<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Kepala-Dinas-Pendidikan-Provinsi-Jawa-Barat-Dewi-Sartika-Hilmi-Jawa-Pos.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika. (Hilmi Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika. (Hilmi Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menyebutkan mengalami kekurangan guru PNS untuk tingkat SMA dan SMK. Sehingga dia masih memperbolehkan sekolah negeri untuk merekrut guru non PNS atau honorer. Dengan catatan memang benar-benar kekurangan guru.  Informasi tersebut dia sampaikan usai memberikan sambutan acara Pribadi Festival 2019 di Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Sabtu (23/12). Perempuan yang akrab disapa Ike itu mengatakan provinsi Jawa Barat mengurusi SMA dan SMK negeri. Total mereka memiliki sekitar 102 ribu guru. Dari jumlah tersebut 24.700-an orang guru PNS dan 17 ribuan guru swasta di sekolah negeri.  Dia menjelaskan di semua daerah persoalan guru hampir sama. Yakni kekurangan guru. "Di Jawa Barat 2023 mungkin 50 persen guru PNS pensiun," katanya. Sementara untuk kuota guru CPNS ditentukan oleh pemerintah pusat. Tahun ini Pemprov Jawa Barat mendapatkan kuota guru CPNS baru 900 orang lebih.  Menyambut Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh Senin (25/11) Ike mengatakan Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Diantaranya melalui anggaran bantuan pendidikan menengah universal (BPMU). Bantuan itu diberikan kepada SMA dan SMK swasta dengan besaran Rp 500 ribu/siswa/tahun. Uang itu diantaranya untuk gaji guru swasta.  Kemudian juga program peningkatan kompetensi guru. Diantaranya melalui pembekalan Kurikulum 2013. Lalu peningkatan kemampuan guru untuk pembelajaran higher order thinking skills (HOTS). Dia mengatakan kemampuan siswa tidak hanya menghafal. Tetapi juga sampai menganalisis sampai mencipta atau berinovasi.  Peningkatan kompetensi para guru itu juga dilakukan oleh sekolah Pribadi Bandung. Kepala SMP Pribadi Bandung Muhamad Budiawan mengatakan belajar bukan sekadar untuk menghafal. Bahkan dia mengatakan menghafal adalah kemampuan belajar paling rendah. Siswa harus bisa ke tahapan memahami, analisis, evaluasi, dan mencipta.  Untuk itu dia mengatakan guru harus terus belajar. "Guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau guru berhenti belajar, sebaiknua berhenti mengajar," tandasnya. Di tempatnya setiap akhir pekan guru menjalani in house training. Kemudian secara berkala juga ikut pelatihan yang menekankan aspek pedagogik.  Dalam proses pembelajaran mereka juga menekankan sistem terpusat pada siswa (student center). Selama ini banyak guru yang menerapkan pembelajaran dengan ceramah. Kemudian siswa didorong mengikuti olimpiade sains nasional (OSN) untuk memupuk sikap konsisten, pantang menyerah, dan berkompetisi secara sportif.

Kekurangan Pengajar, 50 Persen Guru PNS Jabar Pensiun Pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_MENDIKBUD-TINJAU-HARI-PERTAMA-SEKOLAH_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendyketika meninjau sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat hari pertama tahun pelajaran baru. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendyketika meninjau sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat hari pertama tahun pelajaran baru. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah kabar bahwa masa pensiun guru pegawai negeri sipil (PNS) diperpanjang lima tahun menjadi 65 tahun. Dia memastikan bahwa guru PNS tetap akan pensiun di usia 60 tahun.  Namun, memang Muhadjir meminta para guru yang sudah purnatugas tetap memberikan pengabdian mereka. "Tetap mengabdi sampai ada guru PNS penggantinya," ujar Mendikbud dalam rilis yang dikeluarkan kemarin (2/8).  Dalam masa pengabdian tersebut, status guru itu tetap pensiunan. Gajinya diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Langkah tersebut diambil supaya perekrutan guru honorer baru untuk menggantikan guru pensiun itu tidak terjadi. "Karena pemerintah mau fokus menyelesaikan masalah guru honorer yang sudah ada," terangnya.  Saat ini pemerintah berusaha mengentaskan 700 ribu guru honorer agar bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).  Mekanisme perekrutan ASN tersebut akan dibagi dalam tiga tujuan. Yakni menuntaskan jumlah guru honorer, mengganti guru pensiun, dan menambah guru seiring penambahan jumlah sekolah.  "Skema yang kami usulkan paling tidak ada 110 ribu honorer yang diangkat. Kemudian 42 ribu untuk mengganti guru pensiun dan 28 ribu itu untuk penambahan guru sekolah baru," kata Muhadjir saat ditemui di Galeri Nasional, Jakarta, beberapa jam sebelum meluncurkan rilis itu.  Perpanjangan masa pengabdian sudah diusulkan dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer bersama Kemen PAN-RB, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7). Menindaklanjuti usulan tersebut, kata Muhadjir, segera dibuatkan surat edaran bersama oleh Kemendikbud dan Kemendagri. "Rencananya, rekrutmen dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Kami akan terus berusaha menuntaskan masalah guru honorer," tegasnya.  Berdasar data Kemendikbud, puncak pensiun guru secara masif terjadi dua tahun lagi. Sebanyak 86.650 guru akan pensiun bersamaan. Harus ada antisipasi yang tepat agar tak sampai terjadi penambahan guru honorer. Salah satu yang dilakukan ialah meminta guru yang sudah pensiun menambah masa pengabdian. "Kami mohon bapak gubernur, bupati, wali kota, serta kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer baru," tuturnya.

Guru Tetap Pensiun Umur 60 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan_m_-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah pusat berencana merekrut guru yang sudah memasuki <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/di-jateng-dana-sumbangan-prabowo-sandi-jauh-lampaui-jokowi-maruf" target="_blank">masa pensiun</a> untuk dapat kembali mengajar di sekolah mereka dulu bertugas. Langkah ini diambil sebagai solusi persoalan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/di-jateng-dana-sumbangan-prabowo-sandi-jauh-lampaui-jokowi-maruf" target="_blank">guru honorer</a> yang jumlahnya terus bertambah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat dirinya berkunjung ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/di-jateng-dana-sumbangan-prabowo-sandi-jauh-lampaui-jokowi-maruf" target="_blank">SMKN 7 Kota Semarang</a>, Jumat (4/1). Ia mengatakan saat ini sekolah jangan lagi mengangkat guru honorer. "Saya minta supaya tidak ada pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah. Lebih baik guru yang sudah mau pensiun, diperpanjang masa baktinya. Tapi bukan berarti (status) PNS nya tetap, tapi ditarik lagi untuk mengabdi di sekolahnya," katanya. Kata Muhadjir, para guru pensiunan ini bakal bertugas sampai ada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/di-jateng-dana-sumbangan-prabowo-sandi-jauh-lampaui-jokowi-maruf" target="_blank">guru pengganti </a>yang diangkat oleh pemerintah. Bukan yang direkrut para kepala sekolah. "Karena nanti kalau kepala sekolahnya ngangkati (guru honorer) terus, guru honorer ini nggak akan selesai-selesai ini. Tolong pemerintah diberi kesempatan untuk menyelesaikan (persoalan) guru honorer ini," imbuhnya. "Cukup yang pensiun saja, toh usianya rata-rata masih 60. Masih seger, masih sehat, jadi untuk mengabdi beberapa tahun lagi sambil menunggu penggantinya masih bisa," katanya lagi. Soal gaji, tambah Mendikbud, rencananya diambilkan dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/di-jateng-dana-sumbangan-prabowo-sandi-jauh-lampaui-jokowi-maruf" target="_blank">dana Bantuan Operasional Siswa</a> (BOS). Dan tentu saja tidak sebanyak sebelum para guru tersebut masih bertugas dulu. "Tapi kan dia sudah mendapat tunjangan pensiun," pungkasnya.

Mendikbud Muhadjir Meminta Perekrutan Guru Honorer Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-yang-pensiun-jateng-kekurangan-guru-smasmk_m_209904.jpeg" alt="ILUSTRASI Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya. Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Gatot Bambang Hastowo mengungkapkan, jumlah guru ASN di Jateng mencapai 24.748 orang. Jumlah tersebut telah berkurang setelah sekira 500 guru SMA/SMK pensiun pada tahun 2017 lalu. Sementara hingga bulan April 2018, ada sekitar 700 lainnya yang juga sudah pensiun. "Jumlah kekurangan guru setara dengan jumlah GTT yang direkrut saat ini, tapi banyak yang pensiun jadi akan ada pengangkatan setiap tahun," tuturnya saat dihubungi, Jumat (4/5). Ia pun menyebutkan, saat ini, jumlah guru tidak tetap (GTT) di Jateng mencapai 8.288 orang. "Mulai tahun 2018 ini, para GTT sudah digaji menggunakan APBD Provinsi," sambungnya. Untuk membiayai mereka beserta pegawai tidak tetap (PTT) yang jumlah totalnya mencapai 15.776 orang, pemprov menggelontorkan kurang lebih Rp 320 miliar. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, jumlah tenaga pendidik yang berada di bawah kewenangan provinsi masihlah minim. Selama ini, pihaknya hanya mengoptimalkan kinerja para guru, dengan cara menambah jam mengajar. Dirinya juga mengungkap, sebenarnya ada tujuh ribu kursi guru yang kosong dan harus segara diisi. Angka itu belum ditambah total 1.500 guru yang pensiun periode tahun ini. &ldquo;Karena mendesak, 70 persen tambahan PNS akan diprioritaskan guru linier. Sisanya dibagi untuk tenaga kesehatan dan infrastruktur,&rdquo; terangnya.&nbsp; Pemerintah pusat, lanjutnya memiliki prioritas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat daerah. Yakni dikhususkan bagi mereka yang berada di daerah terpencil, perbatasan, daerah kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tak lebih dari 50 persen. &ldquo;Provinsi baru juga diprioritaskan. Seperti Kalimantan Utara dan Papua. Kalau daerah di perbatasan yang diprioritaskan adalah NTT dan Kalimantan Barat,&rdquo; tandasnya.

Banyak yang Pensiun, Jateng Kekurangan Guru SMA/SMK

guru pensiun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru pensiun

Berita Terkini

Kekurangan Pengajar, 50 Persen Guru PNS Jabar Pensiun Pada 2023

Guru Tetap Pensiun Umur 60 Tahun

Mendikbud Muhadjir Meminta Perekrutan Guru Honorer Dihentikan

Banyak yang Pensiun, Jateng Kekurangan Guru SMA/SMK

Download Aplikasi JawaPos.com