<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/77796e93-4e8a-4e90-9313-aa9a1d19b8b6-266795561.jpg" alt="Kakanwil BPN Bali I Made Daging. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kakanwil BPN Bali I Made Daging. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali memastikan tidak ada pulau di Pulau Dewata yang dikuasai warga negara asing (WNA). Yakni dalam arti kepemilikan (hak milik), kecuali hak pakai untuk usaha/investasi. Hal ini disampaikan Kakanwil BPN Bali I Made Daging merespons ucapan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid soal pulau di sejumlah provinsi Indonesia yang dikuasai asing. &rdquo;Sudah penelusuran, tidak ada, tidak ada,&rdquo; kata dia seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Saya menduga yang dimaksudkan Pak Menteri itu penguasaan tanah oleh WNA itu ada di Bali, NTB, Kepri, Labuan Bajo, yang semuanya di sentra-sentra wisata,&rdquo; tambah I Made Daging. Made Daging menjelaskan, ada kesalahpahaman atas pernyataan Menteri Nusron. Sebab, di Bali tak ada pulau kecil yang dikuasai asing, melainkan menteri menyebut pulau-pulau lain. Di Bali, BPN Bali hanya mencatat ada pulau induk Bali dan pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan, yang terdata. Tak ada satu pun yang dikuasai asing, kecuali perihal kepemilikan beberapa bidang tanah yang sifatnya hak pakai, bukan hak milik. &rdquo;Dari pemahaman yang kami tahu, tidak ada yang sepenuhnya dikuasai WNA, kalau pengertian dikuasai WNA itu kan minimal 30 persen dari pulau tersebut dikuasai, ini tidak ada sama sekali, coba dibayangkan saja di Nusa Penida ada tidak kira-kira satu orang asing punya segitu,&rdquo; ujar Made Daging. Dia mengatakan, meskipun banyak orang asing berada di seluruh Bali tetap saja penghuninya didominasi WNI, terutama penduduk asli Bali. Adapun WNA yang berada di Bali selain hanya sebagai wisatawan juga ada yang tinggal dengan memiliki sertifikat hak pakai dan berinvestasi memanfaatkan skema pinjam nama atau nominee WNI. Untuk hak pakai, dia menambahkan, BPN Bali mencatat hingga Maret 2025 terdapat 463 bidang tanah yang bersertifikat hak pakai oleh WNA. Tanah-tanah tersebut dibangunkan rumah atau vila mewah. &rdquo;Hanya hak pakai, itu pun harus rumah tempat tinggal tidak boleh kategori yang sederhana, luas 2.000-5.000 meter, itu boleh dia memang, undang-undang kita, peraturan menteri kita membolehkan,&rdquo; ujar I Made Daging. Untuk kategori ini, WNA dengan hak pakai harus membangun dengan dana paling sedikit Rp 3 miliar dan dapat digunakan 30 tahun, kemudian diperpanjang 20 tahun dan perpanjangan kedua 30 tahun. Berikutnya penguasaan lain berupa penanaman modal asing (PMA) atau skema pinjam nama yang memungkinkan penguasaan dan tidak dapat dideteksi BPN Bali. Birokrat asal Jembrana itu menyadari pernyataan pulau di Bali dikuasai asing menimbulkan kebingungan di Masyarakat. Pihaknya dihubungi Gubernur Bali dan sejumlah anggota dewan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan pemeriksaan data ini dipastikan penguasaan tersebut tidak benar, bahkan BPN juga menemukan terdapat satu pulau kecil di Karangasem bernama Pulau Gilibia yang kurang dikenal selama ini. Namun, pertanahan memastikan bahwa pulau tersebut tidak dikuasai asing, bahkan bersertifikat laba pura dari Pura Segara Bugbug. &rdquo;Jadi ya kalau yang kuasai orang asing kami yakinkan sesuai dengan data yang kami punya ya tidak ada, kalau misalnya punya data yang lain bisa kami bandingkan,&rdquo; ujar Made Daging.

Kantor wilayah BPN Bali memastikan tidak ada pulau di Pulau Dewata yang dikuasai warga negara asing (WNA)

BPN Bali Pastikan Tak Ada Pulau Dikuasai WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/wali-kota-solo-mengancam-pidanakan-penjual-tanah-hak-milik-pemkot_m_178926.jpeg" alt="Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo bakal melakukan pengusutan terkait dugaan penjualan aset tanah milik negara di hak pakai (HP) 16 Pemkot, Kenteng, Pasarkliwon. Tidak hanya melakukan pengusutan, tetapi pria yang akrab disapan dengan Rudy ini, juga mengancam akan mempidanakan oknum yang telah menjual aset milik negara tersebut. Demikian seperti ditegaskan Rudy saat ditemui JawaPos.com di Balaikota, Selasa (2/1). Selama ini tanah tersebut sudah tercatat sebagai tanah milik negara dengan status HP nomor 16 Pemkot. Sehingga, tidak ada seorang pun yang boleh memperjualbelikan tanah tersebut. &ldquo;Ini tidak main-main, karena ini aset negara. Kami akan lakukan pengusutan, dan jika nanti ada yang terbukti melakukan jual beli aset akan kami pidanakan,&rdquo; tegasnya. Kabar mengenai jual beli aset sudah diketahui oleh Wali Kota Solo itu. Ada beberapa warga yang melaporkan telah membeli tanah di kawasan yang berada tepat di depan RSUD Semanggi itu. Dan tanah dengan luas total mencapai lima hektare atau 50.000 meter persegi itu sudah di kavling-kavling untuk diperjualbelikan. Rudy mengatakan, penjualan tanah tersebut sudah masuk sebagai penyalahgunaan aset milik negara. &ldquo;Sekarang ini tidak hanya pejabat saja yang bisa dijerat karena penyalahgunaan aset negara, tetapi warga yang juga ikut menyalahgunakan aset negara bisa dijerat dan dipidanakan,&rdquo; katanya. Sejauh ini, pihaknya telah menerjunkan Tim guna melakukan pendataan terkait hunian yang ada di kawasan tersebut. Ini dilakukan untuk mengunci data jika nantinya Pemkot akan melakukan penataan. Karena, nantinya kawasan tersebut akan dibangun kelurahan baru hasil dari pemekaran Kelurahan Semanggi yakni Kelurahan Mojo. &ldquo;Penataan ini mendesak dilakukan, karena nanti akan dibangun kantor kelurahan baru,&rdquo; katanya. Sampai saat ini, sejumlah warga masih menolak untuk meninggalkan lokasi dengan alasan mereka sudah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun. Tidak hanya itu, warga juga berdalih tanah tersebut didapatkannya dengan cara membeli. Sementara itu, Lurah Semanggi, Larso mengatakan, nantinya kawasan tersebut tidak ada penggusuran atau pun relokasi. Melainkan hanya penataan saja. &ldquo;Saat ini kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu,&rdquo; ucapnya.

Wali Kota Solo Mengancam Pidanakan Penjual Tanah Hak Milik Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bangun-kelurahan-baru-warga-benteng-bakal-digusur_m_178402.jpeg" alt="HUNIAN: Sejumlah hunian yang ada di lahan HP 16 akan digusur untuk pembangunan kantor baru Kelurahan Mojo, Sabtu (30/12)" width="100%">
<figcaption>HUNIAN: Sejumlah hunian yang ada di lahan HP 16 akan digusur untuk pembangunan kantor baru Kelurahan Mojo, Sabtu (30/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berencana menggusur sejumlah hunian di lahan Hak Pakai (HP) 16 yang ada di Benteng, Semanggi. Langkah ini terpaksa dilakukan karena lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan kantor kelurahan baru menyusul pemekaran kelurahan Semanggi. Hal ini sebagaimana disampaikan Wali Kota Solo F.X.Hadi Rudyatmo kepada JawaPos.com, Sabtu (30/12). Rudy juga mengatakan, jika lahan tersebut memang menjadi hak Pemkot. Sehingga, jika sewaktu-waktu Pemkot akan menggunakan lahan tersebut, para warga yang selama ini menempatinya juga harus rela meninggalkan kawasan tersebut. "Lhah, lahan itu kan milik Pemkot, sekarang Pemkot akan menggunakannya untuk kantor kelurahan ya mereka harus pindah," terang Rudy. Rencananya dalam waktu dekat ini, Pemkot akan melakukan sosialisasi kepada warga. Diharapkan, warga bersedia untuk meninggalkan lokasi tersebut. Mengingat, kawasan dengan luas lebih kurang 3000 meter persegi itu akan digunakan untuk kantor baru Kelurahan Mojo. Sedangkan untuk warganya, Rudy mengatakan akan tetap memberikan beberapa alternatif. Terutama bagi warga yang tidak mampu. Di samping itu nantinya juga akan dilakukan pendataan warga yang menempati lahan tersebut. "Ya mungkin bisa diarahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau nanti yang lain seperti relokasi atau penataan," terang Rudy. Rencana pembangunan kantor Kelurahan Mojo ini nantinya menggunakan APBD tahun 2018. Selain kelurahan Mojo ada dua kelurahan baru yang juga akan dibangun tahun 2018 mendatang. Dua kelurahan tersebut merupakan hasil pemekaran Kelurahan Kadipiro. Kabag Pemerintahan Setda Solo, Hendro Pramono mengatakan jika detail enginerring design (DED) sudah dibuat. "Tahun depan tinggal pengerjaannya saja dan juga menyiapkan sumber daya manusianya," ucap Hendro.

Bangun Kelurahan Baru, Warga Benteng Bakal Digusur

hak pakai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak pakai

Berita Terkini

BPN Bali Pastikan Tak Ada Pulau Dikuasai WNA

Wali Kota Solo Mengancam Pidanakan Penjual Tanah Hak Milik Pemkot

Bangun Kelurahan Baru, Warga Benteng Bakal Digusur

Download Aplikasi JawaPos.com