<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/Aksi-Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-2-3988716190.jpg" alt="Massa aksi saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presidium Alumni (PA) 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12) sore. Kegiatan tahunan ini kembali diselenggarakan untuk memperingati Aksi 2 Desember 2016.</p> <p>Kali ini, panitia Reuni Akbar 212 mengundang Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk hadir dalam acara tersebut.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Undangan sudah dilayangkan ke Pak Presiden Prabowo juga menteri-menteri yang terkait, juga pejabat-pejabat setingkat yang bersinggungan dengan acara kita,&rdquo; kata Humas Panitia Reuni Akbar 212, Buya Husein kepada wartawan, Senin (1/12).</p> <p>Rencananya, Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monas itu akan dimulai pada pukul 17.00 WIB dengan pembacaan khataman Alquran oleh ratusan santri.</p> <p>Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah, pembacaan doa, salat Isya berjemaah, pembacaan maulid, dan munajat bersama.</p> <p>Ia pun merasa bersyukur, Reuni Akbar 212 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Alhamdulillah acara kita didukung penuh oleh Pemprov DKI. Di mana Gubernur DKI Pak Pramono Anung menginstruksikan kepada stakeholder jajaran yang ada di bawahnya untuk full membantu acara Panitia Reuni 212,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Tak hanya itu, pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dijadwalkan hadir dan memberikan tausiyah dalam acara tersebut.</p> <p>&ldquo;Insya Allah beliau (Habib Rizieq Shihab) nanti akan memberikan tausiyah di akhir setelah sambutan," ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, ia mengimbau para peserta Reuni Akbar 212 untuk menjaga tata tertib, keamanan, dan kebersihan selama acara berlangsung.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dilarang membawa atribut partai dan jangan lupa bawa alat sholat dan jas hujan, dikhawatirkan hujan karena lagi musim hujan,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Sebagaimana diketahui, Reuni Akbar 212 merupakan kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mengenang Aksi 2 Desember 2016.</p> <p>Tahun ini, Reuni Akbar 212 mengusung tema &ldquo;Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dan Merdekakan Palestina".</p> <p>&nbsp;</p>

Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, mengundang Presiden Prabowo dan Habib Rizieq Shihab untuk memperingati Aksi 2 Desember 2016.

Reuni Akbar 212 Undang Presiden Prabowo, Habib Rizieq Shihab Akan Beri Sambutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/Aksi-Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-6-417483543.jpg" alt="Habib Rizieq Shihab menyampaikan sambutan saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq Shihab menyampaikan sambutan saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1817319490730166235" data-legacy-message-id="19386a72c05d87db"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1s6" class="ii gt"> <div id=":1s5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta agar Presiden Prabowo Subianto menindak tegas mereka yang merusak Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 10 tahun ke belakang. Tak terkecuali Presiden ke 7 Jokowi itu sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak peduli siapa pun dia saudara, tidak peduli apakah itu Jokowi ataupun Fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir! Takbir! Takbir!," ujar Habib Rizieq saat menghadiri reuni akbar aksi 212 di Silang Monas, Jakarta Pusat, pagi ini, Senin (2/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Rizieq mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, demokrasi Indonesia sudah dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela dan judi di mana-mana. Untuk itu, orang-orang yang membuat kerusakan haruslah dimintai pertanggung jawaban saat ini. Orang-orang yang memiliki rekam jejak dalam merusak demokrasi Indonesia haruslah diberi hukuman seberat-beratnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015378353/jika-anda-tak-ingin-hidup-sebatang-kara-seiring-bertambahnya-usia-tinggalkan-9-kebiasaan-ini-menurut-psikologi">Jika Anda Tak Ingin Hidup Sebatang Kara Seiring Bertambahnya Usia, Tinggalkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat, kepada yang kami hormati, Bapak Presiden H. Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri, jangan mereka dibiarkan, proses hukum tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. takbir! Setuju tidak? Setuju tidak?," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Rizieq sebelumnya juga meminta agar tidak mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi," ujar Habib Rizieq.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015378329/ramalan-tarotpesan-semesta-di-bulan-desember-2024-apa-saja-yang-akan-terjadi-dan-bagaimana-kita-dapat-mempersiapkan-diri">Ramalan Tarot:&nbsp;Pesan Semesta di Bulan Desember 2024: Apa Saja yang Akan Terjadi dan Bagaimana Kita dapat Mempersiapkan Diri&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kata Habib Rizieq, mendukung bukan berati menjilat atau memuji yang tidak berhak di puji. Dirinya akan tetap mengkritisi jika nantinya ada kebijakan yang tidak sejalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang gak berhak dipuji saudara, jangan, kita tetap ikhlaskan niat, hanya mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar tetap sehat dan mampu memimpin Indonesia. Sehingga, mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan akhirnya mari kita baca suratul fatihah, kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa diberikan kekuatan melalui Allah, diberikan sehat walafiat, agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu menyejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara Umarot dengan Ulama," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015378334/kejurnas-pbsi-2024-diramaikan-16-klub-penghuni-pelatnas-dan-marcus-fernaldi-gideon-turun-gunung">Kejurnas PBSI 2024 Diramaikan 16 Klub, Penghuni Pelatnas dan Marcus Fernaldi Gideon Turun Gunung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Reuni Akbar 212 kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin dini hari (2/12/2024). Ribuan jamaah hadir untuk mengikuti aksi yang dimulai pukul 03.00 WIB, diawali dengan sholat tahajud bersama. Momentum ini menjadi salah satu pertemuan akbar yang ditunggu-tunggu umat dan tokoh Islam di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dipimpin langsung oleh habib Rizieq Shihab, acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi umat, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi keagamaan dan kebangsaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara tersebut juga dihadiri berbagai tokoh nasional dan ulama terkemuka. Diantara-Nya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, tokoh Muhammadiyah Wahidin, dan Ketua MUI Pusat KH Muhyidin Djunaidi. Serta para guru besar dari berbagai majelis di seluruh Indonesia juga hadir memperkuat kebersamaan dalam aksi ini.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta agar Presiden Prabowo Subianto menindak tegas mereka yang merusak Indonesia termasuk Jokowi.

Habib Rizieq Minta Presiden Prabowo Tegas Adili Perusak Indonesia, termasuk Jokowi

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-DEry-Ridwansah-6-2722648696.jpg" alt="Ilustrasi sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 18 amicus curiae atau sahabat pengadilan dari berbagai pihak. Hal itu terkait persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.</p> <p dir="ltr">Amicus curiae itu salah satunya diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Habib Rizieq Shihab. Amicus curiae seringkali membingungkan bagi sebagian orang. Apa itu Amicus Curiae?</p> <p dir="ltr"><strong>Pengertian amicus curiae</strong></p> <p dir="ltr">Amicus curiae sebenarnya bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara pengadilan. Hal ini tidak seperti terdakwa, saksi, hakim, maupun pihak lainnya.</p> <p dir="ltr">Amicus curiae yakni, konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga berkepentingan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Mereka tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi mampu memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus.</p> <p dir="ltr">Pada umumnya, amicus curiae terdiri dari individu atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau kepentingan khusus terhadap isu yang dibahas dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, organisasi lingkungan bisa menjadi Amicus Curiae memberikan pandangan tentang dampak lingkungan dari suatu keputusan.</p> <p dir="ltr"><strong>Dasar hukum amicus curiae </strong></p> <p dir="ltr">Praktik amicus curiae lazim ditemukan di negara yang menggunakan sistem hukum common law. Namun, praktik ini juga dapat ditemukan di negara yang menganut sistem civil law, termasuk Indonesia.</p> <p dir="ltr">Dasar hukum amicus curiae di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. &ldquo;Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," bunyi Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.</p> <p dir="ltr"><strong>Peran a</strong><strong>micus curiae dalam persidangan</strong></p> <p dir="ltr">Amicus curiae menjadi peran penting<br />dalam memberikan pendapat hukum yang bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara hukum.</p> <p dir="ltr">1. Pendapatnya menjadi pertimbangan utama</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Amicus Curiae disebutkan dalam putusan dan pendapatnya dijadikan pertimbangan langsung oleh hakim.</p> <p dir="ltr">2. Pendapatnya menjadi pertimbangan tambahan</p> <p dir="ltr">Pendapat amicus curiae dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusan.</p> <p dir="ltr">3. Pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan</p> <p dir="ltr">Jika pendapat amicus curiae tidak dianggap relevan oleh hakim, maka tidak dipertimbangkan dalam putusan.</p> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Konstitusi telah menerima 18 amicus curiae atau sahabat pengadilan dari berbagai pihak. Selain Megawati juga ada dari Habib Rizieq.

Diajukan Megawati dan Habib Rizieq Shihab ke MK, Ini Pengertian dan Peran Penting Amicus Curiae

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Habub-Rizieq-Shihab-1853484245.jpg" alt="Habib Rizieq Shihab. (Wikipedia)" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq Shihab. (Wikipedia)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Tersebar sebuah potongan video dari Habib Rizieq Shihab, seorang ulama besar di Indonesia yang membahas soal Pilpres 2024.</p> <p dir="ltr">Dilansir dari akun Instagram @fakta.indo (31/1), Habib Rizieq Shihab memberikan ceramah kepada jamaah ibu-ibu di Majelis Markaz Syariah Petamburan, senin (29/1).</p> <p dir="ltr">Habib Rizieq menjelaskan mengenai pilpres 2024 mengenai hak masing-masing dalam memilih calon Presiden 2024.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013606609/ungkapan-bela-sungkawa-anies-baswedan-untuk-istri-habib-rizieq-yang-tutup-usia">Ungkapan Bela Sungkawa Anies Baswedan untuk Istri Habib Rizieq Yang Tutup Usia</a></strong></p> <p dir="ltr">"Itu hak ibuk, gak boleh ada yang maksa ibu, gak boleh ada yang mencaci maki ibu, gak boleh," ucapnya dalam video tersebut.</p> <p dir="ltr">"Gak boleh, kamu itu sesat, kamu itu kafir, karena kamu gak milih yang tidak didukung ijtima ulama, gak boleh," tambahnya dalam video tersebut.</p> <p dir="ltr">Habib Rizieq juga menjelaskan bahwa ini urusan bersama dan jangan saling mengkafirkan.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013605488/kabar-duka-istri-habib-rizieq-shihab-meninggal-dunia">Kabar Duka, Istri Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia</a></strong></p> <p dir="ltr">"Karena urusan pemilu ini, urusan furu bukan urusan ushul. Ini bukan urusan ushuludin, ini urusan furu'uddin," ucapnya dalam video tersebut.</p> <p dir="ltr">"Kita punya pandangan yang beda, makanya jangan kaget, dipasangkan lain kan ada kyai juga, pasangan lain kan ada habib juga, pasangan lain kan ada santri juga, jadi jangan saling mengkafirkan," lanjutnya.</p> <p dir="ltr">Di potongan video lain Habib Rizieq juga menjelaskan bahwa pasangan Pilpres semuanya adalah muslim dna punya hak untuk memilih siapa saja.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013566837/ijtima-ulama-resmi-dukung-anies-cak-imin-habib-rizieq-masih-belum-tentukan-sikap">Ijtima Ulama Resmi Dukung Anies-Cak Imin, Habib Rizieq Masih Belum Tentukan Sikap</a></strong></p> <p dir="ltr">"Itu hak ibuk, calonnya semua muslim, saya gak mau banyak komentar, ibuk punya hak untuk memilih siapa saja," ucapnya dalam video tersebut.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Video yang diunggah di akun instagram @fakta.indo tersebut mendapat banyak respon dari warganet.</p> <p dir="ltr">"Beliau akhirnya sadar, dulu hanya dimanfaatin oleh wan abud untuk menang pilpres dki, rusuh se Indonesia, wan abud jadi gubernur, yang lain gak dapet apa-apa," tulis akun @citrapupitasa***.</p> <p dir="ltr">"Tumben," tulis akun @abramenfron**.</p> <p dir="ltr">"Udah berubah sekarang," tulis akun @xkristanto***.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013234806/di-hadapan-menantu-habib-rizieq-anies-kita-ingin-negara-yang-tak-musuhi-ulama">Di Hadapan Menantu Habib Rizieq, Anies: Kita Ingin Negara yang Tak Musuhi Ulama</a></strong></p> <p dir="ltr">"Ulama jabar suruh berkaca sama HRS nih, sesepuhnya aja sekarang udah netral," tulis akun @alviannati**.</p> <p dir="ltr">"Dulu gak begitu," tulis akun @masridh***.</p>

Habib Rizieq menjelaskan mengenai pilpres 2024 mengenai hak masing-masing dalam memilih calon Presiden 2024.

Beri Ceramah Soal Pilpres 2024, Habib Rizieq Shihab: Jangan Saling Mengkafirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_20230919_123207-102164083.jpg" alt="Habib Rizieq." width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kabar duka datang dari keluarga eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab alias Habib Rizieq. Istrinya, Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia.</p> <p>Kabar meninggalnya Syarifah dibenarkan pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar. &rdquo;Iya (meninggal),&rdquo; ucap Aziz Yanuar saat dihubungi, Sabtu (16/12).</p> <p>Syarifah meninggal di rumahnya daerah Petamburan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 WIB. Dia meninggal akibat sakit.</p> <p>&rdquo;Ya sudah lama sakitnya,&rdquo; jelas Aziz.</p> <p>Meski begitu, Aziz tidak merinci sakit yang dialami Syarifah. Dia hanya menyebut sakit Syarifah komplikasi dari beberapa penyakit.</p> <p>&nbsp;</p>

Kabar duka datang dari keluarga eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq. Istrinya, Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia

Kabar Duka, Istri Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq-shihab.jpg" alt="Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ijtima Ulama sudah resmi melabuhkan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Namun begitu, Imam besar FPI Rizieq Shihab masih belum menentukan sikap resminya terkait dukungan pada pilpres 2024 mendatang.</p> <div dir="auto">"HRS belum resmi bersikap soal pilpres," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi <em>JawaPos.com</em> lewat pesan singkat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui bahwa memang ada kendala yang membuat Habib Rizieq belum juga secara resmi mendeklarasikan dukungannya dalam pilpres 2024. Namun, Aziz enggan membeberkan lebih lanjut alasannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada (kendala deklarasikan dukungan pilpres). Namun sifatnya pribadi masih," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan ada waktunya, <em>insya Allah</em>," imbuh Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari itu, ia memastikan bahwa Habib Rizieq sudah mengetahui bahwa pakta integritas yang disodorkan Ijtima Ulama sudah diteken Anies-Cak Imin. "Sudah tahu, <em>Alhamdulillah</em>," pungkas Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013302964/cak-imin-ijtima-ulama-pada-2019-dukung-pak-prabowo-alhamdulillah-2024-pilih-amin">Cak Imin: Ijtima Ulama pada 2019 Dukung Pak Prabowo, Alhamdulillah 2024 Pilih AMIN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; Ijtima Ulama resmi melabuhkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal itu usai keduanya meneken pakta integritas yang diserahkan Ijtima Ulama pada 18 November lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (pakta integritas sudah diteken)," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi JawaPos.com lewat pesan singkat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan ditandatangininya pakta integritas tersebut, Aziz mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyerukan kepada seluruh umat untuk melabuhkan dukungannya kepada pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, mendukung paslon capres dan cawapres AMIN," tegasnya.</div>

Aziz mengakui bahwa memang ada kendala yang membuat Habib Rizieq belum juga secara resmi mendeklarasikan dukungannya.

Ijtima Ulama Sudah, Mengapa Rizieq Shihab Tak Kunjung Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Cak Imin?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/antarafoto-hrs-tiba-di-tanah-air-10112020-bal-7-1.jpg" alt="Habib Rizieq Shihab. Muhammad Iqbal/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq Shihab. Muhammad Iqbal/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Habib Rizieq Shihab (HRS) akan mengajukan permohonan rekomendasi izin kembali untuk dapat melakukan ibadah Umrah ke Makkah, Arab Saudi. Hal itu dilakukan usai sebelumnya permohonan tersebut ditolak lantaran Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan rekomendasi itu dengan alasan keamanan.</p> <div dir="auto">"Kita ajukan permohonan lagi dulu pekan depan," kata Pengacara HRS kepada JawaPos.com, Minggu (6/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memikirkan kembali untuk dapat memberikan rekomendasi izin kliennya berangkat ke tanah suci. Dengan begitu, pihaknya tak perlu lagi repot-repot menempuh jalur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga tidak perlu gugat-gugatan karena ini bagian hak warga negara untuk beribadah," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011821935/reza-indragiri-nilai-tak-ada-alasan-cekal-rizieq-shihab-umrah-ingatkan-kasus-buinya-saat-covid-19">Reza Indragiri Nilai Tak Ada Alasan Cekal Rizieq Shihab Umrah, Ingatkan Kasus Buinya Saat Covid-19</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika dalam kesempatan yang sama rekomendasi izin tersebut tak juga dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Aziz mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil jalur yang semestinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012433512/pupr-klaim-jalan-tol-ikn-selesai-pertengahan-2024">PUPR Klaim Jalan Tol IKN Selesai Pertengahan 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jia jaksa mempersulit hak orang lagi untuk beribadah, maka kita akan bidik mereka untuk mekanisme onrechtmatige overheidsdaad," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab resmi mencabut gugatan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengakui bahwa gugatan itu tidak relevan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menilai gugatan yang kami ajukan menjadi tidak relevan apabila dialamatkan kepada BAPAS Kelas I Jakarta Pusat sebagai Tergugat," ujar Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tidak diizinkannya Rizieq untuk melakukan umrah adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terindikasi kuat diduga bersumber atas kebijakan sistematis yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," ungkap Aziz.</div>

Habib Rizieq Shihab (HRS) akan mengajukan permohonan rekomendasi izin kembali untuk dapat melakukan ibadah Umrah ke Makkah, Arab Saudi.

Sudah Ditolak, Habib Rizieq Bakal Kembali Ajukan Permohonan Umroh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Aziz-Yanuar-1738493801.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Habib Rizieq Shihab resmi mencabut gugatan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengakui bahwa gugatan itu tidak relevan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menilai gugatan yang kami ajukan menjadi tidak relevan apabila dialamatkan kepada BAPAS Kelas I Jakarta Pusat sebagai Tergugat," ujar Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tidak diizinkannya Rizieq untuk melakukan umrah adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012432318/vietjet-resmikan-penerbangan-langsung-jakarta-ho-chi-minh-city">Vietjet Resmikan Penerbangan Langsung Jakarta-Ho Chi Minh City</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terindikasi kuat diduga bersumber atas kebijakan sistematis yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," ungkap Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div>

Habib Rizieq Shihab resmi mencabut gugatan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Pusat sola izin umrah.

Habib Rizieq Cabut Gugatan ke Kabapas Jakpus Soal Izin Umrah, Akui Salah Alamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Rizieq-shihab-diperiksa-polda.jpg" alt="TERJERAT KERUMUNAN: Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan Sabtu (12/12). Itu adalah kehadirannya yang pertama setelah dua kali panggilan polisi untuk tidak dihadirinya. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERJERAT KERUMUNAN: Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan Sabtu (12/12). Itu adalah kehadirannya yang pertama setelah dua kali panggilan polisi untuk tidak dihadirinya. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan umrah karena kendala kesulitan pengawasan.</p> <p>Mengingat Habib Rizieq masih status bebas bersyarat hingga 10 Juni 2024. Atas hal ini, tim pengcara Habib Rizieq mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.</p> <p>Gugatan tersebut juga ditanda tangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat terkait izin ibadah umrah Habib Rizieq Syihab.</p> <p>"Kami juga mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum yang kami ajukan terkait klien kami tak dizinkan umrah," kata pengacara HRS, Aziz Yanuar seperti dikutip&nbsp;<em>Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup)</em>,&nbsp;Rabu (2/8).</p> <p>Menurut Aziz, pihaknya merasa geli dengan keputusan Kejaksaan yang tak mengizinkan HRS melaksanakan umrah. Padahal, kata Aziz, kliennya siap menanggung biaya anggota kejaksaan yang mendampingi HRS pada saat umrah nanti.</p> <p>"Kami dalam hal ini siap membantu pembiayaan pemberangkatan pihak yang akan mengawasi klien kami jika diperlukan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Agar klien kami dapat menjalankan hak asasi nya dalam beribadah yang dilindungi Undang-Undang," ujar Aziz.</p> <p>Aziz juga mempertanyakan alasan keputusan Kejaksaan tidak mengizinkan kliennya melaksanakan umrah karena gara-gara pengawasan.</p> <p>Apalagi pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang tentu bisa melaksanakan tugas pengawasan dimaksud.</p> <p>"Ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak tentu saja. Karena jelas di wilayah Saudi Arabia pihak pemerintah Republik Indonesia pihak Kejaksaan memiliki perwakilan," ujarnya.</p> <p>Seperti diketahui Habib Rizieq Shihab, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) telah bebas dari penjara, Rabu (20/7/2022) sekira jam 7.30 WIB. Habib Rizieq bebas dari penjara dengan status bebas bersyarat.</p> <p>Bebas Habib Rizieq bersyarat oleh Kemenkumham dengan masa percobaan sampai 10 Juni 2024 lalu.</p> <p>&ldquo;Habis masa percobaan: 10 Juni 2024,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/7).</p>

Habib Rizieq Shihab tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan soal pengawasan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Tak Izinkan Habib Rizieq Umrah, Begini Respons Pengacara HRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/REZA-INDRAGIRI-AMRIEL-2444700250.jpg" alt="Reza Indragiri Amriel" width="100%">
<figcaption>Reza Indragiri Amriel</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dulu, pasca keluar dari lapas, otoritas penegakan hukum menganggap napi tersebut tidak perlu diawasi. Kalau sudah bebas, ya lepas saja. Namun belakangan muncul tren baru di sejumlah negara. Bahwa, mantan napi terus dipantau keberadaannya.</p> <p>Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut pada sisi itu, sepintas lalu, pelarangan bagi Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk berumrah seolah ada pembenaran. Alasan kemenkumham, tidak ada instrumen untuk mengawasi HRS. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, sikap kemenkumham itu justru memantik rentetan pertanyaan.</p> <p>&rdquo;Pertama, kemenkumham tidak menyebutkan aspek apa pada diri HRS yang perlu diawasi sedemikian ketat sampai-sampai dia tidak diizinkan menjalankan ibadah ke Tanah Suci,&rdquo; ujar Reza Indragiri Amriel yang juga anggota pusat kajian <em>assessment</em> pemasyarakatan Poltekip.</p> <p>Jika pengawasan itu dimaksudkan untuk memonitor kemungkinan HRS mengulangi perbuatan pidana, menurut dia, negara semestinya bisa menunjukkan data spesifik tentang seberapa tinggi risiko residivisme HRS. Data tentang hal itu hanya bisa didapat dari <em>risk assessment</em>.</p> <p>&rdquo;Nah, apa iya kemenkumham pernah melakukan <em>risk assessment</em> terhadap HRS?&rdquo; ucap Reza Indragiri Amriel.</p> <p>Dia menjelaskan, Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman pidana HRS, itu pertanda MA tidak risau mempercepat masa reintegrasi HRS ke tengah-tengah masyarakat. Sebab, kalau HRS dianggap berbahaya bagi masyarakat, tak mungkin MA mengorting masa pidana HRS.</p> <p>Kedua, menurut Reza, jika HRS dikhawatirkan melakukan tindak pidana kembali, lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana seharusnya bisa memperlihatkan angka residivisme pada berbagai tindak pidana. Kalau data itu lengkap tersedia, negara perlu menjelaskan secara terukur apakah tindak pidana HRS punya tingkat residivisme lebih tinggi dibandingkan tindak-tindak pidana lain.</p> <p>&rdquo;Sekiranya ada tindak-tindak pidana lain yang tingkat residivismenya lebih tinggi, pertanyaan susulan adalah apakah negara juga melakukan pengawasan terhadap para eks napi yang memiliki riwayat pidana tersebut?&rdquo; papar Reza Indragiri Amriel.</p> <p>Dia menilai, tindak pidana yang mengantarkan HRS masuk bui, tidak memiliki kebahayaan sama sekali pada masa kini. Bahkan tidak pula beralasan untuk dikhawatirkan. Pasalnya, kasus Petamburan dan kasus Megamendung berlangsung terkait situasi pandemi. Sekarang, Pemerintah bahkan dunia sudah menyetop status pandemi.</p> <p>&rdquo;Sehingga, menurut saya tidak ada lagi alasan untuk waswas bahwa seandainya HRS kembali mengadakan keramaian, keramaian itu akan menyebarluaskan Covid-19,&rdquo; ucap Reza Indragiri Amriel.</p> <p>Begitu pula jika dikaitkan dengan kasus keonaran di media sosial, dia menambahkan, sangat gampang bagi negara memantau media sosial setiap warga negara. Di mana pun HRS berada, termasuk di Tanah Suci sekali pun, alat-alat negara punya teknologi agar selalu bisa memonitor (dari jauh namun melekat) kekacauan apa yang terjadi di media sosial akibat perbuatan HRS.</p> <p>&rdquo;Seandainya ada keonaran di media sosial, dan itu akibat kelakuan HRS, ya ringkus saja,&rdquo; tandas Reza.</p> <p>Dia mengatakan, penelitian menyimpulkan faktor-faktor utama yang menjauhkan seseorang dari perbuatan pidana berulang. Yaitu, ikatan keluarga yang erat, aktivitas yang mengaktualisasi diri si mantan napi, pengakuan dari publik, adanya harapan dan perasaan mampu menunjukkan kiprah produktif, serta perasaan memiliki makna dan tujuan dalam hidup. Itu semua diistilahkan sebagai faktor pelindung atau <em>protective factors</em>.</p> <p>&rdquo;Dari situ, saya bertanya lagi ke kemenkumham apakah pernah mengecek ada tidaknya lima faktor protektif tersebut pada diri HRS. Kalau ternyata tidak pernah dicek, alih-alih waswas terhadap HRS, saya justru menilai negaralah yang khawatir secara sangat berlebihan untuk tidak mengatakan paranoid terhadap HRS. Negaralah yang membuat risau karena tidak adil dalam menilai mantan napi,&rdquo; ucap Reza.</p>

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel beri komentar soal Habib Rizieq Shihab yang tak diizinkan melaksanakan ibadah umrah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#habib rizieq shihab

Berita Terkini