<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/IMG-20250124-WA0061-3945316317.jpg" alt="Kawasan HGB di wilayah perairan Sidoarjo. (Angger Bondan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kawasan HGB di wilayah perairan Sidoarjo. (Angger Bondan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Praktik penguasaan lahan di wilayah perairan kembali menjadi sorotan setelah ditemukan adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut perairan Sidoarjo. Temuan ini disampaikan oleh Thanthowy Syamsuddin, dosen Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair). Berawal dari cuitan Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, di platform X terkait kavling laut di Tangerang, Thanthowy mengecek perairan sekitar Surabaya dan Sidoarjo. &ldquo;Saya menemukan tiga petak besar melalui aplikasi Bhumi ATRBPN. Lokasinya sejajar dengan mangrove Gunung Anyar, tapi masuk wilayah Sidoarjo,&rdquo; ungkapnya di Surabaya, Jumat (24/1). Yang mengejutkan, berdasarkan data Google Earth dan fitur timelapse, area seluas 656 hektar tersebut konsisten terekam sebagai laut sejak 1984 hingga 2022.&nbsp; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 dan Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 yang menyatakan bahwa HGB hanya berlaku untuk wilayah daratan. Thanthowy juga menyoroti kurangnya audit terhadap penguasaan lahan tersebut. &ldquo;HGB ini ada sejak 1996 dan akan berakhir tahun depan. Tapi selama hampir 30 tahun, tidak ada transparansi terkait proses izinnya,&rdquo; tegasnya. Dia mengapresiasi aplikasi Bhumi ATRBPN yang memberikan akses bagi masyarakat untuk memeriksa kepemilikan lahan. Namun, dia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terkait tata kelola lahan di wilayah pesisir. &ldquo;Ini bukan hanya soal izin, tapi soal pengelolaan sumber daya yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat pesisir. Transparansi adalah kunci untuk mencegah eksploitasi yang tidak terkendali,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

HGB di perairan Sidoarjo bertentangan dengan PP 18/2021 dan Permen ATR 18/2021 yang menyatakan bahwa HGB hanya berlaku untuk wilayah daratan

HGB di Perairan Laut Sidoarjo Jadi Sorotan, Pakar Pertanyakan Transparansi Penguasaan Laut oleh Pihak Ketiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/logo-IKN-otorita-IKN-1365266769.jpg" alt="Logo IKN" width="100%">
<figcaption>Logo IKN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni sempat mengutarakan keraguan investor terkait status tanah di IKN. Namun, pakar hukum tanah Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhasan Ismail menganalisis, masalah bukan pada status tanah. Melainkan panjangnya jangka waktu kepemilikan tanah yang diberikan pemerintah. Jangka waktu yang terlalu panjang itu potensial menimbulkan masalah hukum. Sesuai dengan UU 21/2023 tentang IKN, dalam pasal 16A ayat 1 dan 2 disebutkan, hak guna usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, hak guna bangunan (HGB) diberikan dengan jangka waktu 80 tahun dan bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. UU IKN tidak mengatur bahwa investor bisa mendapatkan surat hak milik (SHM). Masalah hukum bisa timbul karena panjangnya waktu pengelolaan tanah yang diberikan. Nurhasan mengatakan, waktu 95 tahun sangat berpotensi untuk membuat pemberi hak pengelola tanah atau OIKN lupa memiliki tanah yang telah diberikan pengelolaannya ke investor. &rdquo;Jangan-jangan yang memberi sudah lupa. Yang juga menjadi persoalan, 95 tahun itu sudah ganti berapa presiden,&rdquo; urainya. Masalah hukum lainnya bisa timbul bila investor tidak benar-benar memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya, dari 10 ribu hektare hanya digunakan 5 ribu hektare. Kondisi itu bisa diartikan menelantarkan tanah negara. &rdquo;Ini bisa menimbulkan kerugian negara,&rdquo; ujarnya. Sebab, dengan tanah tidak dipergunakan secara maksimal, masyarakat dan negara tidak mendapatkan manfaat maksimal. Misalnya, investasi tidak maksimal, penyerapan tenaga kerja tidak penuh, dan sebagainya. &rdquo;Pajak tidak maksimal didapatkan juga. Intinya, produk menjadi tidak dimanfaatkan maksimal oleh semuanya,&rdquo; jelas dia. Dilansir dari Kaltim Post, Pemimpin Konsorsium Nusantara Sugianto Kusuma alias Aguan yang menjadi investor swasta pelopor di IKN berharap Plt kepala dan wakil kepala OIKN mampu mengambil keputusan dengan cepat. Dalam hal ini memberikan kepastian investasi kepada investor. &rdquo;Harapannya bisa mengambil cepat keputusannya. Dan yang sudah lewat jangan kita komentari,&rdquo; katanya kepada Kaltim Post seusai groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), kemarin. (idr/lyn/wan/c9/fal)

Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, untuk HGB selama 80 tahun.

Tarik Investor ke IKN, Pemerintah Beri HGU Tanah 95 Tahun-HGB 80 Tahun, Dapat Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-184723-3068114841.jpg" alt="Gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyidik subdit tindak pidana korupsi (tipikor) menggeledah kantor PT Hakim Sentausa (HS) di Jalan Gajah Mada, Klojen, Kota Malang, kemarin. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti terkait kasus alih hak Gedung Grha Wismilak, Surabaya. Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menyatakan, dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Namun, dia enggan memerincinya. &rdquo;Yang pasti berkaitan dengan perkara yang diproses,&rdquo; ujarnya. PT Hakim Sentausa menjadi jujukan penyidik karena terdeteksi punya keterlibatan. Njono Handoko, penjual hak guna bangunan (HGB) ke Willy Walla, bos Wismilak pada 1993, adalah pimpinan PT HS saat itu. Edy menuturkan, bukti yang ditemukan di lokasi penggeledahan akan didalami penyidik. Jika memang diperlukan, pencarian alat bukti ke tempat lain juga bakal dilakukan. &rdquo;Tentu melihat kebutuhan proses penyidikan,&rdquo; jelasnya. Sumber di kepolisian menyebut perkara itu mendapat atensi khusus. Kasusnya tidak akan berhenti pada penguasaan kembali Gedung Grha Wismilak. &rdquo;Orang-orang yang terlibat juga akan diproses,&rdquo; katanya. Njono dan Willy, lanjut dia, sudah meninggal. Namun, bukan berarti penyidikan langsung dihentikan. &rdquo;Bisa dikembangkan ke pihak lain yang terlibat. Namanya mafia tanah, pasti melibatkan banyak orang,&rdquo; ungkapnya. Dia menambahkan, penggeledahan ke kantor PT HS termasuk penting. Diharapkan ada temuan baru yang bisa menunjang proses penyidikan. &rdquo;Data awal yang kami dapat sebelumnya jelas menunjukkan jual beli itu tidak seharusnya terjadi,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, dia memaparkan, jual beli itu dirancang sejak 1992. Namun, realisasinya setahun kemudian. &rdquo;Di perjanjian awal, pihak pembeli menyatakan bahwa transaksi dilakukan kalau penjual sudah menyediakan lahan pengganti,&rdquo; terangnya. Lahan tersebut, kata dia, diperlukan bagi Polres Surabaya Selatan yang saat itu menempati Gedung Grha Wismilak. Tetapi, jual beli ternyata tetap terjadi meskipun realisasi lahan pengganti belum dilakukan. &rdquo;Faktanya, tempat di Jalan Dukuh Kupang yang jadi mapolres baru saat itu bukan kompensasi dari penjual ke polisi. Melainkan tanah pinjaman dari pemkot. Baru kemudian dihibahkan pada 2020,&rdquo; tandasnya. (edi/c19/oni)

Penyidik subdit tipikor menggeledah kantor PT Hakim Sentausa (HS). Penggeledahan itu untuk mencari alat bukti terkait Gedung Wismilak.

Cari Bukti Baru soal Alih Hak Gedung Wismilak, Polisi Geledah Kantor PT HS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-1847231-1493032838.jpg" alt="Gedung Wismilak di Jalan Raya Darmo." width="100%">
<figcaption>Gedung Wismilak di Jalan Raya Darmo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fakta baru terkuak dalam polemik peralihan kepemilikan gedung Graha Wismilak. Polda Jatim memastikan hak guna bangunan (HGB) gedung itu cacat hukum. Sebab, surat keputusan (SK) Kanwil BPN yang menjadi dasar penerbitan dokumen itu tidak pernah teregistrasi. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman menuturkan, temuan sudah didapat penyidik. Dengan tidak adanya SK yang teregistrasi, seharusnya HGB tidak pernah bisa terbit. &rsquo;&rsquo;Tetapi, faktanya HGB itu ada,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (15/8). Karena itu, lanjut Farman, penyidik menilai terdapat dugaan tindak pidana dalam proses penerbitannya. Pada bagian lain, pengacara PT Wismilak Inti Makmur Tbk Sutrisno menegaskan, peralihan kepemilikan gedung itu sudah sah secara hukum. PT Gelora Djaja membelinya saat gedung sudah dalam kondisi kosong. &rsquo;&rsquo;Waktu itu tidak ada aktivitas apa pun. Dalam HGB juga tertera bahwa pemiliknya perseorangan,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia tidak sepakat dengan pernyataan polisi bahwa peralihan kepemilikan gedung cacat prosedur. Belakangan, pihaknya mendapat informasi bahwa Njono (pemilik sebelum Wismilak) tidak asal memilikinya. Dia melakukan tukar guling atau ruilslag dengan lahan yang berada di Jalan Dukuh Kupang. &rsquo;&rsquo;Polres Surabaya Selatan pindah ke sana. Bangunannya sekarang menjadi Polsek Dukuh Pakis,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (edi/c7/oni)

Fakta baru terkuak dalam polemik peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. Polda Jatim memastikan hak guna bangunan (HGB) gedung itu cacat

SK Graha Wismilak Tidak Teregistrasi, tapi Muncul HGB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221021_112006_1-1.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebutkan, pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan yang ada.  Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana menjelaskan, pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan regulasi dalam UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.  ”Tidak menyalahi UUPA. Karena diberikan secara bertahap,” kata Suyus seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, regulasi dalam UUPA menyebutkan pemberian HGB hanya boleh sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.  Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu menyampaikan pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.  Apabila pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Hal itu bertujuan menarik penanam modal agar dapat berinvestasi sebaik-baiknya.  ”Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Hadi Tjahjanto.  Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati sebelumnya juga menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN. PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.  ”PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insya Allah bulan ini selesai PP-nya,” terang Yulia.

Kementerian ATR Sebut HGB 160 Tahun di IKN Tak Menyalahi UUPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PUR-1a.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembuatan peraturan pemerintah (PP) terkait insentif hak guna bangunan (HGB) sampai 80 tahun bagi investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada Oktober.  ”PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insya Allah bulan ini selesai,” kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati seperti dilansir dari Antara.  Yulia mengatakan, perihal insentif tersebut sebenarnya sudah terkonsep dalam UU IKN, hanya memerlukan regulasi teknis yang mengatur secara lebih detil dalam bentuk PP.  Yulia mengatakan, jangka waktu HGB dalam satu siklus diberikan selama 80 tahun. Terdiri atas tiga tahap yaitu pemberian pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.  ”Kemudian dalam RPP yang sedang dibahas dapat diberikan siklus kedua sepanjang masih dimanfaatkan,” terang Yulia.  Ketentuan tersebut sebagaimana pasal 16 ayat 6 dan 7 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN diberi hak pakai dan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.  Sejumlah ketentuan lain pendukung juga tercantum dalam pasal 16 ayat 7, 8, dan 9 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang memungkinkan bagi Otorita IKN untuk memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian dan jangka waktu perjanjian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.  Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah berencana memberikan perizinan hak guna bangunan atau HGB selama 80 tahun yang berpotensi diperpanjang hingga 160 tahun di IKN Nusantara. Hal itu bertujuan menarik penanam modal agar dapat berinvestasi sebaik-baiknya.  ”Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Hadi Tjahjanto.

PP Insentif HGB 80 Tahun di IKN Ditargetkan Selesai Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/45457AA3-EFD4-4BDB-A347-23DEC8A53C34.jpg" alt="Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta terkait perpanjangan sertifikat HGB, Senin (5/9) Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta terkait perpanjangan sertifikat HGB, Senin (5/9) Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 19 warga Jogjakarta yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI mendatangi DPRD Kota Jogjakarta. Mereka mengadukan kesulitan memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan kekhawatiran kehilangan tanah yang selama ini ditempati.  ”Seharusnya, tidak perlu ada kesulitan untuk memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) karena yang kami tempati adalah tanah negara,” kata Ketua Umum Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) Siput Lokasari saat audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta seperti dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (5/9).  Menurut dia, kesulitan untuk memperpanjang sertifikat HGB tersebut memicu keresahan masyarakat. Sebab, ada beberapa isu dan kasus yang membuat masyarakat justru kehilangan sertifikat HGB yang selama ini mereka miliki.  Salah satu kasus dialami warga Kecamatan Gedongtengen, kehilangan sertifikat HGB karena saat ini tanah yang ditempati justru berubah menjadi tanah kesultanan. ”Seharusnya, perpanjangan sertifikat HGB untuk tanah negara harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” ujar Siput Lokasari.  Dia menengarai kasus tersebut bukan satu-satunya kasus yang terjadi dan dimungkinkan banyak warga lain yang mengalami hal serupa.  Warga mengatakan tidak memahami jika tanah yang selama ini ditempati berstatus tanah negara. ”Ini adalah tanah waris dan saya hanya memahami jika harus memperpanjang sertifikat HGB. Sama sekali tidak mengerti jika tanah saya adalah tanah negara,” ucap dia.  Dia berupaya menarik kembali surat pernyataan yang diberikan ke Panitikismo Keraton sehingga tanah yang ditempati bisa kembali ke tangannya untuk kemudian dilakukan perpanjangan sertifikat HGB.  Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogjakarta Sarmin mengatakan, urusan perpanjangan sertifikat HGB merupakan ranah BPN. ”Dari pertemuan hari ini (5/9), disepakati untuk melakukan audiensi ke Kanwil BPN DIJ,” terang Sarmin.  Dia menyebut sudah ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2 Tahun 2022 yang akan ditindaklanjuti Pemerintah DIJ untuk penerbitan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur DIJ. Jika sertifikat HGB berakhir, lanjut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak akan serta merta tanah yang ditempati ditarik negara atau sertifikat dicabut sepanjang tidak ada alih fungsi.  Sedangkan anggota DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokki Ardiyanto yang menemui warga mengatakan siap memberikan pendampingan untuk warga mengurus perpanjangan sertifikat HGB.

Sulit Perpanjang Sertifikat HGB, Warga Jogjakarta Ngadu ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bank-aset-wakaf-gulirkan-rumah-murah-bagi-penghafal-al-quran_m_.jpg" alt="Launching Bank Aset Wakaf yang memberikan kemudahan bagi pembeli." width="100%">
<figcaption>Launching Bank Aset Wakaf yang memberikan kemudahan bagi pembeli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat masih kesulitan membeli rumah. Hal itu disebabkan harga tanah dan harga jual yang terus naik apalagi bagi para milenial. Kondisi ini mendorong Bank Aset Wakaf (BAW) tergerak. BAW hadir untuk menggairahkan perwakafan. Wakaf memang telah berjalan, namun dengan positif dan negatifnya. Terutama ada faktor di luar wakaf, atas nama bisnis dan kepemilikan yang bisa caplok aset wakaf. Berakibat negatif bagi kehidupan umat Islam.&nbsp; BAW berupaya mengagas manajemen properti sesuai syariat. Caranya dengan membangun perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Konsep yang ditawarkan yaitu dengan mengelola tanah wakaf. CEO WAF Bobby Herwibowo mengatakan, diperkirakan ada 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf yang oleh wakif (pemilik tanah wakaf) bisa digunakan. Jumlah tersebut yang terdaftar, diperkirakan akan lebih banyak lagi yang belum terdaftar. "Bicara tanah wakaf adalah aset mati. Jika mau dibangun masjid,&nbsp; coba lihat banyak bangunan masjid yang megah, sayangnya hanya sekedar bangunan fisiknya saja. Seringkali di saat waktu-waktu salat, sedikit sekali yang salat di masjid tersebut. Kami berencana membangun perumahan sekaligus ada masjid di lingkungan perumahan tersebut. Masjid akan menjadi hidup," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3). Proyek pertama akan dibangun di Cianjur Jawa Barat dalam waktu 3 bulan ke depan. Ada tanah wakaf seluas 4 hektar. Rencananya di lahan tersebut akan dibangun 173 unit rumah, dan 27 bangunan komersil (pertokoan). Harga yang ditawarkan Rp 111 juta untuk tipe 50 dengan 3 kamar tidur. Harga yang ditawarkan bisa lebih murah karena harga yang dipatok hanya bangunan fisik saja. Pendiri WAF Erie Sudewo mengatakan pembangunan perumahan ini seperti konsep apartemen, di mana pemilik tidak memiliki tanahnya tapi hanya bangunan fisiknya saja. Sertifikatnya yakni Hak Guna Bangunan (HGB). Konsumen juga bisa mencicilnya selama 10 tahun setiap tahun sekitar Rp 1 juta atau selama 120 bulan. Harga rumah juga tidak dibebankan biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara pemberi wakaf juga akan mendapatkan manfaat lebih. Perumahan itu nantinya akan juga didirikan masjid. Masjid tersebut dipastikan akan ramai, ada juga rumah yatim. "Pahala akan mengalir deras karena menjadi wakaf yang produktif. Ada masjid yang dikelilingi perumahan yang pasti akan meramaikan masjid tersebut. Belum lagi di tiap rumah juga akan ada yang membaca Al-Quran," kata Erie. Syarat Membeli Rumah Syarat utama adalah harus beragama Islam dan bertakwa. Alasannya, masih banyak umat muslim yang jauh lebih susah dan sulit memiliki rumah. Syarat lainnya, harus mau belajar menghafal Al Quran. Satu hari satu ayat. Perumahan di Cianjur akan dijadikan percontohan. Selanjutnya sudah ada tanah wakaf di Karawang 3 hektar serta Palu 4 hektar yang oleh wakif sudah siap untuk digunakan. Sehingga hasil pembayaran dari para pembeli akan kembali berputar untuk umat.

Bank Aset Wakaf Gulirkan Rumah Murah Bagi Penghafal Al Quran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/10-persen-apartemen-dikuasai-asing_m_157971.jpeg" alt="Ilustrasi apartemen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi apartemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan properti di Kota Batam cukup beragam. Mulai dari rumah tapak hingga apartemen. Untuk apartemen saat ini terdapat 2 ribu unit. 10 persen diantaranya dimiliki warga negara asing (WNA). Menurut Ketua DPD REI Khusus Batam Achyar Arfan, kendati 10 persen atau 200 unit hunian vertikal dimiliki WNA, angka itu dianggap sedikit. Mengingat posisi Kota Batam berada di wilayah yang strtegis, yakni berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. "Masih sangat minim, mungkin karena kemudahan untuk memiliki properti di Batam untuk WNA masih jauh dari harapan," kata Achyar Arfan sebagaimana dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group). Dia menilai sebetulnya banyak WNA yang ingin berinvestasi dalam bentuk properti di Batam. Hal disebabkan letak dan alamnya. Hanya saja untuk kepemilikan itu masih sulit. Sebab banyak regulasi yang harus dipenuhi. "Batam ini sangat luar biasa sebenarnya. Selain keindahan alam, kulinernya juga sangat beragam," katanya. Dia merinci ketentuan bagi WNA ingin memiliki properti di Batam hanya untuk rumah atau properti yang memiliki Sertifikat Hak Pakai yang memiliki durasi waktu selama 30 tahun. Lantas hak pakai itu diperpanjang lagi menjadi 20 tahun dan diperbarui lagi selama 30 tahun. Sehingga total seorang WNA bisa tinggal di properti yang mereka beli bisa mencapai 80 tahun. Ketentuan lainnya, WNA hanya bisa membeli properti jika memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang disebut dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Untuk mendapatkan KITAS ini seorang WNA harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia dan kartu ini wajib diperpanjang selama 2 tahun sekali. Dari aturan ini dapat juga dipahami bahwa WNA yang ingin membeli properti harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia, jadi motivasi mereka untuk membeli properti bukan untuk di investasikan namun untuk ditinggali. "Dan harga minimumnya adalah Rp 5 miliar. Harus juga tinggal di Batam. Dan harus menikah dengan WN Indonesia. Dan ini memang sangat memberatkan," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak guna bangunan

Berita Terkini