<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ADI-1.jpg" alt="GOTONG ROYONG: Adi mengikuti kegiatan sedekah bumi di Kelurahan Sambikerep. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah diterima." width="100%">
<figcaption>GOTONG ROYONG: Adi mengikuti kegiatan sedekah bumi di Kelurahan Sambikerep. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah diterima.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain infrastruktur dan kesehatan, sektor pendidikan dan sosial mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan rancangan APBD 2023. Di antaranya, perbaikan rumah tak layak huni dan peningkatan honor guru.  MINGGU (30/10) lalu Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengunjungi kawasan eks pengukuhan Bulu Lontar, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Di sana, Adi menerima curhat perihal pembangunan swadaya balai RT. ”Kami bangun swadaya dengan kemampuan warga. Sampai sekarang belum selesai. Minta tolong diperjuangkan,” ujar Budi Susilo, ketua RT 01, RW 04, Kelurahan Lontar.  Terkait hal itu, DPRD Kota Surabaya juga menyetujui anggaran untuk perbaikan balai-balai RW atau balai pertemuan dalam APBD 2023. ”Supaya lebih layak sebagai ruang publik, tempat warga berkumpul dan berembuk,” kata Adi.  Tahun ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya memang mulai merintis disulapnya belasan balai RW menjadi tempat sinau bareng yang diikuti anak-anak pelajar selepas jam sekolah. Termasuk dipergunakan tempat ngaji. Pihaknya berharap pembangunan balai RW itu terus dilakukan.  Tujuan selanjutnya adalah Sambikerep. Di sana, Adi bertemu dengan para guru ngaji. Kepada mereka, Adi membocorkan usulan kenaikan honor guru-guru ngaji yang bekerja di TPQ-TPQ dan sekolah- sekolah Minggu. ”Dari Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu. Itu mencakup 12 ribu guru TPQ dan sekolah Minggu,” kata Adi.  Adi Sutarwijono telah mendiskusikan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi perihal usulan kenaikan honor itu, termasuk insentif para bunda PAUD se-Surabaya. ”Rencana kenaikan honor itu bentuk apresiasi dan penghargaan kita atas cinta kasih dan dedikasi para bunda PAUD, guru TPQ, dan guru sekolah Minggu yang telah mengasuh serta mendidik anak-anak kita, generasi penerus bangsa,” kata Adi.  Komisi D DPRD Kota Surabaya yang membidangi pendidikan dan sosial tengah menggodok usulan kenaikan honor atau insentif itu. ”Kita matangkan pembahasan dengan bappeko, dinas dan badan di pemkot yang menjadi mitra kerja kami.Agar gol dalam skema belanja APBD di 2023,”ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah.  Pada hari yang sama, Adi mengunjungi kampung padat penduduk di Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo. Dia juga menyempatkan diri bergabung dalam kerja bakti warga kampung.  Dalam kerja bakti tersebut, Ketua RW 03 Jumali menunjukkan rumah- rumah warganya yang mendesak untuk diperbaiki. Salah satunya rumah Aseli yang atapnya sudah jebol. Lubang di berbagai sudut membuat atap tersebut sudah kehilangan fungsinya. ”Wah, kalau hujan pasti airnya masuk,” kata Adi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ADI-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BENTUK APRESIASI: Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono bertemu dengan para guru ngaji di Kelurahan Sambikerep. Kepada mereka, Adi membocorkan usulan kenaikan honor guru ngaji yang bekerja di TPQ dan sekolah Minggu. (DPRD Surabaya untuk JawaPos.com)  Jumali mengamini hal itu. Dia melaporkan, saat hujan deras, air selalu masuk ke rumah. Jika sudah begitu, penghuni rumah diungsikan ke balai RW yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah Aseli. ”Kami berharap ini segera diperbaiki, Pak, dari program Pemkot Surabaya. Karena kondisinya juga sudah sangat tidak layak,” ujar Jumali.  Menanggapi permintaan Jumali, Adi berjanji memperjuangkan perbaikan rumah tersebut. Terlebih, pada tahun anggaran 2023, sudah diplot anggaran bedah rumah tidak layak huni Rp 117 miliar untuk 3.148 rumah. ”Ini karena banyak warga yang antre mendapatkan manfaat program itu. Pagu anggaran tiap rumah Rp 35 juta untuk perbaikan,” jelas Adi.  “Rencana kenaikan honor guru TPQ, bunda PAUD, dan sekolah Minggu menjadi bentuk apresiasi kita kepada mereka. Selain itu, pemkot harus terus mendukung kegiatan sedekah bumi.”  Kuatkan Anggaran Sedekah Bumi Pada 10 November 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi akan menetapkan APBD tahun 2023 yang diperkirakan kekuatannya mencapai Rp 11,2 triliun. Termasuk dalam pembahasan APBD 2023 diupayakan ploting anggaran untuk mendukung kegiatan sedekah bumi yang menjadi tradisi adat istiadat masyarakat.  ”Di tahun 2022 dianggarkan Rp. 400 juta. Pada tahun 2023, ploting anggaran akan ditambah. Mengingat antusiasme warga dalam kegiatan sedekah bumi,” kata Adi.  Hari Minggu lalu di eks Pedukuhan Kalijaran, Kelurahan Sambikerep, Adi Sutarwijono juga sempat menghadiri kegiatan sedekah bumi. Hadir pula Camat Sambikerep Iin Tresnaningsih dan lurah Sambikerep. Saat acara dimulai terlihat gunungan hasil bumi, sayur-sayuran, dan berbagai macam bahan pangan.  ”Sedekah bumi adalah warisan turun-temurun dari para pendahulu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan YME atas semua keberkahan, keselamatan, kerukunan, limpahan rezeki, dan segala hal yang telah dinikmati masyarakat,” kata Adi.  Tunggal Pribadi, ketua RW 05 Kalijaran, Kelurahan Sambikerep, menuturkan, selama ini kegiatan sedekah bumi disangga dari gotong royong warga. ”Ini momen untuk menunjukkan keguyuban dan gotong royong warga,” kata Tunggal Pribadi saat memberikan sambutan.  Adi berpendapat, penguatan anggaran sedekah bumi dan kegiatan sosial budaya yang lain seharusnya juga menjadi destinasi wisata budaya bagi Kota Surabaya. ”Kami sarankan Pemkot Surabaya mempunyai agenda tahunan wisata yang terjadwal dan bisa diketahui masyarakat umum,” kata Adi.  BENTUK APRESIASI: Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono bertemu dengan para guru ngaji di Kelurahan Sambikerep. Kepada mereka, Adi membocorkan usulan kenaikan honor guru ngaji yang bekerja di TPQ dan sekolah Minggu.

DPRD Dorong Kenaikan Honor Bunda PAUD, Guru TPQ, dan Sekolah Minggu

Guru TPQ dan Sekolah Minggu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Guru TPQ dan Sekolah Minggu

Berita Terkini

DPRD Dorong Kenaikan Honor Bunda PAUD, Guru TPQ, dan Sekolah Minggu

Download Aplikasi JawaPos.com