<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/AGUS-JUNED.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Gresik ada sebanyak 1.048 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan kuota sebelum pandemi yang mencapai 2,137 orang. Namun, kuota haji untuk Gresik tahun ini termasuk lima besar di Jatim.  Mereka semua sudah mengikuti puncak pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut. Sejauh ini, kondisi para jemaah haji asal Gresik dilaporkan dalam keadaan baik. ‘’Alhamdulillah, secara umum sehat-sehat. Ada beberapa yang sempat sakit, tetapi masih bisa mengikuti rangkaian ibadah haji. Termasuk wukuf di Arafah dan mabit di Mina,’’ kata Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah kepada JawaPos.com, Senin (11/7) malam.  Wabup yang juga ketua IKA PMII Gresik itu menyampaikan, sebagian besar jemaah haji dari Gresik sudah melaksanakan lempar jumrah nafar awal. Yakni, meninggalkan Mina setelah melontarkan ketiga jumrah (ula, wustha, dan aqabah) pada 12 Zulhijah. Ada beberapa yang melaksanakan nafar tsani pada 13 Zulhijah. Karena itu, harus melempar jumrah lagi.  Agus Junadi Hamzah, salah seorang jemaah haji asal Gresik, ketika dikonfirmasi juga melaporkan sepengetahuannya seluruh jemaah haji asal Gresik dalam kondisi baik-baik saja. Belum mendengar ada yang meninggal dunia.  ‘’Mohon selalu doanya, semoga semuanya sehat, terus dilancarkan hingga pulang ke Tanah Air, dan menjadi haji mabrur. Terutama untuk saudara-saudara dari Gresik,’’ kata mantan ketua PC Gerakan Pemuda Ansor itu.  Sebelumnys, keberangkatan sebanyak 1.048 jemaah haji dari Gresik itu terbagi dua gelombang. Gelombang pertama, masuk kloter 12 ada 59 orang. Lalu, kloter 16 ada sebanyak 236 orang, kloter 18 ada 94 orang, kloter 20 ada 84 orang.  Adapun gelombang kedua, masuk ke kloter 21 jumlah jemaah ada sebanyak 129 orang. Kemudian, kloter 31 mencapai 446 orang. Nah, Wabup Aminatun Habibah masuk dalam kloter 31 atau kloter terakhir dari Gresik yang berangkat pada 26 Juni lalu.  Berdasar jadwal dari Kemenag, jadwal kepulangan jemaah haji gelombang pertama pada 16-30 Juli. Lalu, pada 21 Juli-5 Agustus, jemaah haji gelombang kedua berangkat dari Makkah ke Madinah untuk ibadah Arbain. Adapun para jemaah haji gelombang kedua dijadwalkan pulang mulai 31 Juli hingga 14 Agustus.  Nah, 15 Agustus 2022, menjadi akhir kedatangan jemaah haji di Indonesia. Khusus jemaah haji asal Gresik, kepulangan terakhir atau kloter 31 dijadwalkan pada 7 Agustus mendatang. Mereka berangkat dari Madinah dan tiba di Surabaya, pada  pukul 08.00 WIB.

Wabup: Secara Umum Jemaah Haji Gresik Sehat-Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jamaah-haji-positif.jpg" alt="DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN: Petugas memberikan kawasan Masjidilharam dengan disinfektan saat para jamaah melaksanakan tawaf mengililingi Kakbah di Makkah (17/7). (AMR NABILA/AFP)" width="100%">
<figcaption>DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN: Petugas memberikan kawasan Masjidilharam dengan disinfektan saat para jamaah melaksanakan tawaf mengililingi Kakbah di Makkah (17/7). (AMR NABILA/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus bertambah. Saat ini jumlahnya sekitar Rp 150 triliun. Perinciannya adalah Rp 147 triliun dana haji dan sisanya Rp 3,6 triliun dana abadi umat. Dana abadi umat ini diantaranya dikumpulkan dari efisiensi penyelenggaraan haji.  Anggota BPKH Bidang SDM dan Kemaslahatan Rahmad Hidayat mengatakan hasil pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan umat. Dia menjelaskan dana haji yang bersumber dari setoran awal biaya haji, dikelola untuk kepentingan jamaah. Baik jamaah yang berangkat maupun di masa tunggu.  "Untuk jamaah yang masuk masa tunggu, mendapatkan manfaat melalui virtual account," katanya dalam seremoni penyerahan bantuan kemaslahatan renovasi Masjid Babul Ihsan Palembang bersama Baznas secara online Jumat (10/9). Sedangkan hasil pengelolaan dana abadi umat, digunakan untuk kemaslahatan umat.  Rahmad menuturkan program renovasi dan pengadaan sarana masjid merupakan salah satu program kemaslahatan yang bisa didanai dari hasil pengelolaan dana abadi umat. Program lainnya adalah pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan dan dakwah, peningkatan pelayanan perhajian, kegiatan sosial keagamaan, dan program sejenis lainnya.  Ketua Baznas Noor Ahmad menyampaikan terima kasih atas bantuan dari BPKH tersebut. Bantuan atau donasi yang disalurkan BPKH untuk Masjid Babul Ihsan Palembang itu mencapai Rp 252 juta lebih. Donasi itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam menjalankan kegiatan keagamaannya.  Ketua DKM (Dewan Kesejahteraan Masjid) Masjid Babul Ihsan Firmansyah juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas dan BPKH. “Bantuan ini mampu mengoptimalkan fungsi masjid kami sebagai sarana ibadah, tempat untuk berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, serta pusat dakwah bagi umat Islam,’’ katanya. Program renovasi dan pengadaan sarana untuk Masjid Babul Ihsan Palembang ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman BAZNAS dan BPKH yang telah ditandatangani sebelumnya.

Terus Bertambah, BPKH Kelola Dana Rp 150 Triliun Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jamaah-haji-positif.jpg" alt="DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN: Petugas memberikan kawasan Masjidilharam dengan disinfektan saat para jamaah melaksanakan tawaf mengililingi Kakbah di Makkah (17/7). (AMR NABILA/AFP)" width="100%">
<figcaption>DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN: Petugas memberikan kawasan Masjidilharam dengan disinfektan saat para jamaah melaksanakan tawaf mengililingi Kakbah di Makkah (17/7). (AMR NABILA/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah melaksanakan tawaf, jamaah haji bersiap untuk melakukan wukuf hari ini. Dan, seperti juga tahun lalu, semua tahapan haji tahun ini dihelat dengan protokol kesehatan ketat.  Saat tawaf Sabtu lalu (17/7), misalnya, para jamaah berjalan mengikuti garis yang sudah dibuat di lantai. Tiap orang berjalan dengan jarak sekitar 1 meter dan wajib memakai masker.  Karena penularan yang belum terkendali, pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan penyelenggaraan haji dengan kuota penuh. Hanya ada 60 ribu penduduk Saudi dan ekspatriat yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Itu pun dengan syarat dan protokol kesehatan yang ketat.  ”Tim kesehatan publik selalu memonitor kondisi kesehatan jamaah begitu mereka tiba di Makkah. Mereka yang positif Covid-19 akan langsung diisolasi,” ujar Direktur Departemen Haji dan Umrah Kementerian Kesehatan Arab Saudi Sari Asiri.  Mereka yang beruntung melaksanakan haji tahun ini dipilih melalui seleksi penerimaan online. Ada 558 ribu orang yang mengajukan. Mereka yang lolos syaratnya adalah sudah divaksin penuh, berusia 18–65 tahun, dan tidak memiliki penyakit kronis. Jumlah jamaah tahun ini jauh lebih banyak daripada tahun lalu yang hanya seribu orang.  ”Alhamdulillah, pengajuan saya diterima meski saya tidak yakin sebelumnya karena jumlah kuota jamaah yang sedikit,” ujar Abdulaziz bin Mahmoud, warga Saudi yang masih berusia 18 tahun.  Pada 2019 sebelum virus SARS-CoV-2 menyerang, total jamaah haji mencapai 2.489.406 orang. Perinciannya, 1.104.172 jamaah perempuan dan 1.385.234 laki-laki. Sebanyak 74,5 persen jamaah berasal dari luar negeri. Sisanya jamaah domestik. Tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak menerima jamaah dari luar negeri sama sekali.  ”Jamaah perempuan yang ikut haji tahun ini naik 40 persen,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdelfattah bin Suleiman Mashat kemarin (18/7) kepada Agence France-Presse.  Dia menyatakan bahwa 46 ribu jamaah sudah tiba di Mina untuk melempar jumrah. Ritual itu beberapa kali berujung tragedi karena orang-orang berdesakan dan akhirnya terinjak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/06/2021/setengah-juta-umat-islam-daftar-haji-2021/">Setengah Juta Umat Islam Daftar Haji 2021</a>  Yang terakhir adalah insiden 2015 ketika lebih dari 2 ribu orang meninggal. Namun, versi pemerintah Arab Saudi, korban tewas hanya 769 orang. Mayoritas korban berasal dari Iran. Itu sempat membuat hubungan Saudi dan Iran kian panas.

Jamaah Haji Positif Covid-19 Langsung Diisolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/makkah-masjidilharam-saudi-afp.jpg" alt="KIBLAT MUSLIM SEDUNIA: Salat Subuh di Masjidilharam, Makkab, dilaksanakan dengan menjaga jarak Selasa (23/6). Salat hanya diikuti para pengurus Masjidilharam. (AFP)" width="100%">
<figcaption>KIBLAT MUSLIM SEDUNIA: Salat Subuh di Masjidilharam, Makkab, dilaksanakan dengan menjaga jarak Selasa (23/6). Salat hanya diikuti para pengurus Masjidilharam. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat umat Islam di Arab Saudi untuk mendaftar haji tahun ini. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, total pendaftar haji tahun ini mencapai 558.270 orang. Sampai tadi malam (25/6), Endang belum bisa mengetahui apakah ada WNI yang ikut mendaftar haji.  Endang menjelaskan, tidak semua pendaftar haji tersebut bisa berhaji. ”Proses berikutnya diseleksi. Nanti dipilih 60 ribu jamaah sesuai kuota yang ditetapkan,” katanya. Endang mengatakan, ketika sudah ditetapkan 60 ribu jamaah, kemungkinan bisa diketahui apakah ada WNI di sana yang ikut mendaftar haji atau tidak.  Pendaftaran haji dibuka mulai 13 Juni sampai 23 Juni lalu. Kemarin (25/6) merupakan waktu bagi para pendaftar haji untuk memilih paket haji. Terdapat tiga jenis paket layanan haji. Biayanya berkisar 12 ribu riyal (Rp 46 jutaan) sampai 16 ribu riyal (Rp 61 jutaan).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/06/2021/setengah-juta-umat-islam-daftar-haji-2021/">Setengah Juta Umat Islam Daftar Haji 2021</a>  ”WNI yang mau mendaftar haji sebaiknya menyimak pengumuman dan imbauan di media sosial resmi KJRI Jeddah,” katanya. Imbauannya, antara lain, WNI dianjurkan mendaftar sendiri melalui website resmi pemerintah Arab Saudi. WNI yang mendaftar haji jangan sampai menggunakan jasa calo untuk mendaftar haji.  Endang menjelaskan, ada sejumlah syarat yang sudah ditetapkan Saudi dalam penyelenggaraan haji 2021. Di antaranya, berusia 18–65 tahun.

Kuota Haji 60 Ribu, Pendaftar 558.270 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/saudi-kakbah-masjidilharam.jpg" alt="BATASI KUNJUNGAN: Jamaah melaksanakan salat di Masjidilharam, Makkah, dengan menjaga jarak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BATASI KUNJUNGAN: Jamaah melaksanakan salat di Masjidilharam, Makkah, dengan menjaga jarak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat umat Islam di Arab Saudi untuk mendaftar haji tahun ini. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, total pendaftar haji musim 2021 mencapai 558.270 orang.  Sampai Jumat malam (25/6), Endang belum bisa mengetahui apakah ada WNI yang ikut mendaftar haji.  Endang mengatakan tidak seluruh pendaftar haji bisa berhaji. "Proses berikutnya diseleksi. Nanti dipilih 60 ribu jamaah sesuai kuota yang ditetapkan," katanya.  Endang mengatakan, ketika nanti sudah ditetapkan 60 ribu jamaah, kemungkinan bisa diketahui apakah ada WNI di sana ikut mendaftar haji apa tidak.  Dia mengatakan pendaftaran haji dibuka mulai 13 Juni sampai 23 Juni lalu. Sementara itu kemarin (25/6) merupakan waktu bagi para pendaftar haji untuk memilih paket haji. Terdapat tiga jenis paket layanan haji. Dengan biaya berkisar mulai dari 12 ribu riyal (Rp 46 jutaan) sampai 16 ribu riyal (Rp 61 jutaan).  "WNI yang mau mendaftar haji, sebaiknya menyimak pengumuman dan imbauan di media sosial resmi KJRI Jeddah,’’ katanya. Di antara imbauannya itu, WNI yang ingin mendaftar haji dianjurkan untuk mendaftar sendiri melalui website resmi pemerintah Arab Saudi. WNI yang mendaftar haji jangan sampai menggunakan jasa calo untuk mendaftar haji.  Ada sejumlah syarat yang sudah ditetapkan Saudi dalam penyelenggaraan haji 2021. Di antaranya adalah berusia 18-65 tahun. Kemudian belum pernah berhaji dalam tempo lima tahun terakhir. Kemudian sudah divaksin dan membayar biaya registrasi. Pendaftar yang dinyatakan lolos ke dalam daftar 60 ribu kuota jamaah haji, baru diwajibkan membayar biaya paket haji.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/13/06/2021/malaysia-batalkan-pemberangkatan-jamaah-haji-2021/">Malaysia Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji 2021</a>  Sebagaimana diketahui, tahun lalu Saudi juga menyelenggarakan haji di tengah pandemi. Hanya saja tahun lalu kuota haji yang dibuka hanya seribu jamaah. Dari jumlah tersebut ada 13 orang WNI yang ikut berhaji. Pelaksanaan haji tahun lalu dijalankan dengan protokol yang ketat. Mulai dari rangkaian ibadah di Masjidilharam, wukuf di Arafah, dan di Mina.

Setengah Juta Umat Islam Daftar Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kakbah-antara.jpg" alt="Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb" width="100%">
<figcaption>Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak memberikan kuota haji kepada semua negara. Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota 60 ribu jamaah haji bagi warganya dan ekspatriat.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dengan adanya keputusan dari Arab Saudi tersebut bisa mengakhiri isu yang menyebutkan pemerintah Indonesia gagal dalam berdiplomasi  untuk mendapatkan jatah kuota haji. "Kalau kita lihat kan tidak ada satupun negara yang diberikan kuota haji, sehingga saya harap spekulasi apapun yang berkembang di masyarakat tentang masalah haji ini agar diakhiri," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tidak memberikan kuota kepada semua negara dalam pelaksanaan ibadah haji 2021 ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/06/2021/pemerintah-arab-saudi-umumkan-ibadah-haji-2021-kuotanya-hanya-60-ribu/">Pemerintah Arab Saudi Umumkan Ibadah Haji 2021, Kuotanya Hanya 60 Ribu</a>  "Saya pikir keputusan Pemerintah Arab Saudi itu adalah hak pemerintah Arab Saudi dan mungkin itu sudah diperhitungkan dengan matang di masa pandemi ini," katanya.  Dasco mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah tepat tidak memberikan kuota haji kepada kepada negara-negara lain. Sebab, sangat berisiko terjadinya penularan di tengah pandemi Covid-19 ini.  "Demi keselamatan baik penduduk Arab Saudi maupun calon jemaah, dengan situasi pandemi ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk kemduain tidak memberikan kuota haji kepada negara negara di luar Saudi," ungkapnya.  Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan tetap menggelar ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 ini atau 1442 Hijriah.  Dikutip dalam akun Twitter milik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, penyelenggaran haji dibatasi hanya untuk warga lokal dan kerajaan.  "Melihat perkembangan pandemi Coronavirus (Covid 19) yang terus berlanjut dan munculnya mutasi baru di dalamnya, maka pendaftaran haji 1442 Hijriah akan dibatasi hanya untuk penduduk dan warga dari dalam kerajaan saja," tulis akun Twitter @HajMinistry.  Pemerintah Arab Saudi juga memutuskan untuk membatasi jumlah calon jamaah yang akan mengikuti ibadah haji tersebut, kuota yang dibuka hanya sebesar 60 ribu saja.  "Jumlah total peziarah tahun ini adalah 60.000, untuk penduduk dari semua negara dan warga negara di dalam kerajaan," cuitnya.  Setidaknya ada berbagai persyaratan untuk calon jamah yang bakal mengikuti ibadah haji 2021 ini. Orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Kemudian orang yang sudah divaksin dan pulih dari Covid-19.

Arab Saudi Tidak Berikan Kuota Haji, DPR: Akhiri Isu Gagal Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/masjidilharam.jpg" alt="DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sama seperti tahun lalu, pemerintah Arab Saudi hanya membuka haji untuk jamaah dari dalam negara mereka. Bedanya tahun ini pelaksanaan rukun Islam kelima itu berbayar. Berbeda dengan musim 2020 yang dijalankan secara gratis.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pendaftaran haji sudah dibuka di website milik Kementerian Haji dan Umrah sejak Minggu (13/6) pukul 13.00 waktu setempat. Jamaah warga negara Saudi maupun ekspatriat di sana bisa mendaftar langsung ke website yang sudah disiapkan pemerintah Saudi.  Endang mengatakan masih melihat kondisi apakah ikut mendaftar haji tahun ini. Di antara pertimbangannya adalah soal biaya. "Agak susah dan mahal sekali," kata Endang Minggu (13/6).  Dia mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan biaya haji berkisar 12 ribu riyal (Rp 45,5 jutaan) sampai 16.300 riyal (Rp 61,8 jutaan).  Dia mengatakan, biaya itu sudah satu paket layanan komplet. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, hotel, transportasi, dan katering. Endang tidak bisa memperkirakan apakah tahun ini ada WNI di Saudi yang berhaji. Tahun lalu haji digelar secara gratis dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada 13 orang WNI yang ikut berhaji. Tahun ini haji tetap dijalankan dengan protokol kesehatan ketat.  Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M. Nur mengaku menghormati putusan kerajaan Arab Saudi yang hanya membuka layanan haji untuk warga dalam negeri Saudi. Seperti diketahui, kuota haji tahun ini hanya 60 ribu orang.  Lebih jauh Firman menuturkan, Pemerintah Saudi tentunya tidak ingin mengambil risiko dengan membuka pengiriman jamaah haji dari penjuru dunia. Apalagi saat ini di sejumlah negara angka kasus Covid-19 masih tinggi. Termasuk di Indonesia, sebagai negara dengan pengirim jamaah haji terbesar setiap tahunnya.  "Keputusan ini tentu didasari oleh sikap kehati-hatian Saudi," jelasnya. Sikap kehati-hatian itu diambil karena Saudi tidak ingin pelaksanaan haji menjadi klaster baru penularan Covid-19. Firman juga berharap umat Islam di seluruh Indonesia dapat menerima keputusan Saudi tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/06/2021/saudi-batasi-jamaah-untuk-domestik-ri-fokus-haji-tahun-depan/">Saudi Batasi Jamaah untuk Domestik, RI Fokus Haji Tahun Depan</a>  Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk menyudahi polemik terkait pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia. Sebab, pada akhirnya Arab Saudi tidak membuka haji untuk negara mana pun. Dia berharap pemerintah saat ini berfokus mengupayakan supaya pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan beribadah umrah untuk warga Indonesia setelah haji selesai digelar nanti.  Firman mengatakan sudah setahun lebih travel umrah di Indonesia nyaris tidak memiliki penghasilan. Sebab mereka tidak bisa menyelenggarakan bisnis utamanya yaitu menyelenggarakan umrah. Dia menegaskan banyak travel umrah berharap supaya pemerintah terus berdiplomasi dengan Saudi supaya Indonesia keluar dari daftar suspend.

Tidak Lagi Gratis, Saudi Patok Biaya Haji Tahun Ini Sampai Rp 61 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/cerita-haji.jpg" alt="IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M telah diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Mereka yang diperbolehkan melaksanakannya adalah warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu. Salah satunya hubungan diplomatis hingga utang Indonesia kepada Saudi.  "Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/6).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/06/2021/pemerintah-arab-saudi-umumkan-ibadah-haji-2021-kuotanya-hanya-60-ribu/">Pemerintah Arab Saudi Umumkan Ibadah Haji 2021, Kuotanya Hanya 60 Ribu</a>  Dia pun mengajak agar semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kepada para calon jamaah haji yang terpaksa batal melaksanakannya diharapkan tetap bersabar dan tawakal.  "Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," harap Menag.  Menag melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menatap masa depan ibadah haji 2022. Komunikasi diplomasi akan ditingkatkan agar Indonesia diperbolehkan melaksanakan ibaah haji 2022.  "Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," tandasnya.

Saudi Umumkan Skema Haji, Tepis Isu Miring Pembatalan Haji Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kakbah-antara.jpg" alt="Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb" width="100%">
<figcaption>Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Langkah pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji tahun ini sejalan dengan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kemarin (12/6) pemerintah Saudi mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 hanya diperuntukkan warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.  "Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jamaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (12/6).  Jumlah kuota haji ditetapkan 60 ribu. ”Ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya. Tahun lalu, kuota haji hanya 10 ribu dengan ketentuan sama: untuk domestik dan ekspatriat.  Keputusan itu, kata Menag, menunjukkan bahwa Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jamaah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/06/2021/menag-keputusan-arab-saudi-senapas-dengan-pemerintah-ri/">Menag: Keputusan Arab Saudi Senapas dengan Pemerintah RI</a>  Gus Yaqut berharap keputusan itu juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.  "Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," pungkasnya.

Saudi Batasi Jamaah untuk Domestik, RI Fokus Haji Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.  "Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda. Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jamaah, selalu menjadi pertimbangan utama," kata dia dalam keterangannya, Minggu (13/6).  Adapun, untuk kuota yang disediakan adalah sebesar 60 ribu. Angka ini jauh meningkat drastis dari tahun sebelumnya atau bertambah 50 ribu, dari awalnya hanya 10 ribu kuota.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/13/06/2021/malaysia-batalkan-pemberangkatan-jamaah-haji-2021/">Malaysia Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji 2021</a>  "Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya.  Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengatakan, ada berbagai persyaratan untuk mengikuti ibadah haji 2021 ini. Mereka adalah orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19, orang yang divaksinasi ini telah menyelesaikan satu dosis dan menghabiskan 14 hari, atau orang yang divaksinasi pulih dari infeksi.  Atas hal itu, Yaqut pun mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.  "Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif," tandasnya.  Sebelumnya, Indonesia juga terlebih dahulu memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji 2021. Hal tersebut lantaran Pemerintah Arab Saudi yang belum memberikan kuota dan masih menangguhkan Indonesia dalam penerbangan internasional.  "Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6).

Ibadah Haji 2021 Hanya Warga Lokal dan Ekspatriat, Menag Apresiasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haji 2021

Berita Terkini