<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/WhatsApp-Image-2025-03-24-at-143427-4074466354.jpeg" alt="Jazilul Fawaid mendirikan perguruan tinggi unggulan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Dok. Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jazilul Fawaid mendirikan perguruan tinggi unggulan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Dok. Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Gresik dan sekitarnya semakin mendapat pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kini baru hadir Universitas Sunan Gresik (USG). Kampus tersebut didirikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah Ramadhan tahun ini, mohon doa dan dukungan semuanya, kami mendirikan Universitas Sunan Gresik atau USG,&rdquo; ujar Jazilul Fawaid kepada <em>JawaPos.com</em>, Rabu (26/3).</p> <p>Jazilul Fawaid yang biasa disapa Gus Jazil itu mengatakan, pendirian kampus unggulan itu sebagai bentuk nyata dukungan terhadap langkah besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.</p> <p>Gus Jazil mengatakan, pembangunan USG merupakan bentuk perjuangan untuk melahirkan SDM-SDM unggul khususnya di Gresik dan Indonesia. &ldquo;Kami berharap USG akan menjadi perguruan tinggi unggulan di Gresik dan kami sudah siapkan seluruh legalitas dan perangkatnya, mulai dosen, gedung dan seluruh desainnya,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ketua Fraksi PKB itu berharap USG sudah bisa dilakukan grand launching sekaligus membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sehingga, pada tahun ajaran baru tahun ini sudah bisa dimulai proses perkuliahan.</p> <p>&ldquo;Kami mohon doa dan dukungan dari semua, khususnya masyarakat Gresik dan sekitarnya agar dapat mengirimkan calon-calon mahasiswa terbaik. Insyallah USG akan memberikan kemudahan-kemudahan,&rdquo; urai wakil ketua badan&nbsp;anggaran (Banggar) DPR itu.&nbsp;</p> <p>Dalam pendirian USG ini untuk tahap awal akan didirikan dua fakultas dengan 13 program studi (prodi). Yakni, prodi S1- Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Kebidanan &amp; Profesi, S1&ndash;Mikrobiologi, D3 Kebidanan, S1 &ndash; Teknik Komputer &amp; Informatika, S1&ndash;PGSD, S1-Teknologi Pendidikan, S1 - Teknik Sipil, S1 - Agro Ecoteknologi (Pangan) dan S-1 Rekayasa Pertambangan.</p> <p>Kemudian rumpun sosial humaniora dibuka Fakultas Ekonomi dan Hukum yang memiliki tiga prodi, yakni S1 Prodi Hukum, Akuntansi dan Manajemen.</p> <p>&ldquo;Kami berharap prodi yang dibuka dapat menjadi penopang kebutuhan pasar kerja di wilayah Gresik dan sekitarnya yang banyak berdiri industri-industri skala nasional hingga internasional,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Gus Jazil menegaskan, 13 prodi yang ada untuk tahap pertama ini bisa link and match dengan dunia kerja sehingga ke depan lulusan yang ada akan mudah terserap di dunia kerja.</p> <p>Untuk mewujudkan USG sebagai kampus unggulan, kata Gus Jazil, pihaknya menggandeng sejumlah pakar pendidikan, guru besar maupun doktor, untuk terlibat sebagai Dewan Pakar USG.</p>

Universitas Sunan Gresik (USG) untuk pilihan baru bagi warga Gresik yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi.

Gus Jazil Dirikan Perguruan Tinggi di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/JKT_Hasil-Mukernas-PKB_MIFTAHUL-HAYAT05-1717534509.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri) bersama Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil Mukernas PKB di Jakarta, Rabu (24/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri) bersama Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil Mukernas PKB di Jakarta, Rabu (24/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil merespons rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin merebut PKB melalui tim lima atau panitia khusus (pansus). Gus Jazil menekankan, PKB bukan badan otonom atau organisasi yang berada di bawah naungan PBNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," kata Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, rencana pembentukan pansus yang diwacanakan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dinilai tidak paham konstitusi dan tata kelola organisasi, karena PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang beda kamar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014920705/jangan-sembarangan-7-makanan-dan-minuman-ini-harus-dihindari-penderita-tbc">Jangan Sembarangan! 7 Makanan dan Minuman Ini Harus Dihindari Penderita TBC</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," cetus Gus Jazil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Jazil membantah jika PKB menjadi partai ahistoris. Ia menekankan, PKB sejak awal menyadari hubungan historis antara PKB dan NU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, PKB juga tidak pernah mempermasalahkan jika posisi PBNU berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," ujar Gus Jazil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PKB, kata Gus Jazil, juga menyayangkan sikap Gus Yahya, Gus Ipul dan sejumlah elite PBNU yang tidak menunjukkan etika keulamaan. Pasalnya, mereka ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi disayangkan organisasi yang disitu membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak," papar Gus Jazil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014920584/memahami-10-alasan-pria-masih-menggoda-perempuan-lain-meski-sudah-mempunyai-pasangan-apa-saja">Memahami 10 Alasan Pria Masih Menggoda Perempuan Lain Meski Sudah Mempunyai Pasangan, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gus Jazil mengatakan PBNU seharusnya fokus mengurusi umat, masjid, madrasah, dan membangun komunikasi dengan PKB yang merupakan alat perjuangan politik yang lahir dari rahim PBNU. Sebab, PKB merupakan satu-satunya partai yang berbasis ahlu sunnah wal jamaah yang terbesar di parlemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapapun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambil alihan menghilangkan kedaulatan partai," pungkas Gus Jazil.</div>

Sekjen PBNU Gus Ipul dinilai tidak paham konstitusi dan tata kelola organisasi, karena PKB dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda.

Panas PBNU Ingin Rebut PKB, Gus Jazil: Gus Ipul Tidak Paham Konstitusi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Hasil-Rapat-Pleno-DPP-PKB-Dery-Ridwansah-9-3408554905.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok kandidat pada Pilkada Jakarta 2024. Termasuk nama Anies Baswedan, yang diusulkan DPW PKB DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita proses dengan melihat dinamika yang ada di DKI, ataupun dinamika politik nasional. Karena Pilkada DKI berimbas dan dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional," kata pria yang karib disapa Gus Jazil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Jazil menyatakan pihaknya menghormati keputusan PKS yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta. Namun, ia menginginkan kepemimpinan yang mempersatukan dan beragam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita hargai sikap PKS, yang sudah mengunci tapi yang diperlukan oleh Jakarta adalah kepemimpinan yang plural, kepeimpinan yang mempersatukan, kepemimpinan yang beragam, selama ini Pak Anies sudah identik dengan PKS," ujar Gus Jazil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Gus Jazil menginginkan kerja sama politik seharusnya dibahas secara bersama-sama. Bahkan, ia menginginkan koalisi besar di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berharap koalisi lebih besar, karena PKB dengan PKS masih kecil," pungkas Gus Jazil.</div> </div>

Gus Jazil menginginkan kerja sama politik seharusnya dibahas secara bersama-sama. Bahkan, ia menginginkan koalisi besar di Jakarta.

Bangun Koalisi Besar di Jakarta, Gus Jazil: Kalau hanya PKB dan PKS ya Masih Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Hasil-Rapat-Pleno-DPP-PKB-Dery-Ridwansah-9-3408554905.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya belum menentukan akan berada di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun sebelumnya PKB menyampaikan ingin bekerja sama kembali dengam Prabowo dan Gerindra.</p> <div dir="auto">Ia mengatakan, PKB yang kemudian berinsiatif mengundang Prabowo ke Kantor DPP PKB hanya sebagai bentuk tradisi agar tak ada pecah belah usai kontestasi Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum sampai di sana. Jadi hari ini PKB mentradisikan kompetisi tidak boleh berujung dengan bercerai," ujar politikus yang biasa disapa Gus Jazil ini kepada wartawan, Rabu (24/4)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa kompetisi Pilpres 2024 mesti diakhiri dengan baik-baik saja antara pihak-pihak terkait yang sebelumnya saling berkompetisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kompetisi harus diakhiri dengan silaturahmi yang baik. Dan alhamdulillah siang ini terjadi. Pilpres sudah selesai. Soal koalisi didalam atau diluar nanti diputuskan," pungkas Jazilul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan bahwa pihaknya berharap dapat bekerja sama kembali dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat Prabowo menyambangi Kantor DPP PKB usai penetapan capres terpilih di KPU RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen, di eksekutif, ingin terus kerja sama lebih produktif lagi," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, katanya, saat ini Prabowo sudah resmi terpilih sebagai Presiden RI yang akan menghadapi berbagai agenda pembangunan di masa mendatang.</div>

Jazil menegaskan kompetisi Pilpres 2024 mesti diakhiri dengan baik-baik saja antara pihak-pihak terkait yang sebelumnya saling berkompetisi.

Meski Sudah Disambut Baik Prabowo, Gus Jazil Pastikan PKB Belum 100 Persen Bergabung dalam Koalisi Pemerintahan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Wakil-Ketua-MPR-988037641.jpeg" alt="Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid." width="100%">
<figcaption>Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wacana amendemen konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 belakangan kembali menjadi perbincang hangat usai muncul pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet soal pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara.</p> <p>Hal itu dilontarkan Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.</p> <p>Usulan Bamsoet tersebut mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang menyebut PPHN dinggap sebagai hal yang problematik. Pasalnya, Qodari menilai pembahasan mengenai penetapan PPHN itu akan menjadi masalah dikemudian hari, jika nantinya presiden terpilih tidak memiliki visi misi sesuai PPHN.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sehingga, dalam konteks itu, Qodari mengusulkan wacana tandingan dalam kesempatan amendemen UUD 1945, yakni mengajukan masa jabatan presiden menjadi selama 5 periode untuk menuntaskan pembangunan.</p> <p>Merespons pernyataan Qodari, Wakil Ketua MPR RI H. Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, konteks pidato Ketua MPR RI itu bertujuan bukan untuk periode saat ini, tetapi untuk periode berikutnya hingga tidak perlu diributkan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012751585/mahfud-md-ingatkan-semua-pihak-soal-rencana-amendemen-uud-1945">Mahfud MD Ingatkan Semua Pihak Soal Rencana Amendemen UUD 1945 </a></strong></span></p> <p>Apalagi perubahan tersebut harus melalui Amandemen UUD 1945 dan membutuhkan dukungan dari semua unsur di MPR RI. Sementara soal PPHN masih dalam kajian dan belum final.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"PPHN sudah disampaikan ketua MPR waktu itu, karena itu bisa dilakukan di periode berikutnya, seandainya mau dilaksanakan amandemen atau PPHN itu untuk periode berikutnya," kata Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Rabu (23/8).</p> <p>Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, peluang dilakukan Amandemen UU 1945 saat ini sangat kecil karena proses tahapan Pemilu sudah berlangsung. Oleh sebab itu, diujung sambutan Bamsoet disarankan agar pembahasan amandemen UU dilakukan di periode berikutnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Apalagi sudah masuk pada tahapan pemilu, maka tidak ada lagi Amandemen UU 1945 di bahas. Makannya disarankan diujung sambutannya ini akan lebih baik di bahas pada periode berikutnya," ucapnya.</p> <p>Gus Jazil tidak mempersoalkan usulan Qodari yang ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lima periode sebagai opsi tandingan atas PPHN. Hanya saja, hal tersebut bisa dilakukan lewat aturan yang ada, yakni Amandemen UUD 1945.</p> <p>"Ya termasuk amandemen lima periode itu, jadi harus amandemen. Kan itu untuk ke depan, kalau saat ini kan tidak mungkin dari sisi waktu," ungkapnya.</p> <p>Dijelaskan Gus Jazil, kesempatan dilakukan Amandemen UUD 1945 di periode ini sangat tidak mungkin terjadi, karena proses pemilihan Presiden sudah sangat dekat, hingga tidak bisa dilakukan. Bahkan, jika hal tersebut dipaksakan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat luas.</p> <p>"Karena bulan Oktober awal sudah pendaftaran calon, terus proses tahapan sudah jalan. Jadi kalau itu diputuskan hari ini pasti rakyat akan menolak," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, mengenai penetapan PPHN akan menjadi masalah dikemudian hari jika nantinya presiden terpilih tidak memiliki visi misi sesuai PPHN.</p> <p>Qodari kemudian mengusulkan wacana tandingan dengan mengajukan masa jabatan presiden menjadi selama 5 periode untuk menuntaskan pembangunan.</p> <p>"PPHN itu problematik, kan Bamsoet mengusulkan PPHN, saya bilang kalau ada calon presiden yang visi misinya tidak sama dengan PPHN dan dia menang apa yang terjadi apa MPR mau meng-impeach terpilih, kan salah," ujar Qodari.</p> <p>"Pertama, karena melanggar PPHN kemudian di impeach rakyat kan marah, rakyat yang pilihkan, yang kedua kalau dibiarin saja, melanggar konstitusi dong," ucapnya.</p> <p>Untuk itu, kata Qodari, demi keberlangsungan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang, maka pembahasan amendemen UUD 1945 perlu mengubah masa periode jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi lima periode.</p>

Gus Jazil tidak mempersoalkan usulan Qodari yang ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lima periode sebagai opsi tandingan.

Jawab Opsi Tandingan Qodari Soal PPHN Diganti Jabatan Presiden Lima Periode, MPR: Harus Amendemen Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Gus-Jazil-Biru.jpg" alt="Gus Jazil MPR RI" width="100%">
<figcaption>Gus Jazil MPR RI</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil mengaku pihaknya menunggu keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait sosok bakal calon wakil presiden (Cawapres). Mengingat, sejauh ini PKB telah menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.</p> <p>Namun, di tengah kerja sama politik tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menggodanya dengan mendatangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pada Kamis (27/7).</p> <p>"Biasanya kita katakan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kalau di PKB jas hijau, jangan sekali-kali lupakan jasa ulama," kata Gus Jazil di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (1/8).</p> <p>"Nah, kalau kita lihat sejarah, maka saya pikir yang paling panjang sejarahnya itu dengan PDIP," sambungnya.</p> <p>Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, pihaknya tetap menyodorkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres). Terlebih, lanjut Gus Jazil, PKB membawa gairah kemenangan dalam beberapa kali pesta demokrasi di Indonesia.</p> <p>"Sejak kelahiran PKB sampai hari ini cuma berbeda jalan dalam dua periode ketika bersama Demokrat dan kemudian bersatu jalan lagi ketika zaman Pak Jokowi, jadi 10 tahun, 10 tahun. Jadi secara sejarah PKB ini bersama Demokrat dan bersama PDIP," ungkap Gus Jazil.</p> <p>"Ketika itu saya sampaikan Demokrat awalnya partai kecil 2009, menjadi partai pemenang Pemilu, jadi partai nasionalis pemenang Pemilu Demokrat tahun 2009," sambungnya.</p> <p>Gus Jazil menegaskan, PKB saat ini merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia. Karena itu, ia membuka kemungkinan keluar dari KKIR jika Partai Gerindra tak juga memberi kejelasan.</p> <p>"Nah partai berbasis Islam terbesar hari ini tetap PKB. Jadi kalau lihat dari sejarah maka sebenarnya PKB itu lebih banyak, lebih panjang hubungannya dengan PDIP, lebih panjang hubungannya dengan Demokrat atau bahkan master," pungkas Gus Jazil.</p>

Mengingat, sejauh ini PKB telah menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

Gus Jazil Ungkap PKB Punya Sejarah Panjang Koalisi dengan PDIP dan Demokrat Ketimbang Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JAZIL-18A.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyindir partai yang juga berwarna hijau hanya berhasil meraih 19 kursi di parlemen. Pria yang karib disapa Gus Jazil itu tak menginginkan PKB bernasib sama.<br /> <br /> Sindiran Gus Jazil itu disampaikan Gus Jazil saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan uji kelayakan kepatutan (UKK) bakal calon legislatif dari PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Sindiran itu diduga ditujukan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 19 kursi di DPR RI.<br /> <br /> "Jangan sampai kayak, mohon maaf, partai hijau yang lain, yang cuma 19 kursi, satu fraksi satu orang," ungkap Gus Jazil.<br /> <br /> "Dibanding dulu pernah, PKB itu hanya 28 kursi. Itu melihat partai lain itu minder kalau jalan," sambungnya.<br /> <br /> Wakil Ketua MPR RI ini mengaku bersyukur, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mampu menempati posisi penting hasil dari Pemilu 2019. Politikus PKB, kata Gus Jazil, di antaranya menjadi Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, pimpinan badan anggaran, pimpinan Komisi II, Komisi IV, Komisi X, Komisi VI, dan Komisi XI.<br /> <br /> "Ini capaian yang menurut saya harus dipertahankan," tegas Gus Jazil.<br /> <br /> PKB saat ini mampu meraih 58 kursi di parlemen, dari hasil Pemilu 2019. Oleh karena itu, Gus Jazil mengaku optimistis pihaknya akan mengalami peningkatan dari Pemilu 2024 mendatang.<br /> <br /> "Sesuai target, kita mendapatkan 100 kursi. Saya sampaikan kepada Pak Cucun sebagai ketua fraksi, kalau PKB mendapatkan 100 kursi, rasanya menjadi ketua fraksi itu jalannya gagah," pungkas Gus Jazil.

PKB Tak Mau Bernasib Seperti PPP yang Hanya Raih 19 Kursi di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jazilul-Fawaid-Hendra-Eka.jpg" alt="Waketum PKB Jazilul Fawaid memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/22). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membentuk poros ketiga koalisi Pilpres 2024. Kesepak" width="100%">
<figcaption>Waketum PKB Jazilul Fawaid memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/22). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membentuk poros ketiga koalisi Pilpres 2024. Kesepak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil meyakini, menteri dari PKB tidak akan terkena perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, kinerja menteri dari PKB cukup baik di pemerintahan.<br /> <br /> Adapun menteri dari PKB di antaranya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar; serta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.<br /> <br /> "Kalau untuk PKB, sepanjang yang saya tahu memang enggak ada alasan untuk reshuffle. Kinerjanya mashi cukup bagus, PKB juga masih sangat solid bersama pemerintah, tapi sekali lagi ini prerogatif presiden," kata Gus Jazil kepada wartawan, Selasa (31/1).<br /> <br /> Meski demikian, Gus Jazil menyebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Namun, ia mengungkapkan masifnya isu reshuffle bisa mengganggu kinerja para pembantu presiden di pemerintahan.<br /> <br /> "Reshuffle ini memang prerogatif presiden dan ini menurut saya sudah berapa bulan diperbincangkan. Saya kasihan saja sama menteri-menterinya karena kan jadi nggak fokus. Kalau memang harus rehuffle, ya reshuffle, supaya tidak menjadi beban untuk para menteri ya," tegas Gus Jazil.<br /> <br /> Sebelumnya, isu reshuffle menguat setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Kamis (26/1) sore. Meski demikian, kepala negara enggan menjelaskan secara rinci terkait pertemuannya dengan Surya Paloh.<br /> "(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," ungkap Jokowi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).<br /> <br /> Jokowi tidak menjelaskan secara rinci isi pertemuan tersebut, termasuk soal isu pertemuan dengan Surya Paloh berkaitan dengan isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Mengingat, 1 Februari mendatang bakal bertepatan dengan Rabu Pon, yang kerap menjadi hari keramat bagi Jokowi.<br /> <br /> "Hmm, masa? Rabu Pon? Benar? Ya nanti tunggu saja," pungkas Jokowi.

Elite PKB Yakin Menterinya Tak Terkena Reshuffle Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ferdy-Sambo-Dan-Putri-Candrawathi-Saat-Rekonstruski-Pembunuhaan-Brigadir-J-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat  rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022" width="100%">
<figcaption>Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat  rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya mendukung penuh institusi Polri dalam mengusut kasus dugaan menghalangi penyidikan atau <em>obstruction of justice</em> terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.<br /> <br /> Adapun ketujuh tersangka itu yakni, Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuk Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. "Kami mendukung itu dan itu memang janji terakhir Pak Kapolri. Ada 93 yang tersangkut perkara etik akan diselesaikan dalam 30 hari ini. Saya pikir Pak Kapolri serius, faktanya sudah ada 7 tersangka," kata pria yang karib disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9).<br /> <br /> Wakil Ketua Umum PKB ini menegaskan, kasus menghalangi penyidikan ini tak kalah serius dengan kasus utamanya yakni pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebab, upaya merintangi proses hukum tersebut, justru dilakukan oleh anggota Polri.<br /> <br /> Oleh karena itu, Gus Jazil menyatakan Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri mendukung kasus tersebut diusut secara tuntas. Karena berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.<br /> <br /> "Ini perkara yang sangat serius menyangkut <em>obstruction of justice</em>, apalagi dilakukan oleh oknum polisi. Jika itu tidak diusut tuntas, maka kepercayaan kepada polisi tidak akan pulih," pungkas Gus Jazil.

Usut Tuntas Pembunuhan Brigadir J Agar Publik Kembali Percaya Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gus-Jazil-Gresik.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyampaikan, pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merupakan sebuah penegasan kepada konstituen. Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengutarakan, Cak Imin tak menginginkan internal PKB diusik.<br /> <br /> "Itu pelurusan. Apa yang disampaikan Gus Muhaimin itu upaya penegasan kepada konstituen, kader dan pengurus PKB agar mengerti posisi masing-masing. Urus saja apa yang menjadi urusannya, jangan campur aduk," kata Gus Jazil kepada JawaPos.com, Kamis (23/6).<br /> <br /> Gus Jazil menegaskan, Cak Imin telah berhasil mensolidkan kader PKB. Karena itu, pihaknya tak segan melakukan perlawanan siapa saja yang ingin memecah belah PKB.<br /> <br /> "Gus Muhaimin berhasil membuat PKB solid dan kompak, hanya ada satu PKB. Kita lawan siapapun yang ngerecoki, gembosi apalagi memecah soliditas PKB," tegas Gus Jazil.<br /> <br /> Sebelumnya, hubungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan putri almarhum Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid kembali memanas. Cak Imin menyindir Yenny Wahid yang mencampuri urusan internal PKB.<br /> <br /> Sindiran Cak Imin itu dilontarkan melalui akun media sosial Twitter resminya Kamis (23/6). Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, Yenny Wahid bukan kader PKB.<br /> <br /> "Yenny itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali Pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," ujar Cak Imin.<br /> <br /> Sindiran Cak Imin ini bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya Yenny Wahid menegaskan dirinya bukan PKB barisan Cak Imin, melainkan PKB Gus Dur. Pernyataan ini disampaikan Yenny saat menjadi pembicara di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang.<br /> <br /> Bahkan, Yenny juga juga meminta para politikus untuk tidak memaksakan diri maju di Pilpres 2024. Terutama bagi politikus yang hasil surveinya tidak terlalu baik. Menurut Yenny itu akan merugikan posisi Nahdlatul Ulama (NU).<br /> <br /> "Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot (maju Pilpres), yang paling utama ketua umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," pungkas Yenny.

Bela Cak Imin, Gus Jazil: Kita Lawan Siapapun yang Ngerecoki PKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gus Jazil

Berita Terkini