<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-20-at-13.37.32.jpeg" alt="Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru-guru madrasah non-PNS dan nonsertifikasi tak perlu risau jika tunjangan insentifnya tidak cair. Sebab, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan pembayaran secara rapel untuk satu tahun penuh. Besarannya Rp 250 ribu/bulan untuk setiap guru.  Informasi skema pencairan secara rapel itu disampaikan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain. Total penerima tunjangan insentif tersebut sekitar 210 ribu guru madrasah non-PNS dan nonsertifikasi. Zain mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses pencairan.  Kemenag menargetkan anggaran itu masuk ke rekening guru pada November mendatang. Tapi, jika bisa lebih cepat, menurut Zain lebih baik. Dia melanjutkan, surat perintah pencairan dana sudah terbit. Jadi, ketika rekening guru sudah siap, bank penyalur akan langsung mencairkan uangnya.  Zain mengingatkan, besaran tunjangan itu tidak membedakan jenjang madrasah. Mulai raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah aliyah, semuanya sama.  ’’Para penerima akan menerima Rp 3 juta dipotong pajak,’’ tutur Zain. Tunjangan insentif itu merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa.  Ada beberapa syarat guru bisa menerima insentif itu. Di antaranya, aktif mengajar dan terdaftar di sistem SIMPATIKA. Kemudian, belum lulus sertifikasi, berstatus guru tetap bukan PNS, serta memiliki nomor PTK Kemenag atau NUPTK Kemendikbudristek. Pemberian insentif itu diprioritaskan untuk guru yang sudah lama bekerja.

Kemenag Siapkan Rapel Insentif untuk Guru Madrasah Non-PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan bantuan insentif bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total anggaran insentif sebesar Rp 66 miliar bagi 44.000 guru PAI non PNS seluruh Indonesia.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bantuan insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PAI non PNS pada sekolah yang belum tersertifikasi dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.  “Bantuan insentif bagi guru PAI non PNS, merupakan afirmasi Kemenag bagi kesejahteraan guru PAI di sekolah,” ungkap Menag dikutip, Kamis (18/11).  Menag berharap bantuan insentif ini akan memotivasi guru PAI non PNS untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, anggaran Rp 66 miliar diperuntukkan bagi 44.000 guru PAI non PNS pada SD, SMP, SMA)/SMK serta SLB di semua tingkatan.  “Masing-masing akan mendapatkan Rp 1,5 juta dipotong pajak. Insentif ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing,” terang dia.  “Tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan, atau pungutan dengan alasan apa pun, dalam bentuk apa pun, dan oleh pihak mana pun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau biaya transfer antarbank,” sambungnya.  Ramdhani menambahkan, insentif tahun anggaran 2021 diberikan kepada Guru PAI non PNS yang memenuhi syarat sebagai penerima dengan ditetapkan melalui aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) berdasarkan urutan prioritas.  “Guru yang telah lama mengabdi, menjadi salah satu prioritas. Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan juga menjadi pertimbangan untuk menjadi skala prioritas,” pungkasnya.  Berikut kriteria penerima insentif guru PAI Non PNS: 1. Guru PAI bukan PNS yang masih aktif mengajar di TK, SD/LB, SMP/LB, SMA/LB atau SMK, 2. Terdata dalam SIAGA per-Maret 2021, 3. Bukan penerima Tunjangan Profesi Guru, 4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), 5. Belum Memasuki Usia Pensiun. 6. Lama pengabdian sebagai pendidik, dibuktikan dengan surat keterangan terhitung mulai tanggal mengajar.

Kemenag Cairkan Insentif Rp 66 Miliar Bagi 44 Ribu Guru PAI Non PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian tunjangan insentif bagi guru madrasah non PNS memasuki tahap aktivasi rekening untuk pencairan dana. Total tunjangan yang akan diterika guru madrasah non PNS sebesar Rp 2 juta.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain mengatakan bahwa tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS tahun 2021 sebesar Rp 250 ribu per bulan. Karena keterbatasan anggaran, tunjangan akan diberikan terhitung sebanyak delapan kali.  "Tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS tahun ini sebesar Rp 250 ribu per bulan dan diberikan delapan kali. Jadi totalnya Rp 2 juta, dipotong pajak sesuai ketentuan undang-undang," terang Zain, Minggu (3/10).  Dikatakan olehnya, pemberian tunjangan insentif guru madrasah adalah wujud perhatian pemerintah terhadap guru madrasah bukan PNS. Di tengah keterbatasan anggaran, Kemenag tetap mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif guru.  "Meski ini bukan program mandatori seperti tunjangan profesi, Kemenag tetap alokasikan anggaran tunjangan insentif. Ini bentuk perhatian negara kepada guru madrasah bukan PNS," terangnya.  Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pembayaran tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam. Sehingga, besarannya sama secara nasional.  "Tahun ini akan diberikan kepada lebih 320 ribu guru madrasah bukan PNS," ucapnya.  Tunjangan ini diberikan kepda guru madrasah bukan PNS dengan kriteria sebagai berikut:  1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama); 2. Belum lulus sertifikasi; 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama; 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya; 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.  "Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar," tandasnya.

Guru Madrasah Non PNS Akan Dapat Tunjangan Insentif Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) segera mencairkan insentif untuk guru-guru madrasah non-PNS. Rencananya, insentif itu dikucurkan mulai September depan. Total ada sekitar 300 ribu penerima. Setiap guru mendapatkan Rp 250 ribu per bulan.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain mengatakan, insentif itu nanti tidak diterima guru setiap bulan. ’’Pencairannya dirapel,’’ katanya kemarin (29/8). Teknis pencairannya akan ditetapkan secara resmi oleh Kemenag.  Zain mengatakan, program pemberian insentif guru tersebut terbentur anggaran. Karena itu, insentif hanya diberikan kepada guru-guru madrasah non-PNS yang memenuhi kriteria serta kuota masing-masing provinsi. Kuota di setiap provinsi dibagi secara proporsional. Informasi dari Kemenag, kuota terbanyak nanti diperuntukkan Provinsi Jawa Timur. Sebab, di Jawa Timur jumlah guru madrasah non-PNS sangat banyak.  Kriteria yang ditetapkan Kemenag, antara lain, aktif mengajar di RA (setingkat PAUD), MI (SD), MTs (SMP), dan MA/MAK (SMA) serta terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag. "Syarat berikutnya, belum lulus sertifikasi guru," katanya. Sebab, yang sudah lulus sertifikasi guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Besaran TPG untuk guru non-PNS minimal Rp 1,5 juta/bulan.  Syarat lainnya adalah memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NUPTK, mengajar di satuan administrasi pangkal binaan Kemenag, dan berstatus sebagai guru tetap madrasah.  Selain itu, Zain mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut diprioritaskan kepada guru-guru yang telah lama mengabdi. ’’Ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi,’’ jelasnya. Guru madrasah non-PNS yang bisa mendapatkan insentif itu juga minimal sarjana atau lulusan D-IV, memenuhi beban mengajar minimal enam jam sepekan, dan belum berusia 60 tahun. Nanti sistem di Kemenag menerbitkan surat keterangan layak bayar untuk guru yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan insentif.  Sebelumnya Menag Yaqut Cholil Qoumas terus mendorong supaya insentif tersebut bisa dicairkan September. Dia menjelaskan, petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah non-PNS itu sedang tahap finalisasi. "Saya minta Ditjen Pendidikan Islam Kemenag untuk bisa segera melakukan pencairan. Targetnya, September mulai cair," katanya.

September, Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah memroses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS)A. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan insentif ini akan mulai cair pada September 2021.  "Petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah bukan PNS sedang dalam tahap finalisasi. Saya minta Ditjen Pendidikan Islam untuk bisa segera melakukan proses pencairan. Targetnya September sudah mulai cair," kata dia, Minggu (29/8).  "Kami alokasikan insentif untuk sekitar 300 ribu guru madrasah bukan PNS dengan anggaran mencapai Rp 647 miliar," sambungnya.  Insentif ini akan diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi.  "Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat, melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam," ujarnya.  "Tunjangan Insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," lanjutnya.  Adapun kriterianya, lanjut M Zain, adalah sebagai berikut:  1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). 2. Belum lulus sertifikasi. 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya. 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Guru Madrasah Non-PNS Akan Terima Insentif Rp 300 Ribu Pada September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/asosiasi-guru-agama-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keinginan guru-guru pendidikan agama Islam (PAI) dan agama lain supaya masuk formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak ada kejelasan. Mereka berencana mogok mengajar karena merasa tidak diperlakukan dengan adil.  Ancaman tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi. ’’Kami tunggu sampai akhir Maret. Kalau tidak ada kejelasan, mogok nasional terjadi,’’ katanya kemarin (6/3).  Saat ini dia berupaya mencegah rekan sejawatnya yang ingin mogok mengajar. Sebab, Mahnan masih terus mendesak pemerintah supaya menyediakan formasi guru PAI serta agama lain dalam rekrutmen PPPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/02/2021/p2g-rekrutmen-1-juta-guru-pppk-tak-bisa-isi-kebutuhan-guru-asn/">P2G: Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Tak Bisa Isi Kebutuhan Guru ASN</a>  Dia menyampaikan, kuota rekrutmen guru PPPK sangat besar, yaitu satu juta guru. Posisi saat ini usulan atau pendaftaran masih 568 ribu orang. Itu artinya masih cukup banyak kuota yang tersisa untuk memasukkan formasi guru PAI dan agama lain. ’’Ini akan betul-betul menzalimi guru-guru agama. Ini tidak adil,’’ jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/dUSFrjMiT44

Skema PPPK Tidak Jelas, Guru Agama Non-PNS Ancam Mogok Mengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kabar baik bagi guru-guru madrasah non-PNS. Menjelang pergantian tahun, mereka sudah menerima dana <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-subsidi-upah/">bantuan subsidi upah</a> (BSU). Itulah yang disampaikan guru-<a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-non-pns/">guru non-PNS</a> di Rembang, kampung halaman <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-agama/">Menteri Agama</a> (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.  Total, ada lebih dari 2.000 <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-madrasah/">guru madrasah</a> non-PNS dan guru PAI non-PNS di Rembang yang menjadi sasaran penerima BSU. Purwantini, salah seorang guru non-PNS di MTs Tauhidiyah Sulang, Rembang, bersyukur karena BSU yang ditunggu-tunggu akhirnya cair.  Menurut informasi yang dia terima, uang BSU mulai cair pada 22–23 Desember lalu. Besarannya Rp 1,8 juta per orang. Besaran dana BSU tersebut adalah akumulasi untuk tiga bulan atau Rp 600 ribu per bulan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/12/2020/kabar-gembira-kartu-bantuan-upah-guru-madrasah-sudah-bisa-dicetak/">Kabar Gembira, Kartu Bantuan Upah Guru Madrasah Sudah Bisa Dicetak</a>  Purwantini menjelaskan, dana BSU bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan menghadapi tahun tahun. Apalagi, pemasukannya cenderung berkurang selama pandemi.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-agama/">Kemenag</a> M. Zain mengungkapkan, notifikasi penetapan sekaligus pencairan BSU bagi guru-guru sasaran dikirimkan melalui website Simpatika sejak 17 Desember.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2tsAiyxx-ZU

Guru Swasta di Madrasah Terima BSU Rp 1,8 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hore-jateng-kucurkan-rp-205-miliar-untuk-ribuan-guru-madrasah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencairan uang <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-subsidi-upah/">bantuan subsidi upah</a> (BSU) untuk guru pendidikan agama Islam (PAI) non-PNS tidak bisa serentak. Bagi yang sudah memiliki rekening tervalidasi, pencairan dilakukan mulai 22 Desember. Bagi yang belum punya rekening, pencairannya berjalan hingga 30 Juni tahun depan.  Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat Mulyana menyatakan, berdasar hasil validasi data, ada 79.181 <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-agama/">guru PAI non-PNS</a> yang berhak mendapatkan BSU. Besarannya Rp 1,8 juta dipotong pajak 6 persen. Selain itu, ada potongan biaya kliring Rp 2.900 bagi guru pemegang rekening selain BTN.  Nah, dari jumlah tersebut, 68.035 orang sudah memiliki rekening yang tervalidasi melalui aplikasi SIAGA. "Dana BSU guru PAI bukan PNS yang rekeningnya sudah tervalidasi pada aplikasi SIAGA akan ditransfer secara bertahap mulai 22 Desember," jelasnya kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/ini-syarat-dapatkan-bantuan-subsidi-upah-guru-honorer-rp-18-juta/">Ini Syarat Dapatkan Bantuan Subsidi Upah Guru Honorer Rp 1,8 Juta</a>  Sementara itu, 11.146 guru <a href="https://www.jawapos.com/tag/subsidi-upah/">penerima BSU</a> dibuatkan rekening baru di Bank BTN atau BRI Syariah. Dia menuturkan, dana BSU bagi guru yang dibuatkan rekening baru di Bank BTN maupun BRI Syariah dapat diambil mulai 29 Desember sampai 30 Juni 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/12/2020/kabar-gembira-kartu-bantuan-upah-guru-madrasah-sudah-bisa-dicetak/">Kabar Gembira, Kartu Bantuan Upah Guru Madrasah Sudah Bisa Dicetak</a>  Bagi para <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-non-pns/">guru PAI</a> bukan PNS yang dibuatkan rekening baru, dana bantuan hanya bisa diambil di outlet bank sesuai dengan data yang tertera di kartu BSU. Pengambilan dana harus menyerahkan kartu BSU yang ditandatangani di atas meterai dan dilengkapi dengan fotokopi KTP penerima. Sejak 23 Desember, penerima BSU bisa mencetak kartu masing-masing.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rJUmoWybyZk

Pencairan Subsidi Upah Tak Bisa Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hore-jateng-kucurkan-rp-205-miliar-untuk-ribuan-guru-madrasah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi guru non-PNS pada satuan pendidikan Islam. Hal itu ditandai dengan terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6402 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Bukan PNS pada Satuan Pendidikan Islam Tahun 2020.  Bersamaan itu, terbit juga Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6574 tahun 2020 tentang Penetapan Penerima BSU Langsung bagi Guru Bukan PNS pada Satuan Pendidikan Islam Tahun 2020.  “Hasil verifikasi akhir, total ada 542.901 Guru bukan PNS pada RA/Madrasah yang akan menerima BSU. Juga ada 93.480 guru Pendidikan Agama Islam bukan PNS di Sekolah Umum. Jadi totalnya ada 636.381 guru bukan PNS pada satuan pendidikan Islam yang akan menerima BSU,” jelas Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (2/12).  Bantuan disalurkan kepada guru yang berhak menerima secara langsung melalui rekening yang bersangkutan. Penyaluran bantuan dibayarkan satu kali untuk 3 bulan, Oktober, November, dan Desember 2020 dengan besaran Rp 600 ribu per orang per bulan sehingga totalnya Rp 1,8juta. Tanpa potongan,” kata dia.  Meski jumlahnya tidak besar, Dhani berharap BSU ini dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan guru bukan PNS pada satuan pendidikan Islam pada masa pandemi Covid-19. Hal ini penting, karena guru merupakan sumber daya utama dalam kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.  “Kita semua merasakan, pandemi Covid-19 telah berdampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan, tidak terkecuali menurunnya pendapatan guru. Padahal, tuntutan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam harus tetap dijaga. Semoga BSU ini bisa sedikit membantu mereka,” ucapnya.  Kemudian, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) M Zain menambahkan, penerima BSU adalah guru yang tercatat di Emis, Simpatika, atau SIAGA. Mereka adalah para guru yang telah diverifikasi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, yaitu:  1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)  2. Berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta  3. Bukan penerima program pra kerja,  4. Bukan penerima BSU lainnya, dan  5. Tercatat pada Emis, Simpatika, atau SIAGA yang telah direview oleh Itjen Kemenag dan dipadankan dengan data penerima program Pra Kerja dan BSU lainnya melalui BPJS.  “Semoga BSU ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS di tengah pandemic. Juga bisa memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XxCYuhOFuU

Bantuan Subsidi Upah Kemenag untuk Guru Non-PNS Rp 1,8 Juta Siap Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi guru non-PNS pada satuan pendidikan Islam. Hal itu ditandai dengan terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6402 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Bukan PNS pada Satuan Pendidikan Islam Tahun 2020.  Bersamaan itu, terbit juga Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6574 tahun 2020 tentang Penetapan Penerima BSU Langsung bagi Guru Bukan PNS pada Satuan Pendidikan Islam Tahun 2020.  ’’Hasil verifikasi akhir, total ada 542.901 Guru bukan PNS pada RA/Madrasah yang akan menerima BSU. Juga ada 93.480 guru Pendidikan Agama Islam bukan PNS di Sekolah Umum. Jadi totalnya ada 636.381 guru bukan PNS pada satuan pendidikan Islam yang akan menerima BSU,’’ jelas Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (2/12).  Bantuan disalurkan kepada guru yang berhak menerima secara langsung melalui rekening yang bersangkutan. Penyaluran bantuan dibayarkan satu kali untuk 3 bulan, Oktober, November, dan Desember 2020 dengan besaran Rp 600 ribu per orang per bulan sehingga totalnya Rp 1,8juta. ’’Tanpa potongan,’’ tegas dia.  Meski jumlahnya tidak besar, Dhani berharap BSU ini dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan guru bukan PNS pada satuan pendidikan Islam pada masa pandemi Covid-19. Hal ini penting, karena guru merupakan sumber daya utama dalam kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.  ’’Kita semua merasakan, pandemi Covid-19 telah berdampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan, tidak terkecuali menurunnya pendapatan guru. Padahal, tuntutan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam harus tetap dijaga. Semoga BSU ini bisa sedikit membantu mereka,’’ ucapnya.  Di sisi lain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) M Zain menambahkan, penerima BSU adalah guru yang tercatat di Emis, Simpatika, atau SIAGA. Mereka adalah para guru yang telah diverifikasi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, yaitu:  &nbsp; <ol> 	<li>Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> 	<li>Berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> 	<li>Bukan penerima program pra kerja,</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> 	<li>Bukan penerima BSU lainnya, dan</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> 	<li>Tercatat pada Emis, Simpatika, atau SIAGA yang telah direview oleh Itjen Kemenag dan dipadankan dengan data penerima program Pra Kerja dan BSU lainnya melalui BPJS.</li> </ol> &nbsp;  ’’Semoga BSU ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS di tengah pandemic. Juga bisa memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik,’’ harapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rcVT5hkBXGs  &nbsp;

Kemenag Segera Salurkan Bantuan Guru non-PNS Rp 1,8 Tanpa Potongan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru non-pns

Berita Terkini