<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ramadan-di-ponpes-ini-habiskan-setengah-ton-beras-per-hari_m_135588.jpeg" alt="KHUSYUK: Ribuan jamaah memadati masjid dan halaman Ponpes Al Fithrah saat salat Isya dan Tarawih." width="100%">
<figcaption>KHUSYUK: Ribuan jamaah memadati masjid dan halaman Ponpes Al Fithrah saat salat Isya dan Tarawih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menyambut peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-78, Kemenag mengumumkan beberapa kabar positif. Antara lain, untuk kali pertama, Kemenag mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru madrasah diniyah di pesantren salafiyah. Untuk diketahui, selama ini TPG hanya diberikan kepada guru di satuan pendidikan formal seperti madrasah atau sekolah. Sedangkan di pesantren salafiyah, ada satuan pendidikan muadalah (SPM) dan pendidikan diniyah formal (PDF). Selama ini guru atau ustad di SPM dan PDF tidak mendapatkan TPG meskipun punya sertifikat profesi guru. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, sebagai titik awal, pihaknya mengucurkan Rp 5 miliar untuk 293 guru di lembaga PDF dan SPM. Selayaknya guru swasta di sekolah atau madrasah, mereka menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta/orang/bulan atau Rp 18 juta/tahun. &rdquo;Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik,&rdquo; katanya kemarin (19/12). TPG itu bertujuan memberikan penghargaan atas profesionalitas para guru atau ustad. Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghofur mengatakan, total ada 302 guru PDF dan SPM yang mengajukan TPG. Kemudian dilakukan seleksi sesuai persyaratan pencairan TPG. Hasilnya, guru yang lolos verifikasi terbanyak berasal dari TMI PP Al-Amien Prenduan, Sumenep. Yaitu, 58 orang. Disusul SPM Pesantren Musthafawiyah Mandailing Natal, Sumut, sebanyak 45 orang. Selain mengumumkan kucuran TPG, Kemenag menyampaikan digitalisasi aksara pegon. Ketua HAB Ke-78 Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, pada puncak perayaan HAB Ke-78 awal Januari 2024, akan diresmikan papan ketik digital aksara pegon. Harapannya bisa memudahkan proses pembelajaran berbasis aksara pegon di pesantren. &rdquo;Hampir tidak ada satu pun pesantren yang tidak menggunakan aksara pegon,&rdquo; jelasnya. Aksara pegon adalah aksara Arab, tapi dipakai untuk bahasa daerah setempat. Misalnya, aksara pegon digunakan untuk menulis arti atau makna kitab dengan bahasa Jawa. (wan/mia/c7/oni)

Untuk kali pertama, Kemenag mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru madrasah diniyah di pesantren salafiyah.

Guru Diniyah Pesantren Akhirnya Terima Tunjangan Profesi, Nilainya Rp 1,5 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pondok-Pesantren-Tazkia-Jawa-Pos-Photo-2.jpg" alt="Pondok Pesantren Tazkia." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tazkia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluncuran dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren dijadwalkan di Majelis Masyayikh, Jakarta pada Selasa (14/11). Terdapat empat poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jadi guru di pesantren tidak diwajibkan berpendidikan minimal sarjana (S-1) atau magister (S-2). Rencana penerbitan dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren itu disampaikan dalam Sosialisasi UU No 18/2019 tentang Pesantren yang ditayangkan virtual dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban pada Minggu (12/11). Nantinya, otoritas penjaminan mutu untuk pesantren menjadi kewenangan Majelis Masyayikh. Yaitu, lembaga induk penjaminan mutu pesantren yang independen dan dibentuk berdasarkan UU 18/2019 tentang pesantren. Ada empat aspek utama yang akan dijadikan dasar penjaminan mutu bagi pesantren. Yaitu, standar kompetensi lulusan, serta kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar mutu lembaga pendidikan itu sendiri. Terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pesantren diminta menetapkan standar kompetensi bagi pendidik masing-masing. Termasuk juga dengan tenaga kependidikan dan tenaga pengasuhan dalam pendidikan pesantren. KH Abdul Ghofur Maemoen, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh tidak akan menetapkan standar mutu secara sepihak bagi pesantren. Akan tetapi merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. Serta, merumuskan kompetensi profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. "Tidak akan ada persyaratan bahwa pengajar harus memiliki gelar sarjana (S-1) atau magister (S-2)," tegasnya. Selama para pengajar itu telah mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari kiai bahwa mereka memiliki pengetahuan setara dengan gelar yang diminta. Selama zudah ditandatangani oleh Dewan Masyayikh, disampaikan kepada Majelis Masyayikh, dan terbukti memang mempunyai keahlian tertentu, maka seorang guru sah dianggap sebagai pengajar di pesantren. Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abd A&rsquo;la Basyir mengatakan, tugas Majelis Masyayikh berkomitmen melindungi lulusan pesantren dengan cara menyetarakan ijazah mereka dengan pendidikan formal lainnya. Dengan demikian, lulusan pesantren dapat dihargai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren. Sehingga para alumni pesantren tidak lagi mengalami diskriminasi dalam melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. "Kita tidak berbicara lulusan Aliyah atau Tsanawiyah yang memang sudah jelas rumahnya," tuturnya. Tetapi berbicara tentang lulusan pesantren dengan pendidikan Muadalah, Diniyyah formal, dan kitab kuning. (*)

Terdapat 4 poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya guru di pesantren tidak wajib berpendidikan sarjana (S-1) atau magister (S-2).

Guru dan Tenaga Kependidikan di Pesantren Tidak Wajib Sarjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211216_161116.jpg" alt="Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus asusila terhadap santriwati di Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/12). Pokja Polres Tasikmalaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus asusila terhadap santriwati di Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/12). Pokja Polres Tasikmalaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan seorang guru di salah satu pondok pesantren sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap santriwatinya. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami gangguan psikis.  ”Kami sudah menetapkan tersangka setelah dilengkapi alat-alat bukti,” kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Rimsyahtono seperti dilansir dari Antara di Polres Tasikmalaya.  Dia menyampaikan, tersangka berinisial AS, 48, seorang oknum guru yang melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya wilayah selatan. Tersangka, berdasar bukti di lapangan telah melakukan perbuatan asusila terhadap tiga santriwati di bawah umur. Modusnya pura-pura mengobati korban yang sedang sakit di asrama santri putri.  ”Dilakukan pelaku saat korban sakit dan istirahat di asrama putri sendirian,” terang Rimsyahtono.  Dia mengungkapkan kasus itu bermula berdasar laporan masyarakat maupun korban. Kepolisian melakukan pendalaman hingga akhirnya terdapat bukti dan menetapkan seorang tersangka.  Hasil penyelidikan sementara, kata Kapolres, aksi pelaku itu sudah terjadi sejak lima tahun lalu. Terakhir kejadian pada Agustus 2021 hingga pelaku ditangkap.  ”Perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku sudah terjadi sejak lima tahun yang lalu dan terakhir pada Agustus 2021,” ujar Rimsyahtono.  Kepala Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Pornomo menambahkan, pihaknya sudah menahan tersangka dan mengamankan barang bukti. Di antaranya akta kelahiran korban, pakaian ketiga korban, telepon seluler korban maupun pelaku.  Tersangka saat ini sudah mendekam dalam sel tahanan Polres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.  Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengapresiasi tindakan cepat kepolisian dalam menangani kasus asusila itu hingga menetapkan seorang tersangka. Dia berharap kejadian tindakan asusila terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan.  ”Kami mengharapkan kejadian ini yang terakhir,” ucap Ato.

Polres Tasikmalaya Tetapkan Guru Pesantren Tersangka Kasus Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Cibiru, Bandung. Presiden meminta agar kasus tersebut dapat dikawal dan diselesaikan segera.  </div> <div align="left"> "Akhir-akhir ini kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak semakin marak terjadi. KemenPPPA akan selalu hadir dalam mendampingi korban, tentunya tidak hanya ketika kasus itu viral, tetapi juga kasus yang tidak menjadi perhatian publik," ungkap Menteri Bintang dikutip, Kamis (16/12).  </div> <div align="left"> "Presiden RI, Joko Widodo memberikan perhatian yang sangat serius terkait kasus ini. Kita harus mengawal penegakan hukum kepada terdakwa agar dapat dihukum seberat-beratnya karena ini merupakan kejahatan yang sangat serius," sambungnya.  </div> <div align="left"> Menurutnya, pelaku kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Cibiru, Bandung harus mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan dapat ditambahkan tindakan kebiri. Pasalnya, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual, tetapi juga eksploitasi dan penyalahgunaan bantuan sosial.  </div> <div align="left"> Melihat kasus tersebut, Menteri Bintang menilai terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana tambahan kebiri. "Dari sisi kasus kekerasan seksual, karena korbannya lebih dari satu, kemudian dilakukan berkali-kali, pelaku harus mendapatkan hukuman pidana tambahan kebiri. Saya yakin masyarakat akan merasa puas ketika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa ini adalah hukuman yang seberat-beratnya," tutur dia.  </div> <div align="left"> Di sisi lain, Menteri Bintang mendorong sinergi seluruh pihak untuk memberikan perlindungan terbaik bagi korban dan saksi agar tidak mendapatkan kekerasan berlapis. "Kami meminta kerja sama seluruh pihak untuk tidak mempublikasikan identitas korban karena akan memberikan stigma. Kami melihat dan melakukan diskusi dengan daerah, sebenarnya selama ini korban sudah mulai sekolah. Akan tetapi, sejak kasus ini viral, kita semua berusaha agar korban tidak mengalami stigma dari masyarakat dan bisa kembali bersekolah," jelas dia.  </div> <div align="left"> Menteri Bintang juga mengajak seluruh pihak, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, dan Lembaga Agama untuk bergerak bersama melakukan pencegahan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contohnya, dengan maraknya kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan berasrama berbasis agama, ini akan menjadi penting ketika ada pengawasan yang baik.  </div> <div align="left"> "Kami sudah membangun komitmen dengan Menteri Agama untuk mengawal hal ini. Ke depan, perizinan pendidikan berasrama akan lebih selektif. Ketika izin ini diberikan, harus diikuti dengan pengawasan berkala. Itu salah satu contoh pencegahan terjadinya kasus kekerasan," tandas dia. (*)  </div>

Presiden Jokowi Beri Perhatian Kasus Kekerasan Seksual Guru Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20210817_175334.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum guru pesantren terhadap 21 santriwati telah berjalan secara hukum pada Mei lalu. Namun, kasus ini sendiri baru dibuka ke publik pada awal Desember lalu.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan alasan tersebut, yakni karena adanya puluhan anak di bawah umur yang harus diselamatkan sisi psikologisnya. Untuk itu, kasus diupayakan untuk ditutup rapat ke publik.  "Karena Hukum Acara Pidana Anak adalah kewenangan polisi, maka Polda akhirnya memutuskan tidak merilis berita di bulan Mei karena pertimbangan dampak psikis anak," tulisnya dalam akun @ridwankamil dikutip Kamis (16/12).  Sementara itu, pihaknya dan tim penegak hukum juga akan terus memproses kasus tersebut. Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri akan fokus pada pemulihan korban dan keluarga korban.  Selain itu, Kang Emil, panggilan akrabnya turut prihatin karena kasus serupa tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja. Ternyata kasus yang sama terjadi di daerah lainnya.  "Masalah pelecehan ternyata saat ini terjadi di mana-mana. Sebuah fenomena yang merisaukan. Semoga semua pihak bisa bersama-sama mencarikan solusi agar tidak terulang di masa depan sesuai kewenangannya," jelasnya.  Untuk itu, RK mendorong agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat segera terealisasi. "Mari sama-sama kita dorong segera diluluskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR agar hukumnya lebih tajam ketimbang pasal-pasal KUHP," pungkas RK.

Kasus Herry Wirawan Muncul Sejak Mei tapi Tak Dipublikasi, Ini Kata RK

JawaPos.com–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan keprihatinan atas tindakan asusila yang dilakukan guru pesantren, Herry Wirawan. Guru bejat itu memperkosa 12 santriwati yang diasuhnya.  Zainut Tauhid Sa'adi mengutuk kejadian itu. ”Saya merasa prihatin dengan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oknum guru di pondok pesantren dan mengutuk keras tindakan bejat tersebut. Saya mendukung tindakan tegas kepolisian terhadap pelakunya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Zainut Tauhid Sa'adi, Minggu (12/12).  Kemenag sudah mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru yang diasuh Herry Wirawan. Kemenag pun memberikan afirmasi terhadap peserta didik dan korban.  ”Mereka dipulangkan dari pesantren untuk dapat meneruskan pendidikannya, baik di madrasah, atau sekolah umum, atau Pendidikan Kesetetaraan Pondok Pesantren Salafiyah sesuai pilihannya. Upaya ini difasilitasi kementerian agama kabupaten/kota sesuai domisili mereka,” terang Zainut Tauhid Sa'adi.  Selain itu, Kemenag bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. ”Kemenag mendorong optimalisasi peran Dewan Masyayikh dalam mengawal penjaminan mutu pesantren, termasuk aspek perlindungan santri,” tutur Zainut Tauhid Sa'adi.  Dia mengajak dan mengharapkan bantuan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan lingkungan pesantren. Seluruh pihak diminta untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan terjadinya kembali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.  ”Berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. Mendorong para korban untuk berani melaporkan setiap tindakan mencurigakan atau tidak benar dari para oknum, siapapun itu,” ucap Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi.

Wamenag Kutuk Keras Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan biadab yang dilakukan oleh Herry Wiryawan kepada 21 santriwatinya di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, hal ini merupakan aksi terkutuk yang harus dibasmi di dunia pendidikan Indonesia.  Atas hal itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh ke semua lembaga pendidikan madrasah dan pesantren usai mencuatnya kasus asusila tersebut.  "Kita sedang melakukan investigasi ke semua lembaga pendidikan baik madrasah dan pesantren. Kita menurunkan tim untuk melihat semua dengan melibatkan jajaran Kemenag di daerah masing-masing," ungkap dia dalam keterangan resmi dikutip, Minggu (12/12).  Diakui olehnya bahwa kasus ini telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan keagamaan. Untuk itu, sebelum bermunculan kasus serupa, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap aktivitas dan perilaku warga madrasah serta pasantren.  "Kalau ada hal serupa kita akan lakukan mitigasi segera. Jadi jangan tunggu kejadian dulu baru bergerak. Semua lembaga pendidikan akan kami lakukan investigasi," ujar Gus Yaqut, sapaannya.  Adapun, pelaku mendapatkan ancaman 20 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia atas kasus itu. Menurut Menag, ini menjadi masalah bersama dan perlu mendapatkan perhatian lebih.  "Ini adalah problem bersama dan kita akan atasi bersama-sama. Jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan semua tindakan asusila itu harus disikat," tandas dia.

Cegah Aksi Bejat di Madrasah dan Pesantren, Menag: Investigasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras tindakan asusila yang dilakukan Herry Wiryawan terhadap 21 santriwati di pondok pesantren miliknya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan, tindakan tersebut merupakan sangat biadab.  "Mengecam keras dan mengutuk tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Herry Wiryawan. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat biadab," kata Helmy dalam keterangannya, Minggu (12/12).  Helmy menyampaikan, pihaknya mendorong dan percaya sepenuhnya kepada Polri untuk menindak tegas perbuatan Herry Wiryawan. Dia meyakini, pihak kepolisian bergerak cepat dan cermat dalam menangani kasus ini.  "Apa yang dilakukan oleh Herry sangat jauh dari akhlak yang diajarkan dan ditradisi oleh kalangan pesantren," cetus Helmy.  Bahkan Helmy mengharapkan, tindakan yang dilakukan Herry harus ditindak dengan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk kebiri. Sebab perbuatannya telah merugikan banyak pihak.  "Dia telah menimbulkan trauma dan sekaligus merengggut masa depan korban," tegas Helmy.  Sebelumnya, fakta kasus perkosaan santriwati yang dilakukan Herry Wiryawan cukup mencengangkan. Pasalnya, korban yang awalnya 12 orang kini bertambah menjadi 21 orang.  Hal itu terungkap pada perkembangan kasus pemerkosaan Herry Wirawan yang diungkap Ketua P2TP2A Kabupaten Garut Diah Kurniasari. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendampingan terhadap pada korban perkosaan Herry Wiryawan.  Diah mengungkap, santriwati saat jadi korban pemerkosaan Herry Wirawan itu rata-rata masih di bawah umur. “Mereka rata-rata dipergauli itu umur 13-an, sejak 2016 sampai 2021 mereka belajar di sana. Semuanya sebenarnya ada 21 korban, 8 orang sudah melahirkan,” kata Diah seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group).  Sebanyak 21 korban itu adalah santriwati Madani Boarding School, Cibiru, Kota Bandung. Para korban yang sebelumnya hamil, semuanya saat ini sudah melahirkan.  “Semua bayi berada di ibunya mereka masing-masing yang asalnya dari dua kecamatan di Garut,” bebernya.  Dia menyebut, 21 santriwati korban pemerkosaan Herry Wirawan itu sebagian besar berasal dari Garut, yang merupakan kampung halaman pelaku. Diah mengungkapkan, awalnya para keluarga korban tak terima anaknya yang masih belasan tahun melahirkan bayi hasil perkosaan pelaku.  “Namanya anak bayi dan itu cucu darah daging mereka, akhirnya mereka mau merawatnya,” pungkas Diah.

PBNU Sebut Aksi Biadab Herry Wiryawan Sudah Coreng Akhlak Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-cabuli-anak-kandung-caleg-pks-di-sumbar-diminta-serahkan-diri_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, dakwaan jaksa terhadap guru pesantren yang memerkosa 12 santrinya di Jawa Barat harusnya memuat ancaman hukuman kebiri.  “Kami menyayangkan jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Predator Seksual yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020,” kata Pengurus KSSPA DPP PSI Mary Silvita lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.  Ia menilai hukuman kebiri terhadap predator seksual anak penting, agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak lagi berulang.  Jaksa pada persidangan mendakwa pelaku HW dengan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.  Terkait dakwaan jaksa itu, PSI menilai HW seharusnya dijerat pasal yang mengatur soal kebiri kimia dan pemasangan alat pelacak--jika nantinya ia bebas--sebagaimana diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020.  PP No. 70 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  PP itu mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak dapat dikebiri lewat suntikan zat kimia, sehingga ia tidak lagi memiliki hasrat seksual. Namun, kebiri juga disertai dengan rehabilitasi.  “Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,” ujar Mary.  Ia menyampaikan KSPPA PSI telah mengadvokasi kasus pemerkosaan belasan santri oleh gurunya, HW, selama 2 bulan. PSI turut hadir di persidangan, dan mendampingi korban beserta keluarganya.  HW merupakan guru sekaligus pemilik pondok pesantren di Jawa Barat yang memerkosa 12 santrinya sampai beberapa di antaranya ada yang hamil dan melahirkan.  Ia saat ini berstatus sebagai terdakwa dan masih menjalani proses persidangan.  Plt Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Barat Riyono dalam kesempatan terpisah menerangkan HW diduga mulai memerkosa santrinya pada 2016. Sebagian besar korban merupakan anak-anak di bawah umur.

PSI: Guru Pesantren Cabuli Santri Harusnya Diancam Hukuman Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kenal-di-aplikasi-hago-korban-diajak-ketemuan-lalu-diperkosa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak-Partai Solidaritas Indonesia (KSPPA-PSI) menyoroti proses hukum terhadap Herry Wirawan, 36, oknum guru biadab yang telah memperkosa 12 santriwati di pondok pesantren di Bandung.  Koordinator KSPPA-PSI Karen Pooroe mengaku, selama dua bulan pihaknya mengadvokasi kasus pemerkosaan yang menimpa 12 santriwati di salah satu ponpes di Bandung. KSPPA-PSI melakukan investigasi, hadir ke persidangan, dan menemui korban serta keluarganya.  "Sepertinya ada upaya menutup-nutupi kasus ini, agar tidak 'meledak' di media" kata Karen Pooroe dalam keterangan JawaPos.com, Kamis (9/12).  Maka dari itu, Karen Pooroe mengutuk tindakan biadab Herry Wirawan yang memperkosa belasan santriwati yang berusia di bawah umur.  Kasus ini mulai ramai di media setelah Karen Pooroe menulis kasus ini di akun instagram dan facebook. Kemudian viral.  Dalam proses hukum pemerkosaan yang menimpa 12 santriwati itu, KSPPA-PSI menyayangkan dakwaan jaksa yang tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  "Mestinya jaksa menuntut dengan hukuman kebiri. Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak," lanjut Karen Pooroe.  Adapun dalam dakwannya, Jaksa mendakwa Herry Wirawan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP yang hukumannya maksimal 15 tahun penjara.  Menurut KSPPA-PSI, selain kebiri kimia, hukuman itu bisa ditambah dengan pemasangan "chip" untuk mendeteksi predator seksual.  "Selain tindakan kebiri kimia, dalam PP tersebut juga diatur soal pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi, jangan hanya sebut inisial pelaku (HW) tapi tulislah Herry Wirawan."

KSPPA-PSI: Mestinya Jaksa Tuntut Si Pemerkosa dengan Hukuman Kebiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru pesantren

Berita Terkini