<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Screenshot_2025-12-12-12-04-34-750_commiuigallery-edit-3478192304.jpg" alt="Ruang tunggu Palmeera Lounge di Bandara Soekarno-Hatta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ruang tunggu Palmeera Lounge di Bandara Soekarno-Hatta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berbagai fasilitas pendukung terus dikembangkan untuk memastikan kenyamanan para penumpang, khususnya mereka yang melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah. Salah satu layanan yang mendapat perhatian adalah hadirnya ruang tunggu premium. Untuk memberikan kenyamanan optimal bagi jamaah Umroh dan Haji, Palmeera Lounge di Terminal 2F Gate 6 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kini menawarkan fasilitas premium dengan standar setara hotel bintang lima.&nbsp; Kehadiran lounge tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam melakukan sentralisasi layanan jamaah Umroh dan Haji agar lebih tertata di satu lokasi. Pada Januari 2025, Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir, menyampaikan pentingnya membangun ekosistem layanan keberangkatan yang lebih baik, termasuk perpindahan sejumlah penerbangan menuju Makkah dan Madinah dari Terminal 3 ke Terminal 2. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan perlunya pengaturan keberangkatan jamaah yang aman dan nyaman. Managing Director Palmeera Lounge, Tomi Isnawan, menyebut Terminal 2F Gate 6 kini menjadi salah satu titik penting keberangkatan jamaah. &ldquo;Dengan adanya regulasi baru tersebut, kami hadir sebagai gerbang kelas dunia yang memberikan pelayanan terbaik dan inklusif bagi seluruh jamaah di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Salah satu keunggulan utamanya adalah lokasinya yang terhubung langsung dengan Security Check Point (SCP) dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dengan akses yang lebih dekat ke pesawat, jamaah tidak perlu berjalan jauh, sehingga proses keberangkatan menjadi lebih efisien. Lounge ini memiliki area Reguler, VIP, dan VVIP dengan kapasitas besar untuk menampung jamaah dalam satu waktu. Fasilitas yang dihadirkan mencakup area duduk sofa berkonsep grouping, mushola, pemandangan langsung ke pesawat, serta buffet halal dengan lebih dari 40 varian makanan dan minuman yang berganti setiap hari. Menu yang tersedia terdiri dari hidangan Nusantara, Asian, hingga Western lengkap dengan kudapan, pastry, soft drink, dan air mineral. Sejak diperkenalkan pada Juli 2024, mereka telah berkolaborasi dengan berbagai travel agent penyedia layanan Umroh dan Haji. Dua maskapai, Lion Air dan Garuda Indonesia, telah mengikuti ketentuan perpindahan keberangkatan ke Terminal 2F Gate 6, sementara Saudi Airlines masih dalam proses penyesuaian. &ldquo;Kami menyambut baik maskapai lain yang akan melengkapi sentralisasi layanan di Terminal 2F Gate 6,&rdquo; tambah Tomi Isnawan. Operasional lounge ini didukung berbagai pihak, termasuk Angkasa Pura Indonesia di bawah kepemimpinan Direktur Utama Muhammad Rizal Pahlevi. Selain melayani jamaah Umroh dan Haji, Palmeera Lounge juga terbuka bagi penumpang reguler. (*)

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berbagai fasilitas pendukung dikembangkan

Sentralisasi Jamaah Haji-Umrah di Bandara Soetta dengan Fasilitas Lengkap di Palmeera Lounge

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220516_164159-1-1671004683.jpg" alt="Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UU Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memunculkan sejumlah regulasi baru untuk penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk haji, aturan ini mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji 2026. sementara bagi umrah, regulasi baru akan bisa digunakan setelah aturan teknisnya terbit. UU baru ini membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola haji, mekanisme pembagian kuota haji, hingga model penyelenggaraan umrah. Sejumlah kebijakan di dalamnya dinyatakan mulai berlaku dan langsung menyentuh calon jamaah maupun penyelenggara di daerah. Perubahan inilah yang kemudian menjadi dasar langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menata ulang sistem pelayanan agar lebih terpusat, transparan, dan efisien. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus berjalan lebih bersih dan akuntabel, terutama setelah berbagai temuan ketidakefisienan dalam sistem lama. Berikut tujuh dari sekian daftar aturan baru yang krusial, yang mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji dan umrah 2026. <h3>1. Seluruh Pengelolaan Haji Kini Diambil Alih Kemenhaj</h3> UU Nomor 14 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam struktur kelembagaan. terutama setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Seluruh kewenangan penyelenggaraan haji mulai dari infrastruktur, layanan jamaah, manajemen petugas, hingga teknis operasional di Arab Saudi diambil alih oleh Kemenhaj. Sebelumnya, peran utama penyelenggaraan haji dan umrah berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag). Dengan perubahan ini, pemerintah menilai alur kerja akan lebih jelas dan tidak lagi tumpang tindih, sehingga setiap proses dapat berjalan lebih terkoordinasi dan profesional. <h3>2. Kuota Petugas Daerah Dipangkas, Kuota Jamaah Diperluas</h3> Aturan baru turut memangkas jumlah Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Selama bertahun-tahun, porsi kuota jamaah sering berkurang karena sebagian terserap oleh petugas haji daerah. Kini, pemerintah mengembalikan prioritas kuota untuk jamaah. Kemenhaj menetapkan kuota resmi haji reguler Indonesia 2026 sebanyak 203.320 jamaah, dengan rincian: <ul> <li>191.419 jamaah reguler</li> <li>10.166 kuota prioritas lansia</li> <li>685 kuota pembimbing ibadah haji &amp; pembimbing KBIHU</li> <li>150 kuota petugas haji daerah</li> </ul> Dengan pemangkasan ini, pemerintah berharap antrean panjang keberangkatan haji dapat sedikit terurai. <h3>3. Non-Muslim Bisa Menjadi Petugas Haji</h3> Salah satu aturan yang paling banyak menarik perhatian adalah diperbolehkannya non-Muslim menjadi petugas haji. Pada regulasi sebelumnya, seluruh petugas harus beragama Islam. Ketentuan itu kini dicabut. Meski demikian, ruang lingkup tugas petugas non-Muslim dibatasi. Mereka hanya diperbolehkan mengisi posisi teknis, seperti layanan kesehatan, dukungan logistik, dan operasional di lapangan. Mereka tidak diperkenankan masuk ke ranah ibadah dan ritual jamaah, termasuk hadir di tanah suci Makkah dan Madinah. Sebagai dasar rujukan, Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2025 menyebut PPIH dapat terdiri dari unsur kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat (tanpa pandang RAS). <h3>4. Kuota Haji Daerah Kini Ditentukan Langsung oleh Menteri</h3> Penetapan kuota haji tingkat kabupaten/kota kini sepenuhnya dipusatkan di tangan Menteri Haji dan Umrah. Mekanisme ini menggantikan sistem lama yang memberi ruang lebih besar pada pemerintah daerah. Pendekatan yang lebih terpusat ini dinilai bakal membuat distribusi kuota lebih adil karena perhitungannya berbasis data riil berupa panjang antrean, jumlah pendaftar aktif,&nbsp;demografi usia di tiap daerah. Pemerintah menilai sistem baru ini bisa mengurangi kesenjangan kuota haji antardaerah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. <h3>5. Usia Minimal Jamaah Haji Diturunkan Menjadi 13 Tahun</h3> Aturan baru juga menyentuh aspek usia. Jamaah kini dapat mendaftar haji mulai usia 13 tahun, turun dari batas sebelumnya yang berada di angka 17 tahun. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan usia akil balig dalam syariat Islam. Dengan aturan ini, pemerintah ingin membuka kesempatan bagi anak yang telah memenuhi syarat kedewasaan untuk lebih awal masuk antrean haji. <h3>6. Nomor Porsi Hangus Jika Tidak Melunasi Bipih 5 Tahun Berturut-Turut</h3> UU 14/2025 memperkenalkan aturan baru mengenai status porsi haji bagi jamaah yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Menurut Pasal 49A, jamaah yang tidak melunasi Bipih selama 5 tahun musim haji berturut-turut akan menerima keputusan administratif berupa porsinya dialihkan kepada ahli waris, atau pembatalan porsi dan pengembalian dana, termasuk nilai manfaatnya. Menteri wajib menyelesaikan proses penggantian atau pengembalian dana maksimal 30 hari sejak status jamaah ditetapkan. Mekanisme lebih rinci akan diatur melalui Peraturan Menteri. <h3>7. Umrah Mandiri Kini Legal: Tidak Harus Pakai Travel, Tapi Dilarang Berkelompok</h3> Perubahan besar lainnya menyangkut penyelenggaraan ibadah umrah. UU Nomor 14 Tahun 2025 mengakui tiga bentuk penyelenggaraan. Yaitu PPIU berizin, Kemenhaj dalam keadaan darurat, dan Umrah Mandiri. Legalitas umrah mandiri menjadi salah satu hal paling disorot, terutama karena praktik &ldquo;umrah backpacker&rdquo; yang selama ini tidak memiliki dasar hukum. Penjelasan mengenai aturan ini juga disampaikan oleh Kemenag Jawa Barat dalam keterangan resminya. &ldquo;Umrah mandiri bukan berarti umrah berkelompok di bawah koordinasi orang per orang atau organisasi tertentu. Mandiri itu berarti perorangan, paling banyak satu keluarga inti. Jika dilakukan secara berkelompok dan dikoordinir oleh satu orang, tetap wajib melalui PPIU berizin," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto. Ia juga mengingatkan bahwa umrah bukan wisata biasa. Kesalahan dalam tata cara ibadah seperti miqat, thawaf, sa&rsquo;i, hingga tahallul dapat membuat ibadah tidak sah, sehingga jamaah yang belum paham dianjurkan tetap berangkat melalui PPIU. Dengan hadirnya sederet aturan baru ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2026 berjalan lebih tertib, terpusat, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Perubahan besar pada sistem kuota, pelayanan teknis, hingga legalisasi umrah mandiri diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola ibadah yang lebih modern dan akuntabel.

Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru untuk haji dan umrah 2026, termasuk pengelolaan oleh Kemenhaj dan perubahan kuota jamaah.

Daftar Aturan Baru Haji dan Umrah 2026: Dari Petugas Haji Non Muslim hingga Bolehnya Umrah Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-161317_60525ac2-3356836300.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat komitmen integritas dalam penyelenggaraan haji. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj hadir sebagai kementerian baru dengan wajah integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyerahkan nama-nama calon sumber daya manusia (SDM) yang akan bergabung ke Kemenhaj. Mereka berasal dari ASN Kementerian Agama serta Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. &ldquo;Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan,&rdquo; kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/10). Selain penyerahan nama, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji. Kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran. &ldquo;Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Gus Irfan kembali menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas dalam seluruh aspek penyelenggaraan haji. &ldquo;Pesan Presiden jelas, Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,&rdquo; imbuhnya. Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut. Ia menegaskan, KPK akan mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan. &ldquo;KPK berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan," ujarnya. Cahya mengakui, pihaknya saat ini tengah melakukan kajian dari penyelenggaran ibadah haji. Mengingat, lembaga antirasuah saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. "Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik,&rdquo; ucap dia. (*)

Kemenhaj RI berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan haji, dengan profiling calon SDM baru.

Tutup Celah Korupsi, Gus Irfan Minta KPK Profiling Calon Pejabat di Kementerian Haji dan Umrah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/IMG_0155-3141860480.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto usai menandatangani PP tentang Penghapusan Piutang macet UMKM. (Kemensetneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto usai menandatangani PP tentang Penghapusan Piutang macet UMKM. (Kemensetneg)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah memisahkan masalah haji dan umrah dalam badan tersendiri di luar Kementerian Agama di era kepemimpinannya. Sehingga, revisi undang-yndang tentang pelaksanaan dan biaya haji diperlukan untuk menguatkan perubahan sistem ini.&nbsp; <div dir="auto">Kapoksi VIII PDI Perjuangan DPR RI Selly Andriany Gantina menjelaskan, perubahan aturan ini juga perlu diberlakukan setelah pemerintah Arab Saudi mengubah aturan pelaksanaan haji dengan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bila dahulu kerja samanya antar pemerintah (goverment to goverment), namun kini perubahannya menjadi bisnis (business to business). Karena itu kita harus mengikuti sesuai sistem ini,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selly menuturkan, Ketua DPR RI Puan Maharani memberi amanat mengawal aturan baru itu terlebih setelah keluar Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. Namun, rupanya belum eksisting yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum senafas dengan Perpres tersebut, sehingga diperlukan revisi tersebut dalam rangka menyempurnakan sistem hukum terkait haji tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain dalam aturan itu, kata Selly, diperlukan aturan baku mengikat tentang Komitmen Pemerintah Arab Saudi tentang penyerahan tanah seluas 50 hektar dengan konsesi selama 100 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini mendukung pendirian Kampung Haji yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto harus masuk,&rdquo; tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, aturan ini akan memperkuat landasan hukum sebagaimana amanat Pansus Hak Angket Haji dan terbentuknya Badan Penyelenggara Haji oleh Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum dan menyamakan Paradigma Haji di Arab dan Indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami di Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan haji sangat diperlukan. Undang-undang yang ada saat ini masih belum cukup responsif terhadap permasalahan di lapangan, khususnya terkait pengelolaan dana dan fasilitas untuk jemaah. Revisi ini sebaiknya menjadi prioritas dalam Prolegnas, agar pelayanan haji yang lebih berkualitas segera bisa terwujud,&rdquo; jelas Selly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015311908/tutup-kunker-di-as-prabowo-kolaborasi-selalu-lebih-baik-dari-konfrontasi">Tutup Kunker di AS, Prabowo: Kolaborasi Selalu Lebih Baik dari Konfrontasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakil Bupati Cirebon ini menekankan bahwa ada harapan besar dari masyarakat untuk tata kelola Haji yang lebih baik, baik itu kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan pentingnya perubahan regulasi untuk memberikan BPH dan BPKH landasan yang lebih kuat dalam pengelolaan dana serta peningkatan fasilitas layanan, demi memenuhi harapan dan kenyamanan jemaah secara menyeluruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita bicara tentang dana umat yang perlu dikelola dengan sangat amanah. Fraksi PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan dana haji tidak hanya memberi rasa aman, tapi juga memberi manfaat maksimal bagi jemaah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto telah memisahkan masalah haji dan umrah dalam badan tersendiri di luar Kementerian Agama di era kepemimpinannya.

Prabowo Pisahkan Soal Haji dan Umrah dari Kemenag, DPR Tekankan Perubahan Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG_8978JPG-901497622.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan laporan saat Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan laporan saat Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membantah bahwa naiknya jumlah kementerian dianggap tidak efektif. Dia mengklaim jumlah itu sudah melalui perhitungan yang matang. Prabowo, lanjut Dasco, ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya. Tujuannya, visi-misi Prabowo-Gibran bisa diraih. Yakni, Asta Cita dan 17 program aksi yang dijanjikan saat kampanye. Di sisi lain, ada beberapa badan baru yang bakal dibentuk Prabowo. Salah satu yang mencuat adalah badan haji dan umrah. Santer diberitakan, badan haji dan umrah bakal dipimpin Irfan Yusuf, politikus Gerindra. Dia dibantu dua wakil, yaitu Afriansyah Noor (wakil menteri ketenagakerjaan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Pembentukan badan tersebut nyaris berbarengan dengan persiapan haji 2025. Karena itu, muncul kekhawatiran badan baru tersebut bakal kedodoran. Pasalnya, selama ini teknis haji dilaksanakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Meski demikian, pengamat haji dan umrah Ade Marfudin mengaku antusias dengan badan baru itu. "Wacana (sejak lama) semoga jadi kenyataan," katanya. Sementara itu, struktur kabinet Prabowo-Gibran dinilai jauh dari wacana pembentukan kabinet zaken. Dominasi tokoh partai dan relawan bertentangan dengan prinsip dasar kabinet profesional yang disampaikan kubu Prabowo sebelumnya. Kabinet Prabowo baru diumumkan malam ini (20/10). Hal itu dipastikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kemarin (19/10). Pengumuman kabinet bakal dilakukan setelah acara makan malam Prabowo bersama jajaran tamu negara. Meski begitu, para kandidat menteri sejatinya sudah diperkenalkan ke publik. Baik saat pemanggilan maupun pembekalan di Hambalang, Bogor, pekan lalu. Di antara 49 calon menteri dan kepala lembaga yang diundang, diketahui banyak sekali unsur partai. Dari Golkar, misalnya, ada delapan tokoh. Kemudian, Gerindra 6 orang, Demokrat 3 orang, PAN dan PKB masing-masing 2 orang, serta PSI 1 orang. Di luar itu, ada juga kelompok profesional yang menjadi usulan partai ataupun dikenal dekat dengan partai. Misalnya, Yassierli yang diusulkan PKS, Erick Thohir yang dekat dengan PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Level wakil menteri juga tak jauh berbeda. Nama-nama tokoh dari unsur partai, relawan, maupun tim pemenangan juga mewarnai. Pengamat politik Jeirry Sumampouw mengatakan, harapan Prabowo untuk membentuk kabinet zaken sejak awal sudah tidak masuk akal. Sebab, Prabowo menggunakan cara berpolitik akomodatif sejak awal membentuk koalisi. &rdquo;Bagaimana kabinet zaken, sementara dinamika politik mengakomodasi semua?" ujarnya kemarin. Secara teori, kabinet zaken harus disusun kaum profesional yang jauh dari kepentingan politik. Di sisi lain, partai politik yang selama ini mendukungnya punya kepentingan masing-masing. Dua elemen tersebut sejak awal sudah bertentangan. Meski Prabowo mengklaim utusan partai adalah orang-orang yang punya keahlian, baginya itu sudah tidak memenuhi standar kabinet yang zaken. Bagi Jeirry, kalangan profesional yang berasal dari partai sudah tidak orisinal. &rdquo;Kalau orang partai, meskipun dia ahli, nggak mungkin zaken. Sebab, sudah pasti ada kepentingan,&rdquo; tuturnya. Manajer Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menambahkan, struktur kabinet saat ini dipastikan membebani anggaran. Itu terlihat dari perubahan APBN yang sempat dibahas antara Kementerian Keuangan dan tim transisi Prabowo. Dalam pembahasan, anggaran kementerian/lembaga yang awalnya Rp 1.094,66 triliun naik jadi Rp 1.160,09 triliun. Ada peningkatan Rp 65,43 triliun. &rdquo;Itu yang akan digunakan untuk membiayai kementerian baru,&rdquo; ujarnya. Kian terbebaninya APBN, lanjut dia, akan berdampak buruk pada keuangan negara. Dalam situasi ini, opsi yang akan diambil bakal merugikan masyarakat. Baik itu melalui tambahan utang, kenaikan pajak, ataupun pemangkasan subsidi dan perlindungan sosial. &rdquo;Pemerintah kedodoran dalam pendapatan negara di pajak. Dampaknya apa? Akan utak-atik anggaran perlinsos dan subsidi,&rdquo; imbuhnya. Pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqie mengatakan, prioritas utama pemerintahan yang harus segera diselesaikan adalah kepastian hukum mengenai transformasi kelembagaan kabinet. Sebab, banyak sekali perubahan dalam struktur jabatan di pemerintahan. &rdquo;Dalam 100 hari pertama tidak usah dulu muluk-muluk karena perubahan kelembagaan di tingkat kabinet saja sangat luar biasa dampaknya bagi efektivitas pelayanan umum,&rdquo; katanya. Jika kepastian hukum kelembagaan tuntas, selanjutnya baru soal transformasi menyeluruh untuk tata ulang sistem politik dan sistem hukum berdasar hasil evaluasi. &rdquo;Mudah-mudahan tiga bulan bisa selesai,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Namun, jika tidak terkoordinasi dalam keterpaduan, bisa saja sampai tiga tahun. (far/tyo/wan/c7/oni)

Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa naiknya jumlah kementerian dianggap tidak efektif. Dia mengklaim jumlah itu sudah diperhitungkan matang.

Sufmi Dasco Ahmad Klaim Pembentukan Badan Haji dan Umrah Melalui Perhitungan yang Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/44_di-1695444350.jpg" alt="TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah." width="100%">
<figcaption>TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Hak Angket Haji DPR tidak hanya dilakukan di Jakarta. Tim Pansus Haji juga terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan ditemukan. Salah seorang anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi adalah Marwan Ja&rsquo;far menyimpulkan. Mereka menemukan banyak masalah serta penyimpangan. Salah satu yang penting adalah tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan oleh Saudi secara gelondongan. Seperti diketahui, masalah pokok sampai dibentuk Pansus Haji adalah pembagian tambahan kuota haji. Kementerian Agama (Kemenag) mendistribusikan sebanyak 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu haji khusus. Atau 50 persen berbanding 50 persen. Pembagian tersebut menyalahi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa haji reguler mendapatkan kuota 92 persen. Sedangkan haji khusus hanya 8 persen. &rsquo;&rsquo;Ketika ada penambahan kuota 20 ribu jemaah, amirul hajj Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,&rsquo;&rsquo; kata Marwan kemarin (16/9). Dalam pemberian tambahan kuota tersebut, pemerintah Saudi tidak pernah menetapkan komposisi atau pembagiannya. Marwan menegaskan, inisiasi pembagian tambahan kuota haji 2024 berasal dari Kemenag. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji (Hilman Latief) yang mengatakan keputusan membagi (tambahan kuota) 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,&rsquo;&rsquo; bebernya. Subkontrak Hotel hingga Tiga Level Tim Pansus Haji DPR berada di Arab Saudi pada 11&ndash;15 September lalu. Selama di sana, mereka memeriksa saksi dari berbagai unsur. Di antaranya, Konjen RI dan Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, perwakilan masyair, dan sejumlah pihak lain. Setelah menggelar pemeriksaan secara maraton, mereka menemukan banyak masalah di sektor katering, akomodasi, dan lainnya. Untuk katering, misalnya. Ternyata banyak perusahaan yang menang tender tidak menyajikan menu Nusantara. Sehingga, jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Menurut Marwan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama atau naskah tender. Selain itu, banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji. Mitra Kemenag tersebut sangat tertutup serta dapurnya tidak berstandar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015082145/menag-yaqut-cholil-qoumas-bantah-mangkir-dari-panggilan-pansus-haji">Menag Yaqut Cholil Qoumas Bantah Mangkir dari Panggilan Pansus Haji</a> Masalah lain terletak pada pemondokan atau layanan akomodasi. Dia mengungkapkan, pemenang tender tidak menjalankan kontrak penyediaan hotel secara mandiri. Tapi, disubkontrakkan ke lembaga lain. Bahkan, disubkontrakkan kembali ke perusahaan lainnya lagi. &rsquo;&rsquo;Jadi, subkontraknya sampai tiga level. Kondisi ini membuat sejumlah hotel tempat jemaah menginap lokasinya cukup jauh dari Masjidilharam,&rdquo; bebernya. Dari Kemenag, belum ada komentar terkait temuan tim Pansus Haji DPR selama melakukan pemeriksaan saksi di Saudi itu. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie tidak bisa berkomentar banyak saat dimintai konfirmasi. &rsquo;&rsquo;Coba hubungi Cak Nanto (Sunanto, juru bicara Kemenag, Red), beliau yang mendampingi (Menag Yaqut Cholil Qoumas) di Saudi,&rsquo;&rsquo; ujar Anna tadi malam. Seperti diketahui, beberapa hari terakhir Menag Yaqut melakukan kunjungan ke Saudi. Di antaranya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Sunanto belum berkomentar ketika ditanya mengenai temuan tim Pansus Haji DPR. (wan/tyo/c17/dio)

Pansus Hak Angket Haji DPR menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan kuota tambahan haji yang dilakukan Kemenag.

Periksa Saksi di Arab Saudi, Pansus Haji Temukan Kejanggalan Katering hingga Akomodasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/fast-track-2504873023.jpg" alt="Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief (kanan) bersama dengan Wamen Haji Arab Saudi membahas persiapan implementasi Macca Road, Kamis (29/2). (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief (kanan) bersama dengan Wamen Haji Arab Saudi membahas persiapan implementasi Macca Road, Kamis (29/2). (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, mengumumkan bahwa Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo akan menerapkan layanan Macca Road bagi jemaah haji 1445 H/2024 M. Dia juga menyebutkan bahwa Bandara Adi Sumarmo Solo akan menerapkan layanan yang sama. Menurut Hilman, ada total tiga bandara yang akan menerapkan layanan Macca Road, termasuk Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten. &ldquo;Berarti total tahun ini akan ada tiga bandara yang menerapkan layanan Macca Road, yaitu Bandara Juanda, Bandara Adi Sumarmo dan Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten,&rdquo; ungkap Hilman dalam keterangan resminya yang dikutip, Minggu (3/3). Jika tidak ada kendala, sekitar 120 ribu jemaah haji Indonesia diharapkan akan menikmati fasilitas Macca Road atau fast track. Hal ini diungkapkan Hilman setelah rapat dengan delegasi Kementerian Haji Arab Saudi yang hadir di Indonesia untuk mengevaluasi kesiapan Macca Road. Menurut Hilman, delegasi Kementerian Haji Arab Saudi mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Meskipun begitu, Hilman mengakui bahwa masih ada beberapa hal detail yang perlu dipersiapkan lebih lanjut, terutama dengan mitra-mitra Indonesia untuk layanan Macca Road di Surabaya dan Solo yang baru pertama kali akan menggunakannya. Layanan Macca Road juga akan diuji coba untuk jemaah haji khusus. Wakil Menteri Haji Bidang Ziarah, Muhammad Abdulrahman M. Al Bejawi, berharap agar Macca Road dapat berjalan lancar di Indonesia. Dia menekankan pentingnya kerjasama antara kedua negara untuk keberhasilan program fast track ini. "Kesuksesan program fast track ini berkat kerja sama yang sangat baik antara dua negara. Indonesia selalu memberikan yang kami butuhkan," tutur Al Bejawi. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab, menyampaikan bahwa jika operasional fast track dilakukan di tiga bandara, maka Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah jamaah terbanyak yang menggunakan layanan tersebut. "Insyaallah jadi Indonesia jadi negara terbanyak yang menggunakan fasilitas Macca Road. Jika 120 ribu lebih yang dilayani jalur fast track, artinya ada sekitar 50 persen jemaah haji kita yang menikmati Macca Road," jelas Mujab. Menurutnya, haji akan mendapat manfaat dari adanya jalur fast track ini, terutama dalam pelayanan yang lebih cepat di Jeddah dan Madinah, di mana jemaah dapat langsung menuju bis dan beristirahat tanpa menunggu proses imigrasi di bandara.

Menurut Hilman, delegasi Kementerian Haji Arab Saudi mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Indonesia.

Kabar Bahagia Bagi Jamaah Haji Embarkasi Surabaya, Fast Track Resmi Berlaku di Bandara Juanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/image-50-3245926209.png" alt="Bandara Dhoho Kediri dinyatakan siap sebagai layanan penerbangan untuk umrah dan haji. (Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Bandara Dhoho Kediri dinyatakan siap sebagai layanan penerbangan untuk umrah dan haji. (Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah calon jemaah haji dan umrah terbanyak di Indonesia. Menurut data dari laman jatim.kemenag.go.id per 12 September 2023, Jawa Timur memiliki daftar tunggu jamaah mencapai 1.101.136. Namun, selama ini, satu-satunya titik pemberangkatan resmi bagi jemaah haji dan umrah dari Jawa Timur adalah Bandara Juanda, Surabaya. Kini, impian untuk memiliki titik pemberangkatan kedua sepertinya semakin dekat. Pasalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru-baru ini memberi lampu hijau bagi Bandara Internasional Dhoho, Kediri, untuk melayani penerbangan umrah dan haji. Demi merealisasikannya, PT Surya Dhoho Investama (SDhI) diminta untuk mengebut pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung. &ldquo;Jawa Timur itu salah satu wilayah yang memiliki banyak jemaah haji dan umrah,&rdquo; kata Budi. Sayangnya, hingga akhir tahun ini pelayanan haji dan umrah baru bisa dilakukan di Bandara Juanda Surabaya. Untuk diketahui, bandara dengan panjang runway 3.300x45 meter itu memang memungkinkan untuk melayani penerbangan internasional. Berbagai jenis pesawat komersil juga bisa mendarat di sana. &ldquo;Untuk Boeing 777 pun akan mudah melakukan landing dan take off di sini,&rdquo; lanjutnya. Jika Bandara Dhoho benar-benar membuka pelayanan haji dan umrah, setidaknya akan ada dua titik pemberangkatan di Jawa Timur. &ldquo;Jadi bisa di Surabaya dan Kediri,&rdquo; terangnya. Sebelum membuka pelayanan haji dan umrah, Budi meminta Pemkab Kediri dan pemrakarsa untuk melengkapi sarpras pendukung. Salah satu yang paling penting menurut Budi adalah keberadaan hotel bintang tiga hingga hotel bintang lima. &ldquo;Karena hotel berbintang lima juga merupakan syarat dari maskapai penerbangan internasional,&rdquo; tandasnya. Di luar pelayanan umrah dan haji, Budi juga menyoroti konektivitas daerah di Jawa Timur dengan beroperasinya bandara. Menurutnya, konektivitas berperan sangat penting. Sebab, hal tersebut dapat menunjang kemajuan ekonomi daerah. &ldquo;Semoga dengan adanya bandara ini, konektivitas di wilayah Jawa Timur dapat tercipta,&rdquo; pungkasnya. Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi menyebut pemkab juga tengah mengebut pembangunan sarpras penunjang untuk pelayanan haji dan umrah. Menurutnya, pemkab siap membangun hotel di sekitar bandara. Lokasinya berada di sisi selatan bandara. Dengan luas tanah mencapai sekitar lima hektar memungkinkan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang pelayanan haji dan umrah. &ldquo;Sudah ada rencana dari pemkab untuk membangun hotel untuk haji dan umrah,&rdquo; tuturnya sembari mengatakan pihak pemrakarsa juga akan membangun hotel di sekitar bandara.

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah calon jemaah haji dan umrah terbanyak di Indonesia.

Selain Bandara Juanda, Bandara Dhoho Kediri Siap Jadi Pusat Pemberangkatan Haji dan Umrah di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dok.-Revitalisasi-Pasar-Bong-Surabaya-11.jpg" alt="Pasar Bong dibuka malam hari. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pasar Bong dibuka malam hari. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mulai membuka Pasar Bong Night Market per Jumat (30/12). Pasar di Jalan Slompretan, Kota Surabaya, itu menyediakan pembelian oleh-oleh haji dan umrah tersebut. Progres revitalisasi pun telah mencapai sekitar 90 persen dan masih berjalan.  Camat Pabean Cantian, Kota Surabaya, Muhammad Januar Rizal mengatakan, bahwa soft opening Night Market Shopping Pasar Bong dilaksanakan pada Jumat (30/12) malam. Kegiatan itu bertepatan dengan acara rangkaian pengajian dan doa bersama yang dilaksanakan di 31 Kecamatan Surabaya.  ”Khusus di Kecamatan Pabean Cantian, kita laksanakan (doa bersama) di Jalan Slompretan. Karena mengingat kita juga akan melakukan pembukaan (soft opening) Night Market Shopping Pasar Bong,” kata Januar Rizal ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/12).  Dia mengungkapkan, progres revitalisasi Pasar Bong saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen. Selain melakukan pengecatan paving dan menambah lampu penerangan, pemkot juga mempercantik pasar rakyat itu dengan sejumlah mural serta spot foto.  ”Jadi memang ada beberapa spot foto, tadi malam juga ada mural yang sudah selesai. Akan tetapi memang masih perlu ada pembenahan. Sudah kita laporkan ke Pak Asisten II, kalau tidak ada halangan Januari 2023 dilakukan launching,” ungkap Muhammad Januar Rizal.  Menurut Rizal, rencana soft opening Pasar Bong pada malam hari juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar dan para pedagang. Apalagi, Night Market Shopping Pasar Bong itu menjadi rangkaian pengembangan dari wisata Kembang Jepun Kya-kya.  ”Jadi Kembang Jepun Kya-kya inikan bukanya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu (29, 30, 31/12), jadi nanti Pasar Bong juga menyesuaikan buka Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi tidak buka setiap hari, sambil kita evaluasi,” sebut Muhammad Januar Rizal.  Dia memastikan, apabila Night Market Shopping Pasar Bong resmi di-launching, pihaknya akan lebih masif mempromosikan kepada masyarakat luas. Terutama kepada masyarakat dari luar daerah yang biasanya belanja oleh-oleh haji dan umrah ke Pasar Bong saat pagi atau sore hari.  ”Supaya masyarakat atau daerah luar lebih mengetahui bahwa Pasar Bong buka juga malam. Jadi mereka (Pedagang Pasar Bong) tidak hanya berfokus pada pagi hari atau sore hari,” kata Rizal.  Rizal menyebutkan, jika fokus pembenahan Pasar Bong dilakukan pemkot di dalam pasar atau area perkampungan. Untuk konsepnya, para pedagang yang mayoritas berjualan sarung, mukena, dan sajadah tersebut, beroperasi seperti biasa hingga malam pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.  ”Jadi mereka buka seperti biasanya, kayak pagi. Pada saat buka (malam) nanti, lampu-lampu yang ada di dalam toko kelihatan menyala, tinggal nanti kita minta kepada pihak toko masing-masing untuk mengecat dan menghias sendiri supaya lebih bersih,” terang Muhammad Januar Rizal.  Dia berharap, dengan mulai beroperasinya Pasar Bong hingga malam hari, dapat berimbas pada meningkatnya perekonomian pedagang serta warga setempat. Terlebih, di dalam Pasar Bong terdapat perkampungan yang terdiri dari tiga RT dalam satu RW.  ”Ada sekitar 40 pedagang di sana. Mungkin di awal nanti sebagian yang buka, sambil jalan kita lakukan evaluasi. Karena ini satu rangkaian dengan wisata becak (Kya-kya), Pasar Bong, Kelenteng, dan Jalan Karet,” ujar Muhammad Januar Rizal.

Pasar Bong Night Market Mulai Dibuka Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mulai 30 Juli, Arab Saudi kembali membuka akses kedatangan jamaah umrah. Termasuk rombongan dari Indonesia.  Pemerintah mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) usia 18 tahun ke atas, termasuk jamaah umrah, sudah divaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 22/2022 yang terbit beberapa waktu lalu.  Di dalam SE tersebut dinyatakan sertifikat vaksin dosis ketiga wajib tertera dalam sertifikat fisik atau digital di aplikasi PeduliLindungi. Ketentuan itu dikecualikan untuk beberapa alasan. Seperti PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid.  Sejumlah asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) merespons kebijakan tersebut. Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menegaskan, mereka keberatan dengan aturan tersebut.  ”Aturan tersebut berdampak terhadap pelayanan penyelenggaraan umrah. Khususnya kepada calon jamaah umrah yang belum mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga,” tutur Wawan.  Menurut dia, di daerah-daerah tertentu, untuk mengakses vaksin dosis ketiga tidak gampang. Aturan kewajiban booster atau dosis ketiga itu diharapkan untuk ditinjau ulang. Apalagi pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan ketentuan vaksinasi booster.  Suara serupa disampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syah Resfiadi. ’’Kami memahami aturan itu dibuat demi keselamatan bangsa,’’ kata Syam Resfiadi Selasa (26/7).  Tetapi dia mengatakan, pemerintah harus terus menggencarkan program vaksinasi dosis ketiga. Melihat statistik vaksinasi Covid-19 saat ini, jumlah yang sudah mendapatkan dosis ketiga masih jauh di bawah dosis kedua atau pertama.  Data sampai 26 Juli menyebutkan, ada 54,9 juta masyarakat mendapatkan dosis booster. Sementara itu, untuk dosis pertama ada 202 juta jiwa dan dosis kedua ada 169 juta jiwa.  ’’Tentunya kebijakan ini (wajib booster) akan mengganggu perjalanan umrah,’’ kata Syam.  Dia mengatakan, sampai saat ini, Arab Saudi tidak mewajibkan kedatangan jamaah umrah sudah di-booster. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan vaksinasi dosis ketiga di pelosok Indonesia. ”Sehingga umat Islam yang ingin berumrah bisa terbang ke Arab Saudi,” ucap Syam.

Berangkat Umrah Wajib Booster Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haji dan umrah

Berita Terkini