, para tokoh bangsa bisa mendiskusikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia. Para presiden terdahulu, lanjut Ace, memiliki gagasan dan pengalaman untuk memajukan bangsa. &rdquo;Mereka adalah para tokoh yang memiliki pemikiran yang bagus untuk membangun bangsa. Mereka tidak lagi berpikir secara partisan. Mereka sudah menjadi negarawan,&rdquo; jelasnya. Ace menambahkan, gagasan pembentukan klub presiden menunjukkan karakter Prabowo yang terbuka serta bisa menerima berbagai pendapat dan masukan yang positif dan konstruktif. Terpisah, pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan, para presiden terdahulu sudah masuk level guru bangsa. Jadi, jika ingin bertemu, mereka bisa menggelar pertemuan biasa. Menurut dia, pertemuan mereka tidak perlu diformalkan dalam bentuk presidential club seperti yang disampaikan. Apalagi, lanjut dia, jika pertemuan itu dilakukan sekali dalam dua hari. &rdquo;Itu mengada-ada. Itu tradisi tidak ada gunanya. Jangan malah menghabiskan uang negara,&rdquo; tegasnya. Feri menambahkan, masing-masing mempunyai pandangan politik yang tidak bisa dipaksakan untuk dipertemukan. Sebagai guru bangsa, tugas mereka hanya diam di pinggiran dan baru merespons ketika negara membutuhkan. Sementara itu, Prabowo dan koalisinya tengah sibuk menentukan siapa saja yang akan duduk di kabinet setelah dilantik pada Oktober nanti. Meski Prabowo sering disebut akan meneruskan program pemerintah saat ini, Jokowi menyadari bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. &rdquo;Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden,&rdquo; tegas Jokowi. Menurut dia, jika tidak dimintai pendapat, dirinya tidak perlu nimbrung. Sebab, hal tersebut tidak etis. Lalu, bagaimana jika Prabowo minta saran kepadanya? Jokowi menyatakan tidak keberatan jika dimintai saran. &rdquo;Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran, tidak apa-apa,&rdquo; bebernya.(omy/lum/lyn/c14/oni)

”Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden,” tegas Jokowi. Menurut dia, jika dimintai pendapat, dirinya siap kasih masukan.

Soal Kabinet, Jokowi Tegaskan Hak Prerogatif Prabowo

hak prerogatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak prerogatif

Berita Terkini

Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara, PDIP: Posisi Sekjen Baru Hak Prerogatif Megawati, Ditentukan saat Kongres

Soal Kabinet, Jokowi Tegaskan Hak Prerogatif Prabowo

Download Aplikasi JawaPos.com