<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/1000210238-3371698035.jpg" alt="Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)" width="100%">
<figcaption>Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 tentang kewajiban membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakana di ruang komersial. SE tersebut sebagai bentuk penegasan akan kewajiban para pelaku usaha untuk membayarkan royalti terkait lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Dengan adanya SE ini, maka para pelaku usaha diingatkan kembali akan kewajiban mereka untuk membayarkan royalti atas lagu yang diputar di kafe, restoran, hotel, mal, hingga tempat hiburan. "Melalui surat edaran tersebut, lagu dan/atau musik yang diputar untuk mendukung kegiatan usaha seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, wajib membayar royalti," kata Hermansyah Siregar selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum,di laman website Kemenkum. Penerbitan SE tersebut memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik di Tanah Air. SE juga memiliki tujuan penting untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak cipta supaya mereka mendapatkan hak ekonomi atas karya yang mereka hasilkan dengan jerih payah. Pembayaran royalti atas lagu atau musik dilakukan para pelaku usaha kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menarik, mengumpulkan, dan&nbsp;membagikan royalti. Pemerintah menerbitkan SE tentang royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan mengungkapkan bahwa pembayaran royalti saat ini jadi lebih mudah melalui sistem satu pintu lewat LMKN. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak perlu pusing bakal ditagih pembayaran oleh banyak pihak. "Kami pastikan royalti akan didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait," tegas Marcell Siahaan. Marcell Siahaan merupakan komisioner LMKN dua periode. Yaitu periode 2022-2025 dan periode 2025-2028. Marcell dipercaya membidangi Hak Terkait di LMKN.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tentang royalti.

Pemerintah Keluarkan SE Tentang Royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan: Akan Didistrikusikan Secara Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1000808645-2169764360.jpg" alt="Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Bali menetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses IGASI yang merupakan pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di Bali, sebagai tersangka dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke Polda Bali pada 26 Agustus 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, kasus tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 20 Januari 2025 sehingga ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pelapor dalam kasus ini adalah Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia. &rdquo;SELMI diwakili Vanny Irawan, selaku Manajer Lisensi berdasar surat kuasa yang diberikan Ketua SELMI,&rdquo; kata Ariasandy seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, kerugian yang dialami pelapor atau nilai royalti yang seharusnya dibayarkan Mie Gacoan, diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Perhitungan ini didasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu kategori restoran. Estimasi perhitungan royalti yang digunakan tersebut yakni jumlah kursi dalam 1 (satu) outlet x Rp 120.000 x 1 tahun x jumlah outlet yang ada. Aryasandi mengatakan, hingga kini berdasar hasil penyidikan, hanya satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Hingga saat ini, hasil penyidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab penuh dalam kasus ini berada pada direktur,&rdquo; terang Ariasandy. Belum ada keterangan resmi dari pihak IGASI terkait penetapan tersangka dan polemik royalti tersebut.

Polda Bali tetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses sebagai tersangka dugaan pelanggaran hak cipta lagu

Polda Bali Tetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses Tersangka Melanggar Hak Cipta Lagu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/slank.jpg" alt="GAWE BESAR: Dari kiri, Kaka, Bimbim, dan Ivanka dalam jumpa pers rencana konser Slank Beautiful Smile Indonesia (26/10). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GAWE BESAR: Dari kiri, Kaka, Bimbim, dan Ivanka dalam jumpa pers rencana konser Slank Beautiful Smile Indonesia (26/10). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Grup band Slank menyayangkan terjadinya polemik antara pencipta lagu dengan penyanyi yang terjadi sejak tahun lalu dan menghangat kembali beberapa waktu belakangan setelah sejumlah penyanyi dipermasalahkan secara hukum. Ivanka, salah satu personel Slank menilai, permasalahan ini terjadi akibat UU Hak Cipta belum sempurna. Oleh sebab itu, Slank mendorong segera dilakukan revisi atas UU Hak Cipta untuk mengakomodir kepentingan pencipta lagu sekaligus penyanyi. "Itu karena Undang-Undangnya belum lengkap, makanya jadi begitu. Mestinya dengan ada revisi, nggak ada lagi masalah seperti itu,&rdquo; ujar Ivanka saat ditemui di bilangan Jakarta, Senin (23/6). Dalam pandangan Slank, mekanisme royalti sudah benar yang berlaku sekarang ini. Penyanyi tidak perlu perlu izin kepada pemilik hak cipta ketika akan membawakan sebuah lagu.&nbsp; &ldquo;Mereka hanya melapor dan bayar royalti. Biasanya yang bayar itu promotor, EO, atau kafe. Mereka laporan lagu Slank apa yang mereka pakai,&rdquo; ujar Bimbim. Slank mengakui munculnya permasalahan antara pencipta lagu dengan penyanyi membuat sejumlah orang khawatir ketika akan membawakan lagu-lagu Slank. Sejumlah dari mereka minta izin ke Slank melalui media sosial. "DM banyak yang masuk. Mereka bilang, &lsquo; gue bawain lagu ini ya,&rdquo; ujar Kaka Slank.

Grup band Slank mendorong revisi UU Hak Cipta untuk menyelesaikan polemik antara pencipta lagu dan penyanyi.

Mumet dengan Perseteruan Pencipta Lagu Vs Penyanyi, Slank Dorong Segera Lakukan Revisi UU Hak Cipta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/IMG_20240122_203017-1707698628.jpg" alt="Jumpa pers AKSI soal polemik terkat royalti. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers AKSI soal polemik terkat royalti. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebelumnya menyampaikan sikap secara tegas bahwa satu-satunya lembaga atau organisasi yang diperbolehkan secara hukum untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan royalti. LMKN pun mengharamkan siapapun melakukan direct lisense atau melakukan pemungutan royalti secara mandiri oleh pencipta lagu. LMKN secara tegas menyatakan hal itu melanggar UU yang berlaku di negeri ini. Pernyataaan LMKN tersebut mendapat tanggapan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. AKSI mengklaim bahwa direct lisense tetap boleh dilakukan. "Fakta menarik ketika lagu Rungkad dibawakan di Istana Merdeka pada saat HUT RI dan Malam Indah dibawakan pada saat KTT Asean, pemerintah sendiri sudah melakukan direct lisense melalui penyelenggara acara, langsung membayar royalti kepada penciptanya. Apakah dalam hal ini pemerintah melanggar UU ? Tentu saja tidak," paparnya. Selain itu, AKSI juga mendasarkan argumennya tentang legalitas penarikan royalti melalui sistem direct lisense dengan mengacu pada pengalaman yang dilakukan salah satu LMK di Inggris dan Amerika Serikat. "Sistem direct lisense sudah dijalankan oleh beberapa negara dengan terlebih dahulu melakukan option out. Option out ini sudah dilakukan oleh LMK di Inggris dan di Amerika Serikat," tuturnya.

Ketua Umum AKSI Satriyo Yudi Wahono alias Piyu menganggap sistem direct lisense justru bermanfaat untuk menutupi kekurangan LMKN saat ini.

AKSI Sebut Direct Lisense Tak Melanggar Hukum, Jadikan Lagu Rungkad Sebagai Acuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/agnez-mo.jpg" alt="Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)" width="100%">
<figcaption>Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komposer Ari Bias mengakui bahwa hanya Agnez Mo yang dilarang olehnya untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya dalam panggung musik komersial atau acara konser. Dia berasalan, Agnez Mo dilarangnya membawakan sejumlah lagu ciptaannya itu lantaran manajemennya tidak kooperatif. Beberapa kali upaya untuk meminta kejelasan soal direct lisense yang dilakukannya, tidak kunjung mendapatkan respons secara positif. "Bulan Juli 2023 saya publikasikan di media sosial dan saya hubungi langsung manajemen artisnya bahwa saya memberlakukan direct lisense. Kalau mau pakai lagu saya untuk konser atau pertunjukan musik harap izin dulu. Setelah itu, boleh dinyanyikan lagunya. Kalau tidak izin dulu, tidak boleh dibawakan," tutur Ari Bias kepada JawaPos.com, Jumat (29/12). Sementara dengan sejumlah penyanyi lain seperti Krisdayanti, Judika, dan yang lainnya, Ari Bias mengaku tidak ada masalah sama sekali. Sebab, mereka setuju atau tidak keberatan dengan direct lisense yang dilakukannya dalam mengumpulkan royalti tanpa melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasinal). Ada sekitar 5 lagu yang dilarangnya untuk dibawakan oleh Agnez Mo. Diantaranya lagu berjudul Bukan Milikmu Lagi, Ku Di Sini, Tak Akan Sampai Di Sini, dan lain-lain. "Ada 5 lagu saya pernah bikin di album 1 dan album 2," tuturnya. Ari Bias menegaskan, Agnez Mo sudah dilarang untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya sejak Juli 2023 dan pelarangan ini akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Sikapnya tegas tidak akan membolehkan Agnez Mo untuk membawakan lagu-lagunya sekalipun berdalih akan mengikuti aturan terkait sistem penarikan royalti yang berlaku di Indonesia. Yaitu dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). "Tetap tidak boleh. Karena saya tidak pernah dapat royalti dari LMKN. Saya tidak percaya lagi sama LMKN," jelasnya. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> &nbsp;

Komposer Ari Bias mengakui bahwa hanya Agnez Mo yang dilarang olehnya untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya dalam panggung musik komersial.

Komposer Ari Bias Akui Hanya Agnez Mo yang Dilarang Membawakan Lagu Ciptaanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/diskusi-ruu-permusikan-dengan-musisi-malang-anang-masih-bisa-diolah_m_.jpg" alt="Anang Hermansyah." width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi Anang Hermansyah menyambut positif kehadiran PP Nomor 24/2022 turunan dari UU Nomor 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Menurutnya, PP tersebut akan semakin memperkuat aturan yang sudah ada sebelumnya, misalnya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.  "Aku sebagai seniman sangat mengapresiasi pemerintah melakukan ini. Dari UU tahun 2019 sampai PP ini lahir hanya sekitar 3 tahun. Dulu UU Hak Cipta baru dibuat PP Nomor 56 pada tahun 2021 padahal UU itu sudah sejak tahun 2014," kata Anang Hermansyah kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon, Rabu (20/7).  Salah satu isu menarik dalam PP Nomor 24/2022 ini adalah kekayaan intelektual dalam bentuk film, musik, lukisan, dan yang lainnya, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan akses pendanaan kepada perbankan atau lembaga keuangan lain. Hal ini dinilai positif oleh Anang dalam memberikan penghargaan pada hak cipta sekaligus memudahkan pelaku kreatif mendapatkan akses permodalan.  Anang Hermansyah berharap pemerintah dapat menindaklnjutinya dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur big data di dunia musik yang akan sangat mendorong kemajuan industri musik di tanah Tanah Air. "LMK-LMKN harus segera disiapkan pendanaan untuk membangun sistem supaya kita punya big data lagu untuk singkronisasi. Karena sampai saat ini kita tidak memilikinya," tutur Anang.  Dengan adanya sistem big data tersebut, menurut suami Ashanty, semua lagu dan musik dapat dipantau dipakai dimana saja untuk tujuan komersial. Misalnya dipakai di tempat karaoke, restoran,televisi, transportasi dan lain-lain. Data dari pemantauan tersebut pada gilirannya nanti akan sangat menarik karena dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan akses permodalan di perbankan.  "Kalau sudah di-monitoring, nanti lagu-lagu mana yang pendapatannya satu juta per hari misalnya. Kalau sudah ketahuan seperti itu, tidak sulit bagi bank untuk kasih loan terhadap pencipta lagu," jelasnya.  Anang Hermansyah memiliki keyakinan percepatan kemajuan dalam ekonomi kreatif di Indonesia akan semakin cepat apabila ditunjang oleh infrastruktur yang baij. Sehingga di masa mendatang diharapkan tidak ada lagi musisi atau seniman pemilik karya hits tapi pada masa tuanya malah terpuruk secara finansial karena sulit mendapatkan akses ekonomi.  "Dengan adanya PP ini kalau dibarengi dengan infrastruktur yang seperti big data tadi, pasti akan lebih cepat," tandas Anang Hermansyah.

Anang Hermansyah Minta Pemerintah Bangun Big Data di Bidang Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/eventori.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hobi bernyanyi lewat platform lalu diposting ke media sosial seringkali rawan masalah hak cipta jika tak mengajukan izin kepada pencipta atau penerbit lagunya. Hal itu kadang membuat kreator merasa dibatasi.  Dalam konferensi pers secara daring baru-baru ini, platform Eventori melalui V-Entertainment memberikan solusi lewat inisiatif VID (Virtual Indonesia Validation and Distribution) bagi para kreator saat hendak melakukan cover. Tujuannya menjembatani kreator dengan penerbit lagu sehingga kreator mendapat ruang kebebasan dan perlindungan dalam memproduksi lagu cover.  "Kreator kini bisa mengetahui lagu-lagu mana yang bisa dibuat cover tanpa khawatir masalah hak cipta," kata Manajer Bisnis V-Entertainment Ivan Edbert, belum lama ini  Ivan menyebut kreator juga akan menerima bagi hasil dari monetisasi YouTube. Semuanya didasarkan pada kerja sama yang transparan, sehingga kreator dan publisher mendapatkan manfaat dari sebuah konten cover yang diunggah di YouTube.  Pada tahap awal, V-Entertainment telah menjalin kerja sama dengan label rekaman Aquarius Pustaka Musik dan Demajors Independent Music Industry. Kedua label tersebut sebagai pemilik Content ID yang bisa mengeklaim sebuah video atas nama sang pemegang hak cipta.  "Kami percaya ini memiliki efek domino terhadap berbagai sektor penting di industri musik Indonesia mulai dari seniman, komposer, perusahaan rekaman, penerbit musik dan pelaku industri musik di wilayah digital dan nondigital," kata Chief Digital Officer Demajors Aldo Sianturi.  Direktur Eventori Wahyu Ramadhan berharap seluruh kreator bisa lebih melebarkan sayap untuk berkreasi mengembangkan talenta di Indonesia untuk bisa mendapat akses pasar yang lebih besar. Sehingga para kreator bisa merasa lebih bebas dan terlindungi.  "Kami berusaha agar berbagai hambatan berkreasi dihilangkan dan para kreator terlindungi," kata Wahyu.

Cover Lagu di Platform Tak Perlu Khawatir Lagi Tersandung Hak Cipta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/sensor-korona.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Pandemi Covid-19 yang melanda membuat musisi dan pencipta lagu lebih sadar akan hak cipta karya-karya mereka. Terbukti sejak tahun lalu sampai sekarang, banyak dari mereka yang mendaftarkan karyanya setelah sebelumnya tidak sempat diurus.  Hal itu diungkapkan Ganjar Santosa, Music Licensing Manager Massive Music Entertainment dalam diskusi virtual Breakfast With Resso, belum lama ini. Menurutnya, para musisi dan pencipta lagu tergerak untuk mendaftarkan karyanya dipicu oleh banyaknya orang yang meng-cover lagu atau karyanya.  "Di sisi lain, pandemi juga mendorong para penulis lagu, musisi dan penyanyi untuk lebih aktif dan kreatif. Kami menerima banyak pendaftaran untuk lisensi lagu baru dan lagu lama yang di-cover musisi atau penyanyi berbeda,” kata Ganjar Santosa.  Namun sayangnya, ia tidak menyebutkan jumlah musisi atau pencipta lagu yang mendaftarkan karyanya selama masa pandemi. Dia hanya menyatakan, pihaknya dengan senang hati membantu mengurusi supaya ada kejelasan mengenai hak ekonomi atas suatu karya.  “Tugas kami juga memastikan bahwa hak ekonomi para penulis lagu, musisi dan penyanyi tetap terpenuhi,” ucapnya lebih lanjut.  Pembicara lain dalam diskusi berusaha mencarikan solusi penyelenggaraan event musik yang ideal di masa pandemi. Sempat muncul wacana hybrid yang menggabungkan antara event virtual dan offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun dalam realisasinya, masih cukup sulit lantaran tersendat oleh masalah perizinan.  Gya Anandini Hardono, Direktur Konser 7 Ruang &amp; Direktur Marketing DSS Sound mengharapkan agar konser virtual untuk sementara waktu masih menjadi solusi terbaik. Apalagi bebrapa waktu belakangan angka Covid-19 semakin meningkat di beberapa wilayah di tanah air.  "Berharap bahwa apa yang telah dilakukan selama ini, menyelenggarakan konser daring dapat juga direplikasi oleh para promotor konser di daerah-daerah. Semoga semua bisa terus sehat dan bisa bekerja, sehingga industri musik kembali pulih," katanya.  Sementara itu, penulis lagu sekaligus gitaris band Padi Reborn Satriyo Yudi Wahono alias Piyu mengaku bahwa dirinya sudah sangat merindukan gelaran konser musik secara langsung. Namun untuk menyelenggarakan konser offline masih sulit diwujudkan oleh kalangan musisi ataupun pihak promotor.  “Meskipun sudah ada vaksinasi dan wacana boleh diselenggarakannya konser musik, perizinan masih harus menunggu dari pihak berwenang. Selain itu, dari pihak brand yang biasanya mensponsori acara musik pun masih banyak yang menahan diri. Karena kalau event terbatas tentunya eksposure yang diharapkan tidak akan terpenuhi," tandas Piyu

Masa Pandemi, Musisi dan Pencipta Lagu Ramai-ramai Daftarkan Karyanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Niki-Zefanya-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penyanyi Niki Zefanya saat tampil di panggung Istora Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Menjadi salah satu line up utama, Niki sukses menghibur sekaligus mengobati rasa rindunya akan tanah air. Setelah ditunggu, penyanyi berusia 20 tahun ini tampil memu" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Niki Zefanya saat tampil di panggung Istora Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Menjadi salah satu line up utama, Niki sukses menghibur sekaligus mengobati rasa rindunya akan tanah air. Setelah ditunggu, penyanyi berusia 20 tahun ini tampil memu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik melegakan insan musik tanah air. Namun, sejatinya kebijakan soal royalti telah lama ada.  Musisi senior Candra Darusman menuturkan, aturan tersebut sekadar pengingat dari pemerintah untuk para pelaku usaha yang belum membayar royalti. Sebab, kebijakan itu berjalan sejak 1991. Namun, implementasinya memang belum maksimal. ”Sebenarnya sudah banyak pengguna musik yang bayar, tapi ada juga yang belum. Nah, PP ini jadi reminder lagi untuk mereka yang belum bayar,” jelas dia melalui sambungan telepon kemarin (7/4).  Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) itu menyatakan, sudah sepantasnya pemilik layanan publik membayar royalti kepada musisi. Seperti halnya mereka membayar listrik, tempat sewa, maupun pegawai. Tak bisa dimungkiri bahwa musik kini menjadi suatu keperluan untuk menarik pengunjung datang.  Regulasi itu, kata dia, menjadi keuntungan bagi kedua pihak. Baik pelaku usaha maupun musisi. Dalam arti, tidak merugikan pelaku usaha dengan adanya biaya yang dibebankan sekalipun di tengah pandemi Covid-19 yang serba tidak menentu ini. ”Nggak ada tuh cerita kafe tutup gara-gara bayar royalti. Kalau menggunakan ya bagi-bagi dong ekonominya ke pencipta lagu. Kalau nggak mau bayar, ya jangan pakai lagu,” tegas Candra.  Dia menjelaskan, terobosan baru dari PP 56/2021 ada di pasal 22. Yaitu, terkait kewajiban pembuatan database dan sistem informasi lagu terpusat. Itu merupakan hal baru di industri musik dunia. Dengan adanya pusat data, lagu-lagu yang terdaftar bakal memiliki nomor identitas layaknya masyarakat yang punya nomor induk kependudukan (NIK).  Artinya, ada sejumlah keuntungan yang didapat para musisi selain nilai rupiah. ”Nah, jadi ketahuan siapa-siapa penciptanya. Makanya, diharapkan database itu terpadu, tepercaya, satu sumber, dan akurat,” kata dia.  Candra mengimbau kepada semua seniman musik untuk mendaftarkan karyanya di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). ”Kalau nggak dicatat, nggak dapat royalti. Ibaratnya kalau ada bansos, tapi alamatnya nggak ada di daftar, ya luput,” jelasnya.  Lebih dari itu, pria kelahiran Bogor, 63 tahun silam, tersebut juga menyarankan pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus di platform digital. Sebab, banyak oknum yang meng-cover lagu tanpa izin penciptanya demi keuntungan pribadi.  Musisi Marcel Siahaan menyatakan perlunya sistem pendataan yang terpusat dan terpadu. ’’Karena kekayaan intelektual bukan hanya hak cipta, tapi ada juga hak paten dan sebagainya,’’ kata Marcel saat live Instagram bersama Pongki Barata.  Dia berharap pemerintah fokus membangun pusat data musik atau lagu tersebut. Dengan begitu, pembagian royalti bisa tepat guna dan sasaran serta sesuai dengan jumlah pemakaian lagunya. ’’Jadi, nggak pakai sistem kira-kira ataupun market share lagi. Kalau ada database, kan nanti nggak akan bisa dilebihin atau dikurangin,’’ papar Marcel.  Sementara itu, pengamat musik Adib Hidayat menyayangkan yang menjadi perhatian lebih pada kewajiban membayar oleh calon pengguna. Padahal, menurut dia, kewajiban itu ada sejak 1982 dan diwujudkan Karya Cipta Indonesia (KCI) sejak 1990-an. Lalu, pada 2014 Kemenkum HAM membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).  Adib menjelaskan, LMKN mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan royalti lagu atau musik yang digunakan untuk tujuan komersial. Tarifnya ditetapkan oleh keputusan menteri. Lalu, hasil pengumpulan royalti itu didistribusikan kepada para pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/07/04/2021/kelola-royalti-pemerintah-bakal-bentuk-pusat-data-lagu-nasional/">Kelola Royalti, Pemerintah Bakal Bentuk Pusat Data Lagu Nasional</a>  Hasilnya sudah terlihat. Adib mencontohkan Performers Right Society of Indonesia (Prisindo) telah mendistribusikan royalti tahunan kepada lebih dari 300 musisi dan penyanyi tanah air pada Hari Musik Nasional 9 Maret lalu. Ada juga KCI yang membagikan Rp 4 miliar kepada anggotanya pada 2020. ”Sebaiknya sekarang musisi mendaftarkan di LMK sesuai pilihan masing-masing agar hak ekonomi didapatkan dari diberlakukannya PP 56/2021 ini,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/rtMI8Nk6lJk

Musisi Perlu Daftarkan Karyanya di LMKN

Hak Cipta Lagu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hak Cipta Lagu

Berita Terkini