<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2476141327.jpg" alt="Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengkritisi keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Masias Sihaya terhadap seorang pelajar berinisial AT, 14, hingga meninggal dunia di Tual, Maluku. Ia menilai, peristiwa tersebut kembali menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Ia tak memungkiri, peristiwa itu menambah daftar panjang kekerasa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil. &ldquo;Memang itu sangat memprihatinkan. Makanya karena ini kejadian yang berulang-ulang terus ya, kekerasan oleh polisi terjadi di mana-mana, ya kita selalu berteriak, 'polisi please, reform, silakan mereformasi diri', mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi. Undang-undang nasional juga kita sudah punya," kata Mugiyanto ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/2). Mugiyanto menegaskan, praktik kekerasan oleh aparat sudah tidak relevan dengan semangat reformasi yang memisahkan Polri dari militer. Menurutnya, sebagai institusi sipil, kepolisian harus mengedepankan pendekatan yang humanis. &ldquo;Kita tidak lelah-lelah untuk mengatakan itu karena sudah bukan zamannya, polisi Indonesia itu kan polisi sipil. Sudah dipisahkan dari ABRI ketika kita reformasi, attitude-nya juga harus yang lebih humanis," tegasnya. Ia menekankan, Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan nyata agar kasus serupa tidak terus berulang di berbagai daerah. &ldquo;Makanya supaya hal itu tidak terjadi, ya polisi harus reform. Nah, kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Komisi III DPR supaya dilakukan penguatan-penguatan tentang hak asasi manusia kepada aparat kepolisian. Kementerian Hak Asasi Manusia siap mendampingi kepolisian untuk itu, untuk memperkuat aspek-aspek hak asasi manusianya," cetusnya. Lebih lanjut, Mugiyanto menyebut rekomendasi dari Komisi III DPR penting sebagai pijakan untuk mendorong perubahan kultur di institusi kepolisian. &ldquo;Di Komisi III itu merekomendasikan perubahan kultural ya, reformasi yang kultural supaya kultur polisi itu kultur yang humanis, tidak melakukan kekerasan, melindungi, mengayomi itu. Tapi menurut kami yang struktural juga masih perlu beberapa aspek," ungkapnya. Ia menilai reformasi kultural perlu diiringi dengan pembenahan struktural, terutama dalam sistem pendidikan dan pelatihan anggota kepolisian agar nilai-nilai HAM tertanam sejak dini. &ldquo;Misalnya supaya dilembagakan sebagai kurikulum yang permanen di sekolah-sekolah kepolisian, pendidikan-pendidikan kepolisian dengan aspek HAM, hukum HAM, hukum humaniter, itu harus diperkuat. Dan itu harus diwajibkan," pungkasnya. &nbsp;

Wamen HAM kritik keras sikap Brimob yang pukul remaja hingga tewas di Tual, Maluku. Dorong reformasi kepolisian dan penguatan hak asasi

Wamen HAM Kritisi Sikap Brimob yang Pukul Remaja hingga Tewas di Tual: Please Reform!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/yiqwHUvv1tyCm53nyoCCjfLwf1EQRvtviUrsK2Ij-3436696900.jpg" alt="Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan sejumlah capaian di kantornya, belum lama ini. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan sejumlah capaian di kantornya, belum lama ini. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Indonesia kini dipastikan akan menduduki posisi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penetapan resmi untuk posisi ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari di Jenewa. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa pemilihan Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara bergilir berdasarkan kawasan regional. Dia menambahkan, "Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran kemarin ini Eropa, Eropa Timur kalau nggak salah ya. Sekarang ini adalah Eropa terus dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik," ungkap Pigai setelah acara di Kaleidoskop Kementerian HAM, pada hari Senin (5/1). Menurut Pigai, di tingkat Asia Pasifik hanya ada satu calon yang direkomendasikan, sehingga proses di PBB kini tinggal menunggu penetapan. "Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantianlah, pergantian Presiden yang lama ke Presiden yang baru dan sudah selesai pemilihannya," ujarnya. Pigai menjelaskan bahwa perjalanan menuju posisi ini melibatkan upaya diplomasi yang panjang. Pemerintah Indonesia telah melakukan roadshow ke berbagai belahan dunia untuk menggalang dukungan. "Kerja keras kami kemarin itu yang penting ya. Karena kami roadshow sampai di Jenewa, ke Timur Tengah, Asia, Australia," katanya. Dia juga mengungkapkan bahwa sempat ada beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang berencana maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB. Namun, banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan niat tersebut setelah dilakukan pendekatan diplomatik. "Negara-negara lain jujur aja ya ini saya bongkar Asia. Ada beberapa negara yang mau maju tapi saya negosiasi dengan mereka soal aspek-aspek tertentu dan mereka menyatakan sepakat mendukung kita," jelasnya. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tetap maju hingga pemungutan suara. Pigai menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand akhirnya bertarung secara terbuka. "Tapi cuma Thailand hari terakhir pada saat 1, 2, 3 jam sebelum pemilihan pun kami sudah ke Thailand. Pak Wamen dengan Pak Makarim Wibisono sudah ke Kementerian Luar Negeri Thailand langsung di Bangkok. Kita minta mereka mundur, tidak mau mundur. Ya sudah akhirnya kita fair bertarung dan kami menang 34 suara. Thailand dapat 7 suara," ungkapnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia direkomendasikan sebagai calon dari kawasan Asia Pasifik dan akan ditetapkan secara resmi oleh PBB. "Dengan demikian Indonesia keluar sebagai pemenang dan dari Asia Pasifik merekomendasikan kepada di Jenewa dan tanggal 8 besok akan ditetapkan," kata Pigai. Mengenai peran Indonesia setelah menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Pigai menyoroti situasi di Venezuela dan menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik. "Karena kebetulan Presiden Dewan HAM PBB tanggal 8 itu akan jatuh di Indonesia, maka Indonesia akan memimpin dalam menciptakan perdamaian, keadilan dan perlindungan yang pasti dalam mendorong dialog yang bermartabat di Venezuela," ujarnya. Pigai juga menekankan bahwa jabatan tersebut harus memberikan dampak positif terhadap kondisi hak asasi manusia di dalam negeri. "Dengan adanya Presiden Dewan HAM dunia, sodara-sodara wartawan berubah menjadi wartawan yang demokratis, itu sudah cukup," katanya. Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diiringi dengan perubahan pola pikir di semua kalangan. "Dengan adanya kita menjadi Presiden Dewan HAM PBB, semoga kita di dalam negeri juga melakukan perbaikan dengan membangun peradaban hak asasi manusia dengan perubahan mindset diri kita sendiri," ujarnya. Dia menggarisbawahi bahwa perubahan tersebut harus melibatkan seluruh elemen bangsa. "Gubernur-gubernur juga lakukan perubahan. Bupati, wali kota juga lakukan perubahan. Pihak pengelola swasta juga, TNI juga, Polri juga, para menteri, para wakil menteri semua," pungkas Pigai.

Indonesia akan dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2024, mendukung diplomasi dan perlindungan HAM.

Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Dorong Dialog di Venezuela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/IMG_20231107_105607_466-1409909012.jpg" alt="Penjelasan praperadilan kasus Rempang oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Batam Bambang Trikoro di kantor PN Batam, Selasa (7/11)." width="100%">
<figcaption>Penjelasan praperadilan kasus Rempang oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Batam Bambang Trikoro di kantor PN Batam, Selasa (7/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengabaikan dan merendahkan hak-hak masyarakat sipil di Rempang, Kepulauan Riau. Deputi Direktur Walhi M Islah menyesalkan pernyataan Prabowo yang menyebut ada campur tangan intelijen asing terhadap</div> <div dir="auto">penolakan warga Pulau Rempang yang menolak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/013263859/nurul-idzi-alumnus-its-kembangkan-produk-ramah-lingkungan-dari-serat-pohon-gebang">Nurul Idzi, Alumnus ITS Kembangkan Produk Ramah Lingkungan dari Serat Pohon Gebang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menilai pernyataan menteri pertahanan Prabowo tersebut merupakan bentuk pernyataan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan hak-hak masyarakat di Rempang,&rdquo; kata Islah kepada wartawan, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Islah, pernyataan tersebut sangat tidak pantas. Mengingat yang dilakukan oleh masyarakat Rempang merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan hak hak masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan adanya pernyataan tersebut, menunjukan rendahnya komitmen dan penghormatan Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia,&rdquo; ucap Islah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, penting dicatat tindakan masyarakat Rempang merupakan bagian perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menekankan, perjuangan itu sepenuhnya untuk mempertahankan hak mereka atas tanah mereka dan tempat tinggal mereka, dari proyek Rempang Ecocity.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat Rempang sepenuhnya melakukan perlawanan itu hanya untuk mempertahankan hidupnya dari tindakan penggusuran paksa yang dilakukan oleh rezim,&rdquo; tegas Gufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian pernyataan Prabowo Subianto ada campur tangan asing dalam peristiwa Rempang bukan hanya merendahkan masyarakat Rempang, tetapi juga mengabaikan hak-hak mereka,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gufron berpendapat pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan kasus Rempang dicampuri oleh intelijen asing merupakan cara untuk memanipulasi narasi perjuangan masyarakat Rempang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Justru yang malah bermain dengan asing bukanlah masyarakat Rempang, tapi rezim yang berkuasa, karena memberi karpet merah kepada Tiongkok untuk menggusur masyarakat di Rempang dari tanahnya demi kepentingan ekonomi mereka,&rdquo; papar Gufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai keliru, jika Prabowo menuduh adanya intel asing dalam perlawanan masyarakat Rempang. Ia khawatir, pernyataan tersebut akan membenarkan tindakan represif aparat keamanan terhadap perjuangan masyarakat, tidak hanya di Rempang tapi juga dalam kasus-kasus konflik tanah di daerah lain yang sering memperhadapkan rakyat dengan kekuasaan pemilik modal (pengusaha).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013263852/bantu-krisis-pupuk-para-petani-pep-sukowati-field-kembangkan-inovasi-prabu-kresna">Bantu Krisis Pupuk para Petani, PEP Sukowati Field Kembangkan Inovasi Prabu Kresna</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pernyataan yang menempatkan masyarakat Rempang dan intel asing sebagai masalah dari kerusuhan yang terjadi di Rempang sebagai pernyataan yang harus dikecam,&rdquo; pungkasnya.</div>

Gufron berpendapat pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan kasus Rempang dicampuri oleh intelijen asing merupakan cara memanipulasi

Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Munculnya Narasi Campur Tangan Intelijen Asing dalam Konflik Rempang