<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/penantian-guru-honorer-kala-bos-cair_m_117346.jpeg" alt="Ilustrasi guru honorer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki&nbsp;masa pensiun menjadi alasan sebagian&nbsp;kepala sekolah mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah" Kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 112 Jakarta Barat,&nbsp;Mutia di Jakarta, Selasa (23/7), ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI terkait permasalahan pemutusan kerja terhadap guru honorer. Menurut dia, banyaknya guru PNS yang pensiun menjadi salah satu dasar kepala sekolah merekrut guru honorer. Namun hal itu dilakukan tidak langsung mengangkat tanpa ada upaya lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014895162/ramalan-zodiak-aries-hari-ini-23-juli-2024-kesehatan-karier-keuangan-dan-percintaan">Ramalan Zodiak Aries Hari Ini 23 Juli 2024, Kesehatan, Karier, Keuangan dan Percintaan</a> Di SMAN 112 Jakarta Barat pada tahun 2023 terdapat tiga guru PNS yang pensiun. Kemudian di tahun 2024 ini ada empat orang yang pensiun dan tahun 2025 mendatang lima orang. Namun, kata Mutia, banyaknya guru yang pensiun tidak dibarengi dengan guru baru. Bahkan pihaknya juga telah meminta kepada Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk penambahan guru, tetapi tidak pernah dipenuhi. "Jadi kami mengoptimalkan terlebih dahulu guru yang ada. Dan menunggu dari dinas juga tidak ada jawaban, itu alasan kami mengangkat guru honorer, walaupun saya tahu persis ini melanggar aturan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014895112/sering-disebut-introvert-ternyata-ini-karakter-aseli-orang-yang-suka-mengaktifkan-mode-senyap-pada-handphone">Sering Disebut Introvert, Ternyata ini Karakter Aseli Orang yang Suka Mengaktifkan Mode Senyap pada Handphone</a> Koordinasi sudah dilakukan terkait hal tersebut. "Itu (pengangkatan guru honorer) biarlah menjadi kesalahan kami," kata Mutia diamini rekan sejawatnya. Mutia juga menampik adanya dugaan yang diangkat guru honorer merupakan kerabat atau orang dekat karena yang pasti itu semua disebabkan kebutuhan mendasar. "Pengangkatan karena kedekatan, saya yakin tidak dan teman-teman juga tidak. Ini niat baik kami agar siswa mendapatkan pendidikan yang baik," ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer oleh Kepala Sekolah memang tidak dibenarkan karena semua harus melalui prosedur yang berlaku. Sehingga, kata Budi, hal itu mengakibatkan 141 guru honorer yang diangkat oleh kepsek sempat diberhentikan atau diputus kerja. Namun ia memastikan saat ini mereka telah mengajar kembali pada sekolah masing-masing dan akan disebar ke institusi yang membutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014895153/sesuai-rekomendasi-ahli-gizi-berikut-7-makanan-kaya-protein-yang-bisa-kamu-konsumsi-sebagai-camilan-di-rumah">Sesuai rekomendasi Ahli Gizi, Berikut 7 Makanan Kaya Protein yang Bisa Kamu Konsumsi sebagai Camilan di Rumah</a> "Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Budi Awaluddin. Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagai masukan. "Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Guru berstatus PNS yang memasuki masa pensiun menjadi alasan sebagian kepala sekolah mengangkat guru honorer tidak sepengetahuan Disdik DKI.

Alasan Kepsek Angkat Guru Honorer di Jakarta, Ternyata Begini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-20-at-13.37.32.jpeg" alt="Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melakukan penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) untuk status pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024. Jumlah formasi yang disiapkan mencapai 2.302.543. Baik untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Semua itu tersebar untuk instansi pemerintah daerah dan pusat. Salah satu usulan formasi dari pemerintah pusat yakni, Kementerian Agama (Kemenag) juga menyiapkan rekrutmen guru ASN tahun ini. Plt Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag M. Sidik Sisdianto mengatakan, baru saja menyampaikan usulan kebutuhan guru-guru di madrasah seluruh Indonesia. "Apakah itu nanti PNS atau PPPK, kami masih menunggu arahan," katanya di kantor Kemenag, Selasa (27/2). Dia menjelaskan, perhitungan yang paling baru sudah mempertimbangkan proses redistribusi guru di madrasah. Secara garis besar, kebutuhan guru baru yang diusulkan pada rekrutmen ASN 2024 sekitar 250 ribu orang. Jumlah tersebut merupakan total untuk semua mata pelajaran di madrasah. Baik itu mata pelajaran keagamaan maupun mata pelajaran umum. Tahun lalu, Kemenag membuka rekrutmen guru ASN sebanyak 2.296 orang. Untuk formasi guru, tahun lalu hanya dibuka pada jenis PPPK. Sementara kuota ASN untuk CPNS diperuntukkan bagi dosen sebanyak 68 orang. Selain itu juga ada formasi dosen PPPK sebanyak 68 orang.

Pemerintah melakukan penerimaan calon ASN untuk status PNS dan PPPK pada tahun 2024. Jumlahnya 2,3 juta formasi. Kemenag usulkan 250 ribu.

Pemerintah Rekrut CPNS dan PPPK Tahun 2024, Kemenag Usulkan 250 Ribu Formasi Guru Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-kemen-panrb-soal-pemda-tarik-gunu-pns-dari-sekolah-swasta_m_226935.jpg" alt="Guru PNS saat melayani orang tua murid saat mendaftar sekolah." width="100%">
<figcaption>Guru PNS saat melayani orang tua murid saat mendaftar sekolah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pakar pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah menyoroti sejumlah hal dalam rekrutmen PPPK, khususnya pada formasi guru. Dia mengatakan di antara persoalan yang krusial adalah usulan kuota yang diajukan pemda di bawah kebutuhan. Pemicunya adalah pemda berpandangan bahwa gaji dan tunjangan PPPK dibebankan di APBD bukan APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/012962149/ioniq-5-kini-lebih-canggih-dengan-tambahan-fitur-hyundai-bluelink">IONIQ 5 Kini Lebih Canggih dengan Tambahan Fitur Hyundai Bluelink</a></div> <div dir="auto"> &rsquo;&rsquo;Kemudian dalam proses seleksi PPPK yang penting ada pengakuan atas pengabdian,&rsquo;&rsquo; katanya pada Rabu (13/9). Jadi durasi mengabdi guru-guru yang sudah bertahun-tahun, menjadi poin tambahan. Digabungkan dengan nilai hasil ujian kompetensi berbasis komputer. Jejen menegaskan aspek kognitif atau akademik tetap penting. Dia juga menuturkan dalam rekrutmen guru PPPK perlu ada keseimbangan. Maksudnya adalah tidak semuanya diisi oleh guru-guru yang sudah bekerja sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Perlu juga ada kesempatan bagi guru-guru fresh graduate,&rsquo;&rsquo; katanya. Khususnya para sarjana lulusan FKIP yang benar-benar memiliki bakat, talenta, dan kemampuan dalam mengajar. Jejen mengatakan untuk kesempatan guru-guru yang baru lulus itu, sebaiknya tetap disyaratkan wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Sehingga ketika mereka lolos PPPK, otomatis berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Sehingga mereka mendapatkan gaji, tunjangan yang melekat, serta TPG. Dengan total penghasilan yang besar itu, sekaligus bisa menarik minat guru-guru muda yang berkualitas untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sementara itu Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB PGRI Wijaya mengatakan selain merekrut ASN PPPK, pemerintah juga perlu membuka rekrutmen ASN PNS. Dia mengatakan diantara kedua jenis ASN tersebut, memiliki perbedaan tujuan. Untuk yang ASN PPPK digunakan mengatasi persoalan guru honorer yang sudah mengabdi lama, tetapi tidak bisa menjadi PNS karena usia. &rsquo;&rsquo;Kami tetap berharap ada rekrutmen ASN PNS untuk formasi guru,&rsquo;&rsquo; kata Koordinator Pendampingan Peserta Seleksi ASN PPPK Guru itu. Wijaya menjelaskan rekrutmen PNS formasi guru dibuka untuk guru-guru muda atau fresh graduate. Jadi mereka bersaing sesama fresh graduate. Karena usianya masih memenuhi syarat mendaftar PNS, yaitu maksimal 35 tahun. Jadi jangan sampai guru muda atau fresh graduate bersaing dengan guru-guru senior merebutkan lowongan PPPK.&nbsp; Seperti diketahui bulan ini pemerintah kembali membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Mayoritas lowongan ASN yang tersedia adalah untuk PPPK. Khususnya PPPK formasi guru. </div>

Pakar pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah menyoroti sejumlah hal dalam rekrutmen PPPK, khususnya pada formasi guru.

Selain PPPK, Pemerintah Tetap Perlu Buka Lowongan Guru PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - September mendatang menjadwalkan pelaksanaan rekrutmen CPNS. Dari seluruh formasi yang dibuka, 80 persen dialokasikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sisanya, 20 persen untuk PNS. Bagi PNS diutamakan untuk tenaga guru dan kesehatan. Umumnya untuk formasi guru dibuka di pemerintah daerah (pemda). Dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang membuka CPNS, peminat cukup banyak di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu alasan banyaknya peminat yang mendaftar menjadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta, karena mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) cukup menggiyurkan. TKD merupakan pendapatan tambahan dari PNS selain gaji pokok. Nilai TKD jauh dibanding gaji pokok. Berdasar peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 22 tahun 2017 tentang TKD bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong pelajar. Khusus untuk guru dengan golong III/a hingga III/b menerima TKD Rp 8.010.000. Jumlah itu belum termasuk dengan gaji pokok. Untuk gaji pokok, PNS golong III/a hingga III/b berdasar peraturan pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam PP itu disebutkan bahwa gaji PNS golong III/a dan III/b dari Rp 2.579.400 hingga Rp 4.415.600. Angka itu berdasar masa kerja. Gaji pokok Rp 4.415.600 merupakan untuk golongan III/b dengan masa kerja 32 tahun. Sedangkan III/a dengan masa kerja tahun yang sama Rp 4.236.400. Sementara gaji pokok Rp 2.579.400 untuk golong III/a nol tahun. Jadi, seorang guru PNS yang baru diangkat di Pemprov DKI Jakarta dengan pangkat atau golongan III/a bisa membawa pulang Rp 10.589.400 setiap bulan. Jumlah terdiri atas gaji pokok Rp 2.579.400 ditambah TKD sebesar Rp 8.010.000. Angka itu akan bisa lebih tinggi jika guru PNS itu golongannya makin tinggi dan mendapat jabatan lain di sekolah.

Umumnya untuk formasi guru dibuka di pemerintah daerah (pemda). Dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang membuka CPNS, pe

Gaji Take Home Pay Yang Diterima Guru PNS di Pemprov DKI Jakarta, Minimal Rp 10 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/guru-husein-laporkan-2978447548.jpg" alt="Husein Ali Rafsanjani" width="100%">
<figcaption>Husein Ali Rafsanjani</figcaption>
</figure> Mundur dari ASN Karena Teritimidasi setelah Laporkan Pungli JawaPos.com &ndash; Pengakuan Husein Ali Rafsanjani, guru PNS asal Kabupaten Pangandaran, yang merasa diintimidasi setelah melaporkan dugaan pungli sehingga memilih mengundurkan diri mendapat perhatian Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Hari ini (11/5) bupati akan bertemu dengan Husein. Asda III Kabupaten Pangandaran Suheryana membenarkan rencana bupati untuk bertemu Husein. &rdquo;Diundang besok (hari ini, Red) di pendapa. Pertemuannya sekitar pukul 14.00 WIB,&rdquo; katanya dilansir dari Radar Tasik kemarin (10/5). Husein yang dikonfirmasi secara terpisah juga mengakui adanya undangan dari Bupati Jeje Wiradinata. Dia juga menyatakan rencananya untuk menghadiri undangan tersebut. Sebelumnya, Husein memilih mengundurkan diri meski baru lolos CPNS pada 2020. Dalam video yang diunggah di media sosial dijelaskan alasannya mundur dari PNS Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Awalnya dia pernah melaporkan dugaan pungli saat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS 2021. Kemudian, dia dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran untuk dimintai klarifikasi. Husein merasa ada intimidasi setelah melaporkan dugaan pungli dalam latsar tersebut. Dia sempat meminta dipecat, tapi akhirnya mengajukan pengunduran diri. Kepada Radar Tasik, Husein memaparkan bahwa dirinya ditagih uang transportasi untuk berangkat latsar ke Bandung. Husein berpikir bahwa latsar adalah tugas negara. Biaya pastinya sudah ditanggung pemerintah. Itu juga yang ada dalam surat tugas. &rdquo;Dari situ saya buat laporan ke lapor.go.id. Cepet tuh ditindak dan ada teguran ke Pangandaran. Dari situ saya dipanggil menghadap BKPSDM Pangandaran setelah latsar selesai,&rdquo; bebernya. Setelah membayar transportasi untuk pergi ke latsar sebesar Rp 270 ribu, saat kegiatan ditagih lagi uang kurang lebih Rp 350 ribu. &rdquo;Uang itu untuk kepentingan apa juga enggak tahu. Saya menolak untuk bayar, ditagih terus,&rdquo; jelasnya. Saat disidang pejabat BKPSDM, dia mengaku disuruh untuk menurunkan laporan soal dugaan pungli. Namun, Husein mempertanyakannya. Hingga setelah enam jam, dia mengaku mendapat peringatan bisa dipecat karena menjelekkan instansi. Sepekan berselang, dia dipanggil lagi dan diminta untuk menurunkan laporan itu. Husein akhirnya menurutinya. &rdquo;Karena yang diintimidasi banyak, teman CPNS saya yang satu sekolah, sekolah yang saya ajar dicari kesalahannya,&rdquo; ucap guru SMPN 2 Pangandaran itu. Dia mengaku sempat dinyatakan tidak sehat secara rohani ketika mengikuti tes psikometri untuk kepentingan pemberkasan CPNS menjadi PNS pada 2021. Sejak Maret 2022 dia memutuskan ke Bandung karena takut dengan intimidasi. Di Bandung dia menunggu surat pemecatan, tapi tidak kunjung datang. Hingga akhirnya, Husein mengajukan surat pengunduran diri. Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani menyatakan menerima surat pengajuan pengunduran diri dari Husein. Dia tidak mengetahui alasannya. &rdquo;Tapi, di berita acara waktu dipanggil oleh disdik beberapa waktu lalu, dia menyatakan sudah tidak nyaman di lingkungan pekerjaannya, berarti di sekolah,&rdquo; jelasnya. Soal pungutan saat latsar, pihak BKPSDM membantahnya. Menurut dia, itu adalah hasil kesepakatan di internal kelompok latsar. Sebab, saat itu tidak ada anggaran transportasi karena ketidakpastian. Ternyata latsar dilaksanakan secara klasikal, tidak secara daring. &rdquo;Namun, kita tidak bisa menganggarkan secara mendadak (untuk transportasi, Red),&rdquo; katanya. Pada akhirnya CPNS sepakat mengadakan iuran untuk memesan bus. &rdquo;Yang tidak naik bus pun kena iuran,&rdquo; ucapnya. Soal intimidasi hingga ucapan bisa dipecat, menurut Dani, hal itu adalah salah paham. &rdquo;Saat itu kita menjelaskan ketentuan PP 53 dan 94 tentang Disiplin PNS. Isinya ada larangan bagi ASN yang bisa mencemarkan nama baik instansi,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pangandaran menginginkan Husein Ali Rafsanjani untuk kembali mengajar di SMPN 2 Pangandaran. Ketua PGRI Kabupaten Pangandaran Dodi Djubardi meminta Husein untuk berpikir ulang. &rdquo;Berkaitan pengunduran diri, baik kami dari PGRI maupun dinas pendidikan, tidak menginginkan hal itu,&rdquo; ungkap Dodi. Sewaktu ada surat pengunduran diri Husein sebagai PNS guru di lingkungan Pemkab Pangandaran, kata dia, tidak langsung disetujui. Pihaknya masih berharap Husein berubah pikiran. (den/c7/fal)

Pengakuan Husein Ali Rafsanjani, guru PNS asal Kabupaten Pangandaran, yang merasa diintimidasi setelah melaporkan dugaan pungli.

PGRI Berharap Husein Ali Kembali Mengajar di Pangandaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/GEREBEK-PNS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab Probolinggo, Jatim, saat ini tengah mengusut skandal cinta segitiga. Seorang guru berinisial NR, 35, digerebek suaminya sendiri. Saat itu, sang istri berduaan di sebuah rumah dengan laki-laki lain, di kompleks Perumahan Pajarakan Land. Inisialnya BH, 40. Ketiganya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).  Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Probolinggo masih menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). ’’Sehari setelah kejadian itu, langsung kami panggil yang bersangkutan untuk pemeriksaan. Kami cari tahu kebenarannya,’’ ungkap Kepala Dikbud Pemkab Probolinggo Fathur Rozi, seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo, Kamis (22/9).  Pada prinsipnya, lanjut Rozi, guru NR itu sudah mengakui salah dan khilaf. Melakukan hal yang tidak dibenarkan. ’’Kami juga panggil kepala sekolahnya untuk mengetahui pengalaman kerja guru tersebut. Guru tersebut kerjanya bagus,” lanjutnya.  Peristiwa penggerebekan itu terjadi pada 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Awalnya, sebelum menggerebek, DD lebih dulu melapor ke ketua RT setempat, di Perumahan Pajarakan Land. Selanjutnya, DD bersama perangkat RT mendatangi rumah tujuan. Tempat NR dan BH sedang berduaan.  Kabarnya, DD memang sudah merencanakan penggerebekan itu. Sebab, dia lama curiga dengan gelagat istrinya. Bahkan, istrinya sering chat dengan pria lain melalui WhatsApp (WA). Begitu digerebek, warga mendapati NR dan BH ada di dalam rumah. Keduanya pun segera digiring keluar rumah. “Saat digiring yang laki-laki tidak tidak pakai baju. Nggak tahu apa sudah indehoy, kalau kata anak zaman sekarang, atau belum,” ujar warga.  Penggerebekan berlangsung singkat. Setelah itu, ketiganya yang tinggal di satu desa di wilayah Kecamatan Maron, Probolinggo, itu langsung menuju Mapolsek Pajarakan. Waktu penggerebekan juga sudah ada polisi.  Kapolsek Pajarakan Iptu Eko Purwadi membenarkan peristiwa penggerebekan itu. Warga kemudian melapor ke polsek. Saat itu juga, anggota langsung menuju ke lokasi. Kemudian ketiga orang yang terlibat dibawa ke Mapolsek Pajarakan.  “Kami langsung melakukan mediasi antara ketiganya. Saat mediasi, DD tidak mau memperpanjang masalah itu karena tidak ingin merusak masa depan anak-anaknya,” ujarnya.   Termasuk Pelanggaran Berat  Menurut Rozi, selain mempersiapkan BAP, pihaknya juga menyiapkan nota dinas yang ditujukan kepada Wakil Bupati Probolinggo. Hal itu dilakukan untuk dapat mengambil keputusan. Sanksi apa yang tepat diberikan kepada guru bersangkutan.  Rozi tidak bisa memastikan sanksinya. Namun, dia tidak menampik kasus itu termasuk pelanggaran cukup berat. Jika pelanggaran berat sanksi bisa berupa penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, bahkan terakhir pemberhentian. “Tentu kami tegakkan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, juga menjadi pertimbangan terhadap pemberian sanksi,’’ ujarnya.  Yang jelas, dengan kejadian ini pihaknya berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua. ’’Apalagi yang berprofesi sebagai guru, di mana harus menjadi contoh baik bagi anak didik,” ujarnya.  Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Probolinggo Syamsul Huda mengungkapkan, saat ini kasus tersebut masih ditangani Dikbud. Regulasinya pembinaan dari OPD bersangkutan. ’’Jadi diselidiki seperti apa kejadiannya. Kemudian dilaporkan ke bupati. Dari bupati nanti ada diposisi kepada kami, untuk prosesnya,” bebernya.  Syamsul menyebut, pihaknya juga belum bisa menyampaikan apa sanksi yang akan diberikan kepada guru PNS tersebut. “Kami kan tidak bisa berandai-andai lah. Tunggu saja hasil dari nota dinas OPD-nya,” jelasnya.  Saat ditanya bagaimana proses terhadap laki-laki selingkuhan NR yang juga PNS dari instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, Syamsul menyatakan tidak memiliki kewenangan. “Sebab BPS sendiri tidak masuk ke kami, tapi ke pemerintah pusat,” katanya.

Berduaan dengan Pria Lain, Guru PNS di Probolinggo Digerebek Suami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655521398579.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam dua tahun terakhir tidak ada rekrutmen guru pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai gantinya pemerintah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru honorer. Meskipun begitu, peminat kuliah keguruan masih tetap tinggi.  Kondisi tersebut disampaikan Rektor Universitas Jakarta (UNJ) Prof Komarudin. Seperti diketahui, UNJ merupakan salah satu kampus negeri yang fokus mencetak calon guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). "Dari minat (mahasiswa baru keguruan) saya kira masih sama untuk bidang pendidikan," kata Komarudin di kampusnya Jumat (17/6) malam.  Kuliah di jurusan keguruan, tentu orientasinya tidak sebatas untuk menjadi guru PNS. Peluang untuk menjadi guru di sekolah-sekolah swasta juga masih cukup terbuka lebar. Komarudin mengakui bahwa salah satu fokus kampus mereka adalah mencetak guru yang handal dan sesuai dengan perkembangan zaman.  Dia bahkan menyampaikan kampus UNJ akan membuka sejumlah program studi (prodi) baru. Termasuk prodi di rumpun keguruan. Salah satunya adalah prodi guru pariwisata. "Sekarang banyak SMK jurusan pariwisata. Tetapi belum ada prodi guru pariwisata," katanya.  Komarudin mengatakan izin mendirikan prodi guru pariwisata sudah beberapa waktu lalu diajukan. Tapi sampai saat ini belum keluar. Dengan adanya prodi guru pariwisata, diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kualitas ekosistem pariwisata di Indonesia. Seiring rencana UNJ menjadi PTN Badan Hukum, izin prodi guru pariwisata diharapkan segera terbit.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ Prof Suyono membenarkan bahwa minat mahasiswa baru di bidang keguruan tetap tinggi. Tidak terpengaruh kebijakan pemerintah yang dua tahun terakhir tidak merekrut guru PNS. "Dari enam prodi yang memiliki tingkat keketatan penerima tinggi, ada diantaranya prodi bidang keguruan," jelasnya.  Seperti diketahui, pada 2021 dan 2022 pemerintah tidak merekrut guru PNS. Sebagai gantinya guru yang direkrut berstatus PPPK. Selain itu mayoritas yang bisa mendaftar adalah guru-guru dalam jabatab atau sudah mengajar. Kesempatan bagi calon guru fresh graduate tidak terlalu besar.

Tak Ada Rekrutmen Guru PNS, Peminat Kuliah Keguruan Tetap Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dunia-pendidikan-bojonegoro-kekurangan-guru-sma_m_226540.jpg" alt="ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan hak yang harusnya diterima guru pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pangkat atau golongan dan kinerjanya. Karena merupakan hak, maka sudah sepatutnya, tunjangan tersebut tidak boleh ditahan dengan alasan yang tidak jelas. Namun, ada hal yang berbeda dengan kebijakan dari Pemkot Kotamobagu dan Pemkab Bolmong terkait pembayaran TPP, sehingga menuai sorotan. Di dua wilayah, itu dikabarkan guru harus mencari 3-4 orang untuk divaksin baru Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dicairkan.  Dari informasi yang berhasil dirangkum manadopost.id (Jawa Pos Group), ASN guru diwajibkan mencari tiga orang masyarakat untuk divaksin. Sedangkan kepala sekolah harus mendapatkan empat orang warga yang harus divaksin.  “Iya benar. Kalau Kepala Sekolah harus cari empat orang yang mau divaksin, kalau guru cari tiga orang baru bisa dicairkan TPP,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Bolmong yang meminta namanya disimpan, Minggu (24/4) dikutip dari Manadopost.id.  Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan TPP yang sudah tiga bulan belum diterimanya hingga saat ini. Padahal kebutuhan di bulan puasa jelang lebaran cukup tinggi.  “Kasian ini sudah tiga bulan belum juga menerima TPP,” keluhnya.  Di Kota Kotamobagu juga sama. Dari informasi yang bisa dipercaya di lingkungan Pemkot, mengatakan bahwa hal itu bukan aturan tapi hanya kebijakan pimpinan.  “Ini cuma kebijakan diterapkan tidak tertulis. Hanya notulen rapat. Syarat ini tidak betul. TPP merupakan hak setiap PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang untuk divaksin. Sementara mengikuti vaksin hak setiap orang yang tidak bisa dipaksakan. Juga bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan untuk urusan vaksinasi,” ujar sumber.  Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, saat dikonfirmasi terkait syarat menerima TPP harus divaksin membenarkan.  “Ada juga,” singkatnya via WhatsApp.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmini Simbala mengatakan, aturan tersebut sesuai petunjuk pimpinannya.  “Itu masuk dalam persyaratan, sesuai petunjuk pimpinan,” katanya.  Simbala juga mengaku kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Namun sayangnya Simbala tidak memberikan tanggapan saat ditanyakan, bahwa TPP merupakan hak PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang divaksin. Termasuk bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan terkait urusan vaksinasi.  “Saya tidak bisa berikan tanggapan, saya punya pimpinan,” katanya.  Didesak Dihentikan  Kebijakan ini pun menuai sorotan Wakil Ketua Umum Laskar Bogani Indonesia (LBI) Denny Mokodompit. Dia meminta kepada pemerintah terkait agar menghentikan kebijakan yang dinilainya ‘sesat’ tersebut.  “Segala bentuk pembebanan kepada ASN/PNS/rakyat yang mengharuskan membawa minimal tiga orang untuk divaksin sebagai syarat untuk mendapatkan TPP, THR &amp; Bansos lainnya merupakan kebijakan sesat dan melanggar hukum. Karenanya, selaku Waketum Laskar Bogani Indonesia, saya minta kepada pemerintah untuk hentikan menjalankan kebijakan yang tidak bijak tersebut,” tegas Mokodompit.

Miris! Guru Diwajibkan Cari 3 Orang Divaksin Baru Tunjangan Bisa Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-seleksi-pppk-ditunda-ini-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Swasta DKI Jakarta, Maringan Tampubolon menyesali aturan pemerintah yang menerima guru swasta dengan status tetap untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, guru tetap yayasan harusnya tak bisa ikut seleksi PPPK.  "Yang harusnya peningkatan kesejahteraan itu adalah memang yang selama ini adalah guru honorer yang mengisi sekolah negeri, tetapi yang ambil kesempatan itu malah guru tetap yayasan," tutur dia kepada wartawan, Senin (18/10).  Menurut dia, ada maladministrasi jika guru yayasan tetap dan bersertifikat malah bisa ikut seleksi. Kata dia, pemerintah tidak memahami aturan yang berlaku.  "Kan persyaratannya guru yang sedang tidak mengajar. Kalau posisinya sedang mengajar di yayasan itu salah, kan di Dapodik harusnya ketahuan. Jadi kesannya, pemerintah pura-pura nggak tahu," imbuhnya.  Keberadaan guru swasta bersertifikat pun juga akan mengancam guru honorer yang ikut seleksi. Pasalnya, skor guru swasta dipastikan akan lebih tinggi dalam seleksi PPPK karena memiliki sertifikat.  "Potensi guru tetap yayasan diterima itu lebih tinggi dari pada yang lain. Karena ada perhitungan skor. Kan kalau bersertifikat skornya tambah 100. Usia 50, punya pengalaman kerja tambah lagi," tambah dia.  "Kan harusnya yang diangkat guru honorer untuk kesejahteraannya. Memang selama ini guru honorer yang mengisi sekolah negeri. Tapi ini yang ambil kesempatan itu malah guru tetap yayasan," tutup dia.

Guru Yayasan Ikut PPPK Miliki Sertifikat, Honorer Bisa Tak Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan terkait tidak akan dibukanya kembali seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tahun 2022. Hal itu tercantum dalam Surat Menpan RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 yang ditujukan kepada pemerintah daerah (Pemda).  Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak laporan keluhan atas hal itu. Dia pun kecewa atas tidak diberikannya kesempatan guru honorer untuk menjadi PNS.  "Kami cemas dan khawatir sekali, Surat Menpan RB menjadi dasar Pemda tidak mengusulkan formasi guru PNS pada 2022. Sebenarnya para guru honorer sudah supersabar, sebab selama 2021 pemerintah juga tidak merekrut guru PNS, hanya PPPK itu pun tak sesuai janji. Mas Nadiem (Nadiem Makarim) hanya mampu menampung sekitar 536 ribu formasi yang belum tentu lulus semua, akhirnya janji manis merekrut 1 juta guru ASN gagal," ungkap Satriwan kepada JawaPos.com, Selasa (24/8).  Satriwan melanjutkan, keputusan ini sama saja menabung masalah atas kekurangan guru secara nasional. Sebab Guru PPPK hanya solusi sementara, bukan bersifat long term.  "Kekurangan guru ASN kita tak akan bisa terpenuhi sampai kapan pun, sebab masa kontrak guru PPPK dibatasi 5 tahun saja. Tidak sampai usia pensiun seperti guru PNS hingga 60 tahun. Jika pengadaan semua guru berasal dari PPPK, berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan nasional," tambahnya.  Perlu dipahami, mengutip Data Pokok Pendidikan Nasional (Dapodik) Kemdikbudristek, Indonesia tengah darurat kekurangan guru ASN sampai 2024 dengan kebutuhan sekitar 1,3 juta guru ASN mengajar di sekolah negeri. Komposisi guru PNS di sekolah negeri saat ini sekitar 60 persen.  Ditambah lagi, data BKN menyebutkan bahwa pada tahun 2021-2025, sebanyak 12.668 guru PNS di instansi pusat, ditambah 365.085 guru PNS di bawah Pemda akan menginjak pensiun.  Faktanya selama ini, keberlangsungan proses pendidikan di sekolah negeri ditopang peran besar guru-guru honorer. Ada sedikit harapan ketika moratorium CPNS dicabut pada tahun 2018, lalu seleksi guru CPNS dibuka tahun 2018 dan 2019.  "Para guru honorer dan lulusan LPTK berlomba mengikuti seleksi CPNS pada 2018-2019. Tapi harapan tersebut pupus sudah pada 2021 dan akan terulang kembali pada 2022 nanti. Pemerintah sungguh tak punya sense of crisis," pungkasnya.

Tak Ada Rekrutmen CPNS Guru pada 2022, P2G Mengaku Kecewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru pns

Berita Terkini