<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/cQizAvDDukvDpznFBzf8pCtbIP9g9pgqln1CGWFo-1552796173.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 saat gelaran Kongres VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 saat gelaran Kongres VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Steering Committee (SC) Kongres VI PDI Perjuangan Komarudin Watubun memberikan alasan terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan rangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Padahal, Hasto Kristiyanto telah hadir ke dalam arena Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8). Kehadiran Hasto itu setelah ia bebas dari tahanan usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Megawati mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai posisi Sekjen, sehingga untuk saat ini memutuskan untuk rangkap jabatan. "Saya kira ibu pasti ada punya pertimbangan waktu di mana pasti buat keputusan tentang itu," kata Komarudin usai gelaran Kongres VI PDIP. Status rangkap jabatan Megawati menjadi Sekjen tercantum dalam daftar struktur pengurus DPP PDIP. Namun, disinyalir rangkap jabatan sebagai sekjen itu hanya sementara. PDIP akan segera melengkapi daftar pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 sebelum diserahkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum). PDIP masih mempunyai waktu untuk melengkapi struktur pengurus tersebut. "Kenapa saya kira belum diumumkan? Yang pasti ibu punya pertimbangan, pertimbangan lebih matang lah, baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar," tegasnya. Di sisi lain, Komarudin memastikan gelaran Kongres VI PDIP berjalan sukses. Ia memastikan, gelaran konsolidasi nasional PDIP yang dimulai dari penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) hingga Kongres dapat berjalan lancar tanpa gangguan apa pun. "Jadi kita memang mengantisipasi betul. Jadi sampai hari ini, sampai tutup ini, alhamdulillah tidak ada gangguan," pungkasnya. &nbsp;

Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan sebagai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto hadir di Kongres VI di Bali.

Meski Hasto Kristiyanto Hadiri Penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Megawati Tetap Rangkap Jabatan jadi Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/yy1zoLHWhRD7yS6tyBwE5Etz5VhgkS8PmoA7WbCU-1-275610659.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menghadiri perayaan malam Muda Mudi di Jakarta Fair Kemayoran, Sabtu (21/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menghadiri perayaan malam Muda Mudi di Jakarta Fair Kemayoran, Sabtu (21/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langit Kemayoran malam tadi mendadak gemerlap. Pesta kembang api spektakuler mewarnai perayaan Malam Muda Mudi di Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu malam (21/6). Pesta yang jadi bagian dari rangkaian HUT ke-498 Jakarta ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso alias Bang Yos. Pengunjung pun tumpah ruah di arena Jakarta Fair. &ldquo;Insya Allah Jakarta Fair sampai 13 Juli 2025 bisa berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Wagub Rano di lokasi. Menurut Rano, Jakarta Fair tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan libur sekolah. Ia yakin PRJ 2025 akan menjadi destinasi utama pelajar dan keluarga di ibu kota untuk mengisi waktu liburan. Tak hanya hiburan, Jakarta Fair juga menjadi ajang perputaran ekonomi yang sangat besar. Rano menyebut hampir 80 persen peserta yang meramaikan PRJ berasal dari pelaku UMKM. &ldquo;Memang kalau di Jakarta Fair segmennya adalah UMKM, tapi ini luar biasa. Tadi saya dengar pengunjungnya (tahun lalu) 6,5 juta orang dan nilai transaksi keuangannya mencapai Rp 7 triliun lebih,&rdquo; ungkap Rano. Dalam kesempatan itu, Wagub Rano juga menyampaikan apresiasi kepada Bang Yos yang hadir langsung ke lokasi. Bagi Pemprov DKI Jakarta, kehadiran mantan gubernur Jakarta periode 1997&ndash;2007 itu memberi banyak masukan berharga. &ldquo;Kami ini kan baru lima bulan, tapi 97 persen program sudah hampir kami selesaikan. Kami baru merencanakan program untuk di tahun 2026. di situlah infrastruktur besar akan kami mulai,&rdquo; tegas Rano. Ia juga mengungkapkan ambisinya bersama Gubernur Pramono Anung untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota modern dengan berbagai program unggulan. &ldquo;Mudah-mudahan bisa dipertahankan (capaian Jakarta Fair), tapi saya yakin di tahun ini bisa lebih,&rdquo; kata Rano. Ia pun mengungkapkan rencana Jakarta yang akan dikembangkan menjadi kota perfilman (cinema city), dilengkapi taman-taman baru, dan memperbanyak armada TransJabodetabek. Sementara itu, Bang Yos juga menyoroti usia Jakarta yang akan menyentuh angka 500 tahun dalam dua tahun ke depan. Ia mengingatkan pentingnya kesinambungan pembangunan antar Gubernur. &ldquo;Menurut saya ya, perkembangan dari gubernur ke gubernur itu harus dilanjutkan. Memang membangun kota besar ini nggak mungkin satu periode ya,&rdquo; ucap Bang Yos. Ia juga menekankan bahwa persoalan klasik seperti banjir dan macet masih jadi tantangan utama ibu kota. Ia pun memberikan saran konkret terkait solusi banjir yang menurutnya harus diatasi lintas provinsi. &ldquo;Karena aliran sungai kita dialiri dari tiga provinsi. Harus ada keterlibatan pusat dan blue print-nya sudah ada, di hulu itu di Depok sana sudah ada ya, membelokkan sungai itu sebelum masuk Jakarta,&rdquo; katanya. Untuk kawasan hilir, Bang Yos menilai normalisasi sungai harus segera dituntaskan, tapi tetap memperhatikan hak-hak warga. &ldquo;Normalisasi belum selesai, saya lihat normalisasi sungai masih jauh dari harapan, kerjaan besar. Harus dimulai dengan risiko, tapi harus dengan cara-cara manusiawi karena di sana ada penghuni liar. Ya tapi mereka warga DKI jadi tanggung jawab Gubernur,&rdquo; imbuhnya.

Perayaan Malam Muda Mudi di Jakarta Fair 2025 dihadiri oleh pejabat daerah dan diwarnai pesta kembang api.

Meriah! Wagub Rano Karno dan Bang Yos Hadiri Pesta Kembang Api Malam Muda-Mudi di Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/XHst4e6zvcR32LiaoYalzhi6Uat9WCFnk1Clfo46-3053327199.jpg" alt="Video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto terjebak macet di Kawasan Sentul viral di media sosial.&nbsp; (Instagram: @rekam24.id)" width="100%">
<figcaption>Video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto terjebak macet di Kawasan Sentul viral di media sosial.&nbsp; (Instagram: @rekam24.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menceritakan video viral saat dirinya berganti kendaraan dari mobil ke motor patroli, lantaran terjadi kemacetan saat menghadiri acara peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika pada Rabu, (12/6) di Sentul Bogor.&nbsp; Saat itu dia menumpangi motor dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor untuk menembus kemacetan di jalur menuju kampus tersebut. "Saya menghadiri acara peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika, dulu bernama Unhan di Sentul Bogor," kata Dedi seperti dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga banyak sekali pejabat negara yang ikut hadir. Problemnya, nyaris setiap pejabat neik mobil dinasnya masing-masing sehingga lalu lintas menuju kampus tersendat.&nbsp;&ldquo;Banyak sekali kendaraan yang ditumpangi oleh para pejabat VVIP," ungkap Dedi. Eks Bupati Purwakarta ini bercerita, pada acara tersebut turut hadir pejabat tinggi negara seperti Menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan para pejabat lainnya. "Para Dubes, ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, kemudian angkatan laut, kemudian juga Kapolri," sebutnya. Alhasil, rangkaian-rangkaian kendaraan VVIP tersebut dijadikan prioritas sehingga terjadi kemacetan yang panjang. "Terjadilah kemacetan yang panjang. Saya mengalami kemacetan hampir 1 jam," lanjutnya. Sebagai gubernur, Dedi menjelaskan, kedatangan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh mendahului dia. "Tentunya sebagai gubernur saya tidak boleh lebih dulu presiden dibanding saya," jelasnya. Sehingga, Gubernur Jawa Barat tersebut mencari solusi dengan naik motor Dishub Kabupaten Bogor agar tak telat datang ke acara. Dedi Mulyadi pun sadar betul bahwa saat itu dia tidak mengenakan helm saat membonceng petugas Dishub menggunakan motor, dan dia mengaku salah. Dia pun meminta Polres Bogor agar menilang motor yang ditumpanginya. "Ini yang ingin saya sampaikan karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukumannya," pungkas Dedi. Dia menyatakan&nbsp;siap bertanggung jawab atas denda tilang yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bogor nantinya. &nbsp; &nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi menceritakan kemacetan saat menghadiri peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika, mengaku salah naik motor tanpa helm.

Cerita Dedi Mulyadi saat Naik Motor demi Hadiri Peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika di Sentul Bogor: Banyak Kendaraan Pejabat VVIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/fDzrPCEgkQduE3VqBNPVr7wNrezcQDXQ198PlUME-1-3794193388.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hadiri upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hadiri upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto&nbsp;menghadiri sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6). Upacara ini turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025 itu menjadi momentum hangat pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Bahkan, terlihat juga Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hadir dalam kegiatan kenegaraan itu. Ketiga tokoh negara itu terlihat memasuki gedung Pancasila sekitar pukul 09.00 WIB. Saat memberikan amanat dalam upacara, Prabowo sempat menyapa secara langsung Megawati Soekarnoputri yang duduk mengenakan baju seragam BPIP. "Presiden kelima RI, Prof. Dr. HC. Megawati Soekarnoputri yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Prabowo saat memberikan sambutan. Setelah menyapa Megawati, Prabowo turut menyapa Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Gibran tampak berdiri dengan menunduk saat disapa Prabowo.&nbsp;"Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Presiden RI saudara Gibran Rakabuming Raka," ujar Prabowo. Tak hanya Megawati dan Gibran yang hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila. Sejumlah tokoh negara lainnya juga tampak hadir. Mereka di antaranya, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua MK Suhartoyo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Selain itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara tersebut, Seperti ⁠Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, ⁠dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ⁠Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, dihadiri Megawati dan Gibran.

Momen Langka! Prabowo, Megawati, dan Gibran Kumpul di Satu Forum, Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/Reuters-Yonhap-2945140191.jpg" alt="Jenazah Paus Fransiskus di disemayamkan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Paus Fransiskus di disemayamkan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. (Yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utusan Indonesia yang dipimpin mantan Presiden Joko Widodo untuk pemakaman Paus Fransiskus telah tiba di Roma, Italia pagi ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan. Prasetyo mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, rombongan sudah terbang dari Indonesia tadi malam. "Berdasarkan perhitungan waktu, beliau-beliau sudah sampai di Roma," ujarnya Jumat (25/4). Kepada para utusan, Prabowo menitipkan pesan darinya kepada Pemerintah Vatikan. "Tentu pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik tentu merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus," imbuhnya. Kemudian, Prabowo berharap semangat yang selama ini disampaikan oleh Paus bisa diteruskan. Seperti keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, dan pembelaan kepada yang tertindas. "Nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan," pungkasnya. Selain Jokowi, ada tiga pejabat lain yang akan mendampingi sebagai utusan Indonesia. Yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai.

Utusan Indonesia tiba di Roma untuk pemakaman Paus Fransiskus, membawa pesan duka dari pemerintah dan rakyat Indonesia.

Istana: Jokowi dan Para Utusan Indonesia untuk Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus Sudah tiba di Roma Italia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/Screenshot_2025-04-14-14-56-16-334_comandroidchrome-edit-2172025637.jpg" alt="Pengusaha Jan Hwa Diana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, usai melaporkannya ke Polda Jatim. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Jan Hwa Diana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, usai melaporkannya ke Polda Jatim. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perseteruan antara pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana dengan puluhan mantan pegawainya semakin memanas. Diana membantah telah menahan ijazah asli para mantan pegawainya. Meskipun para pegawai mempunyai bukti tertulis terkait penyerahan ijazah tersebut. Misalnya yang dialami oleh salah satu korban, Ratna Ira Dewi. Dia mengaku bekerja di UD Sentoso Seal pada Juni 2024 lalu. Penahanan ijazah menjadi syarat utama bekerja di perusahaan penjual suku cadang otomotif itu. Bukti penyerahan ijazah ditangani oleh Handy Soenaryo, salah satu pemilik perusahaan, sekaligus suami Diana. "Saya kerja cuma dua bulan. Resign karena saya tidak digaji selama bekerja. Kemudian mengalami tekanan, seperti tidak boleh pulang sebelum kerja selesai, meskipun sudah lewat jam kerja," kata Ira dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Selasa (15/3). Merasa tidak kuat, pada akhir Juli, Ira memutuskan resign. Selain menagih hak pembayaran gaji, Ira meminta ijazah SMA-nya dikembalikan. Namun, sampai saat ini, ijazah tak kunjung dikembalikan. "Pihak perusahaan malah meminta tebusan. Kalau mau balik (ijazah), saya harus bayar Rp 2 juta," ujarnya. Rapat dengar pendapat itu dihadiri oleh sejumlah pihak. Antara lain Diana selaku pemilik UD Sentoso Seal, puluhan korban penahanan ijazah yang dilakukan UD Sentoso Seal, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan hearing berlangsung selama dua jam, antara pukul 14.00 hingga 16.00. Suasana sempat memanas akibat sikap Diana yang dinilai tidak kooperatif. Perempuan 47 tahun itu bersikap tertutup. Misalnya saat ditanya terkait alamat perusahaan, serta aduan terkait tekanan kepada para pegawainya. Diana membantah bahwa perusahaan melakukan penahanan ijazah para pekerja. Begitu pun bukti surat tertulis terkait penyerahan ijazah yang dikeluarkan pihak perusahaan. Diana mengaku tidak merasa mengeluarkan bukti surat tersebut. "Tidak ada penahan ijazah. Walaupun mereka mengaku mempunyai bukti surat penyerahannya. Tapi kami tidak pernah menandatangani surat tersebut," kata Diana saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (15/4). Bahkan Diana mengancam akan melaporkan balik para mantan pegawainya ke polisi. "Silakan saja mereka melaporkan saya ke polisi. Tapi kalau terbukti saya tidak bersalah, mereka akan menerima risikonya. Saya akan laporkan mereka," ancam Diana. Begitu pun terkait laporan lainnya. Seperti tidak membayar upah, membayar upah di bawah UMK, dan tidak adanya perjanjian kontrak kerja terhadap pegawai. Lagi-lagi, Diana membantah semua itu. "Saya no comment. Saya datang ke sini (DPRD) untuk membahas tuduhan penahanan ijazah. Tolong jangan bahas yang lain. Begitu pun, menanyakan terkait alamat pasti perusahaan. Saya tidak bisa kasih tahu," ujarnya. Kadisperinaker Surabaya Ahmad Zaini mengatakan, sesuai arahan wali kota, pihaknya akan mendampingi Nila, selaku korban penahanan ijazah yang dilakukan UD Sentoso Seal. "Laporan polisi ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan kami kawal. Persoalan ini harus ada jalan keluarnya," kata Zaini. Zaini menjelaskan, pada 5 November 2024, pihaknya telah mengirim surat panggilan kepada UD Sentoso Seal terkait penahanan ijazah yang dialami oleh Nila. Namun pihak perusahaan tak pernah merespons panggilan tersebut. "Dia (Diana) malah bilang kalau surat yang dikirim salah alamat. Padahal alamat yang dimaksud sudah benar," ujarnya. Meskipun Diana membantah semua laporan oleh korban, termasuk penahanan ijazah pada 31 mantan pegawai, pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus tersebut.&nbsp;

Perseteruan antara Diana dan sejumlah mantan pegawai UD Sentoso Seal berkaitan dengan penahanan ijazah. Diana membantah semua tuduhan.

Hadiri Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Surabaya, Jan Hwa Diana Bantah Tahan Ijazah Mantan Karyawannya, Meski Ada Bukti Tertulis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Persiapan-Pelantikan-Kepala-Daerah-Terpilih-Dery-Ridwansah-2-339684316.jpg" alt="Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno pada gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno pada gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Usai dilantik di Istana Negara besok (20/2), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta. Mereka akan hadir dalam paripurna di DPRD DKI Jakarta untuk serah terima jabatan (sertijab).&nbsp; Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta telah diundang untuk menghadiri paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur 2025&ndash;2030. Mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.&nbsp; "Ini (undangan) baru kami share. Cuman kemungkinan Pak Anies yang akan hadir," ujar Augustinus, Rabu (19/2). Pria yang akrab disapa Aga itu mengatakan, usai paripurna, Pramono-Rano akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk Pesta Rakyat dan rapat pimpinan (rapim). "Jadi setelah paripurna memang pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota. Karena akan diadakan Rapim untuk seluruh kepala SKPD di Graha Ali Sadikin," terangnya.&nbsp; Perayaan pasca pelantikan memang sengaja dibikin tidak begitu lama. Pasalnya, Pramono harus mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat selama seminggu di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.&nbsp; "Cukup padat, karena memang pak Gubernur kan persiapan untuk menuju Magelang ya, retreat ya tanggal 21&ndash;28 Februari," lanjutnya. Diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Kamis (20/2) pagi. Total terdapat 481 kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Usai dilantik di Istana Negara besok (20/2), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan ikuti Sertijab.

Usai Dilantik, Pramono Anung dan Rano Karno Akan Hadiri Paripurna Perdana di DPRD DKI Jakarta, Sertijab Disaksikan Anies Baswedan

Hadiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hadiri

Berita Terkini