<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/PTPN-20-A-609832815.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelesaian legalitas perusahaan perkebunan yang beroperasi sebelum 2016 terutama yang sudah mengantongi izin usaha perlu dilakukan secara sistematis dan proporsional. Langkah itu tanpa serta-merta dianggap pelanggaran meski belum memiliki hak guna usaha (HGU). Hal itu perlu langkah afirmatif dari Pemerintah untuk terus membenahi sistem perizinan secara menyeluruh.&nbsp; Menurut Kepala Studi Sawit Institut Pertanian Bogor Budi Mulyanto, perusahaan perkebunan yang telah berdiri sebelum 2016 dan telah memiliki izin usaha, tidak serta-merta dianggap melanggar hukum. Meskipun perusahaan itu belum mengantongi HGU. Penegasan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.&nbsp; Budi menjelaskan, sebelum 2016 sistem perizinan di sektor perkebunan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Izin lokasi, IUP, dan HGU masing-masing berada di bawah kewenangan institusi yang berbeda. Tidak selalu berjalan secara berurutan di lapangan. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015975975/dapat-instruksi-presiden-menteri-nusron-segera-identifikasi-hgu-dan-hbg-yang-jatuh-tempo-se-indonesia">Dapat Instruksi Presiden, Menteri Nusron segera Identifikasi HGU dan HBG yang Jatuh Tempo Se-Indonesia</a> &ldquo;Kondisi di lapangan tidak selalu ideal. Banyak perusahaan yang sudah melakukan pembukaan lahan dan menanam karena sudah mengantongi IUP dan izin lokasi, tetapi belum memiliki HGU karena kendala administratif atau teknis,&rdquo; jelas Budi dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (15/7).&nbsp; Karena itu, ketidaktertiban administratif semacam ini tidak seharusnya menjadi masalah hukum terhadap pelaku usaha sebelum 2016. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah langkah afirmatif dari pemerintah untuk terus merapikan sistem perizinan, memperkuat koordinasi antar instansi, dan memberikan ruang penyelesaian legalitas secara sistematis.&nbsp; Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal (42) perusahaan perkebunan yang telah berdiri sebelum tahun 2016 dan telah memiliki izin usaha, tidak serta merta dianggap melanggar hukum meski belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). &nbsp; &ldquo;Kalau ada kebun sawit belum di-HGU pemerintah akan bersikap proporsional. Kalau kebun sawit itu berdiri sebelum tahun 2016 atau sebelum 2017, bisa jadi tidak salah perusahaannya,&rdquo; ujar Nusron.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015603768/menteri-nusron-wahid-tata-ulang-izin-kebun-sawit150-perusahaan-ajukan-hgu">Menteri Nusron Wahid Tata Ulang Izin Kebun Sawit,&nbsp;150 Perusahaan Ajukan HGU</a> Lebih jauh Budi mengingatkan, apabila proses permohonan HGU tidak dilakukan secara tuntas maka harus segera dituntaskan. Apabila tidak tuntas maka akan menimbulkan &ldquo;kegaduhan bisnis&rdquo; yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap iklim investasi. Karena kepastian hukum sangat penting bagi investasi dan dunia usaha. &ldquo;Kalau status tanahnya tidak jelas, maka wajib pajak, hak usaha, bahkan kepastian hukum yang terkait dengan berbagai usaha itu juga tidak jelas,&rdquo; ujar Guru Besar IPB itu.&nbsp; Menurut Budi, kebijakan afirmatif terkait dengan legalitas lahan usaha perkebunan harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti seluruh prosedur perizinan yang berlaku lintas sektor. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan usaha, serta kredibilitas investasi di sektor agraria dan perkebunan nasional. &nbsp; Dia menjelaskan, penting untuk membedakan antara izin dan hak. Izin, seperti IUP atau Amdal, merupakan bagian dari rezim perizinan sektor. Sementara itu, HGU adalah bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada pelaku usaha untuk mengelola dan memanfaatkan lahan dalam jangka waktu tertentu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015261277/bantah-2086-ha-lahan-di-ikn-dalam-status-bermasalah-nusron-wahid-itu-hgu-nya-habis">Bantah 2.086 Ha Lahan di IKN dalam Status Bermasalah, Nusron Wahid: Itu HGU-nya Habis</a> &ldquo;HGU itu bukan izin. HGU adalah hak (right). Dan hak selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab (responsibility) dan dan menjalankan berbagai peraturan yang ada (ristriction). Hak untuk mengelola lahan membawa kewajiban untuk menjaga kesuburan tanah, tidak merusak lingkungan, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Inilah prinsip dasar: hak (right), tanggung jawab (responsibility), dan pembatasan (restriction),&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut Budi, ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun sistem agraria yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban berbagai izin sektor lainnya. &ldquo;Jika dilakukan dengan benar, maka pelaku usaha tidak perlu takut dengan isu kriminalisasi,&rdquo; katanya.&nbsp; Lebih lanjut Budi menyoroti persoalan tumpang tindih antara kawasan perkebunan dan klaim kawasan hutan, sebagai akar dari banyak konflik legalitas. Ia menilai banyak kawasan hutan saat ini ditetapkan tidak sesuai prosedur karena tidak didahului oleh proses inventarisasi yang lengkap sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/015260626/menteri-atr-nusron-wahid-sebut-lahan-2086-ha-di-ikn-tak-dalam-sengketa-melainkan-hgu-nya-habis">Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Lahan 2.086 Ha di IKN Tak Dalam Sengketa, Melainkan HGU-nya Habis </a> Terkait proses tata batas kawasan hutan, dia menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesepakatan antara para pihak yang berbatasan. &ldquo;Tidak bisa hanya mengandalkan peta digital. Tata batas itu harus disepakati di lapangan, dipetakan dengan skala memadai seperti 1:5.000 atau 1:1.000, tergantung pada luas HGU nya agar menjadi dasar hukum yang akurat. Kalau tidak, ya seperti sekarang, sertifikat sah seperti HGU dan HGB pun bisa lumpuh secara fungsi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebagai contoh, banyak sertifikat yang tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kredit perbankan karena status lahannya diklaim sebagai kawasan hutan. Akibatnya, ribuan hektare lahan menjadi tidak produktif secara ekonomi. &nbsp; Terkait pengurusan HGU, Budi menilai bahwa proses tersebut tidak rumit jika dijalankan sesuai prosedur. Namun, diperlukan kerja lapangan yang serius, termasuk pelibatan Panitia B yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat, pembebasan lahan, dan pemenuhan syarat teknis. &lsquo;Kalau diikuti sesuai aturan, HGU akan bisa didapat. Memang Panitia B butuh waktu bekerja, saya tahu itu. Jadi ikuti saja aturannya," tandasnya. (*)

Kebijakan afirmatif terkait dengan legalitas lahan usaha perkebunan harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti seluruh prosedur izin.

Izin dan Hak dalam Pengelolaan Lahan Merupakan Hal yang Beda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangku kepentingan kerap belum memahami implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011. Padahal dalam putusan itu dinyatakan dengan tegas bahwa penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang konstitutif untuk menjadikan suatu wilayah sebagai kawasan hutan secara sah. Peneliti Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin menyoroti kekeliruan umum dalam memahami status kawasan hutan dan hubungannya dengan hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU). &ldquo;Penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah sifatnya hanya deklaratif, bukan konstitutif. Ini berarti, selama belum dilakukan penetapan kawasan hutan secara sah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, status hukum wilayah tersebut belum final,&rdquo; tegas Zainal dalam keterangannya pada Sabtu (3/5). Dalam sistem hukum kehutanan nasional, pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Tanpa melalui tahapan akhir berupa penetapan oleh pemerintah, kawasan hutan tidak dapat diklaim sah menurut hukum. &ldquo;Banyak yang salah kaprah menganggap peta penunjukan sebagai peta hukum. Padahal dalam kerangka hukum positif, penetapan adalah satu-satunya bentuk legalitas kawasan hutan yang diakui secara konstitutif,&rdquo; jelasnya. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa tanpa proses penetapan, wilayah yang hanya didasarkan pada SK Penunjukan Kawasan Hutan belum dapat dinyatakan sebagai kawasan hutan secara hukum. Seperti diketahui, sejauh ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita lebih dari 1 juta hektare lahan sawit yang dinilai ilegal dan masuk kawasan hutan. Bahkan ada sejumlah lahan sawit yang sudah mengantongi HGU juga turut disita. Hal tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat terutama pelaku usaha sektor sawit yang lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Padahal kawasan hutan yang dijadikan dasar Satgas PKH untuk tugasnya diduga menggunakan data Kementerian Kehutanan yang belum ditetapkan. Lebih jauh Zainal menjelaskan, masih banyak pihak yang mencoba menjadikan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 sebagai pembenaran untuk mempertahankan rezim penunjukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. Namun, menurut Zainal, penafsiran tersebut tidak tepat. &ldquo;Pasal peralihan itu sifatnya sementara dan hanya berlaku selama SK penunjukan belum berubah. Faktanya, sejak UU No. 41 Tahun 1999 diundangkan, seluruh SK penunjukan kawasan hutan di seluruh provinsi telah mengalami perubahan atau penggantian. Maka rujukan hukumnya harus beralih ke pasal batang tubuh, yakni Pasal 14 dan Pasal 15,&rdquo; jelasnya. Artinya, untuk menetapkan kawasan hutan pasca tahun 1999, tidak lagi cukup hanya dengan penunjukan. Pemerintah wajib melakukan pengukuhan secara formal dan sah sesuai hukum yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015926755/jambore-karhutla-riau-2025-kapolri-sigit-ajak-masyarakat-aktif-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan">Jambore Karhutla Riau 2025, Kapolri Sigit Ajak Masyarakat Aktif Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan</a> Penegasan tentang pentingnya penetapan juga tampak dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/PID.SUS/2015 yang membebaskan terdakwa Drs. Melanthon Manurung dari dakwaan pidana kehutanan. MA menilai bahwa tidak cukup hanya dengan SK penunjukan untuk membuktikan bahwa suatu tanah adalah kawasan hutan. Zainal menyoroti kekeliruan dalam memahami PP No. 40 Tahun 1996 (yang kini telah dicabut dan digantikan oleh PP No. 18 Tahun 2021). Beberapa pihak menafsirkan bahwa HGU tidak bisa diberikan pada tanah dalam kawasan hutan. Padahal regulasi kehutanan saat itu UU No. 5 Tahun 1967 menyatakan bahwa dasar kawasan hutan adalah penetapan, bukan penunjukan. &ldquo;HGU yang diberikan secara sah sebelum ada penetapan kawasan hutan tetap memiliki kekuatan hukum. Penunjukan administratif tidak bisa mengesampingkan keberadaan hak atas tanah yang telah diberikan negara sendiri,&rdquo; tegasnya. Dia mengungkapkan putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 juga mempertegas bahwa penguasaan negara atas kawasan hutan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan pihak ketiga yang sah menurut hukum. Negara wajib menyelesaikan hak-hak tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan. Hal serupa ditegaskan dalam PP No. 23 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dibebani hak atas tanah. &ldquo;Artinya, negara tidak bisa serta-merta menetapkan kawasan hutan di atas tanah yang sudah memiliki HGU, hak milik, atau hak pakai, kecuali hak-hak tersebut dicabut secara sah terlebih dahulu,&rdquo; ungkap Zainal. Dengan dasar-dasar hukum dan putusan pengadilan tersebut, Zainal menyimpulkan bahwa anggapan bahwa HGU otomatis gugur karena berada di kawasan hutan yang ditunjuk, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.&ldquo;Negara harus taat asas dan tertib hukum. Tidak bisa menggunakan pendekatan kekuasaan untuk membatalkan hak warga hanya karena sebuah peta penunjukan administratif,&rdquo; tandasnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mengatakan apabila HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang. (*)

Pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

Pengamat Ingatkan Empat Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan Menurut Hukum Kehutanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/sawit-11-4028945502.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan kepala sawit" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan kepala sawit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti soal rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang akan mewajibkan plasma sebesar 30 persen bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU (Hak Guna Usaha) selama 35 tahun. Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, kebijakan itu berpotensi maladministrasi karena melanggar regulasi yang sudah berlaku. "Harus patuh sama aturan. Aturannya 20 persen ya 20 persen dong atau ubah dulu aturannya. Undang-undangnya diubah, misalnya undang-undangnya maunya 30 persen 40 persen, monggo. Kalau undang-undangnya mengatakan 20 persen ya harus 20 persen," ungkap Yeka kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (4/2). Untuk diketahui, regulasi yang mengatur kewajiban plasma 20 persen bagi pemegang HGU dalam industri sawit terdapat di UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal Pasal 58 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa "Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: (a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau (b). areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut." Regulasi lainnya tertera pada Permentan No. 26 Tahun 2007, Pasal 11 Ayat 1; Permentan No. 98 Tahun 2013, Pasal 15 Ayat 1; dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 58. Menurut Yeka, boleh saja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menerapkan rencana tersebut untuk kepentingan petani, tetapi tetap harus mengacu pada aturan yang ada. Kalau rencana tersebut tetap dilaksanakan, jelas melanggar aturan yang ada. "Maladministrasi itu berarti," tambahnya. Jika tetap menetapkan 30 persen, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, sebelum diimplementasikan, kebijakan 30 persen plasma tersebut sebaiknya dibicarakan dulu secara cermat. Dia meminta agar pemerintah lebih memfokuskan pada upaya audit untuk menegakkan aturan plasma 20 persen tersebut. Karena dia menengarai implementasi kewajiban plasma 20 persen bagi pemilik HGU belum terealisasi secara baik. "Yang (kewajiban plasma) 20 persen sudah dievaluasi belum? Jangan-jangan yang 20 persen belum dievaluasi. Kalau 30 persen (diterapkan) nanti timbul masalah. Niatnya baik untuk masyarakat nanti akhirnya malah fire back," papar Yeka. Lebih jauh Yeka mengungkapkan, ketidakpastian hukum akan memiliki konsekuensi. Salah satunya akan berdampak pada iklim investasi. "Ada Ketidakpastian (hukum). Ini kan akhirnya menjadi beban bagi para pelaku usaha. Katanya kita mau tumbuh 8 persen. Pelaku usahanya digenjot kayak gini stress juga," tandasnya. Karena itu, dia meminta agar pemerintah mengubah aturannya dulu sebelum menerapkan program 30 persen plasma tersebut. "Bolehlah kalau maunya seperti itu berarti undang-undangnya diubah dulu," tegas Yeka. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 30 Januari 2025 lalu, Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyampaikan sejumlah rencana kebijakannya untuk mengatur dan menata industri sawit. Dalam penjelasannya, Nusron menuturkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penataan pemberian hak baik itu pemberian hak pertama kali, perpanjangan, dan pembaruan HGU untuk mengedepankan prinsip keadilan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015539097/ri-menang-wto-sawit-airlangga-eropa-terbukti-lakukan-diskriminatif-ke-indonesia">RI Menang WTO Sawit, Airlangga: Eropa Terbukti Lakukan Diskriminatif ke Indonesia</a> Menteri Nusron menyebut alokasi 20 persen lahan plasma kini hanya berlaku untuk pemberian HGU tahap pertama selama 35 tahun, dan perpanjangan HGU tahap kedua untuk 25 tahun selanjutnya. Bagi pemegang izin yang mengajukan pembaruan HGU, kewajiban plasma ditambah menjadi 30 persen. &ldquo;Selain plasmanya 20 persen, kami minta tambah karena sudah menikmati selama 60 tahun (HGU pertama dan kedua), lalu diajukan pembaruan (HGU ketiga) 35 tahun. Maka total 95 tahun, akan ditambah 10 persen menjadi 30 persen dari sebelumnya kewajiban (plasma) 20 persen,&rdquo; paparnya. Aturan baru ini akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN. Menurut Yusron, kebijakan tersebut dilakukan agar petani lebih menikmati hasil dari industri sawit. Saat ini ada 16 juta hektar HGU yang dipegang oleh sekelompok pengusaha kelapa sawit yang memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2.869.

Kementerian ATR/BPN akan mewajibkan plasma sebesar 30 persen bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU (Hak Guna Usaha) selama 35 tahun.

Ombudsman RI Sorori Wacana Aturan 30 Persen Plasma bagi Perusahaan Sawit, Berpotensi Maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/98_setahun-3787647958.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan golden visa kepada pelatih sepak bola timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam acara peluncuran golden visa di Jakarta, Kamis (25/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan golden visa kepada pelatih sepak bola timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam acara peluncuran golden visa di Jakarta, Kamis (25/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program golden visa yang belum lama diresmikan oleh Pemerintah mendapat sorotan dari DPR. Pemegang golden visa mendapatkan hak istimewa, salah satunya mendapat hak tanah. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan keistimewaan penguasaan hak atas tanah/lahan kepada warga asing, terutama bagi mereka menanamkan modal di Indonesia. &ldquo;Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah diobral sampai 190 tahun. Itu 7 turunan aja masih lebih lama. Sekarang Pemerintah obral-obral lahan lagi untuk menarik investasi asing,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Jumat (2/8). Adapun, hak atas tanah yang dimaksud di antaranya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha (HGU), dan hak atas tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Pemberian jaminan kepada para pemegang golden visa itu disebut bertujuan guna mendorong iklim investasi nasional terus bertumbuh. Mardani mengatakan, kebijakan untuk menarik konglomerat asing mendirikan perusahaan atau berinvestasi di dalam negeri berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik agraria. &ldquo;Pemerintah terus menerus melakukan sale besar-besaran untuk memikat investor, lahan negara diobral-obral tapi abai dengan kebutuhan rakyatnya,&rdquo; ucap Mardani. Politikus PKS itu mengkritik Pemerintah yang memberikan izin kepada investor dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di IKN hingga 190 tahun untuk dua siklus. Karena hal itu, sehingga IKN menjadi for sale. Pemberian HGU sampai 190 tahun untuk dua siklus bagi investor ditandai dengan dikeluarkannya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Jokowi. Secara lebih rinci, aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama. Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan kepada pemodal di IKN bisa mencapai 190 tahun. &ldquo;Kalau kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti itu terus, lama-lama kita akan dijajah atas nama pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ucap Mardani. Menurutnya, berbagai insentif kepada investor yang ditawarkan Pemerintah belakangan ini tidak berpijak kepada kepentingan rakyat kecil. Pada kebijakan HGU di IKN, Mardani menilai Pemerintah tidak memikirkan warga lokal atau masyarakat adat di Kalimantan sebagai lokasi IKN. &ldquo;Kebijakan obral lahan itu hanya pro-investor, tapi mengabaikan nasib rakyat, khususnya masyarakat setempat,&rdquo; pungkasnya.

- Program golden visa yang belum lama diresmikan oleh Pemerintah mendapat sorotan dari DPR. Pemegang golden visa mendapatkan hak istimewa.

Pemegang Golden Visa Bisa Punya Hak Tanah, Mardani Ali Sera Khawatir Terjadi Konflik Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/logo-IKN-otorita-IKN-1365266769.jpg" alt="Logo IKN" width="100%">
<figcaption>Logo IKN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni sempat mengutarakan keraguan investor terkait status tanah di IKN. Namun, pakar hukum tanah Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhasan Ismail menganalisis, masalah bukan pada status tanah. Melainkan panjangnya jangka waktu kepemilikan tanah yang diberikan pemerintah. Jangka waktu yang terlalu panjang itu potensial menimbulkan masalah hukum. Sesuai dengan UU 21/2023 tentang IKN, dalam pasal 16A ayat 1 dan 2 disebutkan, hak guna usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, hak guna bangunan (HGB) diberikan dengan jangka waktu 80 tahun dan bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. UU IKN tidak mengatur bahwa investor bisa mendapatkan surat hak milik (SHM). Masalah hukum bisa timbul karena panjangnya waktu pengelolaan tanah yang diberikan. Nurhasan mengatakan, waktu 95 tahun sangat berpotensi untuk membuat pemberi hak pengelola tanah atau OIKN lupa memiliki tanah yang telah diberikan pengelolaannya ke investor. &rdquo;Jangan-jangan yang memberi sudah lupa. Yang juga menjadi persoalan, 95 tahun itu sudah ganti berapa presiden,&rdquo; urainya. Masalah hukum lainnya bisa timbul bila investor tidak benar-benar memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya, dari 10 ribu hektare hanya digunakan 5 ribu hektare. Kondisi itu bisa diartikan menelantarkan tanah negara. &rdquo;Ini bisa menimbulkan kerugian negara,&rdquo; ujarnya. Sebab, dengan tanah tidak dipergunakan secara maksimal, masyarakat dan negara tidak mendapatkan manfaat maksimal. Misalnya, investasi tidak maksimal, penyerapan tenaga kerja tidak penuh, dan sebagainya. &rdquo;Pajak tidak maksimal didapatkan juga. Intinya, produk menjadi tidak dimanfaatkan maksimal oleh semuanya,&rdquo; jelas dia. Dilansir dari Kaltim Post, Pemimpin Konsorsium Nusantara Sugianto Kusuma alias Aguan yang menjadi investor swasta pelopor di IKN berharap Plt kepala dan wakil kepala OIKN mampu mengambil keputusan dengan cepat. Dalam hal ini memberikan kepastian investasi kepada investor. &rdquo;Harapannya bisa mengambil cepat keputusannya. Dan yang sudah lewat jangan kita komentari,&rdquo; katanya kepada Kaltim Post seusai groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), kemarin. (idr/lyn/wan/c9/fal)

Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, untuk HGB selama 80 tahun.

Tarik Investor ke IKN, Pemerintah Beri HGU Tanah 95 Tahun-HGB 80 Tahun, Dapat Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230315-menteri-ppn-di-istana-01.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Mentari Dwi Gayati/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Mentari Dwi Gayati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan, regulasi pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan atas permintaan investor.  Menurut Menteri PPN, regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN, tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas.  ”Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara.  Suharso menyampaikan, peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas. Ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun.  ”Pemerintah memberi perhatian untuk memperpanjang masa izin tersebut. Kita sekarang mau memudahkan, jadi pada intinya berapa tahunnya dia bukan hak milik,” terang Suharso.  Keputusan memperpanjang durasi HGU hingga 190 tahun tersebut, lanjut Suharso, juga dihadirkan untuk mengantisipasi tindakan spekulasi pembelian tanah di sekitar IKN. Sebab, di ibu kota baru tersebut tidak ada lahan yang bisa dikenai hak milik.  ”Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN,” ujar Suharso.  Suharso menyebutkan, ketentuan serupa mungkin saja berlaku tidak hanya di IKN. ”Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang,” tutur dia.  Berkenaan dengan kritik yang menilai regulasi HGU hingga 190 tahun di IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi, Suharso mengajak agar semua kalangan dapat bersikap optimistis.  ”Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistis dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu,” ujar Suharso.  Dalam pasal 17 PP 12/2023 tanah yang dialokasikan Otoritas IKN kepada pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah (HAT) berupa HGU, hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai, yang jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.  HGU bisa diberikan dengan jangka waktu paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama dan dapat diajukan permohonan kembali untuk siklus kedua 10 tahun sebelum siklus pertama berakhir.

Menteri PPN Pastikan HGU 190 Tahun di IKN Bukan Permintaan Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221120-WA0059_1.jpg" alt="Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara" width="100%">
<figcaption>Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Lampung Tengah, Lampung, menyatakan, kericuhan hingga terjadi pembakaran mes PT Gunung Aji Jaya, di Padang Ratu, Sabtu (19/11), karena masalah lahan hak guna usaha (HGU).  Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya menjelaskan, masyarakat di lima kampung, yakni Kampung Gunung Aji, Gunung Raya, Negri Ratu, dan Negri Kepayungan, Kecamatan Pubian; menuntut pengembalian lahan milik PT Gunung Aji Jaya di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian. Sebab, dinilai telah habis HGU-nya sejak 2015.  ”Atas permasalahan tersebut massa dari lima kampung di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, mengamuk dan membakar mes karyawan di tiga lokasi berbeda serta dua unit mobil milik PT Gunung Aji Jaya (GAJ),” kata Doffie Fahlevi Sanjaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (20/11).  Selain membakar sejumlah peralatan milik perusahaan perkebunan sawit tersebut, lanjut dia, massa nyaris membakar dan menghakimi warga yang merupakan karyawan PT Gunung Aji Jaya. ”Atas kesigapan petugas, warga yang disinyalir karyawan PT Gunung Aji tersebut berhasil dievakuasi ke Polres Lampung Tengah,” terang Doffie Fahlevi Sanjaya.  Kapolres mengatakan, dilihat dari bukti administrasi, lahan perkebunan sawit yang dipermasalahkan warga tersebut, masih milik PT Gunung Aji Jaya. ”Secara legal, lahan masih merupakan milik PT. Gunung Aji Jaya, HGU telah diperpanjang sejak 2016 sampai 2040 dengan luas 493,63 ha dengan  sebanyak 10 sertifikat,” papar Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menegaskan, Polres Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya memetakan dan mendeteksi permasalahan yang muncul atas kejadian tersebut. Bahkan sejumlah personel kepolisian mengajak perusahaan, tokoh masyarakat, dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam permasalahan tersebut untuk bermusyawarah.  ”Satbinmas Polres Lampung Tengah telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga serta mendorong tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah daerah, untuk memberikan pemahaman terhadap legalitas perusahaan dan imbauan untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum,” tutur Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menambahkan, bersama Bupati Lampung Tengah, pihaknya telah melakukan upaya mediasi dan memberikan edukasi kepada perwakilan masyarakat tentang status HGU tersebut.  ”HGU tersebut telah diperpanjang dan berlaku hingga 2040. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar aturan atau melanggar hukum,” ucap Doffie Fahlevi Sanjaya.

Polisi Sebut Kericuhan di Padang Ratu karena Masalah Lahan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-5.59.08-PM.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang untuk mempercepat pengurusan perpanjangan hak guna usaha di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.  KPK mendalaminya melalui pemeriksaan 10 orang saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Selasa (11/10). Pemeriksaan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan izin hak guna usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau.  ”Didalami pengetahuannya, antara lain dugaan adanya arahan dari salah satu pejabat di Kanwil BPN Riau yang terkait dengan perkara ini untuk mempercepat pengurusan perpanjangan HGU dari pihak swasta yang telah memberikan sejumlah uang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/10).  Sepuluh orang saksi yang diperiksa itu adalah Kabid Survei dan Pemetaan pada Kanwil Pertanahan Provinsi Riau Dwi Handaka Purnama, Analis Pengukuran dan Pemetaan Kanwil Provinsi Riau Oka Pratama, Kabid Survei Pengukuran Pemetaan Kanwil Provinsi Riau (2016-2019) R. Ahmad Saleh Mandar, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil Pertanahan Provinsi Riau Umar Fathoni.  Berikutnya, fungsional penata pertanahan muda Kanwil BPN Provinsi Riau Indrie Kartika Dewi, penata pertanahan muda pada Kanwil BPN Provinsi Riau Masrul, PNS pada Kanwil BPN Provinsi Riau Desi Ekawati, pegawai honorer pada bidang penetapan hak dan pendaftaran MHD. Khoiril, administrasi umum pada Kanwil BPN Provinsi Riau Rijal Ariq, PPNPN bidang penetapan hak dan pendaftaran seksi hubungan tanah kumonal dan PPAT pada Kanwil BPN Provinsi Riau Roby Atthariq.  KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan suap dalam pengurusan perpanjangan HGU oleh pejabat di Kanwil BPN Provinsi Riau. Penyidikan itu dilakukan untuk menindaklanjuti proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.  KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Namun, untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan akan diumumkan saat penyidikan kasus itu telah cukup.  Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kantor Kanwil BPN Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Senin (10/10). Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti berupa dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus.  Andi Putra sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. Sedangkan tersangka pemberi adalah Sudarso selaku General Manager PT Adimulia Agrolestari.  Dalam kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru telah memvonis Andi Putra dengan pidana penjara selama lima tahun dan tujuh bulan ditambah denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.  Atas vonis tersebut, JPU KPK menyatakan upaya hukum banding. Adapun alasan banding, di antaranya terkait tidak dipertimbangkannya soal tuntutan uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Andi Putra.  Sementara itu, Sudarso divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. KPK telah mengeksekusi Sudarso ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

KPK Dalami Pemberian Uang untuk Percepat Pengurusan HGU di BPN Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bos PT Darmex Group/Duta Palma Surya Darmadi mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemarin (8/9) dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Surya telah merugikan keuangan dan perekonomian negara total Rp 86,5 triliun.  Nilai kerugian dalam surat dakwaan itu berbeda dengan yang pernah disampaikan Kejagung. Saat proses penyidikan, kerugian negara dalam dugaan korupsi terkait usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu disebut sebesar Rp 104 triliun. Perbedaan tersebut terjadi lantaran penghitungan dilakukan dua pihak yang berbeda, yakni ahli perekonomian dan ahli keuangan negara.  Jaksa memerinci, kerugian yang timbul akibat perbuatan Surya meliputi keuangan negara Rp 4,7 triliun dan USD 7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun. Dengan demikian, totalnya Rp 86,5 triliun. Perbuatan Surya itu dilakukan bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.  Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara itu diperoleh dari Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tertanggal 25 Agustus 2022. Sementara itu, penghitungan kerugian perekonomian negara didapat dari laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tertanggal 24 Agustus 2022.  ”Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (korupsi) dengan H Raja Thamsir Rachman selaku bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008,” kata jaksa Wagiyo.  Surya membantah dakwaan jaksa terkait kerugian negara dan perekonomian negara tersebut. Menurut dia, lahan perkebunan sawit yang dipersoalkan jaksa berstatus hak guna usaha (HGU). Dengan begitu, perusahaannya berhak mengelola lahan tersebut karena adanya kepastian hukum.  Dia juga menyebutkan bahwa nilai lahan perkebunan itu tidak sampai Rp 4 triliun. Surya mempertanyakan dari mana penghitungan kerugian negara dengan nilai fantastis seperti yang disampaikan jaksa. ”Saya nggak korupsi, (tapi) saya dituduh korupsi,” ujar pengusaha kawakan yang akrab disapa Apeng tersebut.  Kasus tersebut bermula ketika Surya bertemu Tamsir secara intensif pada 2003. Saat itu, Tamsir yang menjabat bupati Indragiri Hulu, Riau, diminta menyetujui pembukaan lahan di wilayah Indragiri Hulu untuk perusahaan Surya. Jaksa mendakwa, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin prinsip dan izin pelepasan kawasan hutan.

Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 86,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/omnibus.jpg" alt="Ribuan Buruh dan Mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha" width="100%">
<figcaption>Ribuan Buruh dan Mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) masih terus bermunculan. Selain kalangan buruh, RUU itu juga menuai penolakan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Lembaga yang berfokus pada persoalan pertanahan tersebut meminta DPR dan pemerintah menghentikan seluruh pembahasan di semua klaster.  Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyatakan, RUU Ciptaker tidak hanya bermasalah pada klaster ketenagakerjaan. Tapi juga pada reforma agraria. Berdasar hasil kajian pada semua pasal, kata dia, RUU inisiatif pemerintah itu dinilai rakus tanah. ”RUU ini menempatkan tanah dan hutan sebagai komoditas komersial ke investor,” cetusnya melalui rilis resmi kepada media kemarin (26/4).  Menurut Dewi, selain merugikan buruh, RUU Ciptaker akan mengancam para petani dan masyarakat adat. Sebab, regulasi tersebut bisa mengganggu ekonomi kerakyatan yang selama ini menempatkan tanah sebagai sarana produksi bagi rakyat.  Lebih jauh, Dewi membeberkan dua persoalan dalam RUU Ciptaker terkait agraria. Pertama, RUU tersebut hendak memangkas proses pengadaan tanah untuk kawasan non pertanian dengan mengubah UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Omnibus law itu, imbuh dia, bermaksud mempersingkat proses perolehan izin untuk mengonversi tanah pertanian ke fungsi-fungsi non pertanian yang diajukan investor.  Dampaknya, para petani dan peladang tradisional akan semakin terpinggirkan. Bahkan menjadi petani tanpa punya tanah. ”Ujung-ujungnya, mereka terpaksa menjadi buruh atau menjadi TKI di luar negeri,” cetusnya.  Diungkapkan, sensus pertanian selama 2003 hingga 2013 mencatat, ada 5,1 juta rumah tangga petani yang telah terlempar dari sektor pertanian. Penyebabnya, lahan pertanian menyusut, berubah menjadi tempat industri yang dikuasai investor.  Kedua, RUU Ciptaker berbahaya karena ingin mengubah UU Pokok Agraria. RUU tersebut akan memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan raksasa di sektor perkebunan untuk bisa mengantongi hak atas tanah berupa hak guna usaha (HGU) selama 90 tahun. Padahal, dalam UU Pokok Agraria, badan usaha membatasi HGU paling lama 25 tahun. ”Pemerintah mengabaikan keputusan MK yang telah membatalkan HGU di atas 90 tahun,” tandas Dewi.

Konsorsium Pembaruan Agraria Sebut RUU Cipta Kerja Rakus Tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak guna usaha

Berita Terkini