<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/muhammadiyah-606261276.jpg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. (screenshot)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. (screenshot)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perayaan puncak Milad Muhammadiyah yang ke 112 akan digelar bersama Tanwir di Kupang, 6-8 Desember 2024 mendatang. Momen tersebut, rencananya akan dihadiri dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan, pihaknya sudah bersurat dan bertemu untuk mengundang Presiden Prabowo. "Untuk membuka dan menyampaikan amanat dalam Tanwir itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala," ujarnya dalam Konferensi Pers virtual, Senin (18/11). Dalam perayaan Milad ke-112, Muhammadiyah mengusung tema besar "Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua". Tema tersebut, yang nantinya menjadi bahasan utama majelis Tanwir untuk merumuskan langkah-langkah implementasinya. Tema kemakmuran, kata Haedar, diambil sebagai bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam kacamata Muhammadiyah, tema Kemakmuran belum dibahas secara utuh sehingga masih banyak persoalan di masyarakat. "Muhammadiyah bukan hanya membahas, tapi mengagendakan program praksis yang bisa bersinergi," imbuh Haedar Nasir. Sinergi itu, dapat dilakukan dengan tiga elemen. Yakni program pemerintah, program masyarakat atau organisasi lain, dan terakhir dengan program milik Muhammadiyah. Kemakmuran, lanjutnya, memiliki landasan ideologi yang sesuai dengan semangat Muhammadiyah dan keIndonesiaan. Baik dalam perpsktif gemah ripah loh jinawi, maupun konsep Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di ajaran islam. Hal itu sudah dituangkan dalam forum musyawarah Muhammadiyah sejak tahun 1946. "Secara teologis dan ideologis Muhammadiyah punya referensi dasar tentang membangun Indonesia berkemakmuran dalam satu paket dengan Indonesia berkemajuan," jelasnya.

Kemakmuran, lanjut Haedar, memiliki landasan ideologi yang sesuai dengan semangat Muhammadiyah dan keIndonesiaan.

Bakal Dibuka Presiden Prabowo, Milad Muhammadiyah Bahas Strategi Kemakmuran Masyarakat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-01-at-200113-1350630862.jpeg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; PP Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur ketentuan pencalegan. Pengurus yang maju sebagai caleg diharuskan nonaktif dari jabatannya. Baik caleg DPR RI, DPRD, maupun DPD RI. Aturan itu berlaku sejak daftar calon tetap (DCT) diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut tertuang dalam SK tentang ketentuan pencalonan anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. SK itu langsung ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti pada 18 September 2023. Pimpinan persyarikatan beserta anggota pimpinan unsur pembantu pimpinan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan nonaktif dari jabatannya. Apabila terpilih, mereka dinyatakan berhenti dari jabatannya. &rdquo;Apabila tidak terpilih, dapat kembali aktif sebagai pimpinan dan unsur pembantu pimpinan,&rdquo; terang Haedar dalam keterangan resminya. Ketentuan tersebut, lanjut Haedar, juga berlaku bagi pimpinan organisasi otonom dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dan DPRD dinyatakan nonaktif dari jabatannya. Jika terpilih, mereka dinyatakan berhenti dari jabatannya. Tapi, kalau tidak terpilih, bisa kembali aktif sebagai pimpinan. Selanjutnya, pimpinan harian persyarikatan, seperti ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara dan wakil bendahara, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI, dinyatakan nonaktif dari jabatannya. Jika terpilih, mereka dinyatakan berhenti dari jabatannya. &rdquo;Tetapi tetap sebagai anggota pimpinan persyarikatan,&rdquo; terang Haedar. Hal itu juga berlaku bagi anggota pimpinan unsur pembantu pimpinan dan pimpinan organisasi otonom yang maju sebagai anggota DPD RI. Mereka juga dinyatakan nonaktif dari jabatannya. Apabila terpilih, mereka dinyatakan berhenti dari jabatannya. Jika tidak terpilih, mereka dapat kembali aktif. Haedar mengatakan, penonaktifan dan pemberhentian pimpinan persyarikatan, anggota pimpinan unsur pembantu pimpinan, pimpinan organisasi otonom, pimpinan amal usaha, dan tenaga tetap/tidak tetap amal usaha Muhammadiyah di semua tingkat dilakukan pimpinan persyarikatan di atasnya atau pimpinan amal usaha yang mengangkatnya. &rdquo;Penonaktifan berlaku sejak mulai penetapan DCT oleh KPU setempat. Sampai penetapan hasil Pemilu 2024 mendatang,&rdquo; tambah guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu. Adapun pemberhentian pengurus yang lolos menjadi anggota dewan berlaku sejak pelantikan yang dilakukan pimpinan lembaga negara masing-masing atau sejak ditetapkannya hasil pemilu. &rdquo;Anggota dewan dituntut untuk memusatkan perhatian, pikiran, serta tenaganya secara serius dan optimal pada tugasnya,&rdquo; tutur dia. &nbsp;

Aturan tersebut tertuang dalam SK tentang ketentuan pencalonan anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

Masuk DCT, Pengurus Muhammadiyah Wajib Nonaktif   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/9c1fd064-9086-473b-bf8f-23c036bd0031-870950068.jpeg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir (tengah) dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) di Gedung Negara." width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir (tengah) dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) di Gedung Negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut Bupati Dony Ahmad Munir sebagai sosok penuh prestasi. Sebab, telah sukses menjadikan Sumedang sebagai salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia. "Beliau sosok yang penuh prestasi meskipun masih muda. Saya mendengar Sumedang menjadi salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia. Saya doakan Sumedang semakin sukses," ujarnya saat hadir pada acara Tabligh Akbar Semarak HUT RI ke-78 PP Muhammadiyah di Gedung Negara, Sumedang, Sabtu (9/9). Dijelaskan Haedar, Sumedang seperti sekarang berkat kerja keras. Diharapkan, ke depannya makin mampu membawa Sumedang Simpati yang berkemajuan. "Ini merupakan pertama kalinya saya datang ke Sumedang, tapi saya merasa bangga dan terhormat dengan penerimaan di Kabupaten Sumedang. Bupati menyambut kedatangan saya dengan sangat luar biasa dan ini tidak akan pernah saya lupakan," ujarnya. Sementara itu, Bupati Dony mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang. Baginya,&nbsp;ebuah kehormatan dan motivasi bagi Pemda Sumedang untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dijelaskan Dony, kehadiran Ketua Umum PP Muhammadiyah merupakan catatan sejarah bagi Kabupaten Sumedang. "Kehadiran Prof Dr Haedar ini tentunya menjadi sejarah yang tercatat, diharapkan memberikan keberkahan dan motivasi bagi kami semuanya," ungkapnya. Bupati menyebutkan, Kabupaten Sumedang terus berbenah dan bertumbuh menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat, bahkan Indonesia. "Sumedang telah meraih banyak prestasi. Salah satunya Sumedang diberikan apresiasi oleh Kemenpan-RB yaitu SPBE-nya terbaik di Indonesia. Kemudian kami juga diberikan apresiasi sebagai kinerja Pemda terbaik ke dua di Indonesia," jelas Bupati Dony. Terakhir Bupati berharap dengan kegiatan tersebut, Muhammadiyah mampu memperluas investasi amal dan kiprahnya untuk mewujudkan Sumedang Simpati yang berkemajuan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut Bupati Dony Ahmad Munir sebagai sosok berprestasi. Sebab, telah sukses memimpin Sumedang.

Mampu Pimpin Sumedang dengan Baik, Haedar Nasir Puji Bupati Dony Sebagai Sosok Inspiratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220329-WA0044.jpg" alt="Peresmian Masjid Al Fattah di Kabupaten Tulungagung, Selasa (29/3). Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Peresmian Masjid Al Fattah di Kabupaten Tulungagung, Selasa (29/3). Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla meresmikan Masjid Al Fattah di Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung, Selasa (29/3).  Peresmian masjid seluas 3.050 meter persegi itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir serta pengguntingan untaian melati oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi peresmian Masjid Al Fattah yang dilakukan menjelang Ramadan. Peresmian itu bisa menjadi momentum perekat kehidupan umat dan menguatkan kesalehan sosial.  ”Jelang Ramadan, peresmian Masjid Al Fattah mudah-mudahan menjadi bagian perekat kehidupan umat dan menguatkan kesalehan sosial di antara kita semua,” kata Gubernur Khofifah.  Khofifah mengagumi bentuk Masjid Al Fattah yang modern dan unik. Itu menjadi kekuatan Masjid Al Fattah yang tak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah melainkan berpotensi juga menjadi jujukan jamaah sebagai destinasi wisata masjid.  Selain desain yang apik dan unik, di masjid yang sudah ada sejak 1952 itu dilengkapi kain kiswah 6,6 x 3,5 meter dengan berat total sekitar 100 kilogram. Dari berat tersebut di antaranya 40 kg terdapat benang emas.  ”Masjid di Indonesia yang memiliki kain kiswah sangat langka. Sehingga kain kiswah bisa menjadi daya tarik bagi jamaah untuk menjalankan ibadah di Masjid Al Fattah,” tutur Khofifah.  Dia menjelaskan, terdapat kurang lebih 42.667 masjid yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dia mendorong terus agar beragam kegiatan yang membawa kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat bisa dilaksanakan. Sehingga masjid bisa menjadi pusat beribadah, pusat pendidikan, pusat ekonomi, serta pusat dakwah.  Sementara itu, Ketua DMI Jusuf Kalla menjelaskan, desain dan konsep Masjid Al Fattah sangat bagus dan indah. Jusuf Kalla berharap kehadiran masjid bisa membawa kedamaian dan kerukunan umat beragama.  ”Jamaah yang datang bisa beribadah dengan tenang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah dan kegiatan sosial,” tutur Jusuf Kalla.  Tidak sekadar menampilkan sisi indahnya bangunan, Jusuf Kalla menekankan, pentingnya mencerminkan Islam yang toleran bagi sesama. ”Islam itu netral dan tidak ada yang radikal,” tegas Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI tersebut.

Jatim Punya Masjid dengan Kiswah Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kehadiran pandemi Covid-19 akan menjadi hikmah yang menumbuhkan pandangan dan sikap luhur berbasis nilai-nilai utama (al-qiyam al-fadilah). Hal ini disampaikan Haedar dalam Pidato Milad Muhammadiyah ke-109 pada Kamis (18/11).  Haedar menyebutkan delapan nilai utama yang dapat dikembangkan, di antaranya: <h3>Pertama nilai ketauhidan untuk kemanusiaan</h3> Tauhid merupakan asas paling mendasar dalam Islam. Tauhid dalam Islam tidak terbatas menyangkut aspek iman untuk mengesakan Tuhan semata, bersamaan dengan itu, tauhid maupun iman dan takwa terkait dengan urusan kemanusiaan dan kehidupan. Karenanya, kata Haedar, dari musibah covid-19 dapat dipetik hikmah menguatkan keyakinan kaum beriman bahwa sikap bertauhid meniscayakan kepedulian pada persoalan kemanusiaan, termasuk menyelamatkan jiwa manusia.  “Kehidupan berbasis tauhid adalah realitas yang integral, holistik, monistik, dan universal. Tauhid itu multidimensi, baik vertikal dalam hubungan dengan Allah maupun horizontal dalam relasi kemanusiaan dan alam semesta. Itulah kredo tauhid yang melahirkan ihsan kepada kemanusiaan dan rahmat bagi semesta alam,” ucap Haedar. <h3>Kedua, nilai pemuliaan manusia</h3> Haedar mengatakan bahwa pandemi covid memberikan pembelajaran pentingnya untuk memuliakan manusia atau jiwa dan fisik manusia agar dihargai dan diselamatkan. Sebaliknya jangan sampai diabaikan, disia-siakan, dan direndahkan.  “Pemuliaan derajat itu tidak diberikan dan dimiliki makhluk Tuhan lainnya. Karenanya menjadi suatu hal yang bertentangan dengan prinsip penciptaan manusia manakala ada di antara manusia yang tidak menghargai atau merendahkan keberadaan dirinya atau sesamanya, padahal Allah Yang Maha Pencipta memuliakannya,” ucap Haedar. <h3>Ketiga, nilai persaudaraan dan kebersamaan</h3> Pandemi ini masalah bersama. Tindakan satu orang berpengaruh terhadap pihak lain dan lingkungan sekitar.  Dia mengungkapkan, manusia tidak bisa egois dan merasa bebas dari wabah ini, sebab hal tersebut merupakan bagian dari penderitaan semua umat manusia. Kaum beriman memang diajarkan bersabar dan tawakal dalam menerima musibah, namun bukan berarti insan beriman abai dan tidak peduli terhadap keadaan.  “Hal ini termasuk dalam merasakan penderitaan saudaranya yang terpapar dan lebih-lebih yang meninggal dunia. Karenanya diperlukan rasa persaudaraan dan kebersamaan dari semua pihak sebagai wujud aktualisasi nilai utama agar menjalani kehidupan bersama di tengah perasaan satu nasib,” ucap Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jogjakarta ini. <h3>Keempat, nilai kasih sayang</h3> Islam mengajarkan nilai tarahum atau welas asih dengan sesama secara praksis. Menurutnya, ajaran welas asih dari Al-Maun justru mendasarkan perjuangan hidup secara bersama, sehingga yang kuat mau berbagi dengan yang lemah, bukan sebaliknya mengorbankan yang lemah.  "Mereka yang lemah pun tetap berbuat baik terhadap sesama,” tegas pria kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 ini. <h3>Kelima, nilai tengahan atau moderat</h3> Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengembangkan pendekatan wasathiyah dengan mengambil langkah berdasarkan pertimbangan rasional-ilmiah dan spiritual-rohaniah. Muslim tidak boleh memiliki sifat al-jubnu, yakni takut berlebihan dalam menghadapi keadaan. Sebaliknya dilarang bersikap tahawwur, yaitu nekad tanpa perhitungan.  “Muhammadiyah berusaha mengembangkan nilai moderat atau Wasaṭiyah yang berprinsip dan autentik, tanpa merasa paling Wasaṭiyah, tetapi tidak pula bias Wasaṭiyah yang atas nama moderat membenarkan apa saja dan menjurus pada hal-hal yang ekstrem (guluw atau taṭarruf)," ungkap Haedar.  "Konsistensi melaksanakan kebijakan oleh pemerintah, disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan berbagai langkah lainnya merupakan keniscayaan dalam mengatasi pandemi ini. Segala ikhtiar maksimal yang bersifat rasional-ilmiah dan spiritual-rohaniah harus terus dilakukan sebagai jalan jihad untuk mengakhirinya," imbuhnya. <h3>Keenam, nilai kesungguhan berusaha</h3> Usaha mengatasi pandemi merupakan komitmen dan tanggungjawab bersama. Konsistensi melaksanakan kebijakan oleh pemerintah, disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan berbagai langkah lainnya merupakan keniscayaan dalam mengatasi pandemi ini. Segala ikhtiar maksimal yang bersifat rasional-ilmiah dan spiritual-rohaniah harus terus dilakukan sebagai jalan jihād untuk mengakhirinya. Allah memberikan jalan lapang bagi siapapun yang bersungguh-sungguh dalam berjuang mengatasi masalah kehidupan (Q.S. Al-Ankabut: 69). <h3>Ketujuh, nilai keilmuan atau ilmiah</h3> Pandemi ini meniscayakan pentingnya manusia bersandar pada ilmu. Ilmu yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan.  Para ahli epidemiologi, ahli virus, kedokteran, dan para ilmuwan lainnya telah memberi sumbangan berharga dalam memahami dan menghadapi virus korona yang mengguncang dunia selama dua tahun ini. Demikian halnya dengan ditemukannya vaksin yang memberikan salah satu jalan untuk memgatasi pandemi ini, meskipun bukan satu-satunya jalan. <h3>Kedelapan, nilai kemajuan</h3> Haedar mengatakan bahwa manusia diajari Tuhan dengan berbagai cara. Musibah boleh jadi merupakan cara Tuhan agar manusia terus mengungkap rahasia ciptaannya yang sangat luas dan tak terbatas, bersyukur atas segala nikmatnya, serta mengakui Kemahakuasaannya.  "Di sinilah pentingnya membangkitkan nilai dan etos kemajuan bagi seluruh manusia atas musibah yang mewabah di seluruh dunia ini," ungkap Haedar menandaskan.

Milad Muhammadiyah ke-109, Haedar Beberkan 8 Nilai Hikmah dari Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/haedar-nasir-negara-tidak-boleh-menyerah-pada-primordialisme_m_-640x414.jpg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut menjelang pelantikan alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan, kinerja KPK bisa diperkuat bukan dilemahkan dengan hasil TWK yang akan menyingkirkan puluhan pegawai KPK. "Perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif serta semua institusi negara itu harus membackup KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya, begitu juga bagi komponen bangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya, Selasa (1/6). Haedar memandang, penguatan kinerja KPK harus diperkuat. Hal ini harus dilakukan Pimpinan KPK dan pegawai dengan melakukan segala sesuatunya secara transparan, objektif dan terstandar. "Para pemimpin KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," ucap Haedar. Haedar mengajak masyarakat untuk harus bersikap objektif, terbuka dan tidak ada politisasi baik menyangkut KPK maupun persoalan bangsa lainnya. "Karena politisasi akan membuat kita satu sama lain apriori dalam menyelesaikan persoalan," ujar Haedar. Pimpinan Muhammadiyah ini juga meminta agar materi-materi dalam TWK tidak lagi dimunculkan, baik untuk KPK ataupun lembaga dan kementerian lain. Hal ini dilakukan agar tidak lagi menjadi sumber masalah yang berlarut. "Sehingga tidak menjadi sumber permasalahan lagi, tapi seraya dengan itu kami juga berharap bahwa ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai agama dan nilai luhur bangsa di dalam gerakan antikorupsi. Sehingga gerakan antikorupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha dalam penindakan tapi juga pencegahan," pungkas Haedar. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/05/2021/soal-51-pegawai-kpk-buya-syafii-minta-jokowi-tegas-supaya-didengar/">Soal 51 Pegawai KPK, Buya Syafi’i Minta Jokowi Tegas Supaya Didengar</a> Sebagaimana diketahui, polemik TWK ini akan memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama oleh Pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham. Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Muhammadiyah: Jangan Ada Kepentingan Melemahkan KPK!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/IMG-20191017-WA0040.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum ‎Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan supaya pemerintah, KPU, Kemendagri bersama dengan DPR membahas mengenai penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020. "Agar pelaksanaan pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (21/9). Menurut Haedar, pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini harus menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Pasalnya, penyelenggaraan pilkada serentak berpotensi menimbulkan penularan virus korona. "Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas," katanya. Oleh sebab itu, Haedar meminta KPU bisa melakukan penundaan pilkada serentak 2020 ini. Melindungi nyawa masyarakat adalah hal yang paling utama. "KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," ungkapnya. "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tambahnya. Diketahui, pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. https://www.youtube.com/watch?v=MG3HPZ6oQK4

PP Muhammadiyah Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/IMG-20191017-WA0040.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Zulhas itu meminta agar umat Islam segera mengakhiri perdebatan dan persaiangan yang terbangun saat pemilihan presiden (pilpres) beberapa waktu lalu.  "Akhiri perdebatan dan persaingan. Kita bersatu padu dukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan Indonesia," kata Zulhas usai menghadiri peletakan batu pertama pembagunan masjid Al - Tanwir di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis, (17/10).  Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, dukungan yang diberikan umat Islam akan berguna untuk membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode kedua. Sehingga sudah sepatutnya untuk mengakhiri perdebatan pilpres.  "Pilpres dan pileg sudah selesai. Kita bersatu, umat Islam harus bersatu kita dukung Pak Jokowi agar sukses dalam menjalankan pemerintahan," terang Zulhas.  Zulhas menambahkan, keberhasilan pemerintah akan turut memberikan manfaat kepada umat Islam. Terlebih umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. "Keberhasilan pemerintah otomatis bermanfaat kepada umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini," jelas Zulhas.  Hal senada dilontarkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. Dia pun menginginkan agar warga Muhammadiyah khususnya dapat mengakhiri perdebatan saat pilpres.  "Perbedaan-perbedaan politik kita akhiri, harus selesai kita hatamkan tutup buku," pungkasnya.

Datangi Muhammadiyah, Zulhas Minta Umat Islam Bersatu Dukung Jokowi II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74427_93751_haedar-nasir-jpnn.jpg" alt="Haedar Nashir" width="100%">
<figcaption>Haedar Nashir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir memuji sikap kenegarawanan Amien Rais. Pasalnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah ikhlas memberi kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.  "Pak Amien Rais itu punya jiwa negarawanan yang besar itu terbukti dari pernyataannya yang memberi kesempatan pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sambil diawasi secara demokratis. beliau paham betul tentang hakikat dan implementasi demokrasi," jelas Haedar kepada wartawan, Rabu (17/7).  Karena itu, Haedar berharap, para lawan politik Amien Rais bisa bersikap objektif dalam melihat pernyataan tokoh reformasi tersebut. Pasalnya, demokrasi memang dinamis dan memerlukan visi yang luas.  "Kita berharap, jangan ada yang sinis atau tidak positif dalam menyikapi pernyataan Pak Amien," ujar Haedar.  Lebih lanjut, Haedar juga menuturkan, demi keutuhan dan masa depan bangsa semua pihak di negeri ini harus terus belajar berinteraksi dan saling koreksi secara sehat dan dewasa, jangan sempit wawasan dan sikap.  Sebab, kata mantan Rektor itu, Indonesia adalah negeri besar milik bersama, bukan milik satu dua orang atau golongan. Para elite di negeri ini memang dituntut keteladanannya dalam berdemokrasi dengan visioner.  "Sikap bijak Pak Amien Rais perlu diikuti oleh para elite dan warga bangsa agar Indonesia makin bersatu dalam dinamika dan keberagaman menuju Indonesia berkemajuan," tutup dia.  Sebelumnya, Amien Rais akhirnya mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Dia juga menyerukan untuk menjaga persatuan bangsa.  "Jadi saya sampaikan, teruskan merajut Merah-Putih, teruskan bangsa ini bersatu, jangan sampai pecah. Tapi soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh kepada Pak Jokowi-Ma'ruf. Kita awasi dan itulah produk indah demokrasi," ujar Amien di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Ketum PP Muhammadiyah Puji Sikap Negarawan Amien Rais

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/haedar-nasir-negara-tidak-boleh-menyerah-pada-primordialisme_m_-640x414.jpg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Haedar juga mengucapkan selamat kepada, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menunjukkan sikap legawa, sehingga menjadi contoh bagi keteladanan politik bangsa.  "Karenanya politik partisan 01 dan 02 sudah berakhir serta tidak perlu diperpanjang dalam isu dan kepentingan apapun, yang ada adalah satu keluarga besar Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden untuk semua dan bukan untuk satu golongan pemilih dan pendukungnya saja, sehingga harus mengayomi dan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia," kata Haedar dalam keterangannya, Jumat (28/6).  Haedar menuturkan, rekonsiliasi politik dan kultural menjadi keniscayaan pasca putusan MK. Haedar berharap seluruh rakyat dan kekuatan bangsa melangkah bersama meraih masa depan Indonesia berkemajuan guna menyelesaikan masalah besar bangsa.  "Tidak perlu eforia dalam kemenangan karena masalah dan tantangan Indonesia sangatlah berat dan kompleks. Jauhi pula keterbelahan bangsa akibat sikap politik yang negatif dan ekses dari pemilu," ucap Haedar.  Haedar tak menginginkan, Indonesia terkapling-kapling dalam primordialisme serta pengkutuban politik, agama, dan golongan yang menyebabkan lemahnya persatuan Indonesia. Indonesia pasca Pemilu 2019 harus kembali merajut kebersamaan dan persatuan guna meraih kemajuan dan kejayaan bagi seluruh rakyat.  "Mereka yang kuat secara politik dan ekonomi serta berbagai aspek kehidupan wajib berbagi, peduli, dan menunjukkan tanggungjawab kebangsaannya dalam membangun dan memajukan Indonesia, jangan egois dan serakah," ungkapnya.  Haedar menyebut, musuh terbesar Indonesia saat ini bukan hanya keterbelahan politik, tetapi kesenjangan sosial, ekonomi dan ketidakadilan. "Agenda terberat Indonesia ialah mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tukasnya.

Muhammadiyah Minta Tak Perlu Ada Euforia Kemenangan Pasca Putusan MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haedar nasir

Berita Terkini