<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Aziz-Yanuar-1738493801.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar mengatakan akan mencabut gugatan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta. Hal itu sehubungan dengan kliennya yang tak diizinkan untuk melakukan ibadah umrah ke Tanah Suci.</p> <div dir="auto">"Kita akan cabut rencana (gugatan)," kata Aziz kepada <em>JawaPos.com,</em> Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, Kepala Bapas Jakarta dan timnya selalu proaktif dan membantu pihaknya selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011823271/gibran-tegaskan-dirinya-tak-akan-jadi-cawapres-pdip">Gibran Tegaskan Dirinya Tak akan Jadi Cawapres PDIP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabapas dan tim bapas sangat baik dan humanis. Ini yang menyebabkan kami sedang cari cara lain supaya tidak melibatkan pihak bapas dalam proses hukum ini," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aziz belum merincikan terkait rencana mencabut gugatan ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuat rilis terbaru terkait hal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bentar. Nanti ada rilis kita juga," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011823257/kasus-imei-dibongkar-terungkap-kenapa-lebih-banyak-iphone-ilegal-ketimbang-android">Kasus IMEI Dibongkar, Terungkap Kenapa Lebih Banyak iPhone Ilegal Ketimbang Android</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div>

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar mengatakan akan mencabut gugatan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakpus.

Habib Rizieq Akan Cabut Gugatan terhadap Kabapas Jakpus Soal Izin Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq-shihab.jpg" alt="Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel memandang tak ada alasan yang cukup mengkhawatirkan untuk negara mencekal Habib&nbsp;<span class="il">Rizieq</span>&nbsp;Shihab melakukan ibadah umrah ke tanah suci. Pasalnya, ia mengatakan bahwa pidana yang menyebabkan&nbsp;<span class="il">Rizieq</span>&nbsp;dibui pun sudah tak berkorelasi dengan kondisi saat ini yang sudah bebas dari pandemi Covid-19.</p> <div dir="auto">"Kasus Petamburan dan kasus Megamendung berlangsung terkait situasi pandemi. Sekarang, pemerintah bahkan dunia sudah menyetop status pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk waswas bahwa seandainya HRS kembali mengadakan keramaian, keramaian itu akan menyebarluaskan COVID 19," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/011822432/langkah-pemprov-jatum-dorong-transformasi-digital-pengadaan-barang-dan-jasa-kebutuhan-pemerintah">Langkah Pemprov Jatum Dorong Transformasi Digital Pengadaan Barang dan jasa Kebutuhan Pemerintah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pun dengan kaitannya kasus keonaran di media sosial. Menurutnya, hal itu dapat mudah untuk negara mengawasi gerak-gerik&nbsp;<span class="il">Rizieq</span>&nbsp;Shihab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana pun HRS berada, termasuk di Tanah Suci sekali pun, alat-alat negara punya teknologi agar selalu bisa memonitor (dari jauh namun melekat) kekacauan apa yang terjadi di media sosial akibat perbuatan HRS," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seandainya ada keonaran di media sosial, dan itu akibat kelakuan HRS, ya ringkus saja," tukas Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib&nbsp;<span class="il">Rizieq</span>&nbsp;Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011822431/diduga-karena-nasi-goreng-mbak-ita-camat-gajahmungkur-dimutasi">Diduga Karena Nasi Goreng Mbak Ita, Camat Gajahmungkur Dimutasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara&nbsp;<span class="il">Rizieq</span>&nbsp;Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel memandang tak ada alasan mencekal Habib Rizieq Shihab untuk pergi umrah.

Reza Indragiri: Tak Ada Alasan Cekal Habib Rizieq Shihab Umrah

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220930-WA0041.jpg" alt="Pakar psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel hadir sebagai saksi ahli persidangan kasus pencabulan Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel hadir sebagai saksi ahli persidangan kasus pencabulan Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel memandang tak ada alasan yang cukup mengkhawatirkan untuk negara mencegah Habib Rizieq Shihab melakukan ibadah umrah ke tanah suci. Pasalnya, ia mengatakan bahwa pidana yang menyebabkan Rizieq dibui pun sudah tak berkorelasi dengan kondisi saat ini yang sudah bebas dari pandemi Covid-19.</p> <div dir="auto">"Kasus Petamburan dan kasus Megamendung berlangsung terkait situasi pandemi. Sekarang, pemerintah bahkan dunia sudah menyetop status pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk waswas bahwa seandainya HRS kembali mengadakan keramaian, keramaian itu akan menyebarluaskan Covid-19," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011821750/dubes-ri-di-arab-saudi-janji-tangani-kasus-pmi-arwati-yang-tewas-sakit-ginjal-dan-disiksa-agensi">Dubes RI di Arab Saudi Janji Tangani Kasus PMI Arwati yang Tewas Sakit Ginjal dan Disiksa Agensi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pun dengan kaitannya kasus keonaran di media sosial. Menurutnya, hal itu dapat mudah untuk negara mengawasi gerak-gerik Rizieq Shihab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana pun HRS berada, termasuk di Tanah Suci sekali pun, alat-alat negara punya teknologi agar selalu bisa memonitor (dari jauh namun melekat-Red) kekacauan apa yang terjadi di media sosial akibat perbuatan HRS," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seandainya ada keonaran di media sosial, dan itu akibat kelakuan HRS, ya ringkus saja," tukas Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011821825/rizieq-shihab-tak-diizinkan-umrah-pakar-psikologi-forensik-sebut-negara-khawatir-berlebih">Rizieq Shihab Tak Diizinkan Umrah, Pakar Psikologi Forensik Sebut Negara Khawatir Berlebih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kasus Petamburan dan kasus Megamendung berlangsung terkait situasi pandemi. Sekarang, pemerintah bahkan dunia sudah menyetop status pandemi

Reza Indragiri Nilai Tak Ada Alasan Cekal Rizieq Shihab Umrah, Ingatkan Kasus Buinya Saat Covid-19

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tak-kunjung-kembali-ke-indonesia-rizieq-dianggap-hambat-penyidikan_m_132990.jpeg" alt="Habib Riziek Shihab saat menjalani pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Habib Riziek Shihab saat menjalani pemeriksaan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai, langkah pelarangan Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk berumrah dengan alasan pengawasan merupakan bentuk khawatir yang sangat berlebihan. Ia menilai tak ada alasan yang menguatkan untuk tak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk umrah.</p> <div dir="auto">"Saya justru menilai negaralah yang khawatir secara sangat berlebihan untuk tidak mengatakan paranoid terhadap HRS," ujar Reza dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia membeberkan bahwa alasan pengawasan tak cukup untuk menahan mantan pidana untuk melancong ke luar negeri. Belum lagi, menurutnya tak ada alasan spesifik dari diri Rizieq Shihab yang mesti diawasi sebegitu ketatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011821750/dubes-ri-di-arab-saudi-janji-tangani-kasus-pmi-arwati-yang-tewas-sakit-ginjal-dan-disiksa-agensi">Dubes RI di Arab Saudi Janji Tangani Kasus PMI Arwati yang Tewas Sakit Ginjal dan Disiksa Agensi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aspek apa pada diri HRS yang perlu diawasi sedemikian ketat sampai-sampai ia tidak diizinkan menjalankan ibadah ke Tanah Suci?" kata Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaupun pengawasan itu dibutuhkan untuk memonitor kemungkinan Imam Besar FPI itu mengulangi perbuatan pidananya, menurutnya negara seharusnya menunjukkan data spesifik tentang seberapa tinggi resiko tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data tentang hal itu hanya bisa didapat dari risk assessment. Nah, apa iya Kumham pernah melakukan risk assessment terhadap HRS?" tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika melihat riwayat Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman pidana Rizieq Shihab, Reza justru menilai bahwa masa reintegrasi Rizieq di tengah masyarakat tak perlu dirisaukan lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011821717/jeritan-hati-rahman-anak-pmi-yang-ibunya-mati-sakit-ginjal-dan-disiksa-agensi-di-arab-saudi">Jeritan Hati Rahman, Anak PMI yang Ibunya Mati Sakit Ginjal dan Disiksa Agensi di Arab Saudi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau HRS dianggap berbahaya bagi masyarakat, tak mungkin MA mengorting masa pidana HRS," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011821632/4-alasan-polri-langsung-tahan-panji-gumilang">4 Alasan Polri Langsung Tahan Panji Gumilang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div>

"Saya justru menilai negaralah yang khawatir secara sangat berlebihan untuk tidak mengatakan paranoid terhadap HRS," ujar Reza

Rizieq Shihab Tak Diizinkan Umrah, Pakar Psikologi Forensik Sebut Negara Khawatir Berlebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/antarafoto-hrs-tiba-di-tanah-air-10112020-bal-7-1.jpg" alt="Habib Rizieq Shihab. Muhammad Iqbal/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq Shihab. Muhammad Iqbal/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihak&nbsp;HRS menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</p> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima <em>JawaPos.com</em>, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/011821211/oppo-reno-10-series-varian-pro-plus-bawa-fast-charging-supervooc-20-100-watt">Oppo Reno 10 Series, Varian Pro Plus Bawa Fast Charging SuperVOOC 2.0 100 Watt</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya melayangkan gugatan, Azis juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Menkopolhukam RI, Menkumham RI, Komisi III DPR-RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, dan Komnas HAM RI terkait hal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, gugatan dan surat permohonannya perlindungan hukum tersebut merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak asasi Rizieq Shihab yang sesuai undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011821317/dinobatkan-menjadi-sup-terenak-nomor-satu-di-dunia-sandiaga-uno-ingin-daftarkan-rawon-ke-unesco">Dinobatkan Menjadi Sup Terenak Nomor Satu di Dunia, Sandiaga Uno Ingin Daftarkan Rawon ke UNESCO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga ini membuktikan bahwa Klien kami tetap taat hukum meskipun dalam banyak kesempatan Klien kami selalu menjadi korban intrik politik busuk yang merugikan Klien kami," ucap Azis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ini menegaskan kami akan terus melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan undang-undang demi untuk terciptanya keadilan terhadap Klien kami," tandasnya.</div>

Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat.

Tak Diizinkan Umrah, Rizieq Shihab Gugat Kabapas Jakpus ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Rizieq-shihab-diperiksa-polda.jpg" alt="TERJERAT KERUMUNAN: Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan Sabtu (12/12). Itu adalah kehadirannya yang pertama setelah dua kali panggilan polisi untuk tidak dihadirinya. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERJERAT KERUMUNAN: Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan Sabtu (12/12). Itu adalah kehadirannya yang pertama setelah dua kali panggilan polisi untuk tidak dihadirinya. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan umrah karena kendala kesulitan pengawasan.</p> <p>Mengingat Habib Rizieq masih status bebas bersyarat hingga 10 Juni 2024. Atas hal ini, tim pengcara Habib Rizieq mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.</p> <p>Gugatan tersebut juga ditanda tangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat terkait izin ibadah umrah Habib Rizieq Syihab.</p> <p>"Kami juga mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum yang kami ajukan terkait klien kami tak dizinkan umrah," kata pengacara HRS, Aziz Yanuar seperti dikutip&nbsp;<em>Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup)</em>,&nbsp;Rabu (2/8).</p> <p>Menurut Aziz, pihaknya merasa geli dengan keputusan Kejaksaan yang tak mengizinkan HRS melaksanakan umrah. Padahal, kata Aziz, kliennya siap menanggung biaya anggota kejaksaan yang mendampingi HRS pada saat umrah nanti.</p> <p>"Kami dalam hal ini siap membantu pembiayaan pemberangkatan pihak yang akan mengawasi klien kami jika diperlukan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Agar klien kami dapat menjalankan hak asasi nya dalam beribadah yang dilindungi Undang-Undang," ujar Aziz.</p> <p>Aziz juga mempertanyakan alasan keputusan Kejaksaan tidak mengizinkan kliennya melaksanakan umrah karena gara-gara pengawasan.</p> <p>Apalagi pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang tentu bisa melaksanakan tugas pengawasan dimaksud.</p> <p>"Ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak tentu saja. Karena jelas di wilayah Saudi Arabia pihak pemerintah Republik Indonesia pihak Kejaksaan memiliki perwakilan," ujarnya.</p> <p>Seperti diketahui Habib Rizieq Shihab, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) telah bebas dari penjara, Rabu (20/7/2022) sekira jam 7.30 WIB. Habib Rizieq bebas dari penjara dengan status bebas bersyarat.</p> <p>Bebas Habib Rizieq bersyarat oleh Kemenkumham dengan masa percobaan sampai 10 Juni 2024 lalu.</p> <p>&ldquo;Habis masa percobaan: 10 Juni 2024,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/7).</p>

Habib Rizieq Shihab tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan soal pengawasan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Tak Izinkan Habib Rizieq Umrah, Begini Respons Pengacara HRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/masa_tahanan-rizieq.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Habib Rizieq Shihab tetap akan melaksanakan ibadah umrah.</p> <p>Alasan kliennya tetap melaksanakan ibadah umrah, karena sesuai Perpres Kejaksaan, ada jaksa yang dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. "HRS tetap jadi melaksanakan umrah," kata Aziz Yanuar seperti dikutip&nbsp;<em>Pojoksatu.id&nbsp;(Jawa Pos Grup)</em>, Rabu&nbsp;(2/8).</p> <p>Menurut Aziz, setidaknya sudah ada 4 jaksa yang telah bertugas di luar negeri. Keempat jaksa tersebut masing-masing bertugas menjadi Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar di negara Cina, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura.</p> <p>Karena itu, Aziz Yanuar mempertanyakan bila karena alasan pengawasan HRS tidam diperbolehkan melaksanalan umrah. Harusnya negara memberi tugas salah satu jaksa yang bertugas di luar negeri.</p> <p>"Apa guna negara bayar mahal itu pihak kejaksaan di Riyadh jika nganggur saja?" tanya Aziz.</p> <p>Aziz Yanuar juga menyinggung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mempersulit kliennya melaksanakan umrah.</p> <p>Sementara, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat sudah memberikan rekomendasi terkait izin ibadah umrah yang akan digelar Habib Rizieq.</p> <p>"HRS tidak diberi rekomendasi oleh Kejari Jakpus untuk umroh dengan alasan sulit pengawasan," ujarnya.</p> <p>"Sementara Kabapas sebenarnya sangat proaktif dan membantu pihak kami selama ini. Kabapas dan tim bapas sangat baik dan humanis," ujarnya.</p> <p>Habib Rizieq Shihab tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan umrah, karena kendala kesulitan pengawasan. Mengingat saat ini Habib Rizieq masoh status bebas bersyarat hingga 10 Juni 2024.</p> <p>Diketahui Habib Rizieq Shihab, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) telah bebas dari penjara, Rabu (20/7) sekira jam 07.30 WIB. Habib Rizieq bebas dari penjara dengan status bebas bersyarat.</p> <p>Bebas Habib Rizieq bersyarat oleh Kemenkumham dengan masa percobaan sampai 10 Juni 2024 lalu.</p> <p>&ldquo;Habis masa percobaan: 10 Juni 2024,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/7/2023).</p>

Meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Habib Rizieq Shihab tetap akan melaksanakan ibadah umrah.

Alasan Habib Rizieq Tetap Ngotot Berangkat Umrah