<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/HAJATAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bulan-bulan ini musim hajatan seperti pernikahan di banyak tempat. Terkadang terop hajatan itu dibangun sembarangan hingga mengganggu pengguna jalan. Di Sidoarjo, misalnya. Kemarin (1/12, Jalan Samanhudi yang menjadi penghubung antara Jalan Gajah Mada dan Jasem, viral karena ditutup total untuk hajatan.  Beberapa pengendara dari arah Jalan Gajah Mada yang hendak berobat menuju RS Jasem ataupun yang mengarah ke daerah Bulusidokare terpaksa harus memutar atau mencari jalan alternatif. Penutupan juga menyebabkan kemacetan panjang.  Siti Sutiyah, warga sekitar, mengungkapkan bahwa sejak semalam tenda dan segala pernik-pernik dekorasi dipasang dengan menutup total jalan selebar 7 meter tersebut. ”Tadi pagi ada yang tanya lewat mana ini, Mas? Katanya mau berobat ke RS Jasiman, katanya sih wis ada izin,’’ ungkapnya.  Tampak dua ruas jalan dari sisi barat dan timur dijaga oleh beberapa orang. Terlihat juga rambu lepas pasang dan bangku warung yang diletakkan di tengah jalan sebagai penanda bahwa jalan tersebut ditutup.  Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui hal tersebut. Kusumo sudah menugasi beberapa petugas lantas untuk mengecek kondisi jalan tersebut. ”Sudah ada petugas kami di sana dan akan mencoba untuk berbicara agar jalan tersebut bisa dibuka separo sehingga bisa dilewati,’’ katanya.  Polisi datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru bisa membuat ruas jalan tersebut terbuka sekitar 2 meter pada pukul 12.30 WIB atau setelah acara walimah selesai. Motor, becak, dan pejalan kaki bisa melewatinya secara bergantian dari dua arah. Ketika ditanya soal izin, Kusumo mengungkapkan masih mendalami lagi hal tersebut.  Sementara itu, dari pantauan hingga pukul 19.00 WIB jalan masih dibuka setengah atau cukup untuk satu mobil dari arah Jalan Gajah Mada. Akan tetapi, mobil atau kendaraan yang mengarah dari timur tidak bisa lewat. Acara tersebut juga masih berlangsung.  Hingga malam, belum ada jawaban dari Polsek Sidoarjo Kota sebagai bagian yang menangani perizinan di Kecamatan Sidoarjo tentang ada atau tidaknya izin penutupan jalan tersebut.

Jalan Ditutup Terop untuk Hajatan, Kapolresta sampai Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Sumenep, Jawa Timur, membubarkan pesta sinden tayub Madura yang digelar dalam sebuah hajatan warga di Lenteng, Sumenep.  Menurut Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, pesta sinden tayub Madura dengan iringan salah satu seni karawitan itu digelar tanpa izin keramaian. ”Kami langsung memerintahkan Polsek Lenteng untuk melakukan pembubaran,” kata Widiarti seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Minggu (22/8).  Berdasar informasi masyarakat ke Mapolres Sumenep, pesta sinden dengan karawitan Madura itu mulai sekitar pukul 08.00 hingga sekitar pukul 15.30 WIB pada Minggu (22/8), di salah satu rumah warga di wilayah Kecamatan Lenteng, Sumenep, pada acara resepsi pernikahan. Kegiatan yang digelar pada masa pandemi Covid-19 itu, mengabaikan penegakan disiplin protokol kesehatan.  ”Banyak hadirin yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan warga yang hadir lebih dari ketentuan maksimal pertemuan yang diizinkan pada masa pandemi, yakni 50 orang,” tutur Widiarti.  Widiarti menuturkan, para petugas dari Polsek Lenteng dan juga tidak mengetahui kegiatan tersebut. Sebab, pihak penyelenggara tidak mengajukan izin keramaian.  ”Personel kami baru tahu, setelah Polres Sumenep melakukan klarifikasi atas adanya laporan masyarakat bahwa di salah satu desa di Kecamatan Lenteng ada pertunjukan dan menyebabkan terjadinya kerumunan massa dan pelaksanaannya tidak menerapkan protokol kesehatan,” terang Widiarti.  Saat itu juga, petugas langsung bergerak ke lokasi. Hasilnya, memang benar ada kegiatan pesta hiburan dan langsung dibubarkan.  Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengaku, pihaknya heran atas kejadian itu. Sebab, tak satupun personel polisi yang bertugas di Kecamatan Lenteng mengetahui adanya pesta sinden tersebut. Padahal, personel polisi yang ditugaskan melakukan pengamanan sudah tersebar di semua desa melalui petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).  ”Bhabinkamtibmas ini kan satu desa, satu personel. Mereka juga mengaku tidak mendengar ada pesta pertunjukan,” jelas Widiarti.  Atas kejadian itu, Polres Sumenep akan menindaklanjuti kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut dengan memeriksa para pihak yang terlibat. Baik pelaksana kegiatan ataupun aparat polisi yang abai atas kejadian tersebut.

Polres Sumenep Bubarkan Pesta Sinden Acara Hajatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-07-30-at-16.14.12.jpeg" alt="Petugas Satgas Covid-19 Tulungagung saat memberi pengertian kepada pemilik acara hajatan keluarga untuk menghentikan kegiatan dengan alasan menegah risiko penularan Covid-19 di Tulungagung." width="100%">
<figcaption>Petugas Satgas Covid-19 Tulungagung saat memberi pengertian kepada pemilik acara hajatan keluarga untuk menghentikan kegiatan dengan alasan menegah risiko penularan Covid-19 di Tulungagung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terus menyisir daerah pinggiran wilayah itu. Hal tersebut dilakukan untuk menertibkan dan membubarkan segala jenis kegiatan hajatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerumunan dan menjadi titik sebaran wabah korona.  ”Kami melakukan patroli terarah setelah mendapat pengaduan dari warga,” kata anggota Penegakan Hukum Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung Artista Nindya Putra seperti dilansir dari Antara di Tulungagung, Minggu (1/8).  Hingga saat ini, sudah lebih dari enam lokasi hajatan warga yang terpaksa dibubarkan. Tim Satpol PP yang didampingi aparat kepolisian, babinsa TNI, serta perangkat desa, mendatangi tempat-tempat yang dijadikan lokasi hajatan.  ”Terakhir kegiatan hajatan yang kami bubarkan ada di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu; dan di Desa Gondanggunung, Kecamatan Pagerwojo,” ucap Artista Nindya Putra.  Penertiban sedianya juga menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Tidak hanya di pusat kota dan wilayah pinggiran, namun juga menyasar perkampungan di pelosok desa dan pegunungan setempat.  Menurut Artista Nindya Putra, larangan kegiatan hiburan maupun hajatan berlaku di semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hal itu mengacu pada kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.  ”Padahal kami sudah sering kali melakukan sosialisasi kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait larangan hajatan ini. Tetapi nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat yang bandel dan melakukan hajatan dengan keramaian,” ujar Artista Nindya Putra.  Satgas penanganan covid-19 sudah dibentuk mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Semua satgas mempunyai tugas yang sama, mengedukasi dan memberikan sanksi kepada masyarakat jika melanggar aturan PPKN level 4.  ”Jadi berjenjang, mulai tingkat desa, kecamatan, hingga Kabupaten,” jelas Artista Nindya Putra.  Dia menambahkan, pelanggaran hajatan biasanya terjadi di wilayah pinggiran atau pegunungan yang jauh dari pengawasan. Di Desa Gondanggunung misalnya, meski sudah dilarang, hajatan dilakukan dengan dekorasi mewah. Meski makanan sudah dengan sistem take away atau nasi kotak, pengaturan tempat duduknya masih berimpitan.  ”Perangkat desa setempat sebenarnya sudah melakukan sosialisasi,” tutur Artista Nindya Putra.

Satgas Covid-19 Tulungagung Bubarkan Sejumlah Kegiatan Hajatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG20201127221604-1.jpg" alt="Ilustrasi pembubaran massa pada masa pandemi Covid-19. Aadiaat M.S./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembubaran massa pada masa pandemi Covid-19. Aadiaat M.S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Sektor Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jatim, membubarkan acara pernikahan warga yang digelar di Dusun Cabean, Desa Ngemboh. Ebab, acara tersebut diiringi hiburan musik dangdut dan melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  ”Kami bubarkan, karena acara yang digelar di tepi jalan itu mengadakan musik elekton dangdut mengumpulkan orang banyak,” kata Kanitreskrim Polsek Ujungpangkah Aipda Yudi Setiawan seperti dilansir dari Antara di Gresik.  Menurut dia, acara seharusnya mengacu protokol kesehatan dengan dasar Perbub No 22 Tahun 2020, yakni hanya melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan. ”Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan resepsi pernikahan itu disertai dengan musik elekton dan mengundang tamu dari luar Kabupaten Gresik. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi sehingga kami bubarkan,” kata Yudi.  Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim mengakui, PPKM hari pertama tidak sepenuhnya efektif. Sebab, masih banyak masyarakat yang nongkrong, seperti di kompleks kafe kawasan Putri Cempo.  ”Oleh karena itu, nanti kami operasi terus, kalau pengunjung kafe dan sejenisnya kapasitasnya melebihi ketentuan akan kami tindak dan pengunjung akan dites rapid,” kata Qosim.  Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, membubarkan acara hajatan warga karena tidak ada izin dan melanggar kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Selama masa PPKM berlaku, semua aktivitas warga yang mengumpulkan massa sama sekali dilarang dan warga wajib menjalankan semua protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.  ”Kami ambil tindakan tegas sebagai efek jera. Supaya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi yang lain,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung Galih Nusantoro.  Saat pembubaran terjadi, tamu undangan acara hajatan itu cukup banyak. Keluarga pemilik acara hajatan maupun tamu undangan duduk berkumpul, bahkan tanpa jarak sebagaimana ketentuan Satgas Penanganan Covid-19. Selain tidak berizin, massa berkerumun satu-sama lain, para tamu juga banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan.  Saat disinggung sanksi yang diberikan pada pemilik hajatan, Galih mengatakan, pihaknya hanya memberikan teguran. ”Yang bersangkutan telah diberikan peringatan, lalu membuat pernyataan tidak mengulangi lagi. Kooperatif,” tutur Galih Nusantoro.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/E4gN8k68eYc

Satgas Covid-19 Bubarkan Acara Hajatan Tak Berizin

hajatan warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hajatan warga

Berita Terkini

Jalan Ditutup Terop untuk Hajatan, Kapolresta sampai Turun Tangan

Polres Sumenep Bubarkan Pesta Sinden Acara Hajatan Warga

Satgas Covid-19 Tulungagung Bubarkan Sejumlah Kegiatan Hajatan Warga

Satgas Covid-19 Bubarkan Acara Hajatan Tak Berizin

Download Aplikasi JawaPos.com