<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keras-kpk-sebut-putusan-mk-soal-hak-angket-kacau-balau_m_189927.jpeg" alt="Mahkamah Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, putusan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai diterimanya hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kacau balau. Ini karena menurut Syarief, karena tidak ada penjelasan resmi atau rilis resmi ke media. "Hakim kacau balau, pertama sejarah MK putusan hakim itu harus ada penjelasan resmi dikeluarkan rilis resmi media," ungkap<a href="https://www.jawapos.com/tag/105799/hak-angket-kpk" target="_blank"> Laode </a>di Jakarta Selatan Minggu kemarin (18/2). Bahkan Syarief menegaskan ada dua hal putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu ditelaah kembali. "Point pertama, Karena KPK penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bagian eksekutif sama dengan jaksa dan polisi. Kedua, berhubungan dengan penyelidikan penyidikan dan penuntutan, jika disebut bagian dari angket tidak bisa," urai Laode. Kata Syarief, pihaknya menghormati putusan tersebut, namun putusan MK perlu dilihat runut logika hukumnya. Seharusnya menurut Syarief, ditinjau dari regulasi yang ada, hak angket tidak bisa dkenakan KPK, sebab lembaga antirasuah yang digawanginya bersama pimpinan yang lain, merupakan lembaga independen.. "Bohong itu sudah ada atau menutupi hal yang kurang baik susah apalagi rakyat Indonesia sudah mengetahui," ketus Laode. Sementara itu, terkait putusan MK tersebut, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyarankan, putusan MK perlu diikuti hanya lima putusan, karena dua putusan lain berseberangan. "Kalau saya ambil 5 itu putusan terdahulu, putusan 2 harusnya ikut yang awal, karena final and binding. Sifat putusan terdahulu berlaku pada siapa saja. Siapa yang bisa hormati kalau bukan konstitusi sendiri. Saya kalau jadi KPK ingin ikuti yang lima saja, bukan yang dua, &ldquo; ungkap Feri. Terkait putusan MK soal hak angket, Feri menyebut MK hanya mengutip kasus penting di Amerika, namun hanya mengutip bagian kecil. Kasus tersebut yakni, soal keberadaan kongres yang memang punya kekuasaan tidak terbatas, untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga negara dan individu tanpa batas. Dari kasus tersebut kata Feri, MK memaknai jika kewenangan tidak terbatas itu juga boleh mengangket siapa saja termasuk DPR dan KPK. Padahal menurutnya, hubungan kongres Amerika bisa mengajukan hak angket tehadap lembaga independen itu salah. Sebab yang punya wewenang mengeluarkan hak angket Majelis Pewakilan Rakyat (MPR). "MK salah mengutip itu maksudnya salah. Kalau punya kewenangan angket itu MPR bukan DPR.&nbsp; Terkait adanya pertimbangan hukum dari Hakim MK yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif, menurutnya, dalam kajian hukum tata negara di tahun 1700, hanya ada 3 bagian pembagian kekuasaan&nbsp;yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, menurut data Harvard University, ada lima lembaga, yaitu lembaga integritas, lembaga independen, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun dua lembaga (integritas dan independen) tidak ada sangkut paut dengan tiga lembaga lainnya. Karena dua lembaga itu yang akan menyelidiki permasalahan tiga lembaga lain. "Pembagian kekuasaan negara ada 5, lembaga integritas, independen, yang tidak punya cantolan dengan 3 lembaga utama," jelasnya. Dikatakan Feri, putusan MK tahun 2006 sebelumnya sudah menyatakan jika KPK bukan bagian dari &nbsp;tiga lembaga. Namun, di putusan sekarang, ada yang menyatakan KPK bagian eksekutif "2006 KPK Bukan bagian dari tiga lembaga itu, hebatnya lagi pasal 36 sama 40 dalam putusan MK dikatakan KPK adalah bagian eksekutif," tutupnya. &nbsp;

Keras! KPK Sebut Putusan MK Soal Hak Angket Kacau Balau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pukat-ugm-putusan-mk-soal-angket-kpk-dinilai-berbahaya_m_187372.jpeg" alt="Pukat UGM" width="100%">
<figcaption>Pukat UGM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sah dirasa berbahaya.&nbsp; Sebab hal itu bertentangan pada putusan-putusan terdahulu yang menyatakan KPK merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan yudikatif. Hal itu dikatakan oleh peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim pada Kamis (8/2) sore. Saat dihubungi wartawan Hifdzil menyatakan, selain KPK merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan yudikatif, putusan MK ini juga mengingkari konsep angket yang semestinya dipakai oleh legislatif untuk mengawasi eksekutif. "Ke depan, ini bisa menimbulkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK. Ini berbahaya," katanya. Putusan MK ini, lanjutnya, di lain hal mengindikasikan bahwa dugaan ada lobi Arief Hidayat ke DPR dengan posisi dia kembali sebagai hakim MK seperti menemukan benang merahnya. "Tampak ada aroma tak sedap di balik putusan MK ini," ujarnya. Adanya putusan ini, menurut Hifdzil, permohonan Judicial Review (JR) yang dilakukan pegawai KPK dan saat ini belum diputuskan maka lembaga antirasuah itu tidak akan punya banyak pilihan. "Karena putusan MK bersifat final, yang tersedia hanya KPK harus mulai memilah mana yang menjadi domain penegakan hukum, mana yang jadi domain administratif. Tetapi ini perihal yang sulit," ujarnya. Sekedar diketahui, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan pegawai (KPK) terhadap Hak Angket KPK dan menyatakan sah. Keputusan tersebut hasil sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2). MK menilai, pengajuan materi itu dianggap tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pukat UGM: Putusan MK soal Angket KPK Dinilai Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lama-tak-terdengar-tiba-tiba-pansus-hak-angket-kpk-cabut-rekomendasi_m_186459.jpeg" alt="Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi saat menyerahkan dokumen ke pimpinan DPR ketika masih diketuai Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi saat menyerahkan dokumen ke pimpinan DPR ketika masih diketuai Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bekerja. Hingga kini kinerjanya memasuki finalisasi sejumlah rekomendasi untuk lembaga antirasuah tersebut yang salah satunya soal membentuk Dewan Pengawas KPK. Namun, tiba-tiba rekomendasi yang sempat dikemukakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal dicabut. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, saat ini pihaknya mengaku telah mencabut usulan rekomendasi pembentukan dewan pengawas untuk KPK. "Masalah pengawasan dan sebagainya itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Taufiq menuturkan, dirinya akan menyerahkan sepenuhnya ihwal pengawasan lembaga anti rasuah itu kepada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pansus Hak Angket <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/05/186416/pansus-angket-kpk-cabut-rekomendasi-soal-dewan-pengawas-ini-alasannya" target="_blank">KPK</a> tidak memasukkan kata lembaga pengawasan pada draft rekomendasinya. "Kalau memang dianggap sudah cukup diawasi oleh rakyat, ya jalan sendiri. Tetapi kami tidak memasukkan, tidak ada kata-kata lembaga pengawasan dalam rekomendasi kami," pungkasnya. Lebih lanjut Taufiq politikus Partai Nasdem itu menyebut, keputusan yang diambil oleh pihak Hak Angket <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186063/kepala-daerah-jadi-langganan-ott-kpk-pengamat-akibat-sistem-pilkada" target="_blank">KPK</a> pun tidak dipengaruhi oleh tekanan oleh pihak manapun. Semua itu berkat hasil diskusi dengan kalangan professional. "Saya sebagai wakil ketua, saya tak merasa ada tekanan. Tetapi sebelumnya kami terlibat diskusi dengan para sarjana, akamedisi seperti Pak Mahfud MD, Pak Romli," ungkapnya. Sekadar informasi, di dalam draf rekomendasi yang telah beredar di kalangan awak media, anggota pansus akan meminta Presiden bersama KPK membentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK. Lembaga itu bertujuan agar lembaga yang dinakhodai Agus Raharjo itu dapat terawasi apabila terjadi penyimpangan.

Lama Tak Terdengar, Tiba-tiba Pansus Hak Angket KPK Cabut Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pansus-angket-kpk-cabut-rekomendasi-soal-dewan-pengawas-ini-alasannya_m_186416.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Hak Angket DPR untuk KPK membatalkan adanya rekomendasi mengenai pembentukan dewan pengawas terhadap lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/121278/pansus-hak-angket" target="_blank">Tengku Taufiqulhadi</a> mengatakan, alasan rekomendasi tersebut dibatalkan, karena adanya dewan pengawas itu tidak terlalu penting bagi lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "Jadi kami anggap tidak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan itu kami cabut kembali," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1). Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, alasan mencabut rekomendasi pembentukan dewan pengawas ini, lantaran DPR tidak ingin dianggap melemahkan KPK. "Jadi jangan sampai ini menjadi persoalan untuk melemahkan KPK," katanya. Menurut Taufiqulhadi, adanya pengawasan itu diserahkan kepada masyarakat. Bukan melalui dewan pengawas. Sehingga nantinya rekomendasi pembentukan dewan pengawas tidak ada. "Masalah pengawasan itu kami serahkan kepada KPK dan rakyat Indonesia secara umum," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/121278/pansus-hak-angket" target="_blank">Masinton Pasaribu</a> membocorkan mengenai draf sementera rekomendasi kepada KPK. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas KPK. Anggota Komisi III DPR ini mengaku, adanya rekomendasi sementara pembentukan dewan pengawas ini, lantaran lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini tetap berjalan sesuai koridor, dan peraturan yang ada. Sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Pansus Angket KPK Cabut Rekomendasi Soal Dewan Pengawas, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/plt-koordinator-labuksi-kpk-tak-hadiri-panggilan-pansus-hak-angket_m_164833.jpeg" alt="Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai sejumlah wartawan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai sejumlah wartawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket KPK akan memanggil Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Ekseskusi (Labuksi) KPK, Irene Puteri. Pansus ingin meminta keterangan Irene terkait tata kelola barang-barang rampasan, barang sitaan negara yang dilakukan oleh KPK. Meski demikian, Irene Putri memastikan tidak akan memenuhi undangan Pansus Angket untuk hadir dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (26/10). Febri menyatakan, pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK sebagaimana diatur di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut dia, sebelumnya KPK juga sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak dapat memenuhi undangan Pansus Angket KPK. "Sebagai respons, surat sudah kami kirimkan ke Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI," kata Febri. Selain itu, kata Febri, dari aspek pelaksanaan tugas pengawasan oleh DPR, dalam rapat dengan Komisi III DPR, KPK sudah menjelaskan banyak hal terkait labuksi. Menurut Febri, pihaknya pun menghormati undangan Pansus Angket. "Namun seperti sikap KPK secara kelembagaan yang pernah disampaikan sebelumnya, KPK berharap kita sama-sama menunggu proses hukum di MK," ujarnya. Seperti diketahui, saat ini KPK masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atas UU MD3 perihal keabsahan pembentukan Pansus Hak Angket. Karena itu, KPK memilih tidak hadir memenuhi tiga kali undangan Pansus Angket. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, Pansus ingin meminta keterangan Irene terkait tata kelola barang-barang rampasan, barang sitaan negara yang dilakukan oleh KPK. Bagaimana posisinya dari sisi ketentuan perundang-undangan. "Sementara kami juga kroscek bahwa barang-barang yang dirampas dan dilelang itu tidak memiliki aspek legalitas yang cukup. Karena tidak mungkin sebuah barang yang masih dalam penanganan perkara, belum ada kepastian hukum, belum ada identitas yang pasti itu dijadikan sebuah proses lelang apalagi dihibahkan. Itu hal-hal yang amat melanggar peraturan hukum," kata Agun, Rabu (25/10) kemarin. Terkait dengan barang bukti dan eksekusi dari sisi kelembagaan, Agun mengungkapkan sudah diatur dalam KUHAP dan juga PP Nomor 27 tahun 1983 terkait barang rampasan. Seluruh barang-barang rampasan, barang sitaan dikelola oleh rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).&nbsp;

Plt Koordinator Labuksi KPK Tak Hadiri Panggilan Pansus Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-jawaban-kapolri-saat-diminta-dpr-panggil-paksa-pimpinan-kpk_m_162276.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sampai saat ini, Pansus Angket DPR kepada KPK belum mampu menghadirkan para pimpinan lembaga antirasuah. Pansus Angket bermaksud ingin mengkonfirmasikan langsung tetang apa saja temuan yang didapat. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku akan menggelar rapat internal terkait permintaan Pansus Angket yang meminta Polri memanggil paksa terhadap pimpinan KPK tersebut. "Akan membicarakan d&lrm;I internal dahulu termasuk mengundang ahli hukum tata negara, pidana, nantinya akan disikapi oleh Polri," ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10). Menurut Tito Karnavian, rapat internal dan mendegarkan masukan dari ahli itu dilakukan untuk mengetahui proses pemanggilan paksa pimpinan KPK tidak melanggar aturan apapun. Sebab pihaknya tidak ingin apabila melakukan pemanggilan paksa malah muncul polemik di belakangnya. "Jangan sampai dalam melaksanakan ini (pemanggilan paksa) justru malah disalahkan banyak pihak," kata Tito Karnavian. Apalagi menurut Tito Karnavian di dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa DPR bisa melakukan atau memerintahkan pemanggilan paksa terhadap seseorang. "Nah ini menimbulkan keragu-raguan dari kepolisian, karena selama ini tidak mengenal pemanggilan paksa," ungkap Tito Karnavian. Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengeluhkan apa yang disampaikan oleh Tito Karnavian, untuk membantu DPR dalam melakukan pemanggilan paksa. Menurut Bambang Soesatyo, pihaknya tidak mungkin meminta bantuan pengamanan dalam atau Pamdal DPR untuk memanggil paksa pimpinan KPK. Oleh sebab itu DPR meminta bantuan Polri. "Kalau kita bisa memerintahkan Pamdal, kita enggak minta tolong Polri," tegas Bambang Soesatyo.

Ini Jawaban Kapolri, Saat Diminta DPR Panggil Paksa Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pansus-hak-angket-kpk-bakal-kunjungi-mabes-polri-cari-apa_m_160824.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamza bersama penggawa Pansus Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamza bersama penggawa Pansus Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Pansus Hak Angkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR siang ini bakal mengunjungi Mabes Polri. Belum diketahui rinci agenda kunjungan tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pada hari ini Rabu (4/10) Mabes Polri akan kedatangan tamu anggota DPR. Para wakil rakyat itu merupakan anggota tim Pansus Hak Angket KPK. Menurut Setyo, nantinya Pansus Hak Angket KPK akan berencana mengunjungi Mabes Polri siang ini. "Nanti rencananya Jam 2 siang," ujar Irjen Setyo Wasisto di Komplek Mabes Pori, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/9). Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu belum bisa memberitahu apa maksud dan tujuan Pansus KPK mengunjungi Mabes Polri. "Substansi yang dibahas setelah pertemuan baru kita sampaikan," sambungny. Irjen Setyo Wasisto di Komplek Mabes Pori, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/9). Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Edy Kusuma mengungkapkan, jika niatan kunjungan Pansus Angket KPK ke Mabes Polri itu hanya baru wacana saja. Kegiatan itu belum tahu pasti jadi atau tidak. "Belum sih, tadi baru rencana-rencana aja sama teman-teman. Ini lagi nunggu jadi apa enggak. Cuma kemarin itu beberapa rencana gitu," kata Edy saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (4/10). Rencana kunjungan itu pun ternyata belum sempat masuk dalam tahap pembahasan oleh Pansus Hak Angket KPK. Edy belum bisa menyebut beberapa tempat yang rencananya akan dikunjungi oleh Pansus Angket KPK dan dalam rangka apa mereka melakukan kunjungan ke beberapa tempat. "Ya belum dibahas sih, kemaren itu baru rencana kunjungan ke beberapa tempat, cuma belum ditentukan sih. Makanya lagi nunggu berita ini dari Ketua (Agun Gunanjar)," tuturnya. Meski demikian, Edy belum bisa memastikan rencana Pansus Hak Angket KPK terkait kunjungannya ke Mabes Polri. "Iya belum pasti," tandanya.

Pansus Hak Angket KPK Bakal Kunjungi Mabes Polri, Cari Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/putuskan-sepihak-pimpinan-dpr-ini-kecewa-dengan-fahri-hamzah_m_159524.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diperpanjang. Namun di balik itu timbul polemik lantaran ada pendapat dari Fraksi PAN, Partai Gerindra, PKS dan Demokrat tidak diakomodir pendapatnya. Akhirnya empat Fraksi tersebut menyatakan walk out dari rapat paripurna pada Selasa (27/9) kemarin, karena menyatakan tidak puas. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan koleganya Fahri Hamzah yang memimpin jalannya rapat tersebut. Pasalnya Fah&lrm;ri tidak mengakomodir adanya perbedaan pendapat dari empat fraksi tersebut. "Sampai ada yang walk out dan ini sangat menyadari penuh karena Pak Fahri tidak bisa mengakomodir dari perbedaan teman-teman," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/9). Apalagi politikus senior Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan yang diambil Fahri juga bukan berdasarkan mayoritas. Karena Fraksi yang melakukan penolakan tidak diakomodir. "Saat mengambil keputusan lebih cepat diketok, tidak diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan lobi," katanya. Menurutnya, seharusnya sesuai prosedur apabila pengambilan keputusan tidak bulat, maka harus dilaksanakan lobi. Terlebih ada beberapa fraksi yang tidak setuju dengan laporan Pansus Angket KPK. Seharusnya, sebelum diketok harus dilaksanakan proses lobi dulu. "Prosedurnya seperti itu apabila ada perbedaan harus ada lobi, setelah dilaksanakan tentunya disampaikan hasil lobinya. Bisa saja disetujui dengan catatan atau bisa juga tidak disetujui dan harus dilaksanakan voting dan sebagainya," ungkapnya. Sehingga, saat Fahri Hamzah menjadi pemimpin sidang, tidak ada lobi tersebut dan cepat saja langsung mengetok palu, Pansus diperpanjang. "Ini tentunya di luar atau tidak sesuai prosedur apa yang ada dalam tatib pengambilan keputusan. Sehingga ada beberapa fraksi walk out," pungkasnya. Sekadar informasi, terdapat empat fraksi yang melakukan penolakan mereka adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Empat fraksi tersebut berpendapat tidak ingin lembaga antirasuah ini dilemahkan dan juga tidak ingin Pansus Angket tersebut diperpanjang masa kerjanya.

Putuskan  Sepihak, Pimpinan DPR Ini Kecewa Dengan Fahri Hamzah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pansus-kpk-dinilai-menjatuhkan-marwah-dpr-sendiri-ini-alasannya_m_158844.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK." width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melakukan upaya massif secara berlebihan kepada lembaga independen antirasuah. Bahkan, aktivitas sejumlah anggota Dewan itu disebut-sebut menjatuhkan marwah lembaga DPR sendiri. Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menduga, tujuan Pansus Hak Angket KPK terus melakukan upaya massif hanya untuk kepentingan pribadi. "Makanya, &lrm;gak perlu ada Pansus, RDP (Rapat Dengar Pendpat) aja. Karena pansus ini saaat beberapa waktu lalu itu sangat besar marwahnya, namun sekarang seperti mudah dibentuk," kata Abdul Fickhar Hadjar saat acara diskusi 'KPK, Isu, Fakta dan Cerita' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9). Fickhar menerangkan adanya Pansus Hak Angket KPK seperti untuk mencari celah kesalahan dan menjatuhkan lembaga independen rasuah. "Seperti suka mencari-cari kesalahan orang atau lembaga lain," tutur pakar hukum dari Universitas Trisakti ini. Mendengar ucapan Fickhar, mantan Anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu membantahnya. Ia menilai selama ini persepsi masyarakat hanya melihat sisi negatifnya saja dari pergerakan para anggota Pansus. "Seperti kalau mau melihat bagian atas (Emas) Monas. Seharusnya pakai teropong yang besar, jangan kecil agar perspketifnya luas," cetus politikus PDI-P tersebut.

Pansus KPK Dinilai Menjatuhkan Marwah DPR Sendiri, Ini Alasannya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-konsisten-tak-hadiri-panggilan-pansus-hak-angket-dpr_m_158299.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tetap pada pendiriannya untuk tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pansus angket di DPR. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah usai pihaknya menerima surat undangan pada Senin, 18 September 2017. "KPK menyampaikan tidak dapat memenuhi permintaan DPR agar KPK hadir RDP Pansus Angket," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/9). Kendati demikian, dia mengatakan, lembaga yang dikomandoi Agus Rahardjo cs tetap menghormati DPR secara kelembagaan dengan segala kewenangan yang dimiliki. Akan tetapi, KPK juga mempertimbangkan aspek hukum lainnya. "Mulai dari UUD 1945, UU MD3, Tatib DPR yang semuanya masuk dalam materi yang sedang diuji di MK saat ini," jelas Febri. Lagi pula kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, beberapa materi yang sempat muncul di pansus angket pun sebenarnya sudah dijelaskan KPK di forum RDP bersama Komisi III DPR. "Itu sebagai bentuk penghormatan kita bersama pada fungsi pengawasan DPR. Bagi KPK, Komisi III DPR adalah mitra kerja," pungkasnya. Sebelumnya, Pansus Angket KPK menjadwalkan RDP dengan pimpinan lembaga antirasuah pada siang ini di Ruang KK 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka akan mengulik terkait fungsi kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran dan kewenangan KPK. Sementara itu, RDP antara Komisi III DPR dengan KPK yang semula dijadwalkan Kamis besok, (21/9) ditunda Selasa pekan depan. Yakni pada 26 September 2017 atas permintaan KPK.&nbsp;

KPK Konsisten Tak Hadiri Panggilan Pansus Hak Angket DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak angket kpk

Berita Terkini