<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/WhatsApp-Image-2024-08-06-at-130542-251235515.jpg" alt="Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim mendatangi Polda Jatim hari ini (6/8). Datang dengan kemeja putih, Gus Halim hanya tersenyum dan menyampaikan beberapa kata kepada awak media. &rdquo;Jadi saya hari ini (6/8), hadir di sini yang pertama tentu silaturahmi yang penting itu niatnya silaturahmi,&rdquo; kata Gus Halim di Polda Jawa Timur, Surabaya. Gus Halim mengungkapkan, kedatangannya tersebut untuk melaporkan mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy. Menurut dia, apa yang disampaikan Lukman itu penistaan dengan cara memfitnah dan berita bohong. Lukman adalah sosok mantan Sekjen PKB. Lukman menyampaikan bahwa kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. &rdquo;Yaitu Lukman yang mengatakan bahwa elite PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan, itu saya merasa itu sebuah fitnah yang keji,&rdquo; ucap Gus Halim. Selain itu, lanjut Gus Halim, Lukman Edy juga menyebut dana pilpres. Gus Halim menegaskan bahwa DPW PKB tidak pernah mengelola dana pilpres. &rdquo;Dana pilkada, DPW PKB tidak pernah mengelola dana pilkada. Banpol, DPW PKB selalu melaporkan dan audited BPK tiap tahun audited BPK,&rdquo; tegas Gus Halim. &rdquo;Dan tentu bisa dilihat di web BPK. Bagaimana PKB Jatim dalam mengelola dana banpol. Dana fraksi, selalu dilaporkan kembali kepada anggota fraksi. Dana yang kita kumpulkan dari fraksi selalu dilaporkan, dan tak ada lagi dana selain itu,&rdquo; imbuh dia. Dia menyatakan, PKB tidak minta dana ke masyarakat atau pengusaha. &rdquo;Nah ini yang kemudian kami pengurus DPW PKB Jatim merasa ini fitnah besar ini bisa merusak citra saya sebagai ketua DPW macam-macam itu tafsirannya,&rdquo; papar Gus Halim.

Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim mendatangi Polda Jatim hari ini (6/8), untuk melaporkan mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy

Pimpinan PKB Jawa Timur Laporkan Lukman Edy ke Polda Jatim

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Kemendes-IFAD-1477918198.jpeg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat membuka Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali, Rabu (13/04)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat membuka Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali, Rabu (13/04).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) terus dioptimalkan dengan berbagai desain dan strategi baru agar hasilnya maksimal. Desain dan strategi baru Program Tekad ini disosialisasikan dan dibahas mendalam dalam workshop nasional Program Tekad yang dilaksanakan di Denpasar, Bali pada 11-14 April 2023. Workshop ini digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama International Fund For Agricultural Development (IFAD). Dalam pertemuan ini dibahas strategi peningkatan dan akselerasi kinerja program di sisa periode pelaksanaan Program Tekad. Selain itu cara peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaksana program dari tingkat pusat hingga daerah serta sosialisasi desain baru Program Tekad pascaevaluasi paruh waktu.&nbsp; &ldquo;Hasil mid term review harus menghasilkan desain, struktur, dan tatan baru program Tekad. Dengan demikian program ini benar-benar terimplementasikan dengan baik agar berhasil secara optimal,&rdquo; ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat membuka Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali, Rabu (13/04).&nbsp; Gus Halim menegaskan dirinya akan mengawal secara langsung program Tekad&nbsp;hingga level implementasi di lapangan. Menurutunya program tersebut sangat penting bagi akselerasi kesejahteraan warga desa di Indonesia Timur. &nbsp; &ldquo;Saya akan hadir dalam setiap tahapan. Karena saya tidak ingin program ini tidak berhasil maksimal. Kalau sekedar berhasil saja tidak menarik bagi saya. Tapi harus berhasil secara maksimal karena ini semua demi keluarga bangsa kita utamanya yang ada di Papua NTT, Maluku dan Maluku Utara,&rdquo; katanya.&nbsp; Menurut Gus Halim, Program Tekad merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dana desa dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia, serta menekan tingginya kesenjangan.&nbsp;Maka Program Tekad benar-benar memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran.&nbsp; &ldquo;Dan satu hal yang selalu saya tekankan harus ada yang diterima warga desa beban anggaran yang kita alokasikan harus banyak yang dibelanjakan untuk warga,&rdquo;katanya. Sementara itu, Country Director IFAD, Hani Elsadani mengatakan, hasil MTR mengungkap beberapa perubahan dalam pengaturan implementasi Program Tekad dan beberapa design yang baru untuk membuat program lebih sederhana.&nbsp; &ldquo;Tahun 2022 Tekad sudah melalui mid term review atau MTR. Dan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam implementasinya. Akan kita sosialisasikan Design Baru agar kita bisa memajukan proyek ini dan termasuk memperkuat implementasi pendekatan implementasinya secara spesifik untuk kawasan Papua,&rdquo; ujar Hani dalam sambutannya. Selain itu, lanjut Hani, workshop ini juga untuk kesamaan persepsi sekaligus pemahaman mengenai target dan juga pendekatan Program Tekad. &ldquo;Acara yang sangat penting untuk membagikan hasil dari mid term review kemarin dan juga bertujuan terhadap beberapa langkah pokok yang kita butuhkan untuk kita bisa maju ke depan ke tahap implementasi berikutnya,&rdquo;tegasnya. Untuk diketahui, Workshop Nasional Program Tekad dibuka oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar pada Rabu (12 April 2023) besok.&nbsp; Dalam pembukaan tersebut turut hadir Country Director dan Tim IFAD Indonesia; Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, serta penjabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi&nbsp; sebagai pembicara. Workshop tersebut juga dihadiri pelaksana Program Tekad di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan pihak terkait lainnya, meliputi Gubernur dari Lokus Program Tekad; Bupati dari Lokus Program TEKAD di Wilayah Papua. Selanjutnya Kepala Dinas PMK Provinsi; Kepala Dinas PMK, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Bappeda Kabupaten dari Lokus Program Tekad di Wilayah Papua; Camat dari Lokus Program Tekad di Wilayah Papua.&nbsp; Poin penting yang diangkat oleh pembicara dalam pembukaan Workshop Nasional Program Tekad adalah diperlukannya komitmen dan peran aktif baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mendorong keberhasilan Program Tekad. Selain itu, workshop nasional Program Tekad ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak selaku pemangku kepentingan untuk memiliki kesamaan persepsi guna meningkatkan sinergitas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah acara pembukaan, workshop nasional Program Tekad akan dilanjutkan dalam rangkaian sidang pleno.

Program Tekad merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dana desa dalam menurunkan kemiskinan.

Kemendes PDTT Gandeng IFAD Sosialisasikan Desain Baru Program Tekad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Mendes-New.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk tingkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, serta pemanfaatan sumberdaya masyarakat desa.  "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berikan jalan yang tegas pada pemberdayaan masyarakat desa, yaitu dengan motode Pendampingan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Selasa (6/12).  Kegiatan Pendampingan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan desa. Hingga tepat mengarah pada terjadinya kebangkitan dan kemandirian desa, sesuai potensi desa, berdasar kearifan lokal desa, dan tentu, berdasarkan kebutuhan warga desa.  "Olehnya, Kemendes PDTT telah menugaskan; 33.123 Tenaga Pendamping Profesional atau pendamping desa, yang bertugas di 74.961 desa seluruh Indonesia," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini .  Selain itu, ada juga fasilitator transmigrasi; pendamping TEKAD; Duta Digital; Kader Digital; serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kader Kampung.  Doktor Honoris Causa dari UNY ini akui jika sumberdaya tersebut tidaklah cukup menyelesaikan tugas pendamping di seluruh desa, untuk keseluruhan permasalahan desa.  "Kegiatan pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Desa saja," kata Gus Halim.  Kegiatan pendampingan, kata Gus Halim, harus dilakukan bersama, perlu sinergi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan, demi percepatan kebangkitan warga dan kemandirian masyarakat desa.  Olehnya, perlu keterlibatan semua stakeholders desa, perlu peran supra desa, pemerintah daerah, kampus, swasta, serta pihak-pihak lain, yang memiliki konsentrasi dan komitmen untuk pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa.  Agar sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik diiperlukan pengaturan dalam sinergi pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan perlu juga mengadaptasi system digital.  "Perlu penguatan dan pembelajaran, penting juga kegiatan pemberdayaan menangkap berbagai praktik baik dari lapangan, untuk dapat direplikasi di lapangan lainnya," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mendes: Perlu Sinergi Pendampingan untuk Kebangkitan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menkeu-dan-Jokowi.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).  Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Jokowi. Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD.  Presiden juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi di dunia saat ini masih bergejolak. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia.  “Ini adalah kerja keras kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.  Saat ini tingkat inflasi nasional masih cukup terkendali, yakni 5,8 persen. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bahkan mencapai di atas 10 persen hingga 75 persen.  Kinerja ekonomi Indonesia dinilai cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44 persen. Sedangkan pada kuartal ketiga mencapai 58 persen. Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan berturut-turut.  Jokowi meminta kepala daerah memantau secara ketat pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Hal itu mengingat inflasi tinggi menjadi momok semua negara.  "Untuk pemda, gubernur, bupati dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," ujar Presiden.  Jokowi juga mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.  Kebijakan ketiga yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.  "Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.  Fokus kebijakan tersebut, lanjut Presiden, membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Dan meminta pemerintah pusat serta daerah untuk mengendalikan perbelanjaan.  Sementara itu, sebanyak 14 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menerima secara simbolis DIPA mewakili 53 K/L yang ada. Kemendes PDTT pada tahun anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 2,99 triliun.  “Kementerian dan Lembaga ini memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.  Keempat belas Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian.  Selanjutnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Negara.

Kemendes PDTT Peroleh DIPA Rp2,99 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM-18A.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat bertemu pimpinan PT Kereta Api Indonesia (KAI)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat bertemu pimpinan PT Kereta Api Indonesia (KAI).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Abdul Halim Iskandar memastikan masyarakat boleh menggunakan talangan dana desa untuk penanggulangan gempa di Cianjur, Jawa Barat.  Selanjutnya, kata menteri yang biasa disapa Gus Halim itu, pinjaman tersebut dapat dibayar dengan dana desa yang cair pada tahun berikutnya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.  "Sudah lama ada regulasi yang memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi pemanfaatan dana desa untuk bencana. Bahkan pinjam dana talanganpun dibolehkan," tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meninjau lokasi gempa di Cianjur, Minggu (27/11).  "Misalnya kayak gini dana desa kan sedang tidak ada karena akhir tahun. Diperbolehkan pinjam karena sesuai regulasi yang diatur. Ketika nanti dana desanya cair bisa digunakan untuk bayar dana talangan. Sangat mungkin, sangat bisa," imbuh Gus Halim.  Seperti diketahui, terjadi gempa di Cianjur dengan kekuatan Magnitudo5.6 pada Senin, 21 November lalu. Data BNPB menunjukkan 318 korban meninggal, 14 orang belum ditemukan, dan 7.729 orang mengalami luka-luka. Insiden ini juga mengakibatkan rumah serta fasilitas umum rusak.  Terkait dengan hal tersebut, ada kemungkinan dilakukannya relokasi rumah warga yang lahannya dianggap tidak aman untuk dihuni. Namun demikian, hal ini menunggu penilaian oleh pihak terkait.  "Kalau kondisi gempa, lahannya itu masih dinyatakan aman ya kembali. Tetapi ketika sudah tidak bisa dipertahankan ya direlokasi," ungkap Mantan Ketua DPRD Jatim ini.  Lebih lanjut Gus Halim meminta kepada seluruh warga terdampak gempa untuk bersabar dan memastikan tempat pengungsian yang ditempatinya aman. Ia memastikan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari solusi atas bencana ini.  "Pemerintah akan terus berusaha menyelesaikan dan mencairkan solusi terbaik masalah ini. Tidak ada satupun yang berhenti mulai dari pak Presiden semua jajaran pemerintah provinsi dan daerah membantu dalam menyelesaikan bencana ini," tegasnya.  Selama kunjungan berlangsung, tampak rumah warga yang hancur akibat gempa. Oleh karenanya warga menempati tenda-tenda yang tersedia serta memanfaatkan dapur umum untuk makan sehari-hari dengan bantuan dari berbagai sumber.

Mendes: Penanggulangan Gempa di Cianjur Boleh Pakai Talangan Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/GUS.jpg" alt="Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2021 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (11/4/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2021 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (11/4/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan pentingnya menjaga batas lintas negara, di antaranya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Pesan Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar itu disampaikan saat bertemu kembali dengan Bupati Belu Agustinus Taolin di Jakarta.  Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa batas lintas negara di Belu menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mensukseskannya.  Gus Halim memastikan, Kemendes PDTT berada di garda terdepan untuk terus memajukan desa-desa di wilayah Belu.  “Yang penting batas lintas negaranya, sangat strategis, nanti kami bantu,” kata Gus Halim di Jakarta, Rabu (26/10).  Dia juga menilai, Belu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste harus mendapat perhatian penuh dan seluruh aktivitas pembangunannya harus dikawal.  Gus Halim menceritakan dirinya telah melihat langsung kondisi Belu, bahkan Agustus lalu, Gus Halim bertindak sebagai inspektur Upacara Bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Duabesi.  Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini memastikan daerah perbatasan akan terus menjadi beranda negara yang berdaulat, sejahtera dan aman.  Saat ini proses pembangunan 100 unit rumah untuk para transmigran di Kabupaten Belu sedang berlangsung. Hal ini rencananya akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan regulasi yang ada.  Sementara itu, Bupati Bely Agustinus Taolin menjelaskan pertemuannya dengan Mendes PDTT.  “Kami datang hari ini untuk silaturahmi sekaligus lapor program perumahan yang sudah berjalan. Rencana tahun depan sisa 75 perumahan untuk transmigran. Makanya tadi ada info pak Dirjen punya 100 usulan tidak bisa masuk di tahun depan karena terlambat,” terang Agustinus Taolin.  Saat ini pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten Belu untuk tahun 2023 juga sedang diajukan. Sempat terlambat karena tidak adanya Satker kabupaten selama lima tahun terakhir. Pengajuan ini diupayakan dapat berhasil sehingga tidak perlu menunggu sampai tahun 2024.  Sementara itu, kondisi lahan yang akan dibangun dipastikan tidak lagi bermasalah. Seluruh sertifikat dan kebutuhan-kebutuhan legal lainnya telah selesai diurus termasuk konflik antar warga.  “Selama ini masyarakat menyerahkan lahan tapi ada pamrihnya di belakang. Misalnya 100 hektare lahan mengharapkan keluarga mereka yang miskin mendapatkan rumah di situ. Pada posisi kemiskinan dan tidak memiliki rumah sebenernya sama," ungkapnya.  Bupati menyebut, masyarakat mengharapkan kalau ada penempatan warga misal eks Timor Timur maka warga lokal minta bagian.  "Kalau sesuai SOP by name by address. Ke depannya yang menyerahkan tanah sudah untuk lokasinya kita clear-kan sehingga pembangunannya tidak masalah lagi,” pungkas Agustinus Taolin.

Gus Halim: Batas Lintas Negara di Belu NTT Sangat Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Mende-PDTT.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka memperingati hari Perempuan Desa Sedunia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar lomba kepala desa (Kades) perempuan berprestasi tahun 2022.  Lomba yang dilaksanakan mulai hari ini hingga 28 November 2022 itu, akan mempertandingkan pencapaian serta prestasi kades perempuan di bidang ketahanan pangan serta pembangunan manusia pada tingkat desa.  Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan, tujuan digelar lomba ini adalah untuk memotivasi kades perempuan agar lebih maksimal dalam membangun desa.  Selain itu, Ia juga berharap dari lomba ini akan muncul kades-kades perempuan terbaik dan berprestasi yang akan memberikan contoh praktik kepemimpinan perempuan di desa. Sehingga dapat meningkatkan ketertarikan perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi pemimpin perempuan di desa.  Lebih lanjut, Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga menjelaskan bahwa basis penilaian lomba adalah data maupun informasi yang terekam dalam SDGs Desa.  “Lomba ini, menggunakan data yang terekam dalam informasi SDGs Desa, sebagai basis penilaian," ujar Mendes dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (16/10).  Mendes juga menjelaskan, penilaian itu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu; analisis SDGs Desa, dengan menggunakan sistem informasi desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk desa; wawancara virtual dengan kepala desa yang masuk nominasi berdasarkan hasil analisis; dan verifikasi lapangan desa yang masih nominasi berdasarkan hasil wawancara virtual.  Untuk pemenang lomba, Gus Halim sapaan akrab Mendes menyatakan, bahwa para kepala desa perempuan yang masuk 10 besar nasional, serta juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan piagam penghargaan, lencana kepala desa perempuan berprestasi.  “Serta dana pembinaan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk segmen perempuan,” pungkasnya.

Peringati Hari Perempuan Desa Sedunia, Kemendes PDTT Gelar Lomba Unik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Gus-Halim-Mendes.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar menggembirakan bagi seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa di tanah air. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah mengusulkan agar status Pendamping Desa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  "Saya telah meminta Menpan RB untuk memberikan kesempatan yang sama kepada TPP dengan memberikan kesempatan dan penghargaan yang adil kepada TPP. Selain itu meningkatkan status TPP sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam acara puncak Hari Bakti Pendamping Desa di Jakarta, Jumat (7/10).  Langkah ini, menurut Gus Halim sebagai salah satu upaya untuk memastikan pendamping desa tetap bersama-sama Kemendes PDTT dalam gerak langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasalnya, pendamping desa adalah anak kandung dan ujung tombak pelaksanaan pembangunan desa.  "Semoga tahun depan, segera dimulai pendataan dan pemetaan TPP untuk menjadi bagian dari ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," harap Gus Halim.  Gus Halim juga menjelaskan, tahun ini memang bebarapa tenaga honorer pada Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah, telah didata oleh KemenpanRB untuk kepentingan pemetaan ASN. Namun Gus Halim memastikan, khusus untuk status Tenaga Pendamping Profesional (TPP) punya peluang besar untuk menjadi P3K.  “Kabar baiknya, kontrak TPP tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghapusan tenaga non ASN di lingkungan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun 2023,” pungkasnya.  Turut hadir dalam Puncak Hari Bakti Pendamping Desa, Sekjen Kemendwa Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemendes PDTT, Manajemen Nasional, dan Pendamping Desa.

Menteri Gus Halim Minta Status Pendamping Desa Ditingkatkan Jadi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Apel Pagi hari pertama pasca Idul Fitri 1443 H/2022 M di lingkungan Kementerian Desa PDTT, Senin (9/5/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Apel Pagi hari pertama pasca Idul Fitri 1443 H/2022 M di lingkungan Kementerian Desa PDTT, Senin (9/5/2022).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Di sela-sela kunjungan kerjanya di Jatim, Jumat (29/7) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mampir ke Redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya. Gus Halim, panggilan akrab menteri asal Jombang, itu banyak ngobrol seputar transformasi desa.  Dalam kesempatan itu, Gus Halim menyebut bahwa desa-desa di Indonesia memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, semua elemen perlu berbagai upaya untuk membangun desa agar lebih maju dan mandiri. Termasuk kalangan media pers. Bukan hanya bergantung pada pemerintah saja.  Gus Halim mengatakan, saat sekarang ini sistem informasi desa yang lengkap amat diperlukan. Data-data yang disajikan pemerintah desa harus valid dan akurat. Dengan begitu, intervensi yang akan dilakukan menjadi cepat dan tepat sasaran. “Persoalan transparansi juga penting. Seluruh sistem di desa harus bisa dilihat oleh warga,” kata menteri yang baru dianugerahi gelar doktor honoris causa dari Unair Surabaya itu.  Dia menjelaskan, sinergisitas dan kolaborasi untuk kemajuan desa itu juga perlu dilakukan antarlembaga dan kementerian. Selain Kemendes PDTT, kemajuan desa juga bergantung dari peran kementerian lainnya. Penguatan sistem informasi tidak sekadar untuk kebutuhan transparansi. Muaranya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. “Kemajuan informasi desa akan turut mendorong kesejahteraan,” ungkapnya.  Gus Halim juga menaruh harapan besar agar para kepala daerah memfokuskan program-program kerjanya ke desa-desa. Jika itu benar-benar dilakukan maka mayoritas persoalan di daerah bersangkutan akan selesai. Misalnya, masalah kemiskinan, stunting, penyakit kronis dan sejenisnya.  ‘’Sebab, data-data itu semua ada di desa. Nah, seperti harapan Pak Presiden, alokasi dana desa harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia,’’ ungkap mantan ketua DPRD Jatim itu.  Dia pun memberikan apresiasi saat ini sudah begitu banyak desa di Indonesia yang telah berinovasi di berbagai bidang. Salah satunya wisata dan pengembangan badan usaha bersama. Dengan inovasi-inovasi itu maka dapat mendongkrak kemandirian desa dan perekonomian masyarakat desa bersangkutan.  Nah, peran media pers antara lain turut serta memberikan penyadaran terus menerus terhadap masyarakat desa. ‘’Konsep dasarnya adalah silakan terus maju, tumbuh dan berkembang, asalkan jangan sampai lepas dari akar budaya desa dan masyarakat setempat,’’ papar politikus PKB itu.  Sementara itu, CEO Jawa Pos Media Leak Kustiyo mengapresiasi inovasi yang selama ini telah dilakukan Kemendes PDTT. Dia pun mengakui, inovasii tersebut terbukti mendorong kemajuan desa-desa. Jawa Pos Grup, baik Jawa Pos Koran, Jawa Pos Televisi, dan JawaPos.com, dengan total kekuatan readership 2,5 juta per hari pihaknya siap untuk mensupport dan turut menjadi bagian dari upaya-upaya kemajuan desa di Indonesia.  ''Salam berdesa,'' katanya yang disambut tawa lepas Gus Halim seusai bertukar cindera mata.

Gus Halim: Desa-Desa Berperan Besar pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/GUS-HALIM-07.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa percontohan di Indonesia di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa percontohan di Indonesia di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Dengan demikian dana desa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga desa serta mencegah korupsi di level desa.  "Kami berusaha agar transparansi pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap penggunaan dana desa bisa dilakukan oleh inspektorat juga warga masyarakat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa percontohan di Indonesia di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa (7/6/2022).  Gus Halim sapaan akrabnya menyatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 400,1 Triliun sejak tahun 2015 hingga 2021. Sementara tahun 2022, Dana Desa digulirkan sebanyak Rp 68 Triliun. Meningkatnya jumlah dana desa dari tahun ke tahun menurut Gus Halim harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan desa. Disamping itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa juga harus berdasar roadmap yang jelas. Data desa berbasis SDGs Desa adalah panduan efektif dalam memanfaatkan dana desa agar pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan.  “Kami berupaya hari ini hingga ke depan agar perdebatan pembangunan di desa tidak didasarkan pada keinginan elit sebagaimana arahan presiden bahwa dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa khsusunya masyarakat tengah ke bawah. Maka kita terus melakukan upaya pendataan wilayahnya secara detail sehingga rencana pembangunan desa tidak didasarkan pada keinginan tapi kebutuhan," tegasnya.  Gus Halim juga menegaskan bahwa Data Berbasis SDGs Desa juga menjadi unsur penting dalam manfaatkan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan informasi yang lengkap dan update dari data berbasis SDGs desa, kepala desa dan masyarakat desa dapat menganalisa kondisi objektif masyarakat agar bisa menetapkan langkah-langkah pengentasan kemiskinan ekstrem yang efektif dan tepat guna serta sasaran.  “ Dengan Data desa berbasis SDGs desa, dana desa bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kami yakin jika SDGs Desa dan Data Desa benar-benar digunakan maka target penuntasan kemiskinan ekstrem 2024 bisa tercapai," terangnya.  Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya via daring menegaskan bahwa dana desa terbukti telah menurunkan presentase jumlah penduduk miskin sejak pertama kalinya digelontorkan pada tahun 2015. Lebih lanjut Sri Mulyani berpesan agar kepala desa, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh tamu yang hadir dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 untuk memcegah korupsi dengan memanfaatkan uang negara sesuai aturan yang berlaku.  "Negara hadir sampai di level desa. Presentasi penduduk miskin 14,21 persen 2015 ketika dana desa dimulai menjadi 12,53 persen tahun 2021. Penurunan kemiskinan di desa harus dipertahankan. Saya juga tegaskan setiap rupiah uang negara yang didapatkan rakyat harus bisa kembali ke negara. Ini hanya bisa terjadi apabila seluruh masyarakat termasuk kepala desa berintegritas dan bebas korupsi," ucapnya  Acara ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait. Diantaranya adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, dan Deputi Bidang Pencegahan BNN Sufyan Syarif.  Beberapa gubernur hadir secara langsung yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu hadir pula Bupati Gowa, Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Camat, Kepala Desa, Perwakilan Desa, dan Pendamping Desa.

Gus Halim Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Manfaatkan Dana Desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gus halim

Berita Terkini