<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/IMG-20250205-WA0022-3200151230.jpg" alt="Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi dalam acara bimbingan teknis Anggota Legislatif se-Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jakarta, Selasa (4/2). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi dalam acara bimbingan teknis Anggota Legislatif se-Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jakarta, Selasa (4/2). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi mengimbau para Anggota DPRD terpilih dari PKS untuk benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. Menurut dia, anggota dewan tidak boleh hanya sekadar pagi ngantor dan sore pulang. Pernyataan itu disampaikan Habib Aboe saat bimbingan teknis Anggota Legislatif se-Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jakarta, Selasa (4/2). "Semua dapat dikatakan sukses jika berhasil membawa peran di DPRD untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kerhasilan lainnya yaitu bisa mengayomi dan memayungi struktur dan konstituen di dapil masing-masing," kata Habib Aboe. Wakil Ketua Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini mengungkapkan, bagi pejabat publik di ranah legislatif, ada empat kunci keberhasilan yang harus dipegang. Menurut dia, setiap anggota dewan harus bisa memegang peranan legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi.&nbsp; "Anggota DPRD harus memastikan bahwa dalam setiap fungsi tersebut, kualitas kerjanya memenuhi standar yang tinggi. Menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa alokasi anggaran daerah mencerminkan prioritas kebutuhan rakyat," tegas Habib Aboe. "Anggota DPRD, harus selalu mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan sungguh-sungguh," sambungnya. Di sisi lain, Habib Aboe menyatakan bahwa&nbsp; seorang Anggota DPRD dari PKS bisa disebut berhasil jika patuh dengan aturan partai. Serta dapat bersinergi dengan struktur partai, pembinaan kader dan konstituen dan advokasi untuk kader dan konstituen. "Semua aturan yang ada di internal partai, baik dari DPD, DPW maupun DPP harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik," ujar Habib Aboe. Dia juga meminta para anggota dewan dari PKS menjaga komunikasi di dunia digital. Serta aktif melalui berbagai kanal media sosial, baik di Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya. "Jangan menghindar kalau ada kader yang minta bantu masuk rumah sakit. Antum jangan ngeluh kalau ada kader minta bantu urus KK atau KTP. Karena itu tugas dan dipilih untuk kerja seperti itu," pungkasnya.

Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi mengimbau para Anggota DPRD terpilih dari PKS untuk benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat.

Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi ke Anggota legislatif: Antum Jangan Ngeluh kalau Ada Kader Minta Bantu Urus KK atau KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/IMG-20250121-WA0054-2266970597.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat paripurna pembukaan masa sidang II 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1). (Setjen DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat paripurna pembukaan masa sidang II 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1). (Setjen DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan menangkap aspirasi dari para hakim saat masa reses. Menurutnya, para hakim menyampaikan harapan agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan. Pernyataan itu disampaikan Aboe saat rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024&ndash; 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).&nbsp; "Saya sempat menyerap aspirasi dari para hakim di dapil. Mereka memerlukan perhatian tentang kesejahteraan. Dengan kesejahteraan yang layak akan mendorong profesionalisme dalam menegakkan hukum," kata Habib Aboe saat menyampaikan aspirasi.\ Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) I ini mengungkapkan, dia tidak hanya mendengar aspirasi dari hakim. Sekjen PKS ini juga mengaku mendapat aspirasi dari masyarakat Kalsel lainnya. "Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan. Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat," lanjutnya. Selain itu, masyarakat berharap pemerintah dapat membantu perbaikan kondisi perekonomian. Terutama dalam menstabilkan harga pangan. &ldquo;Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan operasi pasar. Selain itu mereka berharap ada bantuan sosial untuk mendorong daya beli masyarakat," jelas Aboe. Tak hanya itu, mitra kerja Komisi III DPR, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalsel, meminta gedung baru untuk operasional mereka. Pasalnya, BNN Kalsel masih menggunakan gedung pinjaman dari pemprov Kalsel.&nbsp;&nbsp; &ldquo;BNN Kalsel membutuhkan fasilitas yang lebih layak agar dapat menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam memberantas peredaran narkoba di daerah. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan menangkap aspirasi dari para hakim saat masa reses.

Hakim Curhat ke Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat Reses, Minta Peningkatan Kesejahteraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Presiden-PKS-Ahmad-Syaikhu-Di-Rakernas-PKS-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy Ahmad Syaikhu di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Jumat (24/2/2023). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy Ahmad Syaikhu di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Jumat (24/2/2023). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wacana pemilihan umum presiden (pilpres) dengan dua pasangan calon mulai bergulir. Hal itu dipantik pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membuka peluang PDIP berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).  KIB beranggota Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. KKIR merupakan koalisi yang terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.  Menyikapi pernyataan tersebut, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy menegaskan bahwa koalisi besar tidak akan menjadi ancaman bagi mereka jika menjadi lawan. PKS saat ini sudah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Yang terpenting, jika head-to-head, pilpres harus tetap diselenggarakan dengan suasana gembira. ”Kita hadapi dengan suasana enjoy berkeluarga,” ujarnya dalam rakernas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (24/2).  Meski demikian, hingga saat ini PKS berharap pilpres bisa diikuti lebih dari dua pasangan calon presiden. ”Kalau bisa tiga pasang,” tuturnya. Dengan tiga pasang, situasi politik relatif lebih cair dan gesekan polarisasi tidak terlampau keras.  PKS dalam musyawarah majelis syura pada Kamis (23/2) telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Aboe mengungkapkan, PR-nya tinggal menetapkan nama wakilnya. Saat ini nama wakil masih digodok. ”Biarkan tim kecil berdiskusi terus,” jelasnya.  Dalam rakernas PKS itu, Anies Baswedan juga diundang. Dalam paparannya, Anies menegaskan komitmen untuk berjuang bersama. ”Insya Allah, kemenangan diantarkan kepada kita,” kata Anies dalam sambutannya.

Soal Kandidat di Pilpres 2024, PKS: Kalau Bisa Tiga Pasang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Logo-Baru-PKS-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan, partainya belum memiliki rencana untuk mendeklarasikan calon Presiden (capres) di Pemilu 2024.  "Seluruh langkah politik yang diambil partai lain dalam pencapresan, kita atensi dan hormati. Untuk PKS sendiri saat ini belum ada rencana mendeklarasikan salah satu tokoh sebagai capres yang akan diusung di Pemilu 2024," kata Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/10).  Hingga saat ini, lanjut dia, PKS masih terus mencermati perkembangan situasi politik nasional. Menurut dia, untuk menentukan capres di PKS sesuai ketentuan AD ART pasal 18 ayat 2 huruf a merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).  "Sedangkan hasil sidang DPTP memutuskan pencapresan akan disampaikan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro. Oleh karenanya, kita akan menunggu dan mengikuti proses tersebut," kata anggota DPR itu.  Dia menuturkan, PKS memiliki perhatian yang tinggi menyiapkan diri dalam menghadapi Pilpres 2024. Namun, PKS memilih langkah untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan capres yang akan diusung. "Konsolidasi struktural terus dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi internal PKS maupun menyiapkan mesin politik PKS dalam menyongsong pilpres mendatang," ujarnya.  Habib Aboe menegaskan, salah satu kegiatan konsolidasi yang dilakukan oleh PKS ialah "political update", di mana telah dua kali digelar oleh PKS. "Ini adalah forum selevel Rapimnas untuk mendiskusikan situasi perkembangan politik nasional termasuk soal pencapresan," ujarnya.  DPP Partai NasDem pada Senin (3/10) telah resmi mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meyakini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan menyatu dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.  "Soal dua partai, baik PKS teman kita, teman kita Demokrat, jujur saja, dari apa perspektif yang saya pahami. Apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insyaallah semuanya menyatukan pikiran, semangat, dan dekat bersama dengan NasDem. insyaallah," kata Surya Paloh usai Deklarasi Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10).  Menurut dia, hubungan NasDem dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat. Jajaran petinggi PKS bahkan sudah mengunjungi NasDem Tower bertemu dengan Surya Paloh. Namun demikian, hingga saat ini antara NasDem dan PKS belum secara resmi melakukan koalisi pada Pemilu 2024.  Surya tidak memaksakan partai lain untuk membangun koalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Partai lain bisa mempertimbangkan capres yang diusung NasDem sesuai dengan kriterianya atau tidak. (*)  &nbsp;

PKS Cermati Situasi Politik Sebelum Pilih Capres untuk Pemilu 2024