<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231018_115810-1905074036.jpg" alt="Poster film berjudul Air Mata Di Ujung Sajadah." width="100%">
<figcaption>Poster film berjudul Air Mata Di Ujung Sajadah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tegar Yusuf Putuhena selaku kuasa hukum Ronny Irawan, produser film Air Mata di Ujung Sajadah, memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan Asma Nadia dan kuasa hukumnya, Ana Sofa Yuking. Mereka menyebut adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tegar Yusuf secara tegas membantah tudingan tersebut. Menurutnya, kliennya Ronny Irawan memiliki kepedulian sekaligus menghormati hak-hak dari penulis. Sehingga tidak mungkin melakukan tindakan plagiasi. "Klien kami sangat menghormati hak-hak penulis dan memberikan apresiasi kepada seluruh penulis Indonesia," kata Tegar Yusuf dalam keterangannya, Rabu (18/10). Dia secara tegas membantah film Air Mata di Ujung Sajadah melanggar kekayaan intelektual mengingat film yang ditonton lebih dari 3 juta kali di bioskop merupakan karya orisinal atau tidak diadaptasi dari karya novel Asma Nadia. Cerita novel dan filmnya pun dinilai sangat berbeda. "Klien kami tidak pernah sekalipun dan dalam bentuk apapun membuat atau menyampaikan pernyataan baik secara terbuka di ruang publik maupun secara internal yang menegaskan bahwa karya film klien kami adalah adopsi, adaptasi dan/atau terinspirasi dari novel atau karya tulis tertentu, termasuk dalam hal ini novel berjudul Cinta di Ujung Sajadah," tegasnya. Lebih lanjut Tegar Yusuf menyatakan, apabila ada informasi yang menyatakan film Air Mata di Ujung Sajadah diadaptasi dari novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, dipastikan bukan berasal dari kliennya. "Bahwa adanya informasi mengenai pemberitaan sebagian media yang menyebut bahwa karya film klien kami merupakan adaptasi dari novel karya klien rekan adalah diluar tanggung jawab klien kami, karena bukan bersumber dari klien kami serta tidak pernah ada konfirmasi terhadap klien kami oleh media tersebut," tegasnya.

"Klien kami sangat menghormati hak-hak penulis dan memberikan apresiasi kepada seluruh penulis Indonesia," kata Tegar Yusuf.

Film Air Mata di Ujung Sajadah Dituding Langgar HKI, Pengacara: Klien Kami Menghormati Hak Penulis

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Konsolidasi-PDIP-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-676886238.jpg" alt="Bakal Capres Ganjar Pranowo disambut ribuan kader saat menghadiri Konsolidasi Akbar Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 DPD PDIP DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (04/07/2023). Para ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) se" width="100%">
<figcaption>Bakal Capres Ganjar Pranowo disambut ribuan kader saat menghadiri Konsolidasi Akbar Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 DPD PDIP DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (04/07/2023). Para ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) se</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengingatkan kepada generasi Z atau gen Z, influencer, dan milenial yang berada agar mendaftarkan karya yang dimilikinya sebagai hak kekayaan intelektual (HKI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengungkapkan keyakinannya bahwa para generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan karya-karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Namun, seringkali mereka belum menyadari pentingnya melindungi kekayaan intelektual nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01871267/hutan-jati-di-taman-nasional-baluran-situbondo-terbakar">Hutan Jati di Taman Nasional Baluran Situbondo Terbakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat, sangat penting. Maka tadi kawan-kawan konten kreator, mereka punya satu produk, desainer, ada yang menciptakan lagu, maka mesti ada kesadaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Daftarkan, karena itu gampang, dan tidak mahal," kata Ganjar saat melakukan kunjungan kerja ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (11/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menekankan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, untuk melindungi karya-karya original. Dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual, para generasi muda akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam mengembangkan dan memonetisasi karya-karya mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/01871263/satu-jemaah-haji-asal-manokwari-meninggal-dunia-di-madinah">Satu Jemaah Haji Asal Manokwari Meninggal Dunia di Madinah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini bisa bertemu dengan anak-anak muda, yang mereka ternyata berpikirnya sangat kreatif sekali, sebagian diantaranya ternyata mereka berpikirnya sangat baru, mereka tidak suka kerja yang konvensional, mereka suka yang menerobos, mereka menggunakan kreatifitas dan inovasinya," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sesi interaksi dengan anak muda tersebut, Ganjar menyampaikan, gen Z, influencer, dan milenial yang menemui kendala terkait pembuatan hak kekayaan intelektual agar mendapat perhatian Kemenkumham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01871245/soal-temuan-bunker-narkoba-di-unm-rektor-benarkan-ada-alumni-unm-yang-diamankan-polisi">Soal Temuan Bunker Narkoba di UNM, Rektor Benarkan Ada Alumni UNM yang Diamankan Polisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi (pas acara) Pak Yasonna, (minta) cek langsung dong. Maka anak (muda) itu ketiban rezeki, urusannya diurusi langsung oleh menterinya," pungkasnya.</div>

Ganjar Pranowo mengingatkan kepada generasi Z, influencer, dan milenial yang berada agar mendaftarkan karya yang dimilikinya sebagai HKI.

Supaya Lebih Untung, Ganjar Ingatkan Anak Muda Daftarkan Karyanya Sebagai HKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230321_115514-01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Sonny Dewi Judiansih menilai saat ini masih sulit menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset bisnis digital dan jaminan atau agunan kredit di perbankan. Demikian dia sampaikan di sela peluncuran buku Menuju Notaris yang Proaktif dan Progresif terhadap Perkembangan Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Unpad dan Ikatan Alumni Notariat (Ikano) Unpad di Kota Bandung. "Masih agak sulit bahwa kekayaan intelektual dijadikan jaminan (kredit atau agunan di perbankan)," kata Prof. Sonny Dewi Judiansih, Selasa (21/3). Menurut dia, HKI memiliki hak kebendaan atau bisa bernilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi yang dicapai dalam sebuah produk HKI belum tentu tinggi karena sifatnya fluktuatif. "Oleh karena itu, ini sangat riskan, sangat berbahaya (HKI) dijadikan jaminan. Ada misalnya seorang yang mencoba menjaminkan kekayaan intelektualnya. Tetapi masalahnya perbankan atau nonperbankan apakah mau menerimanya sebagai jaminan?" kata Sonny Dewi. Menurut dia, berdasarkan data dari buku Notaris dan Kontrak Terkait Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual karya Dr Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, sejauh ini pihak yang menjaminkan HKI sebagai jaminan pinjaman masih minim. "Kenapa masih minim, karena jaminannya apa? Kalau misalnya suatu perjanjian di-cover dengan jaminan. Nah, kalau jaminan itu tidak ada harganya kan tidak mungkin," kata dia. Buku tersebut, lanjut Prof Sonny Dewi, memiliki premis tentang pengembangan dan optimalisasi kekayaan intelektual dalam bisnis, yang tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan masih menemui sejumlah tantangan. "Salah satunya terkait jaminan di mana perbankan memiliki preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan dan tagihan sektor ekonomi kreatif didominasi oleh intellectual capital," kata dia. Namun, Sonny Dewi memprediksi pada masa depan implementasi HKI sebagai jaminan kredit bisa saja dilakukan. "Namun untuk kondisi sekarang, menurut saya masih sulit," kata dia. Dia menambahkan, di negara lain seperti Amerika Serikat implementasi HKI sebagai jaminan kredit bisa dilakukan karena segala sesuatu terkait kekayaan intelektual sudah terlindungi dan memiliki kepastian hukum.

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Sonny Dewi Judiansih menilai saat ini masih sulit menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Guru Besar Hukum Unpad Sebut HKI Masih Sulit Dijadikan Jaminan ke Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SIWALAN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Begitu banyak minuman legen dan siwalan di Tuban. Namun, jangan salah, siwalan itu telah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) komunal Kabupaten Gresik. Adapun legen atau nira siwalan, ternyata  didaftarkan Kabupaten Sidoarjo. Artinya, Tuban kalah cepat.  Keterlambatan Tuban dalam mendaftarkan dua potensi indikasi geografis HKI tersebut, Kamis (24/11) dibahas Pemkab Tuban bersama Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Pemprov Jatim di Ruang Aryo Tejo Pemkab Tuban.  Kabid Inovasi dan Teknologi Balitbang Pemprov Jatim Suwanto mengatakan, pendaftaran HKI menggunakan konsep first to file atau siapa cepat dia dapat. Siapa saja berhak mendaftar HKI sekaligus memiliki hak paten jika sudah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).  ‘’Seperti wingko itu sudah didaftarkan sebagai HKI Semarang. Jadi, sekarang yang terdaftar di HKI itu wingko Semarang, bukan wingko Babat,’’ ungkap Suwanto dilansir Jawa Pos Radar Tuban (25/11).  Persoalan yang sama juga dihadapi Tuban soal keterlambatan mengantongi HKI siwalan dan produk turunannya. Padahal, selama ini siwalan dan legen adalah dua potensi yang terbilang tak bisa dilepaskan dari Tuban.  Suwanto memaparkan, konsekuensi terburuknya, kelak Tuban harus membayar royalti ke Gresik dan Sidoarjo jika akan menggunakan nama siwalan dan legen untuk produk komersial. ‘’Tugas pemkab saat ini adalah segera mematenkan kekayaan Tuban di HKI,’’ tegasnya.  Suwanto menuturkan, masih beruntung yang mendaftarkan siwalan dan legen adalah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pencurian karya cipta terjadi antarnegara.  Sebut saja, kopi Toraja yang sudah didaftarkan sebagai HKI Jepang dan kopi Gayo Aceh didaftarkan sebagai HKI Belanda. ‘’Jika mau menggunakan label kopi Toraja atau kopi Gayo Aceh, maka kita harus bayar royalti ke pemegang HKI,’’ tegas pejabat asal Surabaya itu.  Dia menambahkan, pencurian karya cipta banyak terjadi. Karena itu, satu-satunya solusi agar karya cipta tidak mudah diklaim orang lain adalah dengan mendaftarkan HKI secara cepat.  Nah, saat ini pendaftaran HKI komunal telah dibuka Balitbang Pemprov Jatim. Dengan begitu, menjadi kesempatan besar bagi Tuban untuk mematenkan karya-karya atau warisan leluhur agar tidak dicuri kelompok lain. ‘’Masih banyak kekayaan Tuban yang belum didaftarkan ke HKI,’’ ujarnya.

Kalah Cepat! Hak Paten Siwalan Milik Gresik, Legen Milik Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MAHENDRA-SIREGAR.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendalami keseluruhan manajemen risiko dalam hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.  "Kami tentu harus memahami keseluruhan manajemen risiko dari hak kepemilikan intelektual ini dalam perspektif pembiayaannya," katanya saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin.  Mahendra menjelaskan OJK menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.  Namun, ia mengingatkan bahwa peraturan pemerintah (PP) tersebut bertujuan untuk mendorong terbangunnya suatu ekosistem yang kondusif bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif dan membutuhkan banyak pengembangan mulai dari pembiayaan, sistem pemasaran, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.  "Jadi, jelas yang ingin dibangun adalah suatu ekosistem yang kondusif bagi sektor ekonomi kreatif yang penting dan makin penting bagi perekonomian kita," ucapnya.  Dalam hal tersebut, lanjutnya, tentu OJK dan industri jasa keuangan mendukung terbangunnya ekosistem itu dan dalam konteks yang terkait dengan pemberian potensi pembiayaan maupun yang terkait dengan hal-hal tentang jaminan, termasuk kondisi pemberian kredit baik bank maupun non bank, OJK masih harus mendalami dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait.  OJK pun akan segera mengeluarkan aturan terkait proses dan penghitungan agunan serta kiat agar pihak bank dan non bank dapat menyikapi dengan positif penerbitan PP tersebut.  "Bagaimana pihak bank dan nonbank dapat menyikapi dengan positif penerbitan dari PP ini dan juga upaya mendorong semakin majunya sektor usaha ekonomi kreatif di Tanah Air," tutur dia.  Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan PP Nomor 24 Tahun 2022 tersebut sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satunya mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).  Tujuan dari penerbitan PP 24/2022 tersebut memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.  Sandiaga menerangkan, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.  Dalam mengajukan kredit berbasis kekayaan intelektual empat syarat harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

OJK Dalami Risiko Hak Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT-1-RE-EKSPOR-LIMBAH-FED-4.jpg" alt="Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama pejabat terkait menunjukkan Sampah Impor limbah yang tiba dari Australia di Terminal Koja, Jakarta Utara, Rabu (18/9/19). Pemerintah Indonesia Re-expor limbah 7 kontainer dari 300 Kontainer. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAW" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama pejabat terkait menunjukkan Sampah Impor limbah yang tiba dari Australia di Terminal Koja, Jakarta Utara, Rabu (18/9/19). Pemerintah Indonesia Re-expor limbah 7 kontainer dari 300 Kontainer. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAW</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini didorong untuk dilakukan seiring pesatnya perdagangan bebas dan semakin banyaknya perjanjian dagang yang diikuti Indonesia.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun telah mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan HKI sebagai wujud komitmen pengendalian impor dan ekspor barang-barang hasil pelanggaran HKI. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 40/2018.  Berdasarkan aturan ini, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya kini memiliki wewenang untuk melakukan penegahan (penundaan pengiriman) atas barang-barang yang diduga melanggar HKI atas merek dan hak cipta apabila barang-barang tersebut dicatat dalam sistem rekordasi Bea Cukai.  "Dengan aturan tersebut, diharapkan pengawasan Bea Cukai terhadap HKI akan semakin efektif, hingga dapat mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL) atau daftar negara-negara yang menurut United States Trade Representative (USTR) dianggap belum serius dalam melindungi dan melakukan penegahan barang barang yang diduga melanggar HKI," kata dia dalam keterangannya, Kamis (28/4).  Ia menjelaskan, dalam kurun waktu 2019-2021, pihaknya telah tiga kali melakukan penegahan barang impor yang terbukti melanggar HKI. Salah satunya adalah untuk produk pulpen.  "Dua pelanggaran atas komoditas ballpoint merek ‘Standarpen’ berhasil kami tegah di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2019 dan 2021. Lalu satu pelanggaran atas produk pisau cukur merek ‘Gillette’ ditegah di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2020," ujar Hatta.  Bea Cukai juga turut berperan serta dalam Satuan Tugas Operasi Program Perlindungan dan Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.  Tugas tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai leading sector, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  "Melalui sinergi tersebut, Bea Cukai terus berupaya memberantas ancaman kejahatan lintas negara, yang salah satu objeknya adalah HKI, agar dapat menciptakan iklim investasi Indonesia yang semakin kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," tutup dia.

Awas, Sembarangan Ekspor Barang Langgar HKI Bisa Dicegah Bea Cukai Loh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/images-2021-11-22T121046.557.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Indonesia, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih marak terjadi. Mahkamah Agung mencatat 126.675 kasus sengketa merek pelanggaran terkait HKI sepanjang 2020.  Hal ini disebabkan masih minimnya kesadaran akan HKI termasuk di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di pasar daring atau E-Commerce juga demikian, banyak ditemui berbagai produk yang tidak orisinil dan melanggar HKI.  Melihat fenomena tersebut, Blibli sebagai salah satu platform E-Commerce memastikan terus mengutamakan kepuasan pelanggan berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum atas HKI.  Hal tersebut diwujudkan dengan mengedepankan konsistensi Blibli dalam memberikan jaminan produk orisinal serta mendorong para mitra seller untuk tidak melakukan pelanggaran HKI dan bersama-sama menghentikan peredaran barang palsu.  “Blibli berkomitmen untuk terus memastikan kewajiban mitra seller dalam memastikan keaslian juga kredibilitas produk yang dijual diterapkan secara konsisten. Karena kami percaya dengan menghadirkan kurasi yang didukung dengan aturan serta pengawasan kuat, maka ekosistem HKI yang kuat senantiasa tercipta hingga pada akhirnya mampu menjaga kualitas kenyamanan dan kepuasan pelanggan.” ujar Restu Kresnadi, SVP Commercial Analytics Blibli di Jakarta.  Memahami potensi E-Commerce bagi UMKM dalam menumbuhkan bisnis, Blibli sebagai salah satu E-Commerce terbesar di Indonesia berkomitmen untuk membantu UMKM mengoptimalkan bisnisnya secara online. Salah satu hal yang dilakukan Blibli melalui peningkatan literasi seller dalam memastikan kualitas dan orisinalitas produk.  "Menanggapi hal ini, Blibli memastikan perlindungan HKI dalam Perjanjian Kerjasama Seller. Blibli pun terus mengimbau kepada seluruh seller untuk hanya memasarkan dan menjual produk asli dan legal sesuai regulasi serta tidak melanggar HKI milik pihak lain, salah satunya dengan menyediakan pusat informasi bagi para seller di situs resmi Blibli,” tegas Restu.  Dalam merangkul para seller untuk mematuhi HKI, Blibli terus memberikan edukasi dan mendorong para seller, khususnya UMKM, untuk menggunakan jasa pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).  Blibli pun bertindak tegas terhadap para seller pelanggar HKI dengan menjatuhkan hukuman seperti penalti yang mempengaruhi reputasi seller, take down dan suspend produk, hingga tutup akun seller secara permanen.  Blibli juga turut menyediakan mekanisme pengaduan bagi regulator, pemilik merek, maupun pelanggan atau masyarakat dalam melakukan verifikasi seller yang terindikasi melanggar HKI.  Deklarasi komitmen serta dukungan perlindungan dan penegakan hukum HKI Dalam menegaskan upayanya untuk mendukung penuh perlindungan HKI, baru-baru ini Blibli melakukan deklarasi komitmen dan dukungan perlindungan serta penegakan hukum HKI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.  Terdapat lima poin utama yang menjadi pernyataan dukungan dari deklarasi tersebut, yaitu mendukung kebijakan perlindungan HKI, mendorong penjual untuk memasarkan produk yang memiliki HKI, memberi edukasi kepada para penjual, menyediakan mekanisme pengaduan, dan bersikap kooperatif dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.  Blibli memastikan bahwa kelima poin deklarasi tersebut telah dijalankan oleh perusahaan dan akan terus diimplementasikan secara berkelanjutan ke depan. Dengan begitu, Blibli mengklaim dapat terus berkontribusi secara nyata dan positif untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual.  Blibli siap berkoordinasi secara penuh dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum perlindungan HKI, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran HKI serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan," tandas Restu.

Upaya Blibli Lindungi Hak Kekayaan Intelektual Demi Produk Orisinal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/YHL-2.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Senin (26/4). Dokumen Kemenkumham" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Senin (26/4). Dokumen Kemenkumham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menyampaikan, capaian kekayaan intelektual (KI) pada produk domestik bruto (PDB) mencatatkan Indonesia pada posisi ketiga di dunia. Setelah negara Amerika Serikat dan Korea Selatan.  Sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Indonesia mencatatkan kontribusi kekayaan intelektual (KI) sebesar Rp 1.105 triliun pada 2019, atau kurang lebih 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun.  "Dalam persentase kontribusi ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual terhadap PDB," kata Yasonna saat memberi ucapan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Senin (26/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/15/03/2021/musisi-bisa-daftarkan-hak-kekayaan-intelektualnya-hanya-rp-100-ribu/">Hanya Rp 100 Ribu, Musisi Bisa Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual</a>  Yasonna menyampaikan, capaian Indonesia tersebut, linier dengan visi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bahwa ekonomi kreatif berbasis kekayaan inteletual sebagai poros baru ekonomi nasional Indonesia di era digital.  Serta mewujudkan Indonesia menjadi negara terbesar dalam sektor ekonomi digital. Dia menyebut, hal ini juga menjadi indikasi bahwa sektor ekonomi kreatif berbasis KI tidak bisa diremehkan. Sebab berdampak nyata pada ekonomi nasional.  Yasonna menjelaskan, geliat ekonomi kreatif para pelaku UMKM Indonesia menjadi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusi. Meski memang, sempat terdampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.  "Nyatanya UMKM justru yang memiliki ketahanan tinggi dan berperan sebagai bantalan perekonomian nasional. Karena kemampuannya untuk bertahan pada periode tekanan dan dapat tumbuh kembali lebih cepat," ucap Yasonna.  Politikus PDI Perjuangan ini lantas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar terus menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dengan memberdayakan masyarakat Indonesia. Sehingga produk lokal bisa menjadi pemimpin di pasar negara sendiri bahkan di pasar global.  "Utamanya mendorong masyarakat untuk bangga terhadap produk buatan dalam negeri dan membangun sektor industri kreatif yang bermuatan potensi kekayaan intelektual," harap Yasonna.  Yasonna mengharapkan, peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021 ini menjadi momen untuk mengedukasi, membangkitkan semangat berkreasi, dan mendorong potensi-potensi KI kepada masyarakat. Khususnya pelaku UMKM untuk menuju Indonesia berdikari secara ekonomi.  "Taking your ideas to the market menjadi tema global dalam peringatan World Intellectual Property Day tahun ini bukan hanya jargon semata. Besar harapan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan komitmen bersama keluarga besar Kemenkumham untuk mewujudkan cita-cita membentuk ekosistem ekonomi kreatif," ungkap Yasonna.  Sementara itu, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris menuturkan, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.  Dia menyebut, tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi, yang ditetapkan pemerintah. Bahkan juga pemahaman terhadap proses komersialisasi UMKM.  "Padahal ini penting buat daya saing UMKM. Kekuatan UMKM bukan pada kekuatan modal tapi kreativitasnya, ini yang harus dilindungi," tuturnya.  Menurut Freddy, dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif, pihaknya di DJKI Kemenkumham memberikan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku UMKM. DJKI Kemenkumham membuat inovasi layanan publik dengan meluncurkan aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) dan loket virtual (Lokvit) demi meningkatkan pelindungan KI sekaligus mengurangi praktek pungutan liar.  Hal ini diharapkan, masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan kekayaan intelektual tanpa perlu datang ke kantor DJKI.  "Layanannya sudah fully online, tidak ada fisik dan pembayarannya juga melalui bank," ucap Freddy.  Selain itu, DJKI Kemenkumham juga memberikan insentif tarif pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, desain industri, dan paten serta insentif tarif pemeliharaan untuk paten.  "Kemudahan dalam memperoleh KI berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan KI bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit sebesar 50 persen sebagaimana tertuang dalam PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta PP No. 28 tahun 2019 tentang Jenis &amp; Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham," pungkas Freddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Kekayaan Intelektual PDB Indonesia Tempati Posisi ke-3 Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ALAT-MUSIK-TRADISIONAL.jpg" alt="Mahasiswa luar negeri meniup bansi, salahs satu alat musik tradisional di Minangkabau. (Zikriniati/Padang Ekspres/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa luar negeri meniup bansi, salahs satu alat musik tradisional di Minangkabau. (Zikriniati/Padang Ekspres/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menurunkan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk para musisi tradisional. Biasanya, biaya pendaftaran HKI adalah Rp 400 ribu, tapi kini hanya Rp 100 ribu.  "Biaya pendaftaran untuk musik tradisi diusulkan Rp 100 ribu ini kita turunin. Mungkin selama ini Rp 400 ribu itu mahal, Rp 100 ribu ini murah, bilangannya kecil dampaknya nanti besar kedepannya," ucap Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Freddy Harris di Jakarta, Senin (15/3).  Apalagi bagi para musisi tradisi yang masih berada pada jenjang perguruan tinggi. Mereka tentunya memiliki kesulitan untuk mendaftarkan karyanya sebagai HKI.  Saat ini, sistem pendaftaran dapat dilakukan secara daring dan musisi hanya perlu menyiapkan KTP dan Akta Notaris. Untuk pendaftaran, nantinya Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan turut membantu.  Salah satunya dengan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan musisi dalam hal pencatatan. Sebab, banyak musisi tradisional yang menurutnya tidak memiliki KTP ataupun kelengkapan administrasi lainnya.  "Harapannya nanti bisa melalui komunitas ke lembaga (LMK) itu. Dalam ini bisa kelar lah (LMK)nya. Jadi pencatatan itu, setelah datanya terkumpul dalam jumlah yang cukup signifikan," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.  Diharapkan pendataan dapat terlaksana dengan baik dan akurat. "Kalau perlu orang di lapangan yang melakukan itu. Langkah konkrit kita yang bisa diambil lakukan dulu pendataan. Banyak maestro musisi tradisional kita belum didata," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Hanya Rp 100 Ribu, Musisi Bisa Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JONDRA.jpg" alt="Dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali (PNB) Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si" width="100%">
<figcaption>Dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali (PNB) Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tekep Isolator hasil karya Dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali (PNB) Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si kini berhasil dimanfaatkan oleh sejumlah PLN dari Aceh hingga Papua.  Tekep Isolator karya Wayan Jondra tersebut telah mendapatkan perlindungan Hak Kekayan Intelektual. Insan vokasi Indonesia ini juga sekaligus menorehkan sejarah kerja sama yang kuat antara PNB dengan industri pengguna (PLN UID Bali) serta industri produsen (PT. Adi Putra) yang telah menyumbangkan sejumlah Tekep Isolator untuk keperluan praktek pembangunan dan pemasangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) di Workshop Teknik Elektro PNB.  Jondra menuturkan, Tekep Isolator merupakan jawaban atas kegerahan yang dialami oleh PLN UID Bali pada Tahun 2012, karena kenyataan yang terjadi sering sekali kabel A3CS SUTM 20 KV putus akibat partial discharge dan sambaran petir.  “Kabel A3CS yang putus sangat rentan memakan korban yang tertimpa kabel dalam keadaan bertegangan 20 KV,” katanya.  Berangkat dari kepedulian dan komunikasi informal yang cair antara Jondra dengan pejabat PLN UID Bali pada saat itu, Ir. Yohaness Sukrilismomono sebagai Manager Distribusi, dan Ir. Sudirman selaku Manager Perencanaan, terjadilah diskusi panjang untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi PLN.  Usai melalui penelitian terhadap foto-foto, contoh pengikat semikonduktif yang terbakar, serta melihat keberadaan polutan di isolator tumpu, maka dimulailah desain sebuah alat untuk melindungi isolator dari polutan tersebut.  Setelah desain Tekep Isolator jadi, langsung mendapat sambutan baik dari Direktur PT. Adi Putra drs. I Gst Kt Sukarba, M.M. Atas pembiayaaan awal sebesar Rp 1,4 Miliar, maka PT. Adi Putra dapat memproduksi satu model Tekep Isolator dan dipasarkan sejak Tahun 2013.

1,5 Juta Unit Tekep Isolator Terjual Hasilnya Pendapatan Rp 70 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak kekayaan intelektual

Berita Terkini