<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/Screenshot_2026-02-03-13-55-38-434_comandroidchrome-edit-3003328757.jpg" alt="Ilustrasi display logo Tokopedia. (Antara/Tokopedia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi display logo Tokopedia. (Antara/Tokopedia)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti tentang hak konsumen, terutama yang telah berlangganan, terkait beredarnya informasi mengenai Tokopedia yang akan tutup dan beralih ke TikTok Shop. Ketua BPKN Mufti Mubarok, menegaskan bahwa setiap perubahan model bisnis, merger, maupun penutupan platform digital tidak boleh merugikan konsumen, terutama konsumen yang telah membayar layanan di muka. &ldquo;Prinsip dasar perlindungan konsumen adalah kepastian hak. Konsumen Tokopedia PLUS telah membayar layanan tertentu dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak boleh ada penghapusan sepihak tanpa penyelesaian yang adil,&rdquo; tegas Mufti dihubungi dari Jakarta, Selasa. Diketahui banyak pengguna Tokopedia saat ini masih memiliki paket berbayar Tokopedia PLUS, layanan premium yang menawarkan bebas ongkir tanpa batas, pengiriman lebih cepat, serta diskon eksklusif dengan biaya langganan sekitar Rp150-Rp300 ribu untuk enam bulan, atau dapat lebih rendah dalam periode promosi tertentu. Menurut Mufti, penyelesaian yang adil dan tidak merugikan konsumen harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan kompensasi. Ia menilai, penyelesaian ideal dapat dilakukan melalui beberapa opsi, seperti pengalihan manfaat Tokopedia PLUS ke platform TikTok Shop dengan nilai dan fitur yang setara atau lebih baik. Selain itu, pengembalian dana (refund) secara proporsional sesuai sisa masa aktif langganan juga dianjurkan, ataupun pemberian kompensasi tambahan, seperti voucher, diskon eksklusif, atau layanan premium pengganti. &ldquo;Konsumen tidak boleh dipaksa menerima perubahan yang merugikan. Opsi harus diberikan secara transparan dan bisa dipilih oleh konsumen,&rdquo; ujarnya. BPKN menegaskan bahwa Tokopedia dan TikTok Shop bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan layanan berbayar yang telah dijual kepada konsumen. Mufti mengatakan Tokopedia wajib menyampaikan informasi resmi, terbuka, dan tidak menyesatkan kepada seluruh pelanggan yang berlangganan, menjelaskan secara rinci mekanisme transisi layanan, termasuk hak konsumen. Tokopedia juga dinilai perlu menyediakan kanal pengaduan khusus dan layanan pelanggan yang responsif, dan tidak mengubah syarat dan ketentuan layanan secara sepihak tanpa persetujuan konsumen. &ldquo;Dalam ekonomi digital, kepercayaan konsumen adalah aset utama. Jika kepercayaan ini dilanggar, dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga reputasi jangka panjang,&rdquo; kata Mufti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016966196/pengaduan-konsumen-melonjak-bpkn-usul-naik-kelas-jadi-kementerian">Pengaduan Konsumen Melonjak, BPKN Usul Naik Kelas Jadi Kementerian</a> BPKN menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap berkoordinasi dengan kementerian serta regulator terkait guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen di tengah transformasi ekosistem perdagangan digital nasional. (,)

BPKN menyoroti tentang hak konsumen, terutama yang telah berlangganan, terkait beredarnya informasi mengenai Tokopedia yang akan tutup

BPKN Soroti Hak Konsumen usai Tokopedia Dikabarkan segera Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/SM-Entertainment-JYP-Entertainment-YG-Entertainment-dan-HYBE-mendapatkan-denda-dari-Fair-Trade-Commission-by-Allkpop-765837451.jpg" alt="SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment dan HYBE mendapatkan denda dari Fair Trade Commission." width="100%">
<figcaption>SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment dan HYBE mendapatkan denda dari Fair Trade Commission.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fair Trade Commission (FTC) di Korea Selatan telah menjatuhkan denda kepada empat perusahaan hiburan besar, karena melanggar undang-undang perlindungan konsumen yang terkait dengan e-commerce. Pada tanggal 11 Agustus 2024, FTC mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan perintah perbaikan dan menjatuhkan denda total sebesar 10,5 juta won (Rp 122 juta) kepada empat agensi K-pop besar. Denda tersebut diberikan atas pelanggaran di bawah 'Undang-Undang Perdagangan Elektronik,' untuk Weverse Company (HYBE), YG Plus (YG), SM Brand Marketing (SM), dan JYP Three Sixty (JYP). Perusahaan-perusahaan tersebut ditemukan telah menetapkan persyaratan yang terlalu ketat, untuk pengembalian uang pada barang dagangan yang berhubungan dengan idola (seperti album dan barang dagangan resmi), yang oleh FTC dianggap sebagai praktik yang tidak adil. Perusahaan-perusahaan ini telah mempersingkat periode pengembalian dana, yang diamanatkan secara hukum dan memberlakukan persyaratan yang tidak masuk akal. Seperti mengharuskan konsumen untuk merekam pembukaan kemasan produk, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian dana jika ada barang yang hilang. Dikutip dari Allkpop, perusahaan Weverse didenda sebesar 3 juta won (Rp 35 juta), sementara SM, YG, dan JYP masing-masing didenda sebesar 2,5 juta won (Rp 29 juta). Contoh pelanggaran termasuk kebijakan SM, bahwa setiap produk yang dikembalikan karena berubah pikiran, harus tiba di pusat logistik mereka dalam waktu tujuh hari kerja sejak tanggal pengiriman awal. Namun, hukum menetapkan bahwa konsumen memiliki waktu tujuh hari sejak tanggal barang diterima, untuk memutuskan pengembalian. Selain itu, baik SM maupun JYP mengharuskan pelanggan untuk mengajukan klaim atas barang yang cacat atau salah, dalam waktu tujuh hari setelah pengiriman. Hal tersebut, bertentangan dengan hukum yang mengizinkan pengembalian dalam waktu tiga bulan. sejak tanggal penerimaan atau 30 hari sejak cacat ditemukan. Weverse, SM, dan JYP juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menawarkan kompensasi untuk barang yang hilang, setelah jangka waktu tertentu. 30 hari sejak pengiriman untuk SM dan JYP, dan satu bulan sejak pengiriman untuk Weverse, sementara hukum mengizinkan klaim dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya barang. Selain itu, Weverse dan SM memberlakukan kebijakan yang mencegah pengembalian, jika kemasan produk dibuka atau rusak. Hal tersebut merupakan tindakan ilegal di bawah hukum, yang mengizinkan pengembalian meskipun kemasannya rusak, selama hal itu dilakukan untuk memeriksa isinya. SM dan JYP juga mengharuskan, pelanggan untuk memberikan rekaman video unboxing sebagai bukti dalam kasus barang yang hilang, yang bertentangan dengan hukum yang menempatkan beban pembuktian pada penjual, bukan konsumen. YG juga memiliki kebijakan yang ketat untuk pembelian terkait event, seperti acara penandatanganan oleh artis, yang menyatakan bahwa pembatalan atau pengembalian dana tidak diperbolehkan setelah periode pendaftaran berakhir. Namun, menurut hukum konsumen masih berhak untuk membatalkan sebelum pemenang acara tersebut diumumkan, karena kesempatan untuk berpartisipasi terkait dengan pembelian. Menanggapi investigasi FTC, keempat perusahaan tersebut secara sukarela memperbaiki kebijakan mereka, yang berarti denda yang dijatuhkan lebih rendah daripada yang seharusnya dikenakan.

Toko online milik empat agensi besar (HYBE, YG, SM, JYP) didenda oleh Fair Trade Commission karena melanggar hak-hak konsumen.

4 Agensi Besar ini Didenda oleh Fair Trade Commission karena Melanggar Hak-hak Konsumen Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/mia-amiati.jpg" alt="Kajati Jatim Mia Amiati. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Kajati Jatim Mia Amiati. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>PANIC BUYING yang terjadi pada awal pandemi menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi. Kepanikan itu membuat harga naik berlipat-lipat. Masker, pencuci tangan, disinfektan, dan produk pangan menjadi barang paling dicari.  Hal tersebut memicu kenaikan harga. Masyarakat dibuat tidak berdaya yang pada akhirnya tidak punya pilihan untuk membeli dengan harga tak wajar. Dalam kondisi ini, perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen menjadi lemah.  Kini digitalisasi transaksi melalui belanja online sangat diminati. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan berbagai modus. Agar masyarakat tidak dirugikan dalam transaksi, negara telah mengatur perlindungan konsumen melalui seperangkat peraturan perundang-undangan dan lembaganya. Itu pulalah yang menjadi pengingat setiap tahun dengan peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia setiap 15 Maret.  Makna Perlindungan Konsumen  Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014: 39).  Hak-hak konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu, hak memilih barang, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi atas kerugian dalam transaksi, hak mendapat barang/jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran informasi kualitas produk, dan hak pelayanan tanpa diskriminasi.  Konsumen sering dalam posisi lemah. Penyebabnya, kurangnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen, lemahnya kesadaran akan hak-hak sebagai konsumen, aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen.  Pengakuan Dunia atas Hak Konsumen  Seluruh negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap perlindungan terhadap konsumen sangat penting. Dalam putusan Sidang Umum PBB Ke-106 pada 9 April 1985, dikeluarkan resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen Nomor 39/248.  Dengan peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia, diharapkan konsumen dan produsen lebih memahami hak masing-masing. Terutama dalam transaksi online yang kedua pihak tidak saling kenal dan bertatap muka langsung. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hak-hak tersebut bisa menjadi sarana perlindungan hukum bagi konsumen yang sering berada dalam posisi lemah.  <hr />  *) Dr <a href="https://www.jawapos.com/tag/mia-amiati/">Mia Amiati</a> SH MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Menjaga Keseimbangan Hak Konsumen dan Produsen di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/indeks-pemberdayaan-konsumen-ri-masih-rendah-ini-buktinya_m_177687.jpeg" alt="Gerai Matahari" width="100%">
<figcaption>Gerai Matahari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah selalu gencar untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat ataupun konsumen. Di dalam sebuah transaksi, terkadang ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan suatu perusahaan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, indeks keberdayaan konsumen masyarakat masih cukup rendah. Ketua BPKN, Ardiansyah Parman mengungkapkan, di 2019, indeks keberdayaan konsumen diharapkan meningkat dari 30,8 persen ke 40 persen. Namun, menurutnya, pekerjaan itu merupakan tantangan yang luar biasa. "Tidak hanya dilakukan BPKN, tapi pemerintah secara keseluruhan baik pusat maupun daerah melakukan hal itu. Kenapa, karena indeks keberdayaan konsumen ini sangat terkait dengan pendidikan juga," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/12). Dia menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan lebih banyak agar mereka memahami hak-hak yang harus diperjuangkan. Jika konsumen diam, kata Ardiansyah, pihaknya tidak tahu yang harus diperbaiki. Pengetahuan sangat dibutuhkan agar kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya. "Ini yang kita dorong agar pemerintah memberikan pendampingan terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di berbagai daerah sehingga pengetahuan masyarakat meningkat," tambahnya. Sementara itu, Koordinator Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN, Rizal mengungkapkan selama kurun waktu Januari sampai November 2017, tercatat pengaduan dengan rincian perbankan 34 persen, pembiayaan Konsumen 28 persen, perumahan 9 persen, periklanan 4 persen, dan E-Dagang 4 persen. Selain itu, telekomunikasi 3 persen, retail 2 persen, transportasi 3 persen, ekspedisi 2 persen, barang elektronik 1 persen, haji atau umroh 1 persen, asuransi 1 persen, layanan kesehatan 1 persen, undian berhadiah 1 persen, dan lain-lain 7 persen.

Indeks Pemberdayaan Konsumen RI Masih Rendah, Ini Buktinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pengembang-dan-bank-diduga-jadi-dalang-penggelapan-sertifikat-rumah_m_177668.jpeg" alt="perumahan" width="100%">
<figcaption>perumahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sedang mendalami kasus penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan pengembang perumahan. Kasus ini diselidiki karena banyaknya laporan dari masyarakat. Koordinator Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN, Rizal E Halim mengungkapkan, penggelapan ini dilakukan atas kerja sama pengembang dan sejumlah bank. Bank tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). "Kejadian itu sudah lama terjadi sejak 2004. Namun, baru sekarang, 2017 kejadian tersebut ketahuan dan dilaporkan ke BPKN," katanya, di Kantor Kementrian Perdagangan, Rabu (27/12). Dia mengungkapkan, kasus bermula saat <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/19/158093/bpkn-jamin-kualitas-susu-kental-manis-aman-dikonsumsi" target="_blank">BPKN</a> menerima laporan dari 211 konsumen di suatu perumahan di Bekasi. Saat masyarakat meminta sertifikat tanah dan rumah kepada pihak pengembang, sertifikat tersebut tidak didapat. Sertifikat itu digadaikan pihak pengembang ke empat bank terkait. "Kita sudah memanggil seluruh pihak di sana. Empat bank pemberi kredit itu, lalu satu developer, dan satu notaris, serta satu perusahaan telah datang semua. Kami sudah menerima dokumen yang dikirimkan dan saat ini BPKN sedang mengkaji bagaimana mekanisme yang terjadi," bebernya. Rizal menambahkan, apabila ditemukan unsur pidana, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/27/177659/bpkn-minta-pemerintah-revisi-aturan-perlindungan-konsumen-perumahan" target="_blank">BPKN</a> akan menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian agar bisa ditindaklanjuti. "Kami akan cek bagaimana bank pemberi kredit itu tidak memegang jaminan. Bila ada unsur pidana, akan kami arahkan ke pihak kepolisian. Namun, jika bisa secara kekeluargaan, akan kami lakukan karena konsumen hanya ingin sertifikatnya dikembalikan," tutupnya.

Pengembang dan Bank Diduga Jadi Dalang Penggelapan Sertifikat Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bpkn-minta-pemerintah-revisi-aturan-perlindungan-konsumen-perumahan_m_177659.jpeg" alt="properti" width="100%">
<figcaption>properti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman mengatakan kepastian hukum dari perlindungan konsumen mengenai perumahan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu, dia meminta aturan tentang perlindungan konsumen di perumahan lewat Peraturan Pemerintah (PP) perlu direvisi. "PP tersebut memerlukan pembaruan dan penyesuaian agar mampu mengakomodasi amanat berbagai UU yang lebih baru, seperti UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rumah Susun," jabarnya, di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/12). Dia menegaskan, ketentuan dalam tiga UU tersebut sudah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen bila tahapan dan persyaratannya dilaksanakan secara utuh dan benar. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/19/158093/bpkn-jamin-kualitas-susu-kental-manis-aman-dikonsumsi" target="_blank">BPKN</a> pun memberikan rekomendasi untuk perubahan UU itu yang disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia menambahkan BPKN meminta PUPR untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru pengganti PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pelaksanaannya. Kemudian, membuat Pedoman atau Juknis mengenai Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang standar dan lebih detail sehingga dapat digunakan oleh semua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dengan ini, apabila ada perubahan AD/ART, Kepala Daerah setempat wajib mengetahui hal tersebut sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. "Sementara untuk PLN, kami berharap dia membuat edaran bagi pengembang atau pengelola rusun untuk tidak memutus listrik dan kenaikan tarif listrik di apartemen atau rumah susun. Hal ini sesuai Peraturan Mentri ESDM No. 3d1/2015 Pasal 5 a dan c," jelasnya.

BPKN Minta Pemerintah Revisi Aturan Perlindungan Konsumen Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/beli-bbm-di-spbu-tak-mendapat-kembalian-sesuai-ini-penjelasannya_m_170253.jpeg" alt="Ilustrasi pengisian BBM di SPBU milik Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian BBM di SPBU milik Pertamina</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hak konsumen saat membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khususnya milik PT Pertamina (Persero) kerap tidak dipenuhi. Salah satu hak itu adalah menerima kembalian sesuai dengan yang tertera di dispenser. Biasanya hal itu terjadi saat mengisi bensin secara full tank (tank penuh). Faktanya, sampai saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak tersebut. Sebagai contoh, saat konsumen mengisi bensin secara full, harga yang tertera adalah sebesar Rp 19.675. Namun, saat konsumen menyerahkan selembaran uang Rp 20 ribu, maka petugas tidak mengembalikannya dan menganggap uang pas. Bendahara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Aries Azhary Munir mengatakan, petugas SPBU tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Konsumen pun berhak meminta kembalian yang merupakan haknya. Sekedar informasi, Hiswana merupakan lembaga yang mengelola SPBU swasta. Sementara, SPBU milik Pertamina tetap dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut. "Mengenai kembalian tidak pas, kalau dari manajemen bahwa pengusaha SPBU itu tidak pernah kalau itu kita harus dikembalikan. Kalau menghadapi kejadian seperti itu ya diminta saja," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/11). Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan, pihaknya mempersilahkan kepada konsumen untuk melakukan pengaduian ke nomor 1500-000. Nantinya, laporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu, perseroan juga telah menyediakan fasilitas cashless atau membayar dengan menggunakan kartu kredit maupun kredit, sehingga, nilai transaksi yang dibayarkan akan sesuai dengan yang tertera di dispenser. "Sekarang kita ada fasilitas cashless jadi pas. Jadi enggak ada dusta," tandasnya. (cr4/Hana)

Beli BBM di SPBU Tak Mendapat Kembalian Sesuai? Ini Penjelasannya

hak konsumen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak konsumen

Berita Terkini